Kliping Media

Kamis, 07 Maret 2013 | 22:47

Tanggulangi Kemiskinan dengan Pemberdayaan Perempuan

Ilustrasi kemiskinan. (sumber: Istimewa)
Jakarta – Perempuan adalah kaum yang rentan dan miskin, hal ini terungkap pada kinerja Gender Development Index tahun 2010 dimana Indonesia menempati urutan ke-108 dari 166 negara.
Angka kematian ibu melahirkan di Indonesia yang mencapai 228 per 100.000 kelahiran merupakan angka yang cukup tinggi.
Walaupun proyeksi beberapa tahun ke depan Indonesia akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, masalah kemiskinan memang belum dapat bisa terlepas dari negara ini.
Memberdayakan perempuan Indonesia untuk penanggulangan kemiskinan ini menjadi sebuah isu yang penting bagi para Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan juga pemerintah Australia.
“Perempuan paling banyak tertinggal dalam mendapatkan akses terhadap berbagai layanan publik, termasuk layanan perlindungan sosial” jelas Dian Kartikasari selaku General Secretary Koalisi Perempuan Indonesia, saat ditemui di Salihara, Jakarta, Kamis (7/3).
Dian menuturkan, dari sekian banyaknya program sosial, perempuan hanya mendapat sekitar 10-20% dari seluruh program sosial yang dibuat pemerintah.
Akibatnya perempuan seringkali kehilangan akses pendidikan, kesehatan, politik, dan sebagainya karena negara hanya mengatur posisi perempuan sebagai ‘ibu rumah tangga”.
Dian juga menjelaskan akar kemiskinan perempuan ini salah satu faktornya adalah perkawinan anak-anak.
Banyak kasus di desa anak-anak dipaksa untuk segera menikah di bawah usianya yang 15 tahun. Anak-anak tersebut tentu harus memutus masa kanak-kanak maupun masa pendidikannya yang juga masa perkawinan mereka dinilai pendek dan menjadi beban karena ditinggal suaminya.
“Hal inilah yang menyebabkan kemiskinan itu menjadi terus direproduksi, terus berulang” jelasnya.
Kemiskinan yang terjadi di kaum perempuan bukan saja kemiskinan dalam nilai materi.
Persoalan kemiskinan bisa terjadi dari struktural karena peraturan-peraturan negara, kemiskinan terjadi karena budaya yang aturannya tidak menempatkan perempuan mendapat kesempatan yang sama dengan laki-laki.
Selain itu kondisi infrastruktur yang buruk juga menjadi salah satu pemicunya.
“Negara tidak mempunyai prioritas memperbaiki infrastruktur pedesaan” tutur Dian.
Selain itu orang tua yang memaksa anak-anak nya untuk segera menikah juga menjadi faktor.
Walaupun tren sekarang banyak anak-anak yang ingin menikah karena kehendak sendiri. Hal ini disebabkan karena teknologi yang masuk ke desa tidak didukung dengan pendidikan dan pengawasan orang tua.
Perkawinan anak-anak juga dijadikan alasan untuk keluar dari sulitnya hidup di kota walaupun hal tersebut sebenarnya malah menambah beban perempuan. Bahkan perkawinan anak-anak di tahun 2012 mencapai lebih dari 50%.
“Memang solusi untuk memberantas kemiskinan ini ialah dengan pendidikan namun tidak hanya pendidikan formal saja” ujar Dian.
Dalam forum yang disepakati akhirnya pemerintah Australia dan para LSM membentuk sebuah gerakan untuk penanggulangan perempuan miskin di Indonesia yaitu program Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan (MAMPU).
Program ini memfokuskan kepada lima kunci pengaruh terbesar kemiskinan itu.
Lima kunci tersebut antara lain kesehatan seksual dan reproduksi, kondisi yang dihadapi pekerja migran perempuan di luar negeri, akses program-program perlindungan sosial pemerintah, akses ke lapangan kerja dan diskriminasi di tempat kerja serta kekerasan terhadap perempuan.
“Lewat program ini dapat menjadi advokasi terhadap pemerintah dengan masyarakat langsung” ujar Kate Shanahan selaku Unit Manager Women in leadership AusAID.
Shanahan berharap program MAMPU ini bisa berjalan lancar dan akan dapat direalisasikan Juli 2013 mendatang. Ia juga menjelaskan, Indonesia menjadi sorotan utama dari Australia untuk pembangunan sosial.
Penulis: Cinta Rimandya/YUD

Gubernur Tak Diskriminatif

Sumber : Suara NTB , 29 Desember 2012