Monitoring dan Evaluasi Community Organizer Nusa Tenggara Barat

Monitoring dan Evaluasi Community Organizer Nusa Tenggara Barat

Mataram, 1 November 2011

Kegiatan monitoring dan evaluasi Community Organizer ( CO ) dilakukan di Mataram pada 31 Oktober s/d 2 November 2011. Setelah 3 bulan lalu diadakan pelatihan CO untuk memperkuat organisasi Koalisi Perempuan Indonesia di wilayah Nusa Tenggara Barat khususnya. Kegiatan yang di fasilitasi oleh Ibu Damairia Pakpahan ( presidium Nasional ) ini dimaksudkan untuk melihat perkembangan yang telah dilakukan pasca para CO melakukan kegiatan di daerah masing-masing selama 3 bulan. Kegiatan ini di dukung oleh OXFAM Australia dan diadakan di Hotel Manna Giri Putri.

 

 

 

 

 

Pembekalan Fasilitator Pendidikan Kader Berjenjang

Pembekalan Fasilitator Pendidikan Kader Berjenjang

Jakarta, 31 Oktober 2011

Koalisi Perempuan Indonesia wilayah Jawa Barat, selama tanggal 29-30 Oktober 2011 menyelenggarakan pembekalan bagi fasilitator pendidikan kader berjenjang khususnya Pendidikan Kader Dasar yang nantinya akan dilakukan pendidikan kader dasar di semua Balai Perempuan di wilayah Jawa barat. Fasilitator Lina dari Pokja pengorganisasian mengatakan kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan fasilitator – fasilitator pendidikan kader dasar di Jawa Barat.  Kegiatan ini di dukung oleh the Asia Foundation.

Suara dari Aceh

Suara dari Aceh

Jakarta, 26 Oktober 2011

Hari internasional perempuan pedesaan di Aceh diperingati oleh kawan-kawan wilayah Aceh dengan mengadakan talkshow di beberapa radio antara lain di Lhoksemawae, Banda Aceh dan Aceh Besar. Seperti di Aceh Utara menghadirkan nara sumber Drh. Huzaimah, MM dari Pemerintah ( SKPK ) Kantor Pemberdayaan, perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Aceh Utara, Kasmoini mewakili kader perempuan desa dan juga aktif di Balai perempuan Padang Meria kecamatan Langkahan, M.Yasin mewakili Kepala desa yang berasal dari desa keutapang Kecamatan Lhoksukon, dan Safwani sebagai aktivis Lsm mewakili dari KPI Cabang Aceh Utara. Sementara itu Sekretaris Wilayah Aceh Evany Clara menyampaikan pentingnya pemerintah untuk memperingati hari perempuan pedesaan sebagai kontribusi perempuan pedesaaan dalam pembangunan dalam talkshow yang dilakukan di Banda Aceh bersama dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi dan aparatur gampong Pidie. 

Soft Launching IKAT-US Website

Soft Launching IKAT-US Website

Jakarta, 25 Oktober 2011

 

 

 

 

 

Launching web based knowledge Resource Center oleh kemitraan dan USAID dilakukan kemarin di Hotel Akmani Jakarta oleh Mr Blair King. Soft launching ini dihadiri oleh partner dari kemitraan khususnya IKAT-US component 2 . Selain membicarakan tentang bagaimana kebijakan dalam pengelolaan website IKAT-US ini juga ada pembicara dari Satu Dunia Ibu Rini Nasution yang bercerita tentang bagaimana SATU DUNIA mengelola pengetahuan dengan salah satu medianya adalah website.

 

Ribuan Perempuan Indonesia tuntut Jaminan Nasional

Ribuan Perempuan Indonesia tuntut Jaminan Nasional

Jakarta, 24 Oktober 2011

Minggu 23 Oktober 2011 ribuan perempuan melakukan aksi damai untuk mendorong pemerintah dan DPR memberikan jaminan sosial nasional. Aksi yang diikuti dari semua unsur perempuan ( petani, buruh, pegawai swasta, pekerja rumah tangga, ibu rumah tangga , wartawan, aktifis ) berjalan dari bundaran Hotel Indonesia menuju Istana negara untuk menyampaikan aspirasinya.

 

Perempuan dan Sumber daya alam

Perempuan dan Sumber daya alam

Jakarta, 21 Oktober 2011

Perempuan dan sumberdaya alam tema dari diskusi bulanan yang diadakan oleh Sekretariat nasional Koalisi Perempuan Indonesia sebagai salah satu cara untuk peningkatan kapasitas staf sekretariat nasional tentang wacana perempuan dan sumberdaya alam yang masih dikaitkan dengan peringatan hari Perempuan Pedesaan Internasional.

Dalam 2 tahun terakhir ada sekitar 663 kasus yang ditangani oleh kawan-kawan WALHI yang diadvokasi dan berhubungan dengan konflik sumberdaya alam, dan ada 4 kasus terjadi  dua bulan terakhir demikian disampaikan oleh Dedy R selaku manajer kampanye dan advokasi ( perkebunan ).  Dalam pemaparannya Dedy juga mengatakan bahwa perempuan selama ini ditempatkan sebagai ibu, ibu rumah tangga dan sebagai istri . Dalam perjuangannya ketika menjadi icon , perempuan akan menjadi korban juga. Masih banyaknya kebijakan pemerintah yang tidak melindungi perempuan terutama dalam hak akses atas lahan, ini bisa dijumpai pada kebijakan tentang kepemilikan lahan di daerah transmigrasi. Media juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam melakukan advokasi konflik Sumber daya alam.

Diskusi yang dilaksanakan sebulan sekali ini adalah kali kedua dilakukan di sekretariat nasional, yang pertama membahas tentang kesehatan reproduksi.

Hentikan Pemancungan Buruh Migran Indonesia

Hentikan Pemancungan Buruh Migran Indonesia

Jakarta, 20 Oktober 2011

Bebaskan Aminah,

Bebaskan Siti Zaenab

Bebaskan Tuti

Bebaskan Darmawati dan semua buruh migran yang terancam hukuman mati ..

Itulah kata-kata yang terdengar dalam aksi damai kelompok masyarakat sipil yang peduli terhadap nasib Buruh Migran . Kelompok yang terdiri dari banyak elemen, pekerja, buruh migran , perempuan, wartawan ini mendesak kepada pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk tidak melakukan hukuman mati terhadap Tuti Tursilawati, Satinah, Siti Zaenab, dan Darmawati dan juga buruh migran lainnya. Selain itu aliansi masyarakat sipil anti hukuman mati mendesak pemerintah kerajaan Arab Saudi untuk segera menghapuskan hukuman mati atau setidaknya moratorium hukuman mati sebagai bentuk komitmen terhadap penghormatan HAM di depan Kedutaan Besar Saudi Arabia.

Aksi damai ini diakhiri dengan teatrikal dengan mengantung beberapa boneka putih bertuliskan nama-nama korban di depan gedung.

 

5 propinsi penyumbang angka kematian ibu dan anak tertinggi

5 propinsi penyumbang angka kematian ibu dan anak tertinggi

Vera Farah Bararah – detikHealth

(Foto: thinkstock)
Jakarta, Saat ini angka kematian untuk ibu dan bayi masih belum mencapai target Millenium Development Goals (MDGs). Diketahui ada 5 provinsi yang menyumbang kematian ibu dan bayi terbanyak di Indonesia.

Target dari MDGs tahun 2015 untuk angka kematian bayi harus mencapai 23/1.000 kelahiran hidup sedangkan untuk angka kematian ibu harus mencapai angka 102/100.000 kelahiran hidup.

“5 Provinsi ini menyumbang hampir 50 persen dari total angka kematian ibu dan bayi, karena provinsi ini memiliki jumlah penduduk yang besar,” ujar Direktur Bina Gizi Kesehatan Ibu dan Anak Kemenkes Dr dr Slamet Riyadi Yuwono, DTM&H, MARS, dalam acara seminar Hospital Expo di JCC, Jakarta, Rabu (19/10/2011).

Untuk angka kematian bayi provinsi yang paling banyak menyumbang adalah:
1. Jawa Barat
2. Jawa Tengah
3. Jawa Timur
4. Sumatera Utara
5. Banten

Untuk penyumbang angka kematian ibu yang paling banyak adalah:
1. Jawa Barat
2. Jawa Tengah
3. Jawa Timur
4. Sumatera Utara
5. NTT

“Penyebabnya untuk ibu kebanyakan perdarahan dan eklampsia (keracunan saat kehamilan), sedangkan untuk bayi paling banyak masalah neonatal seperti afiksi (sesak napas), berat badan lahir rendah dan juga prematur,” ujar Dr Slamet.

Dr Slamet menuturkan jika dilihat secara statistik maka prevalensinya memang kecil, tapi karena penduduk di daerah tersebut banyak maka jumlahnya menjadi terlihat besar.

Untuk menangani hal ini sudah dimulai dengan melakukan analisis agar diketahui apa penyebabnya, serta langsung terjun ke daerah-daerah dengan menempatkan tenaga kesehatan di desa-desa, adanya Jampersal, BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) serta mengirim dokter spesialis untuk rujukan.

Setiap perempuan yang hamil dan yang mau melahirkan baik ia kaya atau miskin dan belum tercover oleh asuransi maka ia bisa menggunakan Jampersal. Namun diharapkan agar Jampersal ini digunakan dengan benar.

“Untuk angka kematian bayi kalau penangannya terus konsisten maka insyaallah bisa tercapai target MDGs, tapi untuk ibu angkanya masih tinggi sehingga butuh ekstra kerja keras agar tercapai,” ungkapnya.

Sumber :www.detik.com/detikhealth

Religion, tradition limit village women

Religion, tradition limit village women

NATIONAL

Religion, tradition limit village women

The Jakarta Post, Jakarta | Tue, 10/18/2011 7:00 AM

A | A | A |

Indonesian Women’s Coalition secretary-general Dian Kartika Sari says that religion and tradition are used to prevent women in villages from accessing public services, such as education and health care.

“Religion and tradition are used to discriminate against women, particularly those living in villages, to stop them from participating in the public and social domain,” she said.

Dian said that based on the coalition’s work to promote gender equality in villages in 28 provinces, the best way to help women was to make them aware of the impact of traditional and religious values and to understand how those factors might hinder their access to public services.

“We also approach and build good relations with noted local leaders and religious figures because they can influence men to open themselves to the idea of granting similar civil rights to females,” she said, adding that expanding the role of women in developing villages would benefit all community stakeholders.

“Empowering women in villages will also help empower villages and thus reduce poverty,” Dian said recently during a discussion held to commemorate International Village Women’s Day, observed on Oct. 15; World Food Day, observed on Oct. 16; and the International Day Against Poverty, observed on Oct. 17.

Dian said the coalition would hold events to mark the days in five provinces — Aceh, Central Java, East Kalimantan, East Nusa Teng-gara, South Sulawesi and West Nusa Tenggara.

According to the Indonesian Women’s Coalition, the government has yet to make significant progress in villages around the country despite the fact that villages comprise the largest portion of Indonesia’s administrative governments.

The Home Affairs Ministry recorded that Indonesia had 67,172 villages.

The National Statistics Agency said that the number of poor people in Indonesia was 31.02 million in 2010, down from 32.52 million in 2009.

Even though the number of poor people across the nation has decreased, the percent of villagers living in poverty stood at 64.23 in 2010, up from 63.38 percent in 2009.

Darwini, an Indonesian Women’s Coalition coordinator working in Indramayu, West Java, said that much of the government’s support, including financial support, had yet to reach the village level.

“For example, the government claims that it allocated a certain amount of money to eradicate illiteracy in the regions in the country– but none of the funds have reached the community-based illiteracy program in the Beduyut village where I work,” she said.

The National Education Ministry previously announced that it would allocate Rp 15 million (US$1,755) to each of the 550 organizations cooperating with the ministry to organize reading centers, and Rp 25 million for each new sustainable development program.

The coalition has recommended that the government prioritize villages in crafting development programs and apply gender-equality principles in creating policies related to development to positively affect women in villages.

The coalition also urged the government to coordinate the efforts of the various ministries and state institutions focusing on villages, create public spaces for women in villages to facilitate their participation in the public sphere and involve the people in promoting the rights of women in villages.

“We have to remember that government officials can only implement recommendations, including issuing gender equality policies, only if they also don’t take traditional and religious values for granted, and are gender-equality literate,” the coalition said. (msa)

Kaji ulang strategi pembangunan di Pedesaan

Kaji ulang strategi pembangunan di Pedesaan

KPI Kritik Strategi Pemerintah Membangun Pedesan

Laporan wartawan Tribunnews.com, Agung Aribowo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), berharap pemerintah mengkaji ulang strategi pembangunan di pedesaan.

Pemerintah diminta lebih memerhatikan pembangunan di pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan warga pedesaan. Selama 66 tahun Indonesia merdeka, rakyat pedesaan tidak merasakan perubahan yang signifikan dalam kesejahteraan.

Menurut data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) 2011 penduduk miskin di desa mencapai 64,23 persen, meningkat dari 63,38 persen di tahun 2008. “Karena tidak ada penanganan pemerintah secara khusus,” tutur Dian Kartika Sari, Sekretaris Jenderal KPI saat di temui Tribunnews.com, di Bakoel Cafe Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (14/10/2011).

Menurutnya minimnya pembangunan infrastruktur primer berupa air bersih, kesehatan, pendidikan, jalan dan sarana transportasi serta layanan publik lainnya membuat perekonomian rakyat di pedesaan makin terpuruk.

Rakyat pedesaan merasa terisolasi dari perputaran perekonomian yang berakibat rakyat tidak produktif.

Pemerintah harusnya bisa mengkoordinasi antarkementrian. Dengan demikian bisa disusun strategi nasional (Stranas) dan rencana aksi nasional (RAN) khusus pembangunan pedesaan dengan sinergi semua kementrian atau lembaga.

Selain itu, KPI juga mengusulkan adanya pedekatan berbasis hak asasi manusia (HAM) dalam pembangunan pedesaan. Selama ini aspek HAM kurang di optimalkan. Salah satu contohnya adalah belum diimplementasikan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.