Author: admin

BERKEMBANG BERSAMA KOALISI PEREMPUAN INDONESIA

BERKEMBANG BERSAMA KOALISI PEREMPUAN INDONESIA

admin

Yang Terhormat

·         Anggota Koalisi Perempuan Indonesia Seluruh Indonesia (Wilayah, Cabang, Balai Perempuan )

·         Jejaring Kerja

Di Indonesia

 

Salam Demokrasi

Dalam rangka peningkatan kinerja Sekretariat Nasional, untuk menjalankan mandat Kongres Nasional IV dan  mengikuti seluruh gerak dan dinamika yang terjadi di Balai Perempuan, Cabang dan Sekretariat Nasional, Sekretariat Nasional memanggil kader-kader Koalisi Perempuan Indonesia untuk  BERKEMBANG BERSAMA KOALISI PEREMPUAN INDONESIA,

I.    Posisi

Sekretariat Nasional membutuhkan staff untuk Posisi :

1.    Staff divisi Keuangan untuk Accounting (Acc)

2.    Staff Reformasi Kebijakan  Publik   (RKP)

3.    Staff Pengembangan Organisasi  (PO)

4.    Staff Kajian dan Penelitian ( LITBANG )

5.    Staff Sistem Managemen Informasi (SMI)

II.    Syarat & kualifikasi

1.   Staff divisi Keuangan untuk Accounting (Acc)

1)    Anggota Koalisi Perempuan Indonesia dan atau bersedia menjadi Anggota Koalisi Perempuan Indonesia setelah diterima sebagai Staff.

2)    Memiliki sensitivitas gender

3)    Pendidikan minimal S-1 Akuntansi

4)    Mampu mengoperasikan Sofware akuntasi

5)    Memiliki kemampuan menyusun laporan Keuangan berdasarkan standard akuntansi Keuangan untuk Organisasi Nir laba

6)    Mahir mengoperasikan MS-Office (word,excel,power point) serta internet.

7)    Memiliki pengalaman bekerja  sebagai staff keuangan minimal 3 tahun

8)    Berusia 25 – 35 tahun

9)    Jujur

10) Teliti

11)  Mampu bekerja dalam tim

12)  Memiliki kemampuan komunikasi yang baik

13)  Bersedia melakukan perjalanan keluar kota.

2.   Staff Reformasi Kebijakan  Publik   (RKP)

1)    Perempuan, diutamakan Anggota Koalisi Perempuan Indonesia

2)    Pernah mengikuti Pendidikan tentang Hak Asasi Manusia, Hak Perempuan dan Keadilan Gender

3)    Sarjana Hukum,dan atau punya pengetahuan  tentang Hukum dan Kebijakan

4)    Dapat menggunakan Komputer (data base, MS Word, MS Excel,Internet, media sosial )

5)    Memiliki Pengalaman Berorganisasi

6)    Memiliki Pengalaman Bekerja di bidang advokasi minimal 2 tahun

7)    Memiliki Pengalaman menyusun dan melaksanakan perencanaan program advokasi, beserta pelaporan

8)    Dapat berkomunikasi dalam Bahasa Inggris secara aktif, Lisan dan Tulisan

9)    Memiliki kemampuan menjelaskan Gagasan-gagasan secara Lisan maupun Tulisan (lebih disukai yang berani, kritis dan mampu tampil dalam Forum-forum Diskusi)

10)  Memiliki kemampuan membangun dan merawat Jaringan Kerja

11)  Bersedia bekerjasama dengan setiap Kelompok Kepentingan,

12)  Mampu membangun kerja tim (team work) yang baik di dalam unit kerjanya dan dengan unit-unit kerja yang lain untuk membangun sinergi program

13) Bersedia tinggal di Jakarta dan ditugaskan ke lura kota

 

3.   Staff Pengembangan Organisasi  (PO)

1)    Diutamakan Perempuan  anggota Koalisi Perempuan Indonesia

2)    Pernah mengikuti Training Gender atau pendidikan politik  berperspektif Gender, dan Pendidikan CO

3)    Mampu menggunakan komputer   (data base , MS Word, Exel dan Internet)

4)    Pendidikan minimal setingkat dengan S-1

5)    Mampu bebahasa Inggris  – sekurang-kurangnya Pasif

6)    Siap bekerja dalam situasi sulit

7)    Mimiliki pengalaman melakukan Pengorganisasian ditingkat Balai Perempuan/ Komunitas

8)    Berpengalaman bekerja sebagai CO sekurang-kurangnya 2 tahun

9)    Mampu membuat rencana kerja dan anggaran yang dibutuhkan unit kerja Kelompok Kerja Penguatan Organisasi dengan berpedoman pada arahan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretariat Nasional Koalisi Perempuan Indonesia.

10) Mampu Mendeteksi, mengantisipasi dan memfasilitasi penyelesaian konflik di tingkat struktur organisasi mulai dari balai perempuan sampai dengan wilayah.

11) Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh program/kegiatan yang menjadi tanggung jawab unit kerja kelompok kerja Penguatan Organisasi.

12) Mampu membuat laporan atas pelaksanaan kegiatan dan hasilnya serta laporan keuangan di unit kerjanya secara reguler 3 bulanan dan tahunan.

13) Mampu mengkoordinasikan korepondensi dan administrasi seluruh program / kegiatan yang menjadi tanggung jawab unit kerja kelompok kerja Penguatan Organisasi.

14) Mampu dan atau bersedia membangun kerja tim (team work) yang baik di dalam unit kerjanya dan dengan unit-unit kerja yang lain untuk membangun sinergi program.

15) Bersedia menjaga dan menjunjung tinggi visi dan nilai-nilai dasar organisasi KOALISI PEREMPUAN INDONESIA sebagai prinsip-prinsip dan landasan kerja di dalam unit kerjanya.

16) Bersedia berkoordinasi dengan pihak-pihak relevan untuk pelaksanaan kegiatan kelompok kerja Penguatan Organisasi.

17) Bersedia bekerjasama dengan setiap kelompok kepentingan.

18) Bersedia tinggal di Jakarta

19) Bersedia melakukan perjalanan/ditempatkan sementara  waktu di luar daerah.

 

4.   Staff Kajian dan Penelitian ( LITBANG )

1)    Pendidikan minimal S1 Jurusan hukum atau Ilmu sosial lainnya (Antropologi, Sosiologi, Psikologi)

2)    Diutamakan anggota Koalisi Perempuan Indonesia

3)    Menguasai teknik dan metode penelitian yang cukup baik, kuantitatif dan kualitatif

4)    Berpengalaman melakukan penelitian lebih diprioritaskan

5)    Mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam menyusun laporan penelitian.

6)    Bersedia untuk melakukan pengambilan data di wilayah dan daerah-daerah luar Jakarta

7)    Mampu menggunakan computer untuk kepentingan peneilitian

8)    Menguasai bahasa Inggris untuk kepentingan studi literature.

9)    Memahami isu-isu perempuan, sosial kemasyarakatan, dan kebijakan publik

10) Mampu dan atau bersedia membangun kerja tim (team work) yang baik di dalam unit kerjanya dan dengan unit-unit kerja yang lain untuk membangun sinergi program

11) Memiliki kemampuan membangun Jaringan Kerja

12) Dapat menyusun Rencana dan Anggaran Program serta pelaporan

13) Bersedia tinggal di Jakarta

14) Bersedia melakukan Perjalanan ke luar Jakarta

15) Bersedia bekerjasama dengan setiap Kelompok Kepentingan

16) Bersedia menjaga dan menjunjung tinggi visi dan nilai-nilai dasar organisasi KOALISI PEREMPUAN INDONESIA sebagai prinsip-prinsip dan landasan kerja di dalam unit kerjanya

 

 

5.   Staff Sistem Managemen Informasi (SMI)

1)    Pendidikan minimal D3, diutamakan pendidikan di bidang komunikasi atau jurnalistik

2)    Memiliki Kemampuan menulis secara popular

3)    Mampu mengoperasikan computer, media social dan sarana komunikasi dan informasi lainnya

4)    Memiliki pergaulan yang luas dan Mampu membangun jejaring kerja dengan media dan tim humas dari jejaring kerja

5)    Memahami isu-isu perempuan, sosial kemasyarakatan, dan kebijakan publik

6)    Mampu dan atau bersedia membangun kerja tim (team work) yang baik di dalam unit kerjanya dan dengan unit-unit kerja yang lain untuk membangun sinergi program

7)    Memiliki kemampuan membangun Jaringan Kerja

8)    Dapat menyusun Rencana dan Anggaran Program serta pelaporan

9)    Bersedia tinggal di Jakarta

10) Bersedia melakukan Perjalanan ke luar Jakarta

11) Bersedia bekerjasama dengan setiap Kelompok Kepentingan

12) Bersedia menjaga dan menjunjung tinggi visi dan nilai-nilai dasar organisasi KOALISI PEREMPUAN INDONESIA sebagai prinsip-prinsip dan landasan kerja di dalam unit kerjanya

 

III.          Pengajuan Lamaran :

1.    Berkas administrasi , terdiri dari :

a.   Surat Lamaran

b.   Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae)

c.    Pas foto 4×6 sebanyak 2 lembar

d.   Ijazah  terakhir dan Transkrip nilai

e.   Kartu Tanda Penduduk (KTP)

f.     Karya tulis (jika ada)

 

2.    Lamaran Dikirimkan

 

Kepada  Sekretaris Jendral Koalisi Perempuan Indonesia

cq. Kerumahtanggaan/HRD

 

 

Alamat Pos:

 

d/a Sekretariat Nasional Koalisi Perempuan Indonesia

Jl. Siaga I no. 2  B  Pejaten Barat Ps. Minggu,

Jakarta Selatan ( Kode Pos 12510 )

Pada sudut Kiri Atas  harap disertakan Kode yang diminati

 

Atau email :

 

sekretariat@Koalisiperempuan.or.id

 

3.   Batas Waktu :

Paling lambat email atau surat Cap Pos diterima tanggal 27 Februari 2015

 

 

Jakarta,    10  Februari 2015

 

 

Dra. Dyah Bintarini, MM

Kerumahtanggaan / HRD

Koalisi Perempuan Outlook 2015

Koalisi Perempuan Outlook 2015

admin

Jakarta, 27 Januari 2015

Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi pada tanggal 23 Januari 2015 di Bakoel Koffie Cikini telah menyelenggarakan Catatan Awal tahun 2015. Dian Kartika Sari selaku Sekjen Koalisi Perempuan menyampaikan refleksi kondisi perempuan di 2014 dan memandang bahwa tahun 2015 adalah tahun pertaruhan dimana akan banyak peristiwa politik yang terjadi antara lain pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tahun ini . Beberapa kebijakan pembangunan akan dimulai seperti penyusunan RPJM ,dimulainya SDG’s ( Suistanable Development Goal) kelanjutan dari MDG’s .

Sementara itu Sutriyatmi Koordinator POKJA Penguatan Organisasi menyampaikan tentang pentingnya partisipasi perempuan di dalam pembangunan , dimana tahun 2015 ini mulai berlakunya UU Desa . CAWALU yang dihadiri oleh kawan-kawan media juga tersampaikannya pentingnya UU Perlindungan Sosial dan UU Kepalangmerahan , hal ini terkait dengan upaya menurunkan AKI yang disebabkan oleh pendarahan. Koalisi Perempuan menyorot tentang ketersediaan darah.

Catatan Awal Tahun Koalisi Perempuan dapat di download :
[gview file=”http://www.koalisiperempuan.or.id/wp-content/uploads/2015/01/REFLEKSI-2014-DAN-OUT-LOOK-2015-FINAL.pdf”]

Pernyataan Sikap Hari Kebangkitan Perempuan

Pernyataan Sikap Hari Kebangkitan Perempuan

admin

PERNYATAAN SIKAP
KOALISI PEREMPUAN INDONESIA
MENYAMBUT HARI IBU, HARI KEBANGKITAN PEREMPUAN

SELAMATKAN IBU & ANAK-ANAK PEREMPUAN INDONESIA

Hari ini 22 Desember 2014 adalah peringatan Tonggak Sejarah Pergerakan Perempuan. Delapan Puluh Enam tahun (86 th) lalu, tepatnya 22 Desember 1928, pemimpin-pemimpin perempuan menyatukan diri dalam sebuah Kongres Perempuan Indonesia, untuk memikirkan persoalan dan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan derajat dan kedudukan kaum perempuan dan anak-anak perempuan. Hari itu merupakan momen sejarah penting bagi gerakan perempuan Indonesia, saat pertama kalinya perempuan dari berbagai organisasi dari berbagai daerah, menyatukan diri, dan berjuang bersama-sama untuk memperbaiki kehidupan perempuan dan anak-anak perempuan.

Seluruh perjuangan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin perempuan, 86 tahun yang lalu, masih relevan dengan situasi perempuan dan anak-anak perempuan saat ini. Tingginya Angka Kematian Ibu melahirkan, maraknya perdagangan Perempuan dan anak perempuan, serta praktek-praktek tradisi yang merugikan anak-anak perempuan, seperti sunat perempuan dan perkawinan anak-anak.

Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI) di Indonesia mengalami peningkatan secara drastis, yaitu dari 228 per 100 ribu kelahiran hidup (SDKI 2007) menjadi 359 per 100 ribu kelahiran hidup (SDKI 2012). Penyebab kematian ibu melahirkan terbesar adalah perdarahan (35% dari kematian), kedua, kematian Ibu melahirkan karena buruknya asupan gizi dan beban kerja berlebih yang mengakibat kekurangan gizi, anemia dan tekanan darah tidak teratur, dan ketiga kematian ibu karena usia ibu melahirkan terlalu muda (di bawah 18 tahun ) atau terlalu tua (di atas 35 tahun).

Anak-anak perempuan hari ini, adalah perempuan dewasa dan Ibu di masa yang akan datang. Namun mereka tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk mengembangkan kecakapan dan pengetahuannya sebagai remaja dan orang muda karena perkawinan di usia anak. Hasil Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI 2012) menunjukkan kecenderungan peningkatan jumlah perkawinan anak, yang sangat mengkhawatirkan, dibanding lima tahun yang lalu. Perempuan usia 15 – 19 tahun yang menikah diperkotaan meningkat menjadi 32% padahal lima tahun sebelumnya (SDKI 2007) hanya 26% dari total populasi kelompok usia tersebut. Di Pedesaan perkawinan usia 15-19 tahun masih mencapai 61% dari total populasi di usia tersebut (SDKI 2007), turun menjadi 58% (SDKI 2012) namun jumlah ini tergolong masih sangat tinggi, dibanding perkawinan anak-anak di Negara lain. Jumlah ini masih belum ditambah dengan prosentase anak anak yang menikah di usia 13-15 tahun. Perkawinan usia anak, melanggengkan kemiskinan dan kebodohan perempuan, serta mempatkan mereka pada kelompok berisiko tinggi mengalami kematian saat melahirkan anak. Usia perkawinan anak-anak yang umumnya tidak berlanjut lama (2-3 tahun saja) menempatkan janda-janda kecil ini rentan menjadi korban perdagangan manusia

Kematian Ibu melahirkan, sesungguhnya adalah kematian yang dapat dicegah. Bila Negara memberikan perhatian dan bersungguh-sungguh mengatasi akar masalah penyebab tingginya kematian Ibu melahirkan pada saat kehamilan, persalinan dan nifas. Negara harus melakukan segala daya upaya menyalematkan Ibu, yang telah melahirkan anak-anak dan mempertahankan keberlanjutan bangsa Indonesia.

Bertepatan dengan Hari Ibu, yang kami sebut sebagai Hari Kebangkitan Perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia merekomendasikan agar:

1. Mahkamah Konstitusi, mengabulkan permohonan uji materi Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya tentang Peningkatan Usia Perkawinan, serta pembatasan dispensasi perkawinan di bawah umur.

2. Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS), memberikan layanan kesehatan bagi Ibu, sejak kehamilan, persalinan dan nifas, termasuk di dalamnya terkait bantuan pangan tambahan bagi ibu hamil, pemeriksaan masa kehamilan, penggantian biaya untuk darah, dan layanan masa nifas, serta kemudahan prosedur, termasuk jika ibu melahirkan menjalankan persalinan di rumah dan dilayani oleh bidan.

3. Pemerintah Pusat dan daerah, mewajibkan agar semua Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), dan fasilitas kesehatan yang melayani persalinan, bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia, untuk memastikan ketersediaan darah untuk mengatasi perdarahan saat persalinan.

4. Pemerintah bersama DPR segera membahas ulang dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kepalangmerahan, yang sudah mengendap selama lebih dari 10 tahun dan tidak segera disahkan.

5. Pemerintah Indonesia, menghapuskan kebijakan yang diskriminatif terhadap Bidan Pegawai Tidak Tetap (Bidan PTT) yang telah berjasa mendampingi Ibu hamil dan menjaga kesehatan masyarakat, khususnya di daerah pedesaan dan daerah terpencil, serta di pulau-pulau terdepan dan terluar. Pembatasan masa kerja selama 9 tahun melalui Permenkes no 7/2013, tidak adil bagi Bidan PTT dan bagi masyarakat yang membutuhkan kehadiran bidan di wilayah mereka.

6. Pemerintah Daerah di dukung oleh pemerintah pusat dan bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi menyelenggarakan Bea Siswa dan Ikatan Dinas, serta berbagai Tindakan Khusus Sementara (Affirmative Action) bagi perempuan-perempuan di desa-desa untuk memperoleh pendidikan sebagai tenaga kesehatan, baik sebagai bidan atau dokter, untuk menjamin keberlanjutan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di desa dan daerah terpencil.

7. Pemerintah dan Pemerintah Daerah meningkatkan anggaran kesehatan sekurang-kurangnya 5% dari anggaran Negara, dan menempatkan mata anggaran khusus untuk program-program kesehatan reproduksi, penurunan AKI, Penurunan Angka Kematian Bayi dan anak, dan upaya penurunan perkawinan anak .
Koalisi Perempuan Indonesia berharap agar pemerintah dan semua elemen Negara Indonesia, menjadikan peringatan Hari Ibu tahun 2014 ini sebagai Tonggak Penting untuk Menyelamatkan Ibu dan Anak-anak Perempuan.

Koalisi Perempuan Indonesia berharap, agar Pemerintah mengubah nama Peringatan Hari Ibu menjadi Hari Kebangkitan Perempuan, sebagaimana fakta sejarah terjadinya Kongres Perempuan Indonesia dan sekaligus untuk mendorong semangat kemajuan perempuan di masa yang akan datang.

Jakarta, 22 Desember 2014

Dian Kartikasari
Sekretaris Jenderal

Kongres Nasional IV

Kongres Nasional IV

admin

Kongres Koalisi Perempuan Indonesia Berlangsung 8-12 Desember 2014 di Pasar Seni Gabusan
9 Desember 2014 – oleh suarapemudajogja 0
DSC_0059

BANTUL -Setelah enam belas tahun reformasi terjadi, pemberdayaan untuk meningkatkan peran dan kedudukan perempuan, dihadapkan pada situasi paradoksal. Disatu sisi terjadi berbagai kemajuan, namun disisi lain justru terjadi kemunduran yang mengakibatkan keterpurukan perempuan. Inilah yang mendasari pelaksanaan Kongres Nasional Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi untuk yang pertama kali berhasil menetapkan asas perjuangannya, yaitu Pancasila dan Hak-Hak Perempuan dengan prinsip-prinsip Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Keadilan Gender dan Non Diskriminasi. Asas organisasi inilah yang digunakan sebagai landasan untuk mewujudkan visi “Terwujudkan kesetaraan dan keadilan gender menuju masyarakat yang demokratis, sejahtera dan beradab” jelas Sutriyatmi, ketua panitia kongres KPI senin (8/12) di Gabusan Bantul.

Tahun 2014 ini, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) menggadakan Kongres Nasional IV yang akan dihadiri oleh 1900 anggotanya dari seluruh Indonesia. Kongres ini mengangkat tema “Perempuan Mandiri, Perempuan Memimpin”, dengan salah satu tujuannya untuk melakukan evaluasi dua windu perjuangan Koalisi Perempuan Indonesia ujar Dian Kartika Sari Sekjen KPI.

“Selain itu kongres ini juga memiliki maksud untuk menjalankan mekanisme demokrasi organisasi dalam perumusan arah perjuangan perempuan dan kepemimpinan organisasi. Memberi pengakuan terhadap kader organisasi sebagai Perempuan Mandiri, Perempuan Pemimpin. Menyediakan ruang belajar dan berbagi pengetahuan sesama perempuan, serta meningkatkan ketrampilan bagi perempuan,” jelas Dian.

Dijelaskan Dian, kongres ini bertujuan untuk menyediakan ruang guna mempertemukan kader-kader perempuan dari dari 27 Provinsi, 116 Kabupaten/kota dan 1000 desa untuk mengembangkan solidaritas sesama perempuan, saling belajar dan merayakan keberagaman.

“Menghasilkan agenda kerja gerakan perempuan untuk lima tahun ke depan, memilih pengurus nasional periode 2014 -2019, memberikan penghargaan bagi 16 perempuan penggerak perubahan, memberi pengakuan terhadap pengetahuan perempuan, dan mempromosikan produk kreatif perempuan dan budaya dari 34 provinsi dalam rangka pekan perempuan mandiri, menjadikan tujuan utama kegiatan ini,” jelas Dian.

Usai pembukaan kongres, pada hari pertama ini, di aula utama berlangsung juga seminar “PerlindunganSosial yang Berkeadilan”, dengan narasumber Khofifah Indarparawansa (Menteri Sosial Republik Indonesia), Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH.DR.PH (Centre For Health Economics and Policy Studies Universitas Indonesia), dan Dian Kartikasari (Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia).

Ahmad MAR

Pembukaan Kongres Nasional IV Koalisi Perempuan Indonesia

Pembukaan Kongres Nasional IV Koalisi Perempuan Indonesia

admin

Bantul, 9 September 2014

“Perempuan Mandiri, Perempuan Memimpin”
Dalam satu pekan ini, 8-12 Desember 2014 Kongres Nasional VI Koalisi Perempuan Indonesia akan diselenggarakan di Pasar Seni Gabusan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Yogyakarta dipilih menjadi tuan rumah acara Kongres Nasional IV ini setelah sebelumnya Kongres kedua dan ketiga diadakan di Jakarta. Kongres Nasional VI KPI tahun dihadiri sekitar 1.000 peserta dari 27 propinsi Indonesia.

Acara lima tahunan ini di awali dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan “Indonesia Raya” dan Lagu Mars Koalisi Perempuan Indonesia yang di pimpin oleh Ibu Nuzuliah dari Makasar sebagai dirigen, dilanjutkan dengan tarian “Gambyong” sebagai tarian pembukaan.
Setelah disuguhi dengan keindahan tarian dari Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Daerah Istimewa Jogjakarta, Halimah Ginting selaku wakil panitia menyampaikan laporan. Rica Melania, ketua panitia pengarah yang berasal dari Bajawa NTT menyatakan ”Dalam kurun waktu kurang lebih setahun, balai-balai perempuan berkembang menjadi beberapa cabang di seluruh wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami tidak lagi merasa sendiri dalam perjuangan meningkatkan kapasitas diri melainkan lebih kuat dalam wadah besar Koalisi Perempuan Indonesia setanah air. Perjuangan tidak sekedar peningkatan taraf hidup dan kapasitas perempuan, melainkan bersama bergerak dalam tujuan yang lebih besar yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, demokratis, dan beradab.”
Pembukaan yang ditandai pemukulan gong oleh Ibu Emi Widayati dari kementrian Sosial didampingi perwakilan presidium Luki Paramita, Fitriyanti , Ana Khomsana Damiri dan Sekjen 2009-2014 Dian Kartika Sari.

Kongres pertama dilaksanakan di Jogja, ke 2 dan 3 di Jakarta, dan ke empat kembali ke Jogja dengan semangat mendorong dan menguatkan perempuan untuk mendapatkan hak-haknya, menolak kekerasan, serta menjunjung kesetaraan & persaudaraan sesama perempuan.

Untuk kelancaran kongres diadakan doa lintas iman yang dipimpin oleh Ibu Nia Syarifud selaku Sekjen Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika bersama dengan perwakilan dari berbagai iman yaitu Khatolik, Islam, Kristen Protestan, Sapto Dharma, Kaharingan, dan Sunda Wiwitan.

Pengumuman Calon Pengurus Nasional 2014-2019

Pengumuman Calon Pengurus Nasional 2014-2019

admin

Jogjakarta, 9 Desember 2014

Berdasarkan data yang masuk ke Panitia Pemilihan Pengurus Nasional ( PANPILNAS) berikut daftar calon pengurus Nasional Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan periode 2014 – 2019 :

[gview file=”http://www.koalisiperempuan.or.id/wp-content/uploads/2014/12/Data-Calon-Pengurus-2014-2019-KPI.pdf”]

[gview file=”http://www.koalisiperempuan.or.id/wp-content/uploads/2014/12/Data-Calon-Pengurus-2014-2019-KPI-presidium-nasional.pdf”]

admin

Undangan Konferensi Pers

Undangan Konferensi Pers

admin

Jakarta, 6 Desember 2014
No : 139/KORNAS IV/KPI/XII/2014
Hal : Undangan Konferensi Pers

Kepada Yth.
Pimpinan Redaksi
Rekan-rekan Media
Di
Tempat

Salam Keadilan dan Demokrasi,

Dengan hormat,

Enam belas tahun setelah reformasi, pemberdayaan untuk meningkatkan peran dan kedudukan perempuan, dihadapkan pada situasi paradoksal. Disatu sisi terjadi berbagai kemajuan, namun disisi lain justru terjadi kemunduran yang mengakibatkan keterpurukan perempuan.

Kongres Nasional Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi yang pertama itu berhasil menetapkan asas perjuangannya, yaitu Pancasila dan Hak-Hak Perempuan dengan prinsip-prinsip Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Keadilan Gender dan Non Diskriminasi. Asas organisasi itu digunakan sebagai landasan untuk mewujudkan visi : “Terwujudkan kesetaraan dan keadilan gender menuju masyarakat yang demokratis, sejahtera dan beradab”.

Pada tahun 2014 ini Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) akan menggadakan Kongres Nasional IV yang akan dihadiri oleh ± 1900 anggotanya dari seluruh Indonesia. Sehubungan dengan perihal tersebut, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu/Sdr dalam Konferensi Pers pembukaan Kongres Nasional IV Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi yang akan dilaksanakan pada :

Hari / tanggal : Senin , 8 Desember 2014
Jam : 12.30 s/d 13.30
Tempat : Pasar Seni – Gabusan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

Demikian, undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih. Jika ada hal-hal yang kurang jelas silahkan menghubungi Bayu Sustiwi (0856793464) atau di email : sekretariat@koalisiperempuan.or.id

Hormat kami,
Panitia Kongres Nasional IV
Koalisi Perempuan Indonesia

Hendrica Melania Lame Djawa Sutriyatmi
Ketua Panitia Pengarah Ketua Panitia Pelaksana

Mengetahui,

Dian Kartika Sari
Sekretaris Jenderal

Jelang Kongres Nasional IV Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi

Jelang Kongres Nasional IV Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi

admin

Bantul, 4 Desember 2014

Kongres Nasional IV Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 8-12 Desember 2014 di Pasar Seni Gabusan – Bantul akan dihadiri oleh 940 peserta dari 21 Propinsi. Kongres Nasional IV ini selain menjalankan fungsi pengambilan keputusan juga akan diselenggarakan seminar dan diskusi panel dengan berbagai tema antara lain Perlindungan Sosial, Pemantauan Pelayanan Publik, Kedaulatan pangan, Keterwakilan Perempuan. Selain juga menampilkan tarian seni budaya setiap malamnya.
Dalam agenda ini juga akan diselenggarakan donor darah pada tanggal 8-9 Desember 2014 di area Kongres.

admin