Meluruskan Sejarah Hari Ibu
Pengaruh gerakan perempuan di masa lalu tersebut mewariskan gerakan pentingnya peran publik perempuan di masa kini.
Sejarah Hari Ibu di Indonesia menunjukkan kegagahan sejarah karena kelahirannya bersamaan dengan munculnya kebangkitan kesadaran kaum perempuan. Tetapi, peringatan sejarah Hari Ibu selalu diselenggarakan dengan kegiatan yang meremehkan makna awal atau asal-usulnya.
Remeh-temeh peringatan Hari Ibu yang jatuh tiap 22 Desember ditunjukkan dengan dominannya kegiatan untuk mengapresiasi peran perempuan dalam ranah domestik. Misalnya dalam sebuah keluarga, pada tanggal tersebut, seorang ayah dan anak-anaknya berganti melakukan tindakan domestik seperti masak, mencuci, belanja, bersih-bersih, dan kemudian memberikan hadiah-hadiah untuk sang ibu.
Berbagai instansi juga mengadakan peringatan dengan mengadakan acara seperti lomba memasak atau lomba yang berisi perayaan peran domestik dari seorang perempuan sebagai ibu. Pemaknaan semacam itu bahkan justru berkebalikan atau bertentangan dengan makna kegiatan perempuan yang dilakukan pada tanggal (22 Desember) yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Ibu. Kenapa bertentangan? Sebab pada tanggal itu yang terjadi adalah peristiwa berkumpulnya berbagai organisasi perempuan dalam Kongres Perempuan, yang diselenggarakan pada tanggal 22-25 Desember 1928.
Kongres ini menandai munculnya kesadaran akan universalisasi peran perempuan yang berarti munculnya kesadaran bahwa perempuan harus berperan bukan hanya di dalam rumah tangga. Kongres ini mengundang perempuan untuk berperan di ranah publik, terutama memberikan sumbangan pikiran, tenaga, dan sumber daya yang dimilikinya, untuk mengatasi masalah-masalah sosial di masyarakat.
Tentu saja, kesadaran akan peran sosial dan politik kaum perempuan tidak muncul dengan sendirinya. Di akhir abad ke-19, nama Kartini dikenal sebagai sosok bangsawan yang memiliki keresahan terhadap kondisi perempuan pribumi yang tak bisa keluar rumah dan tidak mendapatkan pendidikan. Berkomunikasi dengan para sahabatnya di Barat, ketika gerakan perempuan telah bangkit, Kartini kemudian merasa bahwa sudah saatnya perempuan diberikan pengetahuan melalui sekolah dan tak boleh dibatasi geraknya seperti terjadi dalam budaya pingit yang dialaminya.
Surat-surat Kartini yang di awal abad ke-20 dikumpulkan dan diterbitkan dalam sebuah buku Habis Gelap Terbitlah Terang (Door Duistermis tox Licht) memicu kesadaran baru, mengiringi tumbuhnya berbagai macam organisasi di kalangan kaum terpelajar dan kemudian juga tumbuh organisasi untuk kaum perempuan. Kegiatan membangun sekolah untuk kaum perempuan juga banyak dilakukan, oleh tokoh-tokoh masyarakat yang punya kepedulian, seperti dilakukan oleh Dewi Sartika juga organisasi-organisasi perempuan yang ada.
Meskipun demikian, kesadaran tentang gerakan perempuan masih berkutat pada isu sosial. Kesadaran akan peran perempuan dalam politik sudah mulai muncul di kalangan organisasi radikal seperti Sarekat Rakyat (SR), yang merupakan sempalan SI (Sarekat Islam). Beberapa aktivis perempuan di SR memiliki kesadaran ideologi politik yang maju, bahkan percaya bahwa pada dasarnya perjuangan memberikan hak-hak pada kaum perempuan dan gerakan emansipasi hanya bisa dicapai dengan perjuangan politik merebut kekuasaan dari penjajah Belanda.
Tak heran, setelah terjadi pemberontakan terhadap Belanda pada 1926/1927, para aktivis perempuan seperti Sukaesih dan Munasiah dari Jawa Barat, ikut dikirim ke kamp konsentrasi belanda di Digul. Meskipun tak setenar Kartini, Dewi Sartika, atau aktivis kelas menengah (priyayi) lainnya, aktivis perempuan Kiri lebih keras bekerja dalam nuansa politik dan kerja-kerja pengorganisasian massa rakyat terutama kaum perempuan.
Bahkan, mereka adalah kelompok perempuan yang sangat maju dalam berpikirnya. Munasiah, misalnya, dalam sebuah kongres perempuan di Semarang menyatakan, “Wanita itu mataharinya rumah tangga, itu dulu! Tapi sekarang perempuan jadi alatnya kapitalis. Padahal sejak zaman Mojopahit, wanita sudah berjuang. Sekarang adanya pelacur, itu bukan salahnya wanita. Tapi salahnya kapitalisme dan imperialisme!”
Itulah yang menyebabkan kenapa setahun kemudian, tepatnya 22-28 Desember 1928 gerakan perempuan menemukan momentumnya untuk melakukan konsolidasi nasional. Berbagai organisasi perempuan dari berbagai daerah dan dari berbagai warna ideologi membicarakan isu-isu untuk diangkat bersama.
Kalau kita lihat, isunya memang masih belum secara sepenuhnya meninggalkan isu domestik dan hubungan suami-istri, atau posisi perempuan dalam keluarga. Isu antipoligami sangat menonjol, ditambah dengan pentingnya pendidikan. Amat nyata bahwa kaum perempuan bersepakat bahwa tugas perempuan bukan hanya untuk suami dan anak-anaknya, namun juga harus meluas untuk memerankan diri ke masyarakat.
Sejak Kongres Perempuan itu, berdirilah organisasi perempuan yang bernama Isteri Sedar yang merupakan organisasi yang memiliki karakter gerakan dan perspektif ideologis yang jauh lebih maju. Didirikan pada awal tahun 1930 di Bandung, dengan ketua Soewarni Djojoseputro, Isteri Sedar yakin bahwa untuk selanjutnya setiap perempuan Indonesia harus berperan aktif dalam politik karena hanya Indonesia yang dibebaskan oleh usaha berskala besar lelaki dan perempuan yang bersatulah, yang cukup kuat memberikan kesamaan hak dan aksi bagi setiap warga Indonesia.
Isteri Sedar mendeklarasikan dirinya untuk mendukung pendidikan nasional yang berdasarkan kebutuhan kelas pekerja dan prinsip kebebasan dan kepercayaan pada diri sendiri. Pengaruh gerakan perempuan di masa lalu tersebut mewariskan gerakan pentingnya peran publik perempuan di masa kini.
Banyak perempuan yang sudah bisa menjadi presiden, wakil rakyat di parlemen, politisi, pengusaha, aktivis pemberdaya komunitas, peneliti, pendidik, dan peran publik lainnya. Inilah yang harus kita tegaskan di Hari Ibu yang selalu kita peringati pada tanggal 22 Desember setiap tahunnya.
Banyak yang kurang memahami sejarah lahirnya Hari Ibu sebagai kebangkitan gerakan perempuan. Dengan memahami asal-usul sejarahnya, kita berharap akan ada makna yang lebih dalam bagi upaya meningkatkan harkat dan martabat kaum perempuan yang hingga kini tampaknya masih butuh pemberdayaan dan penyadaran dari kita semua.
Penulis adalah pekerja budaya, penulis, dan pendidikdosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Islam Blitar (UIB).
