4 Masalah Utama yang Dihadapi Anak Indonesia

4 Masalah Utama yang Dihadapi Anak Indonesia

Tahun ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mengangkat tema ‘Anak Indonesia, Anak GENIUS (Gesit-Empati-Berani-Unggul-Sehat)’ dalam peringatan Hari Anak Nasional (HAN) yang diperingati tiap tanggal 23 Juli. Menurut Koalisi Perempuan Indonesia, untuk mewujudkan hal tersebut butuh komitmen negara dan orang tua.
Ada empat masalah anak yang menjadi sorotan Koalisi Perempuan Indonesia, di antaranya rendahnya akses anak melanjutkan pendidikan ke tingkat sekolah menengah pertama (SMP), rendahnya status gizi anak, masih terjadinya praktik perkawinan anak, serta maraknya kekerasan terhadap anak. Keempat masalah itulah yang harus diselesaikan bersama guna mewujudkan Anak GENIUS.
Data Pusat Pendidikan di Indonesia mencatat bahwa jumlah Sekolah Dasar (SD) sepertiga lebih banyak dari Sekolah Menengah Pertama (SMP). Jumlah gedung SD yang tersebar di Indonesia ada sekitar 147 ribu, sementara jumlah gedung SMP hanya sekitar 36 ribu saja.
Selain jumlah sekolah yang tidak sebanding, faktor ekonomi juga jadi rintangan yang harus dihadapi pemerintah. Belum lagi, sebagian anak yang tidak sekolah ini biasanya dinikahkan dalam usia dini.
“Jadi sebagian orang tua itu menikahkan anaknya karena enggak sekolah, enggak kerja. Ternyata alasannya daripada anaknya tidak punya pekerjaan, nganggur dan nantinya malah menimbulkan prasangka,” kata Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia, Dian Kartikasari, di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (22/7).
Menikahkan anak di usia dini nyatanya tidak menyelesaikan masalah. Pernikahan anak, menurut Dian, justru dapat memunculkan beragam permasalahan lain, salah satunya gizi buruk pada anak. Data pemantauan status gizi (PSG) 2017 di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota menunjukkan 3,8 persen balita dengan gizi buruk, 14 persen kurang gizi, 29,6 persen stunting (pendek), dan 9,5 persen wasting (kurus).
Sementara itu stunting pada usia 12-18 tahun berkisar 35,5 persen dan wasting 4,7 persen. Menurut Dian, buruknya gizi pada anak ini juga salah satu penyebab dari adanya praktik perkawinan anak.
“Persoalan gizi bukan semata-mata persoalan daya beli masyarakat terhadap pangan saja, melainkan juga dipengaruhi faktor lain. Di antaranya faktor pengetahuan orang tua tentang gizi, prioritas alokasi dana rumah tangga, dan pola pengasuhan. Selain itu, tinggi kurangnya gizi pada balita dan remaja juga disumbang oleh adanya tradisi perkawinan anak,” imbuhnya.
Selain tiga permasalahan di atas, Dian menambahkan, masalah kekerasan terhadap anak juga masih kerap kali terjadi. “Anak Indonesia masih belum dapat menikmati hak atas rasa aman, baik di ruang publik, sekolah maupun di dalam rumahnya sendiri,” ucapnya.
Atas dasar permasalahan tersebut, Dian berharap agar pemerintah dan orang tua dapat berkomitmen serta bekerja sama untuk mewujudkan tema Hari Anak Nasional (HAN) 2018, yaitu ‘Anak Indonesia, Anak GENIUS’.
Koalisi Perempuan Indonesia pun memberikan masukan kepada pemerintah dalam menyikapi situasi anak Indonesia sekarang ini, yaitu:
1. Melakukan terobosan kebijakan dan tindakan administratif untuk secepatnya menambah jumlah sekolah jenjang SMP, dengan menggunakan gedung-gedung sekolah SD dan sekolah SMP dan menambah jumlah tenaga pengajar. Agar seluruh anak yang lulus SD dapat melanjutkan pendidikannya
2. Menyelenggarakan program untuk percepatan penanganan masalah gizi di Indonesia
3. Membuat kebijakan dan program untuk menghentukan perkawinan anak
4. Memperkuat kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia serta fasilitas/sarana dan penegakan hukum untuk penanggulangan kekerasan terhadap anak.
Sementara untuk orang tua, Koalis Perempuan Indonesia berharap agar orang tua dapat meningkatkan komitmen untuk memenuhi hak pangan dan pendidikan anak melalui upaya meningkatkan pengetahuan, memprioritaskan anggaran rumah tangga untuk pemenuhan gizi dan pendidikan.
“Memprioritaskan kesehatan dan pendidikan anak, apapun alasannya sehingga itu akan memperbaiki generasi selanjutnya. Jadi mengutamakan pendidikan dan gizi itu semestinya yang jadi prioritas orang tua,” tambahnya.
Tak hanya itu, orang tua juga dituntut untuk memperbaiki pola pengasuhan dan mewujudkan pengasuhan tanpa kekerasan, serta memenuhi hak tumbuh kembang anak, maupun hak partisipasi anak. Nah Moms, yuk, sama-sama kita lakukan?
sumber : https://kumparan.com/@kumparanmom/4-masalah-utama-yang-dihadapi-anak-indonesia-27431110790551718
Dian Kartikasari : Mendorong Perempuan Memberdayakan Diri

Dian Kartikasari : Mendorong Perempuan Memberdayakan Diri

Oleh Rizky Noor Alam (Media Indonesia)

Pengantar:

Perempuan perkasa tidak mesti diukur lewat karier, tetapi justru mereka yang sehari-hari berjuang menjadi kepala keluarga dan tulang punggung pendapatan. Tidak jarang pula mereka mampu menjawab kondisi penuh beban itu hingga melahirkan kemajuan lingkungan. Dalam memperingati HUT ke-47 Media Indonesia, apresiasi untuk para perempuan perkasa kami hadirkan lewat ke-48 sosok di antara mereka. Berikut sosok ke-28

Berkecimpung di dunia aktivis sejak SMA, Dian Kartikasari bertekad menggenjot pemberdayaan politik dan kesadaran sebagai warga negara di kalangan perempuan.

Dian Kartikasari bukanlah sosok asing di dunia aktivis. Perempuan dengan potongan rambut pendek ini menjabat Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) sejak 2009.

Kini diperiode kedua jabatannya, Dian terus konsisten melaksanakan berbagai program pemberdayaan perempuan, khususnya untuk pemberdayaan politik dan kesadaran sebagai warga negara. Semangat Dian yang begitu besar dalam dunia aktivis nyatanya memang sudah tumbuh sejak masa remajanya.

Berbicara kepada Media Indonedia di Kantor Koalisi Perempuan Indonesia di Jakarta Selatan, Senin (14/8), perempuan berusia 51 tahun ini bercerita mengenai awal perkenalannya dengan kegiatan relawan. “Ibu saya, selain pekerja di perusahaan, ikut Prayuwana, semacam relawan untuk anak-anak korban kekerasan yang dimiliki polisi, dan kemudian saya membantu kegiatan ibu saya itu,” imbuh perempuan asal Madiun, Jawa Timur ini.

Bagi Dian muda, kegiatan kerelawanan ataupun kegiatan lain yang berhubungan dengan bidang sosial sangat menyenangkan. Ketertarikannya pada bidang itu bisa dilihat pula dengan keaktifannya di Ekstrakulikuler Palang Merah di sekolah. Selain menjadi coordinator untuk kegiatan sekolah, ia bertugas mengorganisasi kelompok-kelompok marginal di wilayah sekitar Kali Code, Yogyakarta.

Saat Dian lulu kuliah pada 1992, aktivitas sosialnya sempat terhenti.Ia focus bekerja untuk bisa menyekolahkan empat adiknya. Dian yang merupakan anak kedua berjanji kepada sang ibu yang saat itu menderita sakit kanker untuk bisa tetap menjamin kelangsungan pendidikan adik-adiknya. Ketika kemudian sang ibu meninggal setelah enam bulan berjuang melawan kanker, Dian pun berkomitmen menunaikan janjinya, bahkan hingga menjadikan adik-adiknya sarjana.

Lulusan sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ini melakoni berbagai pekerjaan, mulai menjadi editor sebuah majalah hingga bekerja di perusahaan penerbangan.

 

Bukan hanya lapisan atas

Kerinduan Dian akan dunia aktivis baru terpuaskan lagi mulai 1998. Saat itu ia bergabung dengan Lembaga Bantuan Hukum-Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH-APIK). Ia menjadi relawan di bidang komunikasi.

Setelah setahun bersama LBH-APIK, Dian bergabung  dengan Koalisi Perempuan Indonesia di bidang advokasi kebijakan publik. Di lembaga yang focus pada pemberdayaan politik perempuan dan kesadaran bagi warga negara itu, Dian mendapat pemahaman lebih dalam tentang kerja aktivisme termasuk faktor-faktor penting yang menentukan keberhasilan program.

“Dari situkah saya mulai mengatur kegiatan aktivisme ini tidak akan berjalan baik jika hnaya menyentuh lapisan atas, tapi juga  harus mengorganisasi yang di desa-desa sehingga kita bisa membantu mereka yang benar-benar membutuhkan dan bisa terorganisasi menyelesaikan masahnya itu,” jelasnya.

Seiring dengan waktu Dian makin memahami kekuatan dalam sosok perempuan, termasuk dampak besarnya jika kaum perempuan mampu memberdayakan diri dengan baik. Maka lewat lembaganya, Dian mendorong para perempuan agar dapat memahami kekuatan mereka dan meraih segala hal yang mereka bisa.

“Mereka bisa kita dorong, semua hal yang sebenarnya kita ingin mengatakan peremopuan  itu sebebnarnya bisa apa saja kalau mau berusaha,” cetusnya.

Kerja Dian tidak mulus begitu saja, Ia harus menghadapi berbagai macam tantangan mulai dari adat istiadat hingga stigma akibat pola bantuan bedasarkan uang yang kerap dilakukan organisasi kemasyarakatan lainnya.

“Ada kendala di saat sebuah daerah merupakan daerah yang banyak proyek donor. Donor yang datang itu memberi masyarakat uang. Jadi kalau kami kan tidak punya uang tapi mereka akhirnya tahu bahwa kegiatan kami ini penting, kemudian merekan iuaran dan tidak memikirkan soal uang,” imbuhnya.

Terkait dengan adat dan budaya tantangan beratnya ditemui di daerah perdesaan. Dia menuturkan kerap kali para pria yang menjadi tokoh di perdesaan bersikap seolah menyetujui dan menerima program. Namun, persetujuan dan dukungan hanya dalam ucapan, tidak dalam tindakan.

“Jadi membangun waktu unutk berkomunikasi saja sulit, kecuali di perkampungan miskin kota itu masih ada ruang untuk  bertemyua dan beriuran. Masyarakat perkotaan itu biasanya menjadi solid jika sedang mengjhadapi masalah bersama, misalnya penggusuran,” jelasnya.

Namun, sederet tantangan itu nyatanya belum dianggap terberat. Justru, bagi Dian tantangan terberat ialah membangun komunikasi dengan para kader yang sudah sukses.

Akibat beratnya komunikasi, Koalisi Perempuan Indonesia kerap harus melakukan pengaderan dari bawah lagi untuk menggantikan para kader yang sudah suskes tersebut. Saat ini Koalisi Perempuan Indonesia memiliki 45 ribu anggota aktif yang tersebar di 20 provinsi, 181 kabupaten, dan 1.220 desa di Indonesia.

Di sisi lain, dia juga mengaku harus menghadapi kendala lain terkait dengan statusnya sebagai orangtua tunggal. “Ada orang-orang yang punya kecenderungan untuk bicara negative, tapi buat  saya selama saya tidak mengganggu  dia dan saya tidak terganggu, biarkan saja. Toh nanti dia akan tahu sendiri, jadi saya jalani saja hidup saya. Terserah mereka mau menilai bagaimana, itu urusan mereka,” cetus perempuan yang kehilangan pasangannya pada 2004 akibat bencana tsunami di Aceh itu.

Sebagai orangtua tunggal dari dua anak, Dian memilih menjalani hidup dengan penuh optimism sekaligus keihklasan. Baginya, segala peran di dunia ini merupakan bagian dari perjalanan yang sudah digariskan. Dengan cara pandang itu pun dia tidak hanya menjadi perempuan yang berdaya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat.

“Hidup ini sebenarnya bagian dari perjalanan. Kalau memang yang harus dihadapi seperti itu, ya harus dihadapi,” ucapnya (M-3)

 

Keras dalam Mendidik Anak

Berperan sebagai orangtua tunggal tentu bukan hal mudah. Dian Kartikasari berusaha menjalani peran itu sebaik mungkin  lewat tiga prinsip yang  ia tekankan kepada dua anaknya. “Pertama adalah kejujuran, kedua toleransi, ketiga mandiri,” utur ibu Rista dan Syaharani Justisia ini.

Ketiga prinsip itu ia ajarkan  lewat berbagai hal yang telah terjadi di kehidupan sehari-hari. Salah satunya dalam mengejar nilai pelajaran.

Bagi Dian, nilai bagus tidak akan berarti tanpa kejujuran, Makai a lebih memilih mengutamakan sikap jujur ketimbang nilai tinggi di sekolah.

Berapa pun nilaimu tidak masalah asalkan kamu jujur. Lebih baik jujur daripada mendapatkan nilai yang bagus untuk lebih baik mengerti pelajarannya daripada tidak jujur.

“Jadi berapa pun nilaimu tidak masalah asalkan kamu jujur. Kan banyak anak menyontek dan mengorbankan kejujuran untuk mendapatkan nilai yang bagus. Namun , bagi saya lebih baik jujur daripada mendapat nilai yang bagus dan lebih baik mengerti pelajarannya daripada tidak jujur,” jelasnya.

Dian mengaku sebagai sosok yang agak keras dalam mendidik anak. Hal itu ia lakukan karena kondisi kehidupan saat ini yang juga kian keras.

Dalam mendidik anak, ia pun mengambil inspirasi dari mendiang ibunya.

“Ada satu hal yang belum saya jalankan amanah dari ibu saya, yaitu ibu ingin saya membangun sekolah karena dari sekoalh itu pendidikan nasionalisme dan kesetaraan bisa diwujudkan. Sekarang belum terwujud, semoga nanti bisa setelah urusan KPI ini selesai,” pungkasnya. (Riz/M-3)