buruh perempuan – Koalisi Perempuan Indonesia

Jakarta, 1 Mei 2020

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tradisi peringatan Hari Buruh se-Dunia, selalu penuh acara yg mengekspresikan kritik terhadap hubungan industrial yg timpang, syarat dan kondisi kerja yg dibawah normatif, penolakan maraknya flexibility labour market yg semakin masif, atau kritik ke eksekutif dan lesislatif yg membuat kebijakan tidak pro buruh. Namun peringatan Hari Buruh se-Dunia tahun 2020 ini dalam suasana yg sangat berbeda.

Pandemi covid 19 yg semakin meluas baik di dalam dan luar negeri, semakin mendorong kehidupan buruh pada situasi yg lebih sangat sulit. Terlebih buruh perempuan dari berbagai sektor industri, mereka bukan hanya terancam tertular virus corona, namun kebijakan lockdown membuat mereka kehilangan pendapatan bahkan pekerjaan dan peran domestik yg semakin berat, hingga ancaman KDRT.

Tidak terbayangkan sebelumnya bahwa semua persoalan tersebut datang secara tiba-tiba dan beruntun mulai dari bulan Maret -April dan belum tahun kapan akan berakhir. Sebagian bessr mereka juga tidak bisa berharap akan kembali bekerja dan ketemu rekan sekerja/sejawat lagi seperti semula.

Buruh perempuan yg semula biasanya menghabiskan waktu se-kurang2nya 10jam utk perjalanan( pp) dan berada di rumah kedua alias tempat kerja, atau bisa fokus kerja dirumah tanpa gangguan tugas-tugas domestik. Mendadak dia harus menghadapi situasi beban rumah tangga berat dan kompleks.

Secara ekonomi dia harus memanage penghasilam yg berkurang atau hilang karena dampak ekonomi dia atau suami di rumahkan dengan upah 50% yang 100% aja gak cukup

Perempuan paling pusing dengan pengaturan menu yang sehat untuk seluruh keluarga tergantung pada perempuan

Beban pengasuhan anak yang harus mengajar di rumah dengan kemampuan yang bukan spesialisnya.

Beban psikologis harus bisa menentramkan anaknya yang sudah tidak mau dalam rumah

Belum jika suaminya loss income menjadi limpahan stress

Belum jika posisi perempuan tersebut sedang hamil

Kita akui bersama bahwa peran buruh perempuan dalam turut menjaga stabilitas situasi berbagai aspek kehidupan, mulai dari ruang lingkup yang kecil : rumah tangga, masyarakat tempat tinggal, tempat kerja, organisasi hingga tingat nasional.

Oleh karena itu dalam situasi yang sangat sulit seperti saat ini, mari wujudkan rasa solidaritas, bersama kita ulurkan tangan untuk saling membantu, menolong, menjaga, menyemangati mengingatkan menjaga kebersihan dan kesehatan demi keselamatan bersama, serta mengajak berpikir positif dan berbagi energi positif.

Perempuan dalam situasi sulit sangat membutuhkan support pengetahuan, ketrampilan, kecerdasan bagaimana mengelola rumah tangga selalu harmonis dan tetap produktif.

Baik peningkatan kapasitas manajemen ekonomi. proses belajar dan mengajar anak, mengelola emosi, komunikasi efektif, gizi dan kesehatan keluaga, tata letak dan ruang, dan konsultasi lainnya

Wahai kawan2 buruh perempuan kita ada bersama–sama untuk selalu belajar dan saling menguatkan, jangan takut, jangan panik tetap semangat tinggal dirumah, jaga kebersihan dan kesehatan. Tebarkan cinta kasih dan petdamaian.

Kita satukan kekuatan melawan covid 19 utk Indonesia sehat

Selamat Hari Buruh se-Dunia

Rumiyati

Presidium Nasional Kelompok Kepentingan Perempuan Buruh

Jakarta – Menyambut Â Hari Buruh Internasional yang dikenal sebagai May Day, Komite Aksi Perempuan (KAP) melakukan konferensi Pers bersama yang dihadiri oleh anggota KAP terdiri dari Konde Institute, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Arus Pelangi, Cedaw Working Group Indonesia (CWGI), Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP), Institute Perempuan, JALA PRT, Kalyanamitra, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Migran Care, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Perempuan Mahardhika, Solidaritas Perempuan dan PurpleCode. Kegiatan tahunan yang dilakukan KAP memasuki tahun ke 4 untuk menyampaikan Catatan Hitam Buruh Perempuan 2016 di LBH Jakarta pada tanggal 29 April 2016.

Catatan Hitam Buruh Perempuan antara lain disampaikan oleh Dian Novita Perempuan Mahardika banyaknya buruh pabrik perempuan yang kehilangan hak maternitynya mulai dari hak cuti haid, cuti melahirkan dan laktasi, selain belum adanya ruang laktasi di pabrik yang melanggar hak anak untuk mendapatkan ASI selama 6 bulan, dimana tidak jarang konsekwensi dari menuntut hak tersebut berakibat pada pemecatan.

Dian Septi dari Â Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) merupakan salah satu dari 23 buruh (selain 2 pengacara publik LBH Jakarta dan 1 mahasiswa) yang menjadi korban kriminalisasi aparat dalam aksi penolakan PP No. 78 tentang Pengupahan karena dianggap melakukan aksi melebihi jam pemberlakuan aksi pada tanggal 30 Oktober 2015 di depan Istana Negara. Dian Septi menceritakan kornologi kejadian dan menyampaikan bahwa kriminalisasi tersebut merupakan bentuk pengekangan terhadap kebebasan berserikat dan menyatakan pendapat.

Lini dari Arus Pelangi menyampaikan catatan dari buruh perempuan yang mengalami diskriminasi karena orientasi seksual dan ekspresi gender mereka. Sampai dengan tahun ini banyak transgender perempuan atau waria yang tidak dapat bekerja di sektor formal seperti institusi pemerintahan dan sektor formal lain. Sanggar SWARA Muda, sebuah organisasi waria muda di Jakarta mendampingi 300 lebih waria muda di Jakarta dan mencatat 55% dari mereka bekerja sebagai pekerja seks, 27% nya sebagai pengamen, 10% bekerja di salon rumahan, 11% dari mereka bekerja sebagai karyawan dan sisanya sebagai karyawan lepas seperti make up dan penghibur di klub malam. Pengamatan Arus Pelangi menunjukkan bahwa banyak diskriminasi yang dialami oleh kelompok Lesbian, Â Biseksual dan Transgender (LBT).Â â€œBaru-baru ini kami mendapat pengaduan dari seorang perempuan lesbian yang mendapat ancaman pemecatan dari atasan karena yang bersangkutan diketahui sebagai seorang lesbian. Kondisi ini membuat individu perempuan lesbian dan perempuan biseksual tidak mau coming out atas identitasnya,â€ ujar Lini Zurlia dari Arus Pelangi.

Koalisi perempuan Indonesia yang diwakili Dewi Komalasari menyampaikan hasil temuan permasalahan buruh perempuan di Jawa Tengah dan DIY. Pemahaman buruh perempuan atas program perlindungan sosial adalah program yang diberikan kepada rakyat miskin, walaupun dirasakan jalannya program belum mengatasi kemiskinan namun sebagian besar anggota buruh perempuan ini berharap tetap ada jaminan kesehatan dan pendidikan bagi rakyat miskin. Sementara itu berkaitan dengan perlindungan sosial bagi kepentingan buruh maka yang disoroti adalah ketidakadanya jaminan tentang upah minimal (UMR), fasilitas dalam bekerja (ruang bekerja, ruang istirahat, transportasi), serikat buruh. Upah buruh dirasakan masih rendah bahkan banyak yang tidak sampai UMR, cuti bagi buruh sering ditiadakan, cuti haid tidak ada (bagi buruh perempuan), tidak ada serikat buruh di tempat kerja. Selain itu ada juga perusahaan yang mengangap hanya buruh laki-laki sebagai kepala keluarga maka itu mereka diberikan asuransi berikut keluarganya, namun untuk buruh perempuan dianggap bukan kepala keluarga jadi tidak ada asuransi buat keluarganya.

Solidaritas Perempuan menunjukan bahwa praktek penempatan calon buruh migran sarat dengan aspek perdagangan manusia. Ketimpangan relasi kuasa di tengah sistem migrasi yang tidak aman telah menempatkan Buruh Migran pada posisi rentan terhadap resiko mengalami berbagai gangguan kesehatan, termasuk kerentanan terhadap penularan HIV/AIDS. Risca juga menyampaikan perkembangan terkini dari pembahasan revisi UU PPTKILN, salah satunya mengenai usulan pemerintah mengenai perlindungan terhadap Buruh Migran yang dimulai setelah yang bersangkutan berada di luar negeri, ujar Dewi Risca.

Pekerja perempuan di media juga mengalami hal yang sama, menurut catatan AJI Jakarta terjadi pelecehan seksual yang dialami sejumlah jurnalis perempuan di tempat kerja dimana perempuan dirayu oleh atasannya dan kemudian dilecehkan. Pemecatan jurnalis perempuan, sistem kontrak yang mengakibatkan tidak dapat cuti hamil . Selain itu jurnalis perempuan masih juga mengalami kekerasan karena streotipe gender dan relasi yang tidak setara dengan redaksi yang kebanyakan laki-laki disamping sebagaimana buruh lainnya jurnalis perempuan juga mengalami ketimpangan dalam pemenuhan hak berorganisasi disampaikan Kustiyah dari AJI Jakarta dalam konferensi Pers tersebut.

Laporan : Kokom & Ida

Link :Â http://www.konde.co/2016/04/buku-hitam-buruh-perempuan.html

Foto : konde.co