untuk Keadilan dan Demokrasi
Publikasi
Jakarta, 25 Oktober 2011
Launching web based knowledge Resource Center oleh kemitraan dan USAID dilakukan kemarin di Hotel Akmani Jakarta oleh Mr Blair King. Soft launching ini dihadiri oleh partner dari kemitraan khususnya IKAT-US component 2 . Selain membicarakan tentang bagaimana kebijakan dalam pengelolaan website IKAT-US ini juga ada pembicara dari Satu Dunia Ibu Rini Nasution yang bercerita tentang bagaimana SATU DUNIA mengelola pengetahuan dengan salah satu medianya adalah website.
Jakarta, 24 Oktober 2011
Minggu 23 Oktober 2011 ribuan perempuan melakukan aksi damai untuk mendorong pemerintah dan DPR memberikan jaminan sosial nasional. Aksi yang diikuti dari semua unsur perempuan ( petani, buruh, pegawai swasta, pekerja rumah tangga, ibu rumah tangga , wartawan, aktifis ) berjalan dari bundaran Hotel Indonesia menuju Istana negara untuk menyampaikan aspirasinya.
Jakarta, 21 Oktober 2011
Perempuan dan sumberdaya alam tema dari diskusi bulanan yang diadakan oleh Sekretariat nasional Koalisi Perempuan Indonesia sebagai salah satu cara untuk peningkatan kapasitas staf sekretariat nasional tentang wacana perempuan dan sumberdaya alam yang masih dikaitkan dengan peringatan hari Perempuan Pedesaan Internasional.
Dalam 2 tahun terakhir ada sekitar 663 kasus yang ditangani oleh kawan-kawan WALHI yang diadvokasi dan berhubungan dengan konflik sumberdaya alam, dan ada 4 kasus terjadi  dua bulan terakhir demikian disampaikan oleh Dedy R selaku manajer kampanye dan advokasi ( perkebunan ).  Dalam pemaparannya Dedy juga mengatakan bahwa perempuan selama ini ditempatkan sebagai ibu, ibu rumah tangga dan sebagai istri . Dalam perjuangannya ketika menjadi icon , perempuan akan menjadi korban juga. Masih banyaknya kebijakan pemerintah yang tidak melindungi perempuan terutama dalam hak akses atas lahan, ini bisa dijumpai pada kebijakan tentang kepemilikan lahan di daerah transmigrasi. Media juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam melakukan advokasi konflik Sumber daya alam.
Diskusi yang dilaksanakan sebulan sekali ini adalah kali kedua dilakukan di sekretariat nasional, yang pertama membahas tentang kesehatan reproduksi.
Jakarta, 20 Oktober 2011
Bebaskan Aminah,
Bebaskan Siti Zaenab
Bebaskan Tuti
Bebaskan Darmawati dan semua buruh migran yang terancam hukuman mati ..
Itulah kata-kata yang terdengar dalam aksi damai kelompok masyarakat sipil yang peduli terhadap nasib Buruh Migran . Kelompok yang terdiri dari banyak elemen, pekerja, buruh migran , perempuan, wartawan ini mendesak kepada pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk tidak melakukan hukuman mati terhadap Tuti Tursilawati, Satinah, Siti Zaenab, dan Darmawati dan juga buruh migran lainnya. Selain itu aliansi masyarakat sipil anti hukuman mati mendesak pemerintah kerajaan Arab Saudi untuk segera menghapuskan hukuman mati atau setidaknya moratorium hukuman mati sebagai bentuk komitmen terhadap penghormatan HAM di depan Kedutaan Besar Saudi Arabia.
Aksi damai ini diakhiri dengan teatrikal dengan mengantung beberapa boneka putih bertuliskan nama-nama korban di depan gedung.
Vera Farah Bararah – detikHealth
Target dari MDGs tahun 2015 untuk angka kematian bayi harus mencapai 23/1.000 kelahiran hidup sedangkan untuk angka kematian ibu harus mencapai angka 102/100.000 kelahiran hidup.
“5 Provinsi ini menyumbang hampir 50 persen dari total angka kematian ibu dan bayi, karena provinsi ini memiliki jumlah penduduk yang besar,” ujar Direktur Bina Gizi Kesehatan Ibu dan Anak Kemenkes Dr dr Slamet Riyadi Yuwono, DTM&H, MARS, dalam acara seminar Hospital Expo di JCC, Jakarta, Rabu (19/10/2011).
Untuk angka kematian bayi provinsi yang paling banyak menyumbang adalah:
1. Jawa Barat
2. Jawa Tengah
3. Jawa Timur
4. Sumatera Utara
5. Banten
Untuk penyumbang angka kematian ibu yang paling banyak adalah:
1. Jawa Barat
2. Jawa Tengah
3. Jawa Timur
4. Sumatera Utara
5. NTT
“Penyebabnya untuk ibu kebanyakan perdarahan dan eklampsia (keracunan saat kehamilan), sedangkan untuk bayi paling banyak masalah neonatal seperti afiksi (sesak napas), berat badan lahir rendah dan juga prematur,” ujar Dr Slamet.
Dr Slamet menuturkan jika dilihat secara statistik maka prevalensinya memang kecil, tapi karena penduduk di daerah tersebut banyak maka jumlahnya menjadi terlihat besar.
Untuk menangani hal ini sudah dimulai dengan melakukan analisis agar diketahui apa penyebabnya, serta langsung terjun ke daerah-daerah dengan menempatkan tenaga kesehatan di desa-desa, adanya Jampersal, BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) serta mengirim dokter spesialis untuk rujukan.
Setiap perempuan yang hamil dan yang mau melahirkan baik ia kaya atau miskin dan belum tercover oleh asuransi maka ia bisa menggunakan Jampersal. Namun diharapkan agar Jampersal ini digunakan dengan benar.
“Untuk angka kematian bayi kalau penangannya terus konsisten maka insyaallah bisa tercapai target MDGs, tapi untuk ibu angkanya masih tinggi sehingga butuh ekstra kerja keras agar tercapai,” ungkapnya.
Sumber :www.detik.com/detikhealth
Indonesian Women’s Coalition secretary-general Dian Kartika Sari says that religion and tradition are used to prevent women in villages from accessing public services, such as education and health care.
“Religion and tradition are used to discriminate against women, particularly those living in villages, to stop them from participating in the public and social domain,†she said.
Dian said that based on the coalition’s work to promote gender equality in villages in 28 provinces, the best way to help women was to make them aware of the impact of traditional and religious values and to understand how those factors might hinder their access to public services.
“We also approach and build good relations with noted local leaders and religious figures because they can influence men to open themselves to the idea of granting similar civil rights to females,†she said, adding that expanding the role of women in developing villages would benefit all community stakeholders.
“Empowering women in villages will also help empower villages and thus reduce poverty,†Dian said recently during a discussion held to commemorate International Village Women’s Day, observed on Oct. 15; World Food Day, observed on Oct. 16; and the International Day Against Poverty, observed on Oct. 17.
Dian said the coalition would hold events to mark the days in five provinces — Aceh, Central Java, East Kalimantan, East Nusa Teng-gara, South Sulawesi and West Nusa Tenggara.
According to the Indonesian Women’s Coalition, the government has yet to make significant progress in villages around the country despite the fact that villages comprise the largest portion of Indonesia’s administrative governments.
The Home Affairs Ministry recorded that Indonesia had 67,172 villages.
The National Statistics Agency said that the number of poor people in Indonesia was 31.02 million in 2010, down from 32.52 million in 2009.
Even though the number of poor people across the nation has decreased, the percent of villagers living in poverty stood at 64.23 in 2010, up from 63.38 percent in 2009.
Darwini, an Indonesian Women’s Coalition coordinator working in Indramayu, West Java, said that much of the government’s support, including financial support, had yet to reach the village level.
“For example, the government claims that it allocated a certain amount of money to eradicate illiteracy in the regions in the country– but none of the funds have reached the community-based illiteracy program in the Beduyut village where I work,†she said.
The National Education Ministry previously announced that it would allocate Rp 15 million (US$1,755) to each of the 550 organizations cooperating with the ministry to organize reading centers, and Rp 25 million for each new sustainable development program.
The coalition has recommended that the government prioritize villages in crafting development programs and apply gender-equality principles in creating policies related to development to positively affect women in villages.
The coalition also urged the government to coordinate the efforts of the various ministries and state institutions focusing on villages, create public spaces for women in villages to facilitate their participation in the public sphere and involve the people in promoting the rights of women in villages.
“We have to remember that government officials can only implement recommendations, including issuing gender equality policies, only if they also don’t take traditional and religious values for granted, and are gender-equality literate,†the coalition said. (msa)
Laporan wartawan Tribunnews.com, Agung Aribowo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTAÂ – Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), berharap pemerintah mengkaji ulang strategi pembangunan di pedesaan.
Pemerintah diminta lebih memerhatikan pembangunan di pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan warga pedesaan. Selama 66 tahun Indonesia merdeka, rakyat pedesaan tidak merasakan perubahan yang signifikan dalam kesejahteraan.
Menurut data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) 2011 penduduk miskin di desa mencapai 64,23 persen, meningkat dari 63,38 persen di tahun 2008. “Karena tidak ada penanganan pemerintah secara khusus,†tutur Dian Kartika Sari, Sekretaris Jenderal KPI saat di temui Tribunnews.com, di Bakoel Cafe Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (14/10/2011).
Menurutnya minimnya pembangunan infrastruktur primer berupa air bersih, kesehatan, pendidikan, jalan dan sarana transportasi serta layanan publik lainnya membuat perekonomian rakyat di pedesaan makin terpuruk.
Rakyat pedesaan merasa terisolasi dari perputaran perekonomian yang berakibat rakyat tidak produktif.
Pemerintah harusnya bisa mengkoordinasi antarkementrian. Dengan demikian bisa disusun strategi nasional (Stranas) dan rencana aksi nasional (RAN) khusus pembangunan pedesaan dengan sinergi semua kementrian atau lembaga.
Selain itu, KPI juga mengusulkan adanya pedekatan berbasis hak asasi manusia (HAM) dalam pembangunan pedesaan. Selama ini aspek HAM kurang di optimalkan. Salah satu contohnya adalah belum diimplementasikan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.
Hal itu justru merugikan masyarakat pedesaan,” kata Dian pada konferensi pers yang khusus diselenggarakan untuk memperingati Hari Perempuan Pedesaan Internasional di Jakarta, Kamis (14/10).Hari “Perempuan Pedesaan Internasional” akan diperingati berbagai negara di dunia pada tanggal 15 Oktober setiap tahunnya. KPI yang beranggotakan individu perempuan Indonesia mulai dari pedesaan hingga tingkat nasional itu merasa perlu untuk menyegarkan kembali pembangunan pedesaan yang harus melibatkan perempuan. “Perempuan desa tidak bisa banyak terlibat akibat sistem dan budaya setempat yang mengukung keterlibatan perempuan,” katanya.
Menurut Dian, walaupun banyak program pembangunan bagi desa, namun belum ada yang memberi kesempatan perempuan untuk terlibat dan memiliki pengaruh besar dalam hal mengambil keputusan dan kontrol.
Berbagai hambatan yang mengepung kaum perempuan pedesaan antara lain kurangnya informasi, tidak adanya ruang publik, kemiskinan dan rendahnya pendidikan merupakan sederetan daftar persoalan yang menghambat kemajuan perempuan pedesaan.
Segala persoalan itu, katanya, menghasilkan ketidakpahaman mengenai hak mereka sebagai warga negara terutama hak kesetaraan dan hak untuk ikut terlibat. Lebih dari itu, perempuan pedesaan bahkan tidak mempunyai pilihan bagi dirinya sendiri.
“Mereka hanya diperbolehkan menjadi “penonton” dari program pembangunan. Sebagian besar proyek bantuan untuk pembangunan desa menjadikan masyarakat pedesaan sebagai penerima bantuan tanpa memiliki kewenangan untuk menentukan ukuran dan aturan main sendiri. Sementara itu, Koordinator Dewan Kelompok Kepentingan KPI, Darwini mengakui kegiatan pembangunan desa kurang melibatkan perempuan, terutama yang menyangkut hak politik dan ekonomi. (ant)
Sumber : medanbisnisdaily.com
Jakarta – DMC : Dalam Hari Perempuan Pedesaan Internasional (15 Oktober), Koalisi Perempuan Indonesia mengharapkan Pemerintah memperhatian beberapa menyangkut issu perempuan perdesaan.
Dalam rillis yang diterima DMC Koalisi Perempuan Indonesia menyampaikan Rekomendasi kepada Pemerintah untuk:
Rekomendasi yang ditandatangi oleh Dian Kartika Sari, Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia menyebutkan bahwa makna sejahtera sepertinya sampai dengan hari ini masih belum dapat dinyatakan dalam kehidupan rakyat Indonesia terutama bagi penduduk yang ada di wilayah pedesaan.
Dian mengatakan “perempuan di pedesaan justru dihadapkan pada permasalahan budaya yang belum menempatkan perempuan secara setara, sehingga terus mengalami diskriminasi dan kekerasan mulai dari tingkat keluarga, masyarakat, sampai dengan pemerintahan daerah dan pusatâ€.
Meskipun Pemerintah Indonesia memiliki kementrian yang khusus mengurusi daerah tertinggal, dan terdapat Direktorat jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta sejumlah kementrian memiliki program bagi masyarakat perdesaan, namun pembangunan pedesaan tidak menunjukkan kemajuan yang signifikan dan kondisi perempuan serta anak-anak di pedesaan semakin memburuk.
â€Hal ini disebabkan oleh : 1) Tidak adanya koordinasi antar kementrian, 2) Tidak adanya strategi nasional (Stranas) dan Rencana Aksi Nasional (RAN) khusus pembangunan desa yang dapat mensinergikan semua kementrian/Lembaga, 3) Tidak digunakannya pendekatan berbasis Hak Asasi Manusia (Human Right based Approach), 4) Tidak dihubungkannya pembangunan pedesaan dengan implementasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW)†kata Dan Kartika Sari. (dss/foto:komuntaspelang)
E-mail boleh dibilang merupakan penemuan kuno menurut sejarah internet. Namun dengan sejalannya evolusi layanan e-mail, masih ada saja beberapa orang yang belum mengerti etika penggunaan email. Artikel ini memang terkesan sepele, tapi saya yakin beberapa diantara kita pernah melakukan hal2 berikut, entah karena tidak sadar, atau alasan klasik “malas”. Mari kita telusuri satu per satu.
Sumber : google.com
Info tentang Hak Pangan dapat di download di –> Â Â Hak atas pangan 10 oktober