Juliana Ndolu (Fasilitator), Serlinia Rambu Anawoli (Peneliti), dan Henderica Melani (Presidium Wilayah Nusa Tengga Timur Kelompok Kepentingan Profesional)
Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) yang telah berdiri sejak Tahun 1998, menggelar kegiatannya di Kota Kupang, dengan tema, Technical Assistance: “Monitoring Pokja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kab. TTS, Nusa Tenggara Timur” yang bertempat di Hotel On The Rock, Kupang, Hari ini Rabu (13/03/19).
KPI adalah organisasi perempuan yang sudah ada di NTT sejak Tahun 2009, yang telah berada di delapan kabupaten, dengan total 82 balai perempuan di 82 desa. Visi mereka yaitu terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, menuju masyarakat yang demokratis, sejahtera dan beradab.
Berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, Koalisi Perempuan Indonesia-NTT memfokuskan diri untuk mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimana pun berada, serta mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan seluruh perempuan dan semua anak.
Diskusi Kelompok Kerja Masyarakat Sipil untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Dalam rangkaian kegiatan tersebut bertindak sebagai pembicara, Serlinia Rambu Anawoli (Peneliti), Juliana Ndolu (Fasilitator), dan Henderica Melani (Presidium Wilayah Nusa Tengga Timur Kelompok Kepentingan Profesional). Tujuan dari dilaksanakan kegiatan ini adalah mempersentasikan pencapaian sejumlah data TPB yang telah berhasil dikumpul dan dianalisis tim peneliti dan memberikan bantuan teknis kepada anggota Pokja masyarakat sipil. Selain membahas tentang kemiskinan dan kesetaraan gender, KPI juga mengangkat isu-isu yang berkaitan dengan kekerasan dan pelecehan seksual yang dialami oleh kaum perempuan. Salah satunya adalah tradisi Sifon atau sunat kampung, dimana kaum perempuan merasa sangat dirugikan dan di lecehkan. Sehingga tradisi seperti ini harus di hilangkan.
Berdiskusi dan merumuskan bersama kegiatan untuk memantau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terutama Tujuan 1: Mengakhiri Kemiskinan & Tujuan 5: Kesetaraan Gender
Kegiatan yang berlangsung selama 7 jam tersebut mendapat respon positif dari berbagai pihak yang turut hadir, salah satunya adalah Nikodemus Sole, Anggota DPRD asal Kab. TTS yang mengapresiasi dan mendukung perjuangan KPI di NTT. Diakhir acara kelompok-kelompok kerja yang telah ada mempersentasekan rencana kegiaatan dan sosialisasi di wilayah masing-masing.(Al)
Artikel ini disadur dari https://www.freedomntt.com/2019/03/Technical-Assistance-Monitoring-Pokja-Tujuan-Pembangunan-Berkelanjutan-di-Kab-TTS-Nus-Tenggara-Timur.html
Bencana apapun bentuknya pasti mengejutkan, tapi tugas kita sebagai manusia bukan menyalahkan alam atau manusia lain, kita harus saling membantu dan membangun kembali.
Gempa berkekuatan 6,4 skala Richter mengguncang Pulau Lombok, pada Minggu, 29 Juli 2018, kemudian gempa dengan kekuatan besar lainnya menyusul pada 5 Agustus 2018 dengan kekuatan 7 skala Richter. Menurut keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) hingga tanggal 13 Agustus 2018 pukul 10.00 WITA telah terjadi 593 gempa susulan dari gempa pada 5 Agustus 2018, dan 24 diantaranya gempa dapat dirasakan.
Pada 13 Agustus 2018 tim Koalisi Perempuan Indonesia memberikan bantuan ke korban gempa di Lombok tepatnya di Jalan Swakarsa III No 6 Kekalik Gerisak, Mataram (Sekretariat Wilayah Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Barat) sekaligus melakukan assessment kebencanaan.
Pada 14 Agustus tim Koalisi Perempuan Indonesia mengajak ibu-ibu anggota Koalisi Perempuan Indonesia di Balai Perempuan Gondang untuk kembali ke kampung melihat rumahnya. Beberapa dari mereka baru pertama kali melihat rumahnya setelah gempa. Masih takut, gemetar tapi kemudian senang dan semangat. Beberapa barang bisa diambil untuk digunakan di tenda pengungsian. Beberapa bagian rumah masih bisa digunakan untuk membangun kembali rumahnya. Senyumpun mengembang, masih ada harapan, masih ada masa depan.
Salah satu permasalahan utama bagi pengungsi perempuan adalah toilet. Di pengungsian Desa Gondang, salah satu toilet yang tersedia ada di ujung sawah, dekat dengan tenda posko Koalisi Perempuan Indonesia. Didirikan di atas selokan kecil dengan penutup seng bekas seadanya. Air yang digunakan adalah air yang ngalir di selokan tersebut, dimana bagian lain dipakai untuk mencuci pakaian. Kesepakatan warga toilet ini hanya untuk buang air kecil, sementara untuk buang air besar (BAB) harus ke sungai yang lebih besar.
“Saya perempuan dan saya mengalami betapa sulitnya menggunakan toilet seperti ini. Air bersih ada di tong-tong besar untuk sikat gigi, masak dan wudhu. Bagaimana kalau kami sedang menstruasi? Ya bersihkan diri disitulah. Ada yang bersedia membantu atau menggalang bantuan toilet yang lebih layak?” ungkap Suryatmi.
Pada 15 Agustus 2018 tim mengunjungi Balai Perempuan Desa Selengen, Desa Lok Sambi Bangkol, dan Desa Segara Katon. Korban gempa masih membutuhkan tenda, tikar, dan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK).
Bagi para pembaca yang ingin membantu dapat mengirimkan bantuan berupa dana ke
Rekening Bank Mandiri 161-00-0007277-2 a.n. Koalisi Perempuan Indonesia NTB.
sumber: laporan lapangan tim Koalisi Perempuan Indonesia
Tahun 2018 adalah tahun kedua Women’s March Jakarta diadakan, sekitar 2.000 orang dengan beragam latar belakang berkumpul untuk merayakan Hari Perempuan Internasional di Jakarta pada 3 Maret 2018. Hari Perempuan Internasional sendiri dirayakan pada 8 Maret tiap tahunnya. Berbagai individu, kelompok diskusi feminis, pelajar, mahasiswa, anak muda, aktivis, pekerja swasta dan pekerja seni, menginisiatif Women’s March Jakarta (Parade Perempuan Bersatu) yang pertama sebagai tanggapan dari gerakan serupa di Amerika Serikat dan dunia.
Tahun ini Women’s March memiliki tema #LAWANBERSAMA, tema ini dipilih karena masih banyak hal mengancam keamanan dan kenyamanan perempuan di seluruh Indonesia, budaya patriarki yang meminggirkan perempuan, penafsiran agama yang tidak berpihak pada perempuan, peraturan-peraturan yang merampas hak perempuan, dan perilaku laki-laki yang membahayakan perempuan tiap hari baik di ranah domestik maupun publik.
Delapan tuntutan Women’s March untuk Pemerintah:
1. Menghapus hukum dan kebijakan yang diskriminatif dan melanggengkan kekerasan berbasis gender.
2. Mengesahkan hukum dan kebijakan yang melindungi perempuan, anak, masyarakat adat, kelompok difabel, kelompok minoritas gender dan seksual dari diskriminasi dan kekerasan berbasis gender.
3. Menyediakan akses keadilan dan pemulihan terhadap korban kekerasan berbasis gender.
4. Menghentikan intervensi negara dan masyarakat terhadap tubuh dan seksualitas warga negara.
5. Menghapus stigma dan diskriminasi berbasis gender, seksualitas, dan status kesehatan.
6. Menghapus praktik dan budaya kekerasan berbasis gender di lingkungan hukum, kesehatan, lingkungan hidup, pendidikan, dan pekerjaan.
7. Menyelesaikan akar kekerasan yaitu pemiskinan perempuan, khususnya perempuan buruh industri, konflik Sumber Daya Alam, transpuan, pekerja migran, pekerja seks, dan pekerja domestik.
8. Mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif menghapus praktik dan budaya kekerasan berbasis gender di lingkungan hukum, lingkungan hidup, pendidikan dan pekerjaan.
Koalisi Perempuan Indonesia wilayah DKI Jakarta & Jawa Barat mengikuti Women’s March Jakarta. Menurut Mike Verawati, Sekretaris Koalisi Perempuan Indonesia wilayah DKI Jakarta lebih dari 60 orang anggota Koalisi Perempuan Indonesia dari berbagai kelurahan di DKI Jakarta turut bergabung dan menyuarakan perlawanan terhadap kekerasan dan diskriminasi berbasis gender.
Anggota Koalisi Perempuan Indonesia yang mengikuti Women’s March Jakarta membawa spanduk tuntutan “Jaminan Kesehatan Nasional untuk Semua” & “Hentikan Perkawinan Anak”
Peserta Women’s March Jakarta tidak hanya perempuan, laki-laki pun ikut menuntut adanya kesetaraan gender dan menghapuskan kekerasan berbasis gender
Peserta Women’s March Jakarta mengangkat berbagai papan tuntutan, salah satunya “STOP Budaya Kekerasan & Pelecehan di lingkungan pekerjaan. Semua jenis pekerjaan adalah pekerjaan” dan “Hapus Pasal Represif & Diskriminatif dari RKUHP”
Peserta membawa poster tuntutan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan “Kesetaraan Gender”
Peserta membawa poster tuntutan “Perempuan Mampu Memimpin”
Anggota Koalisi Perempuan membawa poster tuntutan “Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual”, “Ijazah dulu baru Buku Nikah”, “Sahkan PERPPU Pencegahan & Penghapusan Perkawinan Anak”, dan :Hapus Stigma berdasarkan seksualitas”
Anggota Koalisi Perempuan membawa papan tuntutan “Hukum harus melindungi perempuan,kelompok rentan, disabilitas”
Kesuksesan Women’s March Jakarta 2017 menyadarkan kita semua bahwa kekuatan kolektif dari perlawanan dan pentingnya untuk terus mengadakan gerakan peningkatan kesadaran (raising awareness). Gelombang pergerakan Women’s March tahun lalu meluas ke kota-kota lain di Indonesia. Tahun 2018 ini, Women’s March Indonesia akan diadakan di 11 kota selain Jakarta, yaitu Bandung, Denpasar, Kupang, Lampung, Malang, Pontianak, Salatiga, Serang, Sumba, Surabaya, dan Yogyakarta.
Woman March Surabaya yang diadakan di Taman Bungkul,Surabaya
Meskipun gerakan yang telah melebihi ibu kota ini terus bersuara, kami sadar bahwa tuntutan kami belum membawa banyak perubahan di tingkat nasional. Kami terus dikhawatirkan dengan meningkatnya persekusi, stigmatisasi, viktimisasi, kriminalisasi, pembatasan hak perempuan, anak, masyarakat adat, difabel, Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), kelompok dengan ragam Orientasi Seksual, Identitas dan Ekspresi Gender, serta Karakteristik Seks. Apalagi sekarang banyak kebijakan yang tidak berpihak kepada perempuan, tapi malah melakukan stigma dan peminggiran posisi perempuan, anak, kelompok marginal dan lainnya. Contohnya terkait revisi KUHP yang selama Februari 2018 ini masih dalam pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat.
Dengan banyaknya kasus kekerasan seksual, pelecehan seksual yang tidak terselesaikan sampai sekarang, serta kebijakan yang diskriminatif maka berbagai organisasi perempuan, jaringan kerja, juga Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, sedang melakukan kampanye dan mendorong masuknya Draf Rancangan Undang-Undang Anti Kekerasan Seksual. Diharapkan parade aksi Women’s March Jakarta juga menjadi bagian dari proses mendorong agak Draf RUU ini bisa diloloskan oleh legislatif.
Untuk informasi lebih lengkap bisa dilihat di akun instagram @womensmarchindo
“Saya mengikuti kegiatan Koalisi Perempuan Indonesia sepenuh hati, hanya kendalanya saya tidak bisa naik motor sendiri, sehingga kemana-mana saya ngojek, bila dekat saya jalan kaki.”
Sri Lestari bergabung dengan Koalisi Perempuan Indonesia wilayah Yogyakarta sejak tahun 2012 dan telah mengikuti beberapa pelatihan peningkatan kapasitas mulai dari Pendidikan Kader Dasar, Pendidikan Kader Menengah Training of Trainer Jaminan Kesehatan Nasional, Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara di Pusat Pelatihan Mahkamah Konstitusisi Cisarua.
Perempuan berusia 38 tahun ini bergabung dalam Balai Perempuan Pratama Mulya dengan Kelompok Kepentingan Petani. Menurut Sri Lestari Jaminan Kesehatan Nasional adalah jaminan kesehatan untuk warga kurang mampu khususnya Penerima Bantuan Iuran dalam Jaminan Kesehatan Nasional.
“Saya punya Jamkesnas yang berwarna biru, tapi kemarin disuruh tuker oleh Puskesmas menjadi Kartu Indonesia Sehat (KIS), hanya tinggal saya sendiri yang belum mempunyai kartu KIS, kalau suami dan anak saya sudah dapat gantinya yang baru,”
Dengan menggunakan kartu Jamkesnas Sri Lestari mendapatkan pelayanan kesehatan meski berada di luar Yogyakarta, “ketika saya merasakan linu di kaki, kemudian menggunakan kartu ini di puskesmas di Surabaya saat Pelatihan Kader Menengah. Dari bulan kemarin (November 2017) saya pakai kartu ini di puskesmas, kemudian disuruh ganti, tinggal bawa Kartu Tanda Pengenal dan Kartu Keluarga, di puskesmas Nglipar 1,” cerita Sri Lestari dipilih menjadi Sekretaris Cabang sejak 2015.
Sri Lestari pernah menggunakannya Kartu Indonesia Sehat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan untuk anaknya yang berusia 11 tahun karena suhu badan anaknya panas dan mencabut gigi, “saya merasakan pelayanan puskesmas yang sudah baik, tapi untuk pelayanan RS saya sedih,” ungkapnya mengingat kembali mertuanya yang kala itu sakit.
“Mertua kritis karena komplikasi gula memang sewaktu sampai di puskesmas sudah kesulitan bernafas, kemudian kami menelepon rumah sakit se-Gunungkidul tidak ada yang mengangkat. Saya ingat untuk menelepon bu Arsih (staf pengorganisasian Koalisi Perempuan Indonesia wilayah Yogyakarta) untuk datang dan menemani saya, akhirnya saya dan keluarga didampingi bu arsih menuju RSUD Wonosari. Sesampainya di sana sekitar jam 10 malam, mertua saya ditolak dengan alasan karena kamarnya penuh. Saya sampai kehilangan akal dan mendebat dokter kalau harus bayar yah saya bayar agar segera ditangani,” jelas Sri Lestari.
Kala itu Sri Lestari bercerita bahwa Arsih pun menyampaikan bahwa Koalisi Perempuan Indonesia pernah mengadakan penelitian di RSUD Wonosari, “kalau tidak percaya silahkan hubungi kepala rumah sakit atau direkturnya, ungkap bu Arsih. Kemudian baru mertua saya ditangani dan mendapatkan kamar pada keesokan harinya pukul 3 sore.”
Setelah kecewaan terhadap pelayanan RSUD tersebut, Sri Lestari berani mengungkapkan dalam forum temu jejaring yang diadakan Koalisi Perempuan Indonesia WilayahYogyakarta mengenai Jaminan Kesehatan Nasional, pihak RSUD pun meminta maaf atas sikap tersebut. “Satu minggu mertua saya di rawat di RSUD, seminggu kemudian dirawat di rumah. Kemudian saya dan keluarga harus merelakan kepergian ibu mertuanya selamanya karena penyakit gula dan tekanan darah tinggi.”
Perubahan yang amat dirasakan oleh Sri Lestari adalah bertambahnya pengetahuan, “dulunya saya orang awam, tidak tahu organisasi dan pertemuan-pertemuan itu, jika pertemuan di tingkat RT juga dinomorduakan. Kalau sekarang kami bisa ikut pertemuan-pertemuan dan mengadakan sosialisasi begitu,” ujar Sri Lestari.
“Sejak aktif di Koalisi Perempuan Indonesia saya mendapat jabatan di desa yaitu jadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sejak 2015, saya menjadi mitra lurah. Tugas saya adalah mengawal Undang-Undang Desa, jadi tahu keluar masuknya dana desa. Untuk sekarang memang dana pemberdayaan perempuan kurang untuk dana pelatihannya, adanya dana untuk kader posyandu dan lansia, serta pemberian makanan tambahan untuk bayi. Biasanya dananya Rp2.500 per bulan/bayi. Dana ini dikelolah oleh kader posyandu misalnya menjadi telur, bubur sumsum, hingga kue,” jelas Sri Lestari membahas dana desa.
Saya secara pribadi Sri Lestari mengungkapkan bahwa dirinya adalah pribadi yang pemalu dan sulit untuk berbicara. Namun setelah bergabung menjadi anggota Koalisi Perempuan Indonesia dia merasalam perubahan, “sekarang berani mengungkapkan pendapat, serta dalam rumah tangga tak lagi hanya suami yang menyelesaikan masalah, tapi keputusan dibicarakan bersama. Tadinya suami mau A harus A sekarang bersama, bisa bilang aku ora seneng (saya tidak senang).”
Untuk dana desa Sri Lestari mengakui sudah ada dana pelatihan untuk home industri dan baru mau dibuat rancangannya. Sri Lestari bercerita dengan semangat ketika usulannya untuk menambahkan insentif untuk kepala desa atau RT diterima. Tak hanya itu, Sri Lestari pun menjelaskan dengan bangga bahwa bukan hanya dirinya yang berasal dari Koalisi Perempuan Indonesia dan mendapatkan jabatan di desa. “Saya dan Fitri, kami dari Koalisi Perempuan Indonesia menjadi 2 perempuan di Badan Permusyawaratan Desa, 9 lainnya laki-laki. Kepala Dusun pun Rustuti Wahyuningsih, merupakan anggota Koalisi Perempuan Indonesia dari Balai Perempuan Pratama.”
Setelah mendapatkan berbagai pengetahuan, Sri Lestari juga bercerita tentang keberhasilan advokasi yang dia dan pengurus Balai Perempuan Pusat Informasi Pengaduan dan Advokasi Jaminan Kesehatan Nasional (PIPA JKN) Gunungkidul lakukan sejak 2016. “Kami mengusulkan untuk penerima bantuan iuran sebanyak 419 orang, hasilnya 329 orang menjadi PBI baik dari dana APBN atau APBD. Prosesnya dimulai dari sosialisasi dan pendataan di posko PIPA JKN, serta RT dan PKK,” ujar Sri Lestari. Untuk masyarakat termasuk dirinya yang belum mendapatkan Kartu Indonesia Sehat, Sri Lestari akan melanjutkan komunikasi dengan pihak BPJS untuk memenuhi hak kesehatan masyarakat terutama masyarakat miskin.
PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN
Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) No 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, pada 10 Juli 2017.
Berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD1945 dan Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights –ICCPR), yang telah disahkan melalui Undang-Undang No 12 Tahun 2005.
Pasal 28 J ayat (2) UUD1945 mengatur bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
ICCPR juga mengatur pembatasan tentang pelaksanaan atas Hak berserikat : “Tidak diperkenankan untuk membatasi pelaksanaan hak (berserikat-red) ini, kecuali yang telah diatur oleh hukum, dan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, ketertiban umum, perlindungan kesehatan dan moral umum, atau perlindungan atas hak dan kebebasan dari orang lain”
Penerbitan PERPPU No 2 Tahun 2017 dimaksudkan sebagai pelaksanaan dari UUD1945 dan ICCPR untuk memberi landasan hukum bagi pemerintah dalam membatasi, menghentikan, mencabut status hukum atau membubarkan Organisasi Kemasyarakatan yang dipandang menimbulkan ancaman bagi ketertiban umum, keamanan nasional dan melanggar atas Hak dan kebebasan orang lain.
Dengan menggunakan PERPPU No 2 Tahun 2017 pemerintah dapat bertindak cepat dan tegas terhadap organisasi-organisasi kemasyarakatan yang menggunakan ruang demokrasi untuk menghancurkan demokrasi dan melanggar Hak dan Kebebasan Orang lain.
Dibandingkan dengan proses penindakan yang diatur dalam UU 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang membutuhkan waktu selama 13 bulan lebih 20 hari untuk memberikan peringatan hingga pembubaran Ormas, PERPUU No 2 Tahun 2017 hanya membutuhkan waktu 7 hari.
Namun Kajian kebijakan Koalisi Perempuan Indonesia menemukan fakta bahwa PERPPU No 2 Tahun 2017 ini menyimpan potensi pelegalan penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah dan kriminalisasi massal karena PERPPU No 2 Tahun 2107 ini:
Tidak memberikan definisi yang jelas dan tunggal tentang paham yang bertentangan dengan Pancasila, sehingga pemerintah dapat menafsirkan secara bebas dan memberlakukan kebenaran tunggal berdasrkan versi pemerintah.
Tindak mengatur kewajiban Pemerintah, terutama kewajiban untuk menyediakan bukti yang cukup sebagai dasar pemberian sanksi, sebagai wujud dari pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Tidak mengatur atau menyediakan mekanisme bagi Ormas untuk melakukan upaya hukum atau pembelaan diri serta membuktikan bahwa penilaian/tuduhan pemerintah terhadap Ormas tersebut, tidak benar.
Mencampuradukkan tindak pelanggaran peraturan perundangan dan tindak Pidana yang dilakukan oleh Ormas.
Mengatur tentang ancaman pidana bagi anggota ormas yang dinilai dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59. Padahal sebagian besar ormas di Indonesia tidak melakukan pengorganisasian dengan baik. Bahkan sebagian besar Ormas menggunakan metode penjaringan anggota (rekruitmen) melalui mobilisasi, janji-janji palsu atau bujuk rayu, claim, manipulasi dan pencatatan sebagai anggota secara diam-diam. Disamping itu, sebagian ormas juga memiliki sistem pendataan anggota secara baik. Sehingga ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 A PERPPU, berpeluang mengakibatkan kriminalisasi massal terhadap anggota organisasi.
Bedasarkan kajian tersebut di atas, Koalisi Perempuan Indonesia menyatakan :
Mendukung Terbitnya PERPPU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, dengan catatan perlu disempurnakan.
Mendukung Pemerintah dan DPR untuk membahas dan menyempurnakan PERPPU Nomor 2 Tahun 2017, sebelum disahkan menjadi Undang-Undang.
Mendorong Pemerintah dan DPR membuka ruang partisapasi masyarakat dalam proses legislasi Pembahasan PERPPU Nomor 2 Tahun 2017 menjadi Undang-undang.
Meminta Pemerintah untuk menjamin Hak Kebebasan berorganisasi dan mengembangkan lingkungan yang mendukung (enabling environment) bagi Organisasi Kemasyarakatan untuk menjalankan perannya sebagai actor pembangunan.
Koalisi Perempuan Indonesia meyakini, bahwa tumbuh dan berkembangnya organisasi masyarakat merupakan bagian penting dalam demokratisasi. Namun tumbuh dan berkembangnya organisasi masyarakat pelaku kekerasan, intimidasi, diskriminasi dan intoleran merupakan ancaman nyata bagi demokrasi di Indonesia, saat ini. Oleh karenanya, hadirnya PERPPU No 2 Tahun 2017 harus ditujukan untuk mengakhiri ancaman bagi demokrasi, bukan untuk mengakhiri demokrasi.
Rubinem (70 tahun), Anggota Kelompok Kepentingan Petani
Pengalaman saya sebelum mengikuti Koalisi Perempuan Indonesia adalah mengikuti kegiatan pertahanan sipil. Dulu saya aktif berolahraga kasti, pembinanya dulu mantan lurah dan saya sempat menjadi juara dua kali, di balai desa saya menjadi komandan pleton Babinsa Desa Pengkol. Babinsa melaksanakan fungsi pembinaan dan bertugas pokok melatih rakyat dalam penyuluhan bidang pertahanan dan keamanan serta pengawasan fasilitas dan prasarana Hankam di pedesaan. Saya ingat dulu kami semua perempuan 21 orang, selama aktif ikut olahraga kasti itu suka dukanya kalau ada teman satu tim yang punya anak kecil juga tetap latihan giat demi mendapatkan gelar juara. Ketika kami ikut lomba yang ada hanya dana makan dan transportasi, ketika menang juga hanya mendapat piala yang disimpan di kantor desa.
Saya bergabung di Koalisi Perempuan Indonesia sudah dua tahun. Saya mempunyai penyakit asam urat sehinga bila ke puskesmas biasanya membayar Rp8.500 dan bila ke mantri Rp35.000, saya sudah pernah terapi, pengobatan dari India membayar hingga Rp1.700.000. Pengobatannya dengan cara terapi, kaki disetrum setelah terapi itu saya sembuh dan bisa menekuk kaki lagi.
Saya kehilangan Kartu JAMKESDA dan sudah saya laporkan ke pak dukuh, tapi selama satu tahun tak pernah diproses. Ketika temu jejaring saya protes, kenapa yang mendapat bantuan langsung tunai sudah mendapat sampai 13 kali dan punya kartu lebih dari satu ada Jamkesta, Jamkesda, BPJS kok saya sama sekali tidak dipikirkan, begitu protes saya. Akhirnya pada September 2016 saya menerima Kartu Indonesia Sehat dari bapak dukuh.
Bertepatan dengan Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional, Koalisi Perempuan Indonesia menggelar Anugerah Swara Sarasvati keempat pada 17 Oktober 2016 di Auditorium Adhiyana Wisma Antara, Jakarta Pusat. Anugerah Swara Sarasvati merupakan penghargaan kepada media dan jurnalis yang memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender menuju masyarakat yang demokratis, sejahtera dan beradab. Tahun ini Koalisi Perempuan Indonesia mengangkat tema Jaminan Kesehatan Nasional dan Perempuan Miskin. Koalisi Perempuan Indonesia percaya bahwa media massa berperan penting dalam proses demokratisasi, media massa mendorong dan melakukan kritik konstruktif terhadap peran pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawab negara untuk menghormati, mempromosikan, melindungi, dan memenuhi Hak Asasi Manusia.
Nadlroh As Sariroh (Presidium Nasional Kelompok Kepentingan Perempuan Buruh Migran) memberikan kata sambutan dalam Malam Anugerah Swara Sarasvati 2016
“Ketika negara meluncurkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai wujud dari pemenuhan hak kesehatan dan hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan bagi setiap warga Negara, media massa memberikan perhatian serius terhadap program ini,” kata Dian Kartikasari, Sekretaris Jendral Koalisi Perempuan Indonesia.
Berbagai laporan jurnalistik dan pemberitaan disajikan oleh media. Ruang opini publik pun dibuka luas bagi para pakar dan pengamat. Berbagai persoalan terkait JKN diungkap oleh media. Dari mulai pendataan warga miskin, pentargetan penerima Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang salah sasaran, prosedur kepesertaan JKN, fasilitas kesehatan yang kurang memadai, layanan kesehatan yang diskriminatif, hingga soal kartu JKN-BPJS Palsu.
Panitia telah mengumpulkan berita-berita tentang JKN untuk rentang waktu Juni 2015 sampai dengan Juli 2016. Selama 13 bulan itu, terdapat 1.298 berita yang terpublikasi di media cetak, radio, media online dan televisi, dengan kata kunci “Jaminan Kesehatan Nasionalâ€, “BPJSâ€, dan “akses kesehatan perempuanâ€.
Dewan juri Anugerah Swara Sarasvati terdiri dari Arswendo Atmowiloto (Budayawan), Ignatius Haryanto (Pengamat Media dari Universitas Multimedia Nusantara), Yekthi Hesthi Murthi (Ketua Bidang Perempuan dan Kelompok Marjinal AJI Indonesia), Dr. Roy Tjiong (Konsultan Senior PT Remdecotama Swaprakarsa) dan Zumrotin K. Susilo (Ketua Yayasan Kesehatan Perempuan). Dewan juri bekerja mengkaji karya jurnalistik yang lolos dari seleksi awal. Penilaian berdasarkan sisi jurnalistik (sistematika, bahasa dan isi), aspek edukasi dan kontrol sosial.
“Angka-angka subyektif berdasarkan hasil pembacaan naskah, yang dikumpulkan dari kelima juri ternyata tidak cukup untuk menentukan karya terbaik. Diskusi ulang bahkan perdebatan, apakah lebih mengedepankan kualitas karya jurnalistik, kejelian membuka fakta di masyarakat dengan gaya penulisan menarik dan kekuatan pesan yang disampaikan, atau kekuataan advokasinya, seperti yang diamanatkan Koalisi Perempuan Indonesia, ternyata tidak mudah,” kata Yekthi Hesthi Murthi.
Bagaimana pun advokasi mensyaratkan konsistensi dan kejelian media menyuarakan masalah JKN yang dirasakan masyarakat, dan mengupas dari berbagai sisi secara mendalam. Agar terjadi perubahan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik. Dewan Juri belum melihat upaya tersebut pada pemberitaan terkait isu ini.
Dewan Juri: Ignatius Haryanto, Yekthi Hesthi Murthi, Zumrotin K. Susilo, dan Dr. Roy Tjiong
Nominasi Penerima Anugrah Swara Saraswati Award 2015 kategori Jurnalis Media Cetak dan Media Online adalah :
 Media Cetak :
Sebatang Kara dalam Derita Kanker Payudara (Koran Tempo)
Kebahagiaan Adelia Tak lagi hanya Impian (Koran Sindo)
Dewan Juri menetapkan dan memutuskan PenerimaSwaraSarasvati Award 2016Â
Kategori Jurnalis Media Massa
Kategori Media Cetak: Kota Tangerang Operasikan RSUD Tanpa Kelas karya Pinkan E Dundu (Harian Kompas)
Kategori Media Online: Kami Waria juga Manusia karya Mei Leandha (Kompas.com)
Dewan juri memberikan penghargaan kepada media yang telah banyak memberitakan tentang Jaminan Kesehatan Nasional dan Perempuan Miskin yaitu :
Kategori Media Cetak          : Harian Terbit
Kategori Media  Online        : Tempo.CO
Kategori Radio                      : Radio Republik Indonesia
Harian Terbit menerima Penganugerahan Swara Sarasvati 2016 sebagai kategori media cetak
Tempo.CO menerima Penganugerahan Swara Sarasvati 2016 sebagai pemenang kategori media online
Radio Republik Indonesia menerima Penganugerahan Swara Sarasvati 2016 sebagai pemenang kategori nedia radio
Dewan juri memberikan apresiasi kepada dua media TV yang telah berpartisipasi dalam memberitakan tentang Jaminan Kesehatan Nasional dan Perempuan Miskin yaitu :
CNN TV Indonesia
Net TV
Apresiasi kepada media televisi dalam Penganugerahan Swara Sarasvati 2016 diberikan kepada CNN Indonesia & Net TV
Dewan Juri dan seluruh panitia Anugerah Swara Sarasvati 2016 Â menyampaikan selamat kepada seluruh penerima Anugerah Swara Sarasvati. Semoga Anugerah Swara Sarasvati dapat menjadi pemacu semangat jurnalis dan media pada upaya pemberdayaan perempuan dan mewujudkan keadilan dan kesetaran gender.
Sampai jumpa di Swara Sarasvati 2018!
Anugerah Swara Sarasvati juga dimeriahkan oleh Sindikat Musik Penghuni Bumi (SIMFONI)
Tarian yang dibawakan oleh penari Setu Babakan dalam Anugerah Swara Sarasvati 2016
Tak pernah terlintas di benak Munawardiyah (80) akan menjalani hari-hari tuanya di bawah jembatan. Raut wajahnya yang keras dan matanya yang teduh mengisyaratkan bagaimana kerasnya kehidupan yang dijalaninya.
Mak Nyah, begitu panggilan akrab Munawardiyah dan keluarganya datang dari Mojokerto ke Surabaya pada awal tahun 1986. Pertama kali datang di Surabaya. ia bekerja sebagai kuli bangunan di daerah Pegirian, Surabaya. Kecilnya penghasilan yang diperolehnya, membuatnya tak sanggup untuk membayar uang sewa rumah. Ia pun terpaksa memutuskan membawa serta keluarganya untuk tinggal di bawah kolong jembatan Surabaya gempol yang selalu bising karena banyaknya truk yang lewat.
Banyak truk yang berlalu lalang di atas pemukiman
Munawardiyah dan keluarganya adalah keluarga pertama yang datang di bawah jembatan Surabaya Gempol tersebut. “Kolongnya masih bolong, kami menggunakan lampu templok dan suket (rumput)nya tinggi.†Jelas Mak Nyah. Ketika baru pertama tinggal di sana, di depan rumahnya masih bisa ditanami pohon singkong, sawi, pisang dan jagung, untuk menopang kebutuhan keluarnya. Banyak panen dan tanah masih subur. Tapi sekarang, karena sudah padat warga yang tinggal di sana, untuk bercocok tanam kembali rasanya sangat sulit.
Lima belas tahun setelah bekerja sebagai kuli bangunan, Mak Nyah tak sanggup lagi mempertahankan perkerjaannya. Tubuhnya yang mulai melemah seiring pertambahan usianya, hingga akhirnya memaksanya untuk berpindah pekerjaan sebagai pemulung sampah dan barang bekas (rongsokan).
Bekerja sebagai pemulung sampah dan barang bekas, dilakukannya dua kali dalam sehari, di saat pukul 12 malam hingga jam 2 pagi. “Biasanya warga sudah membuang semua sampah mereka, dan Mak bisa mengambilnya, selain itu jam kerjanya 9 pagi hingga jam 11 siangâ€, jelas Mak Nyah.
Mak Nyah bekerja sebagai pemungut rongkosan. Ia bekerja dua kali dalam sehari.
Rata-rata selama dua hari, dirinya bisa mendapatkan rongkosan berupa plastik, kardus dan kaleng sebanyak 15 kg. 1 kg plastik harganya Rp 2,500,- dan 1 kg kardus harganya Rp 6.000,-. “Kalau sedang ada rongkosan banyak,ya bisa ditukar selama dua hari, tapi kalau sedang sepi harus menunggu selama semingguâ€, Ia menjelaskan.
Dibantu tetangganya, Mak Nyah segera membawa kumpulan barang rongsokannya untuk ditimbang dan dijual kepada pengepul barang rongkosan.
Semua suka dan duka yang telah dijalani Mak Nyah, selalu disyukurinya. Sekecil apapun rezekinya, Ia tidak pernah menyerah. Di saat ada bayi tetangganya yang mengeluh kesakitan, Mak Nyah dengan sigap mempersiapkan minyak gosok dan parutan bawang merah untuk memijat sang bayi. Dengan didoakan terlebih dahulu, Ia mulai memijat bayi yang diletakkan di atas kakinya.
Sepanjang hari, ia tak berhenti mengerjakan segala upaya untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Dini hari sepulang memulung, ia baru beristirahat di kamar yang bersekat sekat, dengan cahaya lampu yang temaram dan pengap. Di dalamnya terdapat kasur dan lemari kecil. Di depan kamar tersebut ada kompor kecil untuk memasak makanan,dan di samping kamar ada dapur kecil seadanya yang dibuat Mak Nyah untuk menaruh piring dan peralatannya.
Setiap subuh, Mak Nyah selalu bangun untuk menyiapkan kopinya,untuk semangat kerja mengumpulkan rongkosan.
Mak Nyah tinggal bersama 6 anaknya dan 10 cucu. Rumah keempat anak-anaknya yang telah berkeluarga pun berdekatan dengan tempat Mak Nyah tinggal di kampung di kolong jembatan itu.
Kampungnya berada di Tambak Asri, Kelurahan Dupak, Kecamatan Krembangan. Diberi nama Kampung 1001 malam, terdiri dari kamar-kamar sekat berukuran kurang lebih 2 x 3 meter. Dinamakan 1001 malam karena masuk Jembatan Tol yang gelap, kemudian keluar jembatan terang. Kampung ini berada disebelah sungai. Kini kampung 1001 malam ini dihuni oleh 200 Kelapa Keluarga (KK) dengan jumlah warga hamper 3000 jiwa. Warga tetap memperoleh aliran listrik dan membayar secara resmi, Mereka kini dinaungi Rukun Tetangga (RT) sendiri. Yakni, RT 20.
Selama tiga puluh tahun tinggal di Kampung 1001 Malam, banyak hal yang telah terjadi. Mak Nyah membersihkan semua rumput dan ilalang yang tumbuh liar di kolong Jembatan. Ia pun mendapatkan bantuan dari gereja Kendang sari. “Triplek besar dan kuat, cat kapur, dan semen-semen diberikan secara gratis, oleh gereja†kisah Mak Nyah.
Karena sempitnya atap untuk berjalan di bawah jembatan, warga yang lewat harus menundukkan kepalanya agar tidak terluka.
Bagi Mak Nyah, hidup di Kampung 1001 Malam yang ada di kolong jambatan ini, penuh perjuangan. Berjuang melawan kemiskinan, menghadapi kebisingan, dan berbagai kejadian yang bisa membuat setiap warga menjadi korban ketidak adilan. Selama lima tahun tinggal di bawah jembatan tersebut, tahun 1989 hingga 1991 ada banyak bajing loncat yang membuat warga bawah jembatan itu resah. Karena para bajing loncat yang biasanya mencuri atau mencopet pasti menyembunyikan barang curiannya di bawah jembatan dan menyebabkan warga menjadi korban, dituduh mencuri. Tapi dengan ketegasan Mak Nyah, ia memberanikan diri menegur para bajing loncat yang berada di atas jembatan, dan meminta mereka pergi. Setelah itu situasi kembali tenang dan aman.
