untuk Keadilan dan Demokrasi
Jakarta, 13 Nopember 2014
Dalam rangka pelaksanaan Kongres Nasional IV Koalisi Perempuan Indonesia menyelenggarakan bazar di lokasi kegiatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 8-12 Desember 2014 di Pasar Seni Gabusan, Kabupaten Bantul , Daerah istimewa Jogjakarta.
Formulir kepesertaan dapat di download :
[gview file=”http://www.koalisiperempuan.or.id/wp-content/uploads/2014/11/Formulir-Kepesertaan-Bazaar.doc”]
admin
PENGUMUMAN
No. 03 / panpilnas / XI / 2014
Merespon surat permintaan dari para pengurus wilayah yang dikirim pada tanggal 18 Oktober 2014 tentang permohonan untuk memperpanjang waktu pendaftaran calon pengurus nasional.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka, dengan ini diumumkan bahwa panitia pemilihan pengurus nasional memperpanjang waktu pendaftaran calon pengurus nasional selama 5 hari (lima) terhitung mulai tanggal 4 november hingga 8 november 2014.
Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih banyak
Hormat saya
Linarti
Ketua Panpilnas
Wakil Ketua KPK Kunjungi stand pameran di Jagongan Media Rakyat 2014
Jakarta, 30 Oktober 2014
Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi berpatisipasi dalam pelaksanaan Jagongan Media Rakyat 2014 yang diselenggarakan oleh COMBINE pada tanggal 23-26 Oktober 2014 di Jogja National Museum. Kegiatan bertema Berkumpul, berbagi dan bergerak ini melibatkan berbagai komunitas pengiat informasi dari Aceh sampai Papua dengan menghadirkan 33 workshop, 30 pameran lembaga , 35 pemutaran film dan kuliner .
Jagongan Media Rakyat 2014 dibuka oleh Ketua Panitia Muhammad Amrun dan diawali dengan Seminar Nasional yang menghadirkan keynote speaker Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bapak Bambang Widjajanto yang berbicara tentang Pencegahan Korupsi di tingkat komunitas .
Usai memberikan sambutan, Bapak Wakil Ketua KPK berkenan untuk singgah dan datang di stand Koalisi Perempuan Indonesia yang memamerkan berbagai media yang dihasilkan dan menjadi alat KIE Organisasi. Ibu D Listyaningsing menyerahkan beberapa media kepada Bapak Bambang Widjajanto sebagai kenang-kenangan. Beliau menyambut baik keikutan Koalisi Perempuan Indonesia dalam kegiatan Jagongan Media Rakyat 2014.
admin
4TH NATIONAL CONGRESS
INDONESIAN WOMEN’S COALITION
FOR JUSTICE AND DEMOCRACY
“INDEPENDENT WOMEN, WOMEN LEADSâ€
Sixteen Years of Indonesian Women’s Coalition
On 8 – 12 December 2014,
At Art Center – Gabusan , Bantul, DI Yogyakarta
Provide opportunities for bringing together women cadres from 27 provinces, 116 districts/cities and 1000 villages to build solidarity among them, for mutual learning and in celebration of diversity. Provide space to promote women’s creative products and cultures from 34 provinces as part of the Independent Women’s Week
Around 1900 women from all of Indonesia will participate this event and draw up a five-year Strategic agenda for the women’s movement (2014 -2019) in Indonesia
Jakarta, 29 Oktober 2014
KONGRES NASIONAL IV
KOALISI PEREMPUAN INDONESIA UNTUK KEADILAN DAN DEMOKRASI
“PEREMPUAN MANDIRI, PEREMPUAN MEMIMPINâ€
Dwi Windu Koalisi Perempuan Indonesia
Tanggal 8 – 12 Desember 2014
Art Center -Gabusan , Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
1. Latar Belakang
Pada tanggal 15-18 Desember 1998 sekitar 500 perempuan dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia berkumpul di Yogyakarta untuk mengukuhkan berdirinya sebuah organisasi massa perempuan independen bernama Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi. Kongres Nasional Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi pertama itu, berhasil menetapkan bentuk organisasi sebagai organisasi massa basis keanggotaan perorangan. Asas perjuangan organisasi adalah Pancasila dan Hak-Hak Perempuan. Prinsip organisasi adalah Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Keadilan Gender, Non Diskriminasi. Visi organisasi adalah terwujudkan kesetaraan dan keadilan gender menuju masyarakat yang demokratis, sejahtera dan beradab.
Selama kurun waktu dua windu (1998 sampai 2014) ini, Koalisi Perempuan Indonesia tumbuh dan bergerak secara bertahap dan berkelanjutan, memperkuat dan memampukan diri melalui: pertama pengorganisasian dan pendidikan kader organisasi, yang didesain untuk memperbesar pengaruh organisasi dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, demokratis dan beradab. Hasilnya selama 16 tahun adalah pertambahan jumlah anggota hingga mencapai 38.000 perempuan pada akhir tahun 2013. Struktur organisasi juga berkembang mencapai: jumlah 726 Balai Perempuan (struktur organisasi di tingkat desa/kelurahan/komunitas), 113 Cabang (struktur di tingkat Kabupaten/kota) yang tersebar di 25 provinsi, dan struktur di tingkat provinsi yang disebut Wilayah sebanyak 14. Instrumen pengembangan organisasi adalah Pendidikan Kader Berjenjang serta berbagai bentuk pendidikan untuk anggota telah menghasilkan 7.500 kader yang aktif bergerak sebagai agen perubahan.
Kedua, Koalisi Perempuan Indonesia pun telah memberi sumbangan dalam menentukan arah gerak strategis bagi perjuangan gerakan perempuan di Indonesia, yaitu mewujudkan Kepemimpinan Politik Perempuan di segala aspek kehidupan dan pembangunan. Inilah fokus dari kerja-kerja advokasi untuk reformasi Kebijakan Publik. Melalui agenda advokasi Reformasi Kebijakan Publik ini, sejak tahun 1999 hingga kini, Koalisi Perempuan Indonesia telah mendorong diakomodirnya Tindakan Khusus Sementara (Temporary Special Measures) dalam bentuk jaminan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen pada lembaga pengambilan keputusan melalui instrumen hukum dan kebijakan. Gagasan ini, kemudian, mendorong berbagai organisasi perempuan turut memperjuangkan isu keterwakilan perempuan dalam lembaga dan proses pengambilan keputusan.
Namun perjuangan untuk meningkatkan peran, kedudukan, derajat, serta martabat perempuan selama dua windu ini tidaklah selalu berjalan mulus. Berbagai tantangan dan rintangan dihadapi oleh Koalisi Perempuan Indonesia. Kendala struktural, seperti kebijakan negara yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi melalui eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia, peminggiran perempuan dan kelompok marjinal, serta sikap aparatur/pejabat negara yang diskriminatif terhadap perempuan. Semua itu menjadi rintangan utama untuk mewujudkan kesetaraan, demokrasi, keadilan dan kesejahteraan. Kendala kultural, dalam bentuk tafsir agama yang merugikan perempuan, praktek-praktek kebiasaan, adat istiadat serta berbagai bentuk budaya yang melestarikan ketidakadilan bagi laki-laki dan perempuan, turut mempersempit ruang gerak untuk memperkuat kepemimpinan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Selain itu penggunaan politik identitas dan penyelesaian masalah dengan kekerasan telah menyulut dan melahirkan berbagai bentuk konflik yang merenggut rasa keamanan dan merampas harapan untuk membangun masa depan.
Refleksi di atas menunjukkan bahwa masa dua windu gerakan Koalisi Perempuan Indonesia menjadi pembelajaran yang sangat berharga untuk masyarakat Indonesia dan gerakan perempuan yang lain; sekaligus memerlukan rumusan-rumusan langkah-langkah strategis yang lebih efektif di tingkat organisasi untuk merebut kesempatan dan memanfaatkan sebagai peluang-peluang penting guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih demokratis, adil, sejahtera dan penuh kedamaian. Untuk itulah Kongres Nasional IV Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi dengan tema Perempuan Mandiri, Perempuan Memimpin ini digelar.
2. Maksud dan Tujuan
Maksud :
a. Melakukan evaluasi dua windu perjuangan Koalisi Perempuan Indonesia
b. Menjalankan mekanisme demokrasi organisasi dalam perumusan arah perjuangan perempuan dan kepemimpinan organisasi
c. Memberi pengakuan terhadap kader organisasi sebagai Perempuan Mandiri, Perempuan Pemimpin
d. Menyediakan ruang belajar dan berbagi pengetahuan sesama perempuan, serta meningkatkan ketrampilan bagi perempuan
Tujuan :
a. Menyediakan ruang untuk mempertemukan kader-kader perempuan dari dari 27 Provinsi, 116 Kabupaten/kota dan 1000 desa untuk mengembangkan solidaritas sesama perempuan, saling belajar dan merayakan keberagaman.
b. Menghasilkan agenda kerja gerakan perempuan untuk lima tahun ke depan
c. Memilih pengurus nasional periode 2014 -2019;
d. Memberikan penghargaan bagi 16 perempuan penggerak perubahan
e. Memberi pengakuan terhadap pengetahuan perempuan
f. Mempromosikan produk kreatif perempuan dan budaya dari 34 provinsi dalam rangka pekan perempuan mandiri.
3. Bentuk Kegiatan
a. Kongres Nasional IV Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan dan Demokrasi, dengan tema : Perempuan Mandiri, Perempuan Memimpin: Dua Windu Koalisi Perempuan Indonesia
 Pertanggung Jawaban Pengurus Periode 2009-2014
 Pemilihan dan Pelantikan Pengurus periode 2014-2019
 Peluncuran Dokumen Perencanaan Strategis Gerakan Perempuan dan Deklarasi Perempuan dan Rekomendasi Politik
b. Seminar Nasional Dan Diskusi Tematik Secara Paralel
 Seminar Nasional Perlindungan sosial yang Inklusif, Adil Gender dan Transformatif untuk Penghapusan Kemiskinan dan Ketimpangan
 Diskusi Tematik :
• Kedaulatan Pangan
• Keterwakilan Politik Perempuan
• Lingkungan Hidup dan Perempuan Adat
• Kebencanaan
• Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia
• Pelayanan Publik
• Undang-undang Desa
• Migrasi dan Perdagangan Manusia
• Perempuan dan Seksualitas
• Pekerja Rumah Tangga
• Akses Perempuan pada Keadilan
• Perempuan dan Kesehatan
• Perempuan, Pendidikan dan Sains
• Perempuan Media dan Tehnologi Informasi
• Kekerasan Berbasis Gender
• Perempuan dan Pelanggaran HAM masa lalu
• Perempuan Muda
• Perempuan Konflik dan Perdamaian
• Perempuan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan
c. Malam Seni Budaya
 Pentas Musik dan Tari
d. Pemberian Penghargaan Kepada Perempuan Mandiri, Perempuan Pemimpin (anggota Koalisi Perempuan Indonesia)
e. Workshop / Pelatihan Ketrampilan
 Pengelolaan Koperasi
 Pengolahan Pupuk Organik dan Daur Ulang Sampah
 Kartu Pemantauan Layanan Publik
 Perempuan dan Pengolahan Pangan Lokal
 Perempuan dan Industri Rumah Tangga dan Tehnologi Tepat Guna
f. Sepekan Perempuan Mandiri, Perempuan Pemimpin
 Bazaar
 Pameran Produk Anggota
4. Peserta, Waktu dan Tempat
Kongres ini akan melibatkan 1.900 orang , meliputi
a. 1000 perempuan penggerak masyarakat dari 1000 Desa
b. 300 pengurus Koalisi Perempuan Indonesia di Seluruh Indonesia
c. 200 perwakilan dari unsur pemerintah, universitas, LSM, ormas, dan media
d. 300 perempuan pelaku UKM (kuliner lokal dan aneka produk kreatif)
e. 100 perempuan pelaku budaya
Kongres Nasional IV diselenggarakan pada :
Hari/Tanggal : Senin-Jum’at/ 8 -12 Desember 2014
Pukul : 08.30 Wib – selesai
Tempat : Art Center- Desa Gabus, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Kerjasama
Kegiatan ini diselenggarakan atas kerjasama dengan berbagai pihak, yaitu :
a. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul
b. Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
c. Pemerintah Daerah asal Peserta
d. Kontribusi Peserta
e. Lembaga Penyandang Dana
f. Organisasi Internasional/Nasional
g. Sponsor Pihak Swasta
6. DONASI
Rekening Panitia Konggres Nasional Ke IV Koalisi Perempuan Indonesia a.n:
DIAN KARTIKA SARI atau LIESSYA EMIZORA
NO REKENING 7180279681
BCA KCP PEJATEN
PERNYATAAN KOALISI PEREMPUAN INDONESIA
TENTANG
KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM KABINET KERJA
Spekulasi tentang nama-nama menteri dalam kabinet Presiden Joko Widodo, berakhir sudah. Presiden Joko Widodo telah mengumumkan 34 nama meneteri dan kementerian dalam Kabinet Kerja, pada 26 Oktober 2014 yang lalu.
Dari 34 menteri, terdapat 8 menteri perempuan atau 23,5% Keterwakilan Perempuan dalam Kabinet. Mereka adalah : 1) Menteri Kelautan & Perikanan : Susi Pujiastuti, 2) Menteri Luar Negeri : Retno Lestari Priansari Marsudi, 3) Menteri BUMN : Rini M Soemarno, 4) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan : Siti Nurbaya, 5) Menteri Koordinator Bidang pembangunan Manusia & Kebudayaan : Puan Maharani, 6) Menteri Sosial : Khofifah Indar Parawansa, 7) Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) : Yohanan Yambise dan 8) Menteri Kesehatan : Nila F Moeloek.
Koalisi Perempuan Indonesia menyambut baik dan menyampaikan penghargaan kepada Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo- Jusuf Kalla, yang telah menempatkan delapan perempuan sebagai mentri dalam jajaran Kabinet Kerja. Meski belum mencapai 30% seperti yang telah dijanjikan, namun jumlah ini merupakan jumlah tertinggi sepanjang pembentukan kabinet di Indonesia.
Lebih dari itu, Koalisi Perempuan Indonesia memandang penempatan menteri perempuan dalam 5 (lima) kementerian (Kelautan & Perikanan, Lingkungan Hidup & kehutanan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kesehatan) merupakan posisi strategis untuk mengurangi, bahkan jika mungkin menghapuskan realita kemiskinan yang berwajah perempuan.
Penempatan Ibu Yohanan Yambise sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, adalah pilihan cerdas. Mengingat selama ini strategi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum terlalu tanggap terhadap situasi khusus yang dihadapi oleh perempuan dan anak di Wilayah Indonesia Timur, khususnya di Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara. Koalisi Perempuan Indonesia berharap, kehadiran Ibu Yohanan Yambise, mampu memberikan perubahan signifikan terhadap kesejahteraan perempuan dan Anak Indonesia pada umumnya dan khususnya di wilayah Indonesia Timur.
Pengelolaan Sumber Daya Alam di bidang kelautan, perikanan, lingkungan hidup dan kehutanan, hingga kini masih belum tertalu memperhatikan kebutuhan dan kepentingan perempuan dan anak. Tingkat kesejahteraan perempuan nelayan, perempuan pesisir dan perempuan di sekitar hutan masih sangat rendah. Mereka juga merupakan kelompok yang paling rentan terhadap risiko perubahan iklim dan kebijakan pengelolaan Sumber Daya Alam. Koalisi Perempuan Indonesia berharap kehadiran Ibu Susi Pujiastuti dan Ibu Siti Nurbaya dapat mengubah situasi perempuan di wilayah tersebut, serta memperkuat peran dan posisi perempuan dalam merespon perubahan Iklim.
Berbagai persoalan kemiskinan, ketimpangan dan ketidakberdayaan, yang hingga kini belum tertangani dengan baik menimbulkan beban berlebih pada perempuan. Program Perlindungan Sosial selama ini, belum berhasil mengatasi berbagai persoalan kemiskinan dan ketimpangan. Karena program tersebut masih berorientasi proyek, tidak terpadu, tidak responsive terhadap ketimpangan gender dan kebutuhan kelompok khusus seperti lansia, penyandang disabilitas, korban kekerasan dan penelantaran serta masyarakat adat. Koalisi Perempuan Indonesia berharap kehadiran Ibu Khofifah Indar Parawansa sebagai Menteri Sosial, dapat menjawab berbagai persoalan melalui perbaikan kebijakan dan program Perlindungan dan pemberdayaan social dalam kemeterian yang dipimpinanya.
Koalisi Perempuan Indonesia juga menaruh harapan yang besar kepada Ibu Nila F Moeloek untuk dapat menurunkan Angka kematian Ibu melahirkan, Angka Kematian Bayi, Balita dan Anak, serta menghapuskan praktek-praktek tradisi yang berdampak buruk pada kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan perempuan dan anak.
Koalisi Perempuan Indonesia juga berharap, agar Ibu Puan Maharani sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, memberikan perhatian serius terhadap ketimpangan gender dalam pembangunan manusia dan masih berlanjutnya praktek tradisi dan kebudayaan yang tidak adil terhadap perempuan dan anak. Kedua hal tersebut menjadi sumber utama pemiskinan secara struktural dan kultural, hingga mengakibatkan perempuan pada situasi rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi.
Koalisi Perempuan Indonesia menyampaikan selamat kepada 34 menteri yang telah menerima kepercayaan sebagai bagian dari Kabinet Kerja, untuk mengemban tugas dalam mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, berkeadilan dan Demokratis. Koalisi Perempuan Indonesia juga berharap kepada Bapak-Bapak yang mennduduki posisi 26 kementerian, untuk mengintegrasikan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) guna mewujudkan kesetaraan dan keadilan bagi semua Warga Negara Indonesia.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi.
Salam untuk Keadilan dan Demokrasi
Jakarta, 27 Oktober 2014
Dian Kartikasari
Sekretaris Jenderal
Pengumuman Pengusulan Nominasi Penerima Penghargaan
16 tahun Koalisi Perempuan Indonesia
Salah satu agenda kegiatan dalam Kongres Nasional IV Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi adalah pemberian penghargaan kepada anggota koalisi perempuan Indonesia sebagai perempuan pemimpin yang telah menginspirasi dan struktur organisasi yang telah berhasil melakukan kerja-kerja kepemimpinan dan memberikan inspirasi kepada masyarakat maupun organisasi lainnya.
Kandidat penerima penghargaan juga akan ditulis profilenya dalam buku “Cerita Sukses, Perempuan memimpinâ€.
Oleh karena itu, kami mengharapkan agar teman-teman Wilayah, Cabang dapat mengirimkan kandidat dengan kriteria sebagai berikut;
Syarat dan kriteria kandidat:
Syarat :
1. Anggota dan atau struktur organisasi Koalisi Perempuan Indonesia.
2. Bersedia diwawancara dan dituliskan kisahnya dalam buku “Perempuan memimpin, perempuan menginspirasiâ€
3. Diusulkan oleh struktur organisasi dan atau pihak yang mengetahui kualifikasi yang dimiliki oleh yang bersangkutan.
4. Mengisi form kualifikasi kandidat penerima award sebagaimana terlampir.
Kriteria individu yang bisa dijukan:
1. Memahami AD ART Koalisi Perempuan Indonesia.
2. Telah menjadi anggota KPI.
3. Aktif berorganisasi dan melakukan pengorganisiran(Tidak selalu harus di KPI).
4. Memiliki mimpi perubahan dan mengupayakan perwujudan mimpi tersebut
5. Dalam mewujudkan mimpinya memiliki keunikan yang layak dijadikan inspirasi bagi orang lain.
6. Memiliki sumbangan yang berharga untuk organisasi.
Kriteria Struktur yang bisa diajukan
1. Menjalankan AD/ART Koalisi Perempuan Indonesia
2. Organisasi berjalan sesuai ketentuan AD ART
3. Memiliki program kerja yang unik dan berpengaruh luas.
4. Memiliki strategi unik dan inspiratif untuk mencapai perubahan.
Pengusulan kandidat dapat disampaikan melalui email sekretariat@koalisiperempuan.or.id atau fax 021 79183444. Batas waktu pengusulan dan pengiriman kandidat sampai tanggal 17 Oktober 2014
Form pengajuan nominasi dapat di download di bawah ini :
[gview file=”http://www.koalisiperempuan.or.id/wp-content/uploads/2014/10/Form-Kualifikasi-calon-struktur.docx”]
[gview file=”http://www.koalisiperempuan.or.id/wp-content/uploads/2014/10/Form-Kualifikasi-Calon.docx”]
Surabaya, 6 Oktober 2014
Kenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwa posisi perempuan dalam kehidupan sosial masih disubordinasi. Salah satunya dalam bidang kesehatan reproduksi dan seksual. Sebagai perempuan yang memiliki perbedaan secara reproduksi dengan laki-laki, perempuan juga masih banyak mendapatkan diskriminasi. Pembedaan perlakuan yang justru tidak memposisikan perempuan terhargai martabatnya, terpinggirkan dan mendapatkan kekerasan. Diantaranya pelecehan seksual, perkosaan, cemohaan dengan kondisi tubuh perempuan, stigma pada perempuan dengan kebiasaan berbeda dengan mainstream bahkan hingga layanan yang seringkali sulit diakses.
Dalam 3 tahun terakhir ini bahkan tentu tahun-tahun ke depan, penutupan lokalisasi/prostitusi akan semakin gencar. LSM Embun Surabaya menyatakan bila dalam 1 hari telah terjadi sekitar 20 perempuan yang melakukan aborsi pasca penutupan lokalisasi terbesar di Surabaya. Kerentanan perempuan tentu akan semakin meningkat dengan era tersebarnya virus HIV/Aids dan sulitnya petugas kesehatan menjangkau perempuan yang mungkin sedang mengalami HIV/Aids. Mengingat ibu rumah tangga menduduki peringkat ke dua terbesar sebagai penderita HIV/AIDs di jawa timur. Namun yang perlu disadari, bahwa ada tidaknya lokalisasi, ditutup tidaknya lokalisasi, setiap perempuan (dari anak-remaja hingga dewasa) memiliki hak untuk mendapatkan informasi dan layanan mengenai kesehatan reproduksi dan seksual.
Bentuk kekerasan seksual pada perempuan tidak hanya bersifat langsung seperti tersebut diatas. Namun saat ini bentuk kekerasan tidak secara eksplisit nampak, antara lain kebijakan yang tidak pro pada kesehatan perempuan, program dan anggaran yang tidak spesifik ditujukan pada kesehatan perempuan, pembatasan akses-kemerdekaan dan penafsiran yang menguntungkan kelompok fanatik tertentu. Termasuk didalamnya korupsi pada anggaran yang harusnya dapat optimal dilakukan negara kepada perempuan dalam menekan angka kematian ibu dan bayi, mengurangi angka prevalesi inveksimenular seksual dan sebagainya. Ragam kebijakan dan pembatasan perempuan dalam bidang kesehatan reproduksi dan seksual diantaranya pembatasan jam malam perempuan, peraturan wajib mengenakan rok dan jilbab bagi perempuan, sedikitnya edukasi pada masyarakat mengenai kespro dan masih banyak lagi yang tidiak mencerminkan bagaimana negara harus turut melindungi perempuan.
Upaya perlindungan perempuan yang dilakukan oleh negara masih bersifat proteksionis yaitu melindungi perempuan dengan meberi batasan pada ruang geraknya. Kondisi riil yang dihadapi perempuan yakni ketika dia mengalami pembatasan dengan label tugas negara melindungi adalah sebuah perspektif yang belum tuntas dalam memaknai perlindungan dengan kesetaraan. Bagaimana tidak bila kosep perlindungan negara masih layaknya “taman safari†yakti memposisikan perempuan didalam kerangka perlindungan namun para pelaku kekerasan masih bebas berkeliaran. Pengaturan perempuan dianggap sebagai upaya perlindungan. Berbeda dengan “konsep kebun binatang†yang memposisikan perempuan, anak serta kelompok rentan memiliki kenyamanan dalam aktivitasnya yang setara karena para pelaku kekerasan seksual yang mendapatkan pembatasan. Hal ini tentu bertebtangan dengan nilai-nilai HAM dan hak asasi perempuan yang menjamin adanya kesetaraan dan perlindungan. Upaya proteksionis negara tercermin dengan adanya pembiaran pada peraturan daerah yang diarahkan hanya mengatur perempuan berbusana, memposisikan korban perempuan tidak secara komprehensif dalam menerima layanan perlindungan karena sarana perlindungan yang masih minim, penutupan lokalisasi dengan penguatan pedila yang belum menyeluruh. Upaya perlindungan yang bersifat formalitas kerap pula terjadi dengan munculnya banyak peraturan daerah perlindungan perempuan dalam hal layanan korban kekerasan, namun peraturan tinggallah peraturan yang implementasinya belum berjalan. Sehingga perjuangan perempuan tidak pernah berhenti sampai pada terbitnya peraturan daerah.
Kasus yang mengemuka dalam 2 tahun terakhir adalah pelecehan seksual anak, kekerasan seksual, kekerasan perempuan-anak dalam rumah tangga serta maraknya aborsi remaja hingga meningkatnya angka prevalensi HIV/AIDs. Sebagai organisasi perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia Jawa Timur berupaya melakukan pendidikan pada kadernya untuk memahami dan mampu mensosialisasikannya kepada perempuan dan masyarakat luas. Kenyataan menunggu negara untuk berbuat lebih baik di era poitik yang carut marut ini, tidak dapat dilakukan oleh perempuan. Karena perempuan telah mendeklarasikan bila dirinya adalah sebuah gerakan, sebuah entitas yang akan senantiasa melakukan pendidikan bagi diri dan lingkungannya. Sehingga sebagai organisasi perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia berinisiasi menyelenggarakan pendidikan pencegahan kekerasan seksual dan reproduksi untuk menjawab kesulitan masyarakat utamanya perempuan dalam diskriminasi dan permasalahan yang dialami.
Kegiatan yang bertujuan untuk mencetak kader perempuan yang paham kesehatan reprosuksi dan seksual serta pencegahan dan penanganan peremasalahannya. Serta bertujuan menguatkan posisi kader atas ideologi perempuan dalam organisasi (khususnya) dan dalam masyakarat (pada umumnya) yang terkait dengan isu kesehatan. Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 27-28 September 2014 bertempat di Wisma Tamu Surabaya dihadiri 35 kader perempuan sejawa timur.
Pelatihan ini dilakukan dengan menghadirkan ibu Sukotjo, seorang tokoh kesehatan reproduksi yang telah mendedikasikan dirinya untuk pendidikan perempuan dalam hal kesehatan reproduksi anak. Usia 82 tahun tidak menjadi rintangan baginya dalam mendidikan perempuan secara umum maupun guru seperti aktivitas yang biasa dia lakukan. selain itu juga terdapat materi mengenai kesehatan reproduksi remaja yang disampaikan oleh Putra Wardana dari Sebaya PKBI dan dilanjutkan oleh Ibu Ida Sholicah dalam materi kesehatan reproduksi perempuan dewasa dan layanan yang dapat diakses, seorang bidan yang berperspektif gender dengan aktivitas sehari-hari selain menjalankan profesinya juga mengkonseling perempuan korban. Selain itu terdapat materi mengenai kanker servik dari Yayasan peduli Kanker Indonesia untuk area jawa timur yang juga memberikan layanan cuma-cuma pemeriksaan / iva tes.
Kegiatan yang difasilitas oleh Wiwik Afifah, sekwil Koalisi Perempuan Indonesia Jawa Timur berlangsung penuh semangat karena dihadiri oleh presidium wilayah dari beberapa kelompok kepentingan, yakni Presidium Kelompok Kepentingan Perempuan yang dilacurkan, Mufida Atmadja, Preswil Ibu rumah tangga ibu Titie Ridho, Preswil anak marjinal ibu Ema Kemalawati, preswil buruh migran ibu Indarsyah Yanti dan preswil informal ibu Choirul Mahpuduah. Semangat ini makin menguat tatkala aktifnya lagi Koalisi Perempuan Indonesia cabang Banyuwangi. Wiwik Afifah menyatakan bila materi-materi yang penting juga disampaikan seperti hak perempuan dan hak kespro, aborsi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indoensia, cegah dan tangani kekerasan reproduksi dans eksual, dan mater mengenai peran kader perempuan. Selain itu, dia menambahkan bila kegiatan pelatihan ini adalah bagian dari upaya perempuan mendidik perempuan untuk kemajuan bangsa. Sampai saat ini banyak perempuan yang sulit mengakses informasi, layanan dan partisipasi dalam impelemntasi kebijakan. Kurangnya hal tersebut akan memposisikan perempuan dalam bentuk-bentuk diskriminasi hingga kekerasan. (Wiwik)
Sumber Foto : FB Titie Ridho
Nomor : 02/PANPILNAS – KPI/ IV/2014
Perihal : Perpanjangan Waktu Pendaftaran Calon Pengurus Nasional
Lampiran : Dokumen penjadwalan kembali tahapan pemilihan pengurus nasional
Kepada Yth:
Pengurus Wilayah
Pengurus Cabang yang belum memiliki kepengurusan di tingkat wilayah
Balai Perempuan yang belum memiliki kepengurusan di tingkat cabang
Salam Keadilan dan Demokrasi
Berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pengurus wilayah dan cabang mengenai masih belum dapat terjaringnya nama-nama calon pengurus nasional baik sekretaris jenderal dan presidium nasional sampai dengan tanggal 30 September 2014. Maka panitia pemilihan pengurus nasional dengan ini mengumumkan perpanjangan waktu pendaftaran calon pengurus nasional KPI 2014 – 2019.
Pendaftaran calon pengurus nasional akan diperpanjang sampai dengan 12 Oktober 2014, adapun perubahan jadwal tahapan pemilihan calon pengurus nasional dapat dilihat dalam dokumen yang dilampirkan bersama surat ini.
Demikian pengumuman ini dibuat agar calon pengurus nasional dan seluruh pengurus wilayah/cabang sampai dengan balai perempuan yang belum memiliki struktur di tingkat cabang dapat memaksimalkan waktu yang ada untuk mempersiapkan dan memproses tahapan pendaftaran dan kelengkapan persyaratan pencalonan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami haturkan terimakasih.
Hormat kami
Linarti
Ketua PANPILNAS
Pengumuman Penjadwalan Kembali Tahapan Pemilihan Pengurus Nasional dapat di lihat :
[gview file=”http://www.koalisiperempuan.or.id/wp-content/uploads/2014/10/Penjadwalan-Kembali-tahapan-Pemilihan-Pengurus-nasional.pdf”]
Jakarta, 30 September 2014
Koalisi Perempuan Indonesia bersama KBR 68 H pada Senin, 29 September 2014 mengelar talkshow dalam siaran PILAR DEMOKRASI yang direlay oleh 120 jaringan radio KBR 68H di seluruh Indonesia. Talkshow ini dipandu oleh Sutami dengan narasumber Ibu Jaleswari Pramodawardhani ( Peneliti LIPI), Lia Wulandari (Peneliti PERLUDEM) dan Ibu Dian Kartika Sari ( Sekjend Koalisi Perempuan Indonesia) dengan tema Perempuan dan PILKADA Langsung. PILAR Demokarasi yang digelar selama 1 jam ini mendapat respon dari pendengar melalui saluran telpon langsung dan pesan singkat .
Foto-Foto dapat dilihat :
