Seminar Sehari ” Membangun Komitmen dan Sinergi Bersama;  Pemerintah dan Masyarakat Sipil Untuk Pembangunan Desa yang Adil Gender

Seminar Sehari ” Membangun Komitmen dan Sinergi Bersama; Pemerintah dan Masyarakat Sipil Untuk Pembangunan Desa yang Adil Gender

Jakarta, 16 November 2011

Koalisi Perempuan Indonesia pada tanggal 15 November 2011, bertempat di Hotel Harris Jakarta, telah mengadakan seminar sehari tentang Membangun Komitmen dan Sinergi Bersama;Pemerintah dan Masyarakat Sipil Untuk Pembangunan Desa yang Adil Gender yang didukung oleh TAF Foundation dan Development & Peace sebagai upaya untuk mempertemukan antara pemerintah dan masyarakat sipil dengan anggota Parlemen untuk mengetahui sampai sejauh mana perkembangan RUU desa yang saat ini telah dibahas oleh DPR RI.

Pihak pemerintah di wakili oleh Prabawa Eka Soesanta,  Kepala Bagian Perencanaan Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementrian Dalam Negeri yang menyampaikan tentang  Kebijakan Pemerintah Pusat dalam mengintegrasikan pengarusutamaan gender untuk  program pembangunan desa yang menurutnya masih sangat netral gender khususnya kalau dihubungkan dengan RUU Desa yang sedang di bahas. Sementara itu Ibu Hj. Ganiwati. SH (Ketua Kaukus Perempuan Parlemen Propinsi Jawa Barat) menyampaikan Partisipasi Perempuan dan perumusan dan pengambilan keputusan dalam penyusunan program pembangunan desa yang lebih banyak  membahas tentang Jawa Barat secara umum. Banyaknya persoalan perempuan yang terjadi di Jawa Barat antara lain Tingginya angka yang terkena HIV AIDS dan juga trafficking, walaupun sudah ada anggaran yang dikucurkan.

Dian Kartikasari , sekjen Koalisi Perempuan Indonesia dalam sesi pertama ini juga  menyampaikan tentang Kondisi Perempuan Pedesaan selama 65 tahun terakhir. Selain itu lebih menekankan dan memastikan bahwa perspektif keadilan gender diintegrasikan dalam semua kebijakan publik, perencanaan dan alokasi anggaran pembangunan desa.

Bagaimana perkembangan RUU Desa dibahas di sessi siang yang menghadirkan Ir Nanang Samodra, KA, MSC anggota DPR RI Komisi II yang membidangi tata pemerintahan, Arie Sujito ( IRE ) dan Gunawan Wiradi ( Sosiolog) . Dalam penyampaiannya Bapak Nanang menyampaikan kondisi terakhir pembahasan RUU Desa dimana sampai saat ini masih dalam tahap pembahasan. Arie Jito menyampaikan makalah tentang Perubahan Sosial Politik dan Pembangunan Desa  yang juga menyampaikan tentang Catatan beliau selama mengadvokasi RUU Desa. Arie juga menyampaikan 4 masalah atau isu yaitu :

1.Kedudukan dan kewenangan desa
2.Tata pemerintahan desa
3.Perencanaan dan penganggaran pembangunan
4.Demokrasi desa

 

Di sesi ini juga ada Bapak Gunawan yang menyampaikan tentang Analisa Sosial, ekonomi dan Budaya masyarakat desa yang membicarakan kondisi pedesaan saat ini.

Seminar ini dihadiri oleh unsur-unsur dari pemerintah, LSM, dan juga masyarakat umum lainnya. Pembangunan saat ini masih sentralistis padahal semua sumber pangan, dan sumber lainnya ada di desa . Pembangunan Pedesaan Maju, Perempuan Desa Sejahtera.

 

“Nyanyian Serbet “

“Nyanyian Serbet “

Jakarta, 15 November 2011

Dari pagi ..hingga pagi

Aku kerja tiada henti

Aduh aduh mana tahan

Siang malamku kelelahan

Itu adalah sebagain kutipan dr sinopsis “ nyanyian serbet “ sebuah drama teater yang dipentaskan oleh PEMIKAT – KAJ sebagai salah satu sosialisasi tentang keberadaan PRT dan untuk mendesakkan disahkannya RUU Pekerja Rumah Tangga. Bertempat di Gedung Pewayangan TMII pada hari Minggu 14 November 2011 selama 1 jam penuh teater ini dipentaskan.  Pentas seni sebagai wujud kepedulian terhadap Pekerja Rumah Tangga

Peringkat indeks pembangunan manusia Indonesia merosot di peringkat 124

Peringkat indeks pembangunan manusia Indonesia merosot di peringkat 124

Pernyataan Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi

Pemerintah dan DPR harus memberikan Penjelasan Kepada Publik tentang :

MEMBURUKNYA PERINGKAT INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA

 

Human Development Report (HDR) yang diterbitkan setiap tahun oleh United Nations Development Programme (UNDP) merupakan laporan yang memotret dan memberikan peringkat perkembangan pembangunan negara-negara di dunia. Indonesia termasuk satu dari 187 negara-negara yang dilaporkan dalam HDR tersebut.

 

Peringkat perkembangan pembangunan manusia dalam  HDR dikatagorikan dalam 4 kelompok, yaitu:  Very High Human Development (kelompok negara berperingkat sangat tinggi ,1- 47) High Human Development (kelompok negara berperingkat pembangunan manusianya tinggi,  48- 94), Medium Human Development (kelompok negara berperingkat pembangunan manusianya sedang, 94-141) dan Low Human Development (Kelompok negara yang peringkat pembangunan manusianya rendah, 142-187).

 

Indonesia masuk dalam katagori Medium Human Development. Peringkat Indonesia dalam  HDR selama 11 tahun (1999-2010) selalu di peringkat 102 hingga 112. Peringkat terbaik dicapai di tahun 2001 yaitu peringkat ke 102, dan di tahun 1999 di peringkat ke 105. Sedangkan peringkat terburuk terjadi di tahun 2003, yaitu peringkat ke 112.

 

Namun yang paling mengejutkan adalah HDR 2011, yang menunjukkan bahwa Perkembangan Pembangunan Indonesia mengalami kemrosotan secara drastic, yaitu berada di peringkat 124. Padahal HDR 2010 menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat ke 108.

 

Tabel Perkembangan Peringkat Human Development Indonesia

 

Tahun

1999

00

01

02

03

04

05

06

07/08

09

10

11

Peringkat HDI Indonesia

105

109

102

110

112

111

110

106

107

111

108

124

 

Sumber: UNDP, HDR 1999-2011 diolah

 

Perubahan Peringkat menjadi ke 124 ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Indonesia mengalami perlambatan dibandingkan negara-negara lain. Derajat kesejahteraan masyarakat Indonesia mengalami penurunan secara drastic, hal ini ditunjukkan dari usia harapan hidup (Life expectancy at birth). HDR 2010, menunjukkan usia harapan hidup masyarakat Indonesia adalah 71,5 tahun, sedangkan HDR 2011 menunjukkan Life expectancy masyarakat Indonesia di usia 69,4 tahun.

 

Padahal Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa Pembangunan di tahun 2011 berorientasi Triple Track Strategy : 1) Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi (Pro Growth), 2) Memperluas Lapangan Pekerjaan Baru (Pro Job) , dan 3) Meningkatkan Program Perlindungan kepada Masyarakat Miskin (Pro Poor) . Alokasi Belanja Modal APBN 2011 mencapai Rp.121,9 triliun mengalami kenaikan sebesar Rp 26,9 triliun (28,3%) dibanding belanja modal di tahun 2010 yang hanya mencapai Rp.95,0 triliun.

 

Meski Pemerintah menyatakan bahwa rasio utang terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) terus menurun, namun secara nominal jumlah Utang Pemerintah Indonesia membengkak tak terkendali. Hingga September 2011 Utang negara sudah mencapai Rp. 1.754,91 triliun atau naik Rp 10,57 dibanding utang pada Agustus 2011 yaitu sekitar Rp. 1,744,34. Pertanyaannya, seberapakah efektifitas utang untuk pembangunan. Jika kenyataan menunjukkan bahwa peningkatan jumlah utang berbanding terbalik dengan pembangunan menusia. Semakin meningkat jumlah utang, semakin menurun Pembangunan Manusia di Indonesia.

 

Sehubungan dengan kenyataan di atas, Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi, menuntut kepada Pemerintah RI dan DPR RI :

 

  1. Pemerintah Indonesia harus memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang menurunnya Peringkat Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index Rank) hingga di ututan ke 124, padahal peningkatan pembiayaan pembangunan dari Pendapatan Asli maupun utang Luar negeri  mengalami kenaikan secara signifikan.

 

  1. DPR RI harus memberikan penjelasan kepada masyarakat dan konstituennya tentang pelaksanaan fungsi pengawasan DPR kepada Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga pembangunan justru memperburuk tingkat kesejahteraan masyarakat.

 

  1. Pemerintah Indonesia harus melakukan evaluasi secara komprehensif dan terkonsolidasi tentang efektifitas penggunaan dana utang dan hibah  luar negeri terhadap semua program dan proyek pembangunan.

 

  1. Pemerintah Indonesia juga perlu melakukan evaluasi efektifitas semua penggunaan dana hasil pendapatan negara selain utang untuk pembangunan. Evaluasi ini juga harus mencakup kemanfaat penyediaan dana pendamping untuk proyek dan program yang dibiayai dengan utang maupun hibah.

Koalisi Perempuan Indonesia menunggu penjelasan dari Pemerintah Indonesia dan DPR RI tentang memburuknya Peringkat Indeks Pembangunan Indonesia dalam Human Development Report 2011

 

 

Jakarta, 4 November 2011

 

 

Dian Kartikasari

Sekretaris Jenderal

 

Informasi lebih lanjut :

Dian Kartikasari (0816 759 865)

Mike Verawati Tangka (081332929509)

 

Konfrensi Pers ” Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi “

Konfrensi Pers ” Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi “

Jakarta, 3 November 2011

Sehari menjelang pertemuan G20 di Cannes Prancis yang akan dimulai hari ini , kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan ekonomi mengelar konfrensi Pers terkait dengan kehadiran Presiden SBY dalam Forum G20. Kelompok masyarakat sipil untuk keadilan ini menyatakan bahwa kehadiran Presiden SBY di forum ini akan sia-sia saja jika tidak mampu untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Indonesia dan akan sia-sia saja jika menghasilkan utang baru.

Dian Kartika sari selaku sekjen Koalisi Perempuan Indonesia menyampaiakn bahwa kelompok masyarakat sipil selama ini tidak pernah dilibatkan dalam forum-forum seperti ini. Sementara Wahyu Susilo dari INFID menyatakan bahwa terjadi kemerosotan HDI Indonesia pada tahun 2010 menduduki posisi 109 dan ditahun ini merosot menjadi posisi 124 dan angka harapan hidup Indonesia 69 tahun masih kalah dengan negara Palestina .

Selain itu ada Nurharsono ( migrant Care ), Ibu Missi ( Kapal Perempuan) dan Syamsul ( Yakkum ) yang menyampaikan kondisi terkait migrant, pendidikan perempuan .

 

Monitoring dan Evaluasi Community Organizer Nusa Tenggara Barat

Monitoring dan Evaluasi Community Organizer Nusa Tenggara Barat

Mataram, 1 November 2011

Kegiatan monitoring dan evaluasi Community Organizer ( CO ) dilakukan di Mataram pada 31 Oktober s/d 2 November 2011. Setelah 3 bulan lalu diadakan pelatihan CO untuk memperkuat organisasi Koalisi Perempuan Indonesia di wilayah Nusa Tenggara Barat khususnya. Kegiatan yang di fasilitasi oleh Ibu Damairia Pakpahan ( presidium Nasional ) ini dimaksudkan untuk melihat perkembangan yang telah dilakukan pasca para CO melakukan kegiatan di daerah masing-masing selama 3 bulan. Kegiatan ini di dukung oleh OXFAM Australia dan diadakan di Hotel Manna Giri Putri.

 

 

 

 

 

Pembekalan Fasilitator Pendidikan Kader Berjenjang

Pembekalan Fasilitator Pendidikan Kader Berjenjang

Jakarta, 31 Oktober 2011

Koalisi Perempuan Indonesia wilayah Jawa Barat, selama tanggal 29-30 Oktober 2011 menyelenggarakan pembekalan bagi fasilitator pendidikan kader berjenjang khususnya Pendidikan Kader Dasar yang nantinya akan dilakukan pendidikan kader dasar di semua Balai Perempuan di wilayah Jawa barat. Fasilitator Lina dari Pokja pengorganisasian mengatakan kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan fasilitator – fasilitator pendidikan kader dasar di Jawa Barat.  Kegiatan ini di dukung oleh the Asia Foundation.

Suara dari Aceh

Suara dari Aceh

Jakarta, 26 Oktober 2011

Hari internasional perempuan pedesaan di Aceh diperingati oleh kawan-kawan wilayah Aceh dengan mengadakan talkshow di beberapa radio antara lain di Lhoksemawae, Banda Aceh dan Aceh Besar. Seperti di Aceh Utara menghadirkan nara sumber Drh. Huzaimah, MM dari Pemerintah ( SKPK ) Kantor Pemberdayaan, perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Aceh Utara, Kasmoini mewakili kader perempuan desa dan juga aktif di Balai perempuan Padang Meria kecamatan Langkahan, M.Yasin mewakili Kepala desa yang berasal dari desa keutapang Kecamatan Lhoksukon, dan Safwani sebagai aktivis Lsm mewakili dari KPI Cabang Aceh Utara. Sementara itu Sekretaris Wilayah Aceh Evany Clara menyampaikan pentingnya pemerintah untuk memperingati hari perempuan pedesaan sebagai kontribusi perempuan pedesaaan dalam pembangunan dalam talkshow yang dilakukan di Banda Aceh bersama dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi dan aparatur gampong Pidie. 

Soft Launching IKAT-US Website

Soft Launching IKAT-US Website

Jakarta, 25 Oktober 2011

 

 

 

 

 

Launching web based knowledge Resource Center oleh kemitraan dan USAID dilakukan kemarin di Hotel Akmani Jakarta oleh Mr Blair King. Soft launching ini dihadiri oleh partner dari kemitraan khususnya IKAT-US component 2 . Selain membicarakan tentang bagaimana kebijakan dalam pengelolaan website IKAT-US ini juga ada pembicara dari Satu Dunia Ibu Rini Nasution yang bercerita tentang bagaimana SATU DUNIA mengelola pengetahuan dengan salah satu medianya adalah website.

 

Ribuan Perempuan Indonesia tuntut Jaminan Nasional

Ribuan Perempuan Indonesia tuntut Jaminan Nasional

Jakarta, 24 Oktober 2011

Minggu 23 Oktober 2011 ribuan perempuan melakukan aksi damai untuk mendorong pemerintah dan DPR memberikan jaminan sosial nasional. Aksi yang diikuti dari semua unsur perempuan ( petani, buruh, pegawai swasta, pekerja rumah tangga, ibu rumah tangga , wartawan, aktifis ) berjalan dari bundaran Hotel Indonesia menuju Istana negara untuk menyampaikan aspirasinya.