Jakarta, 13 Februari 2014
Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat utamanya perempuan, maka perlu ada keseriusan gerakan perempuan. Salah satunya adalah berperan aktif mewujudkan kepemimpinan perempuan. Hal ini tepat pada tahun politik dengan mewujudkan lembaga legislatif yang good governance. Oleh karena itu, KPI Jatim sebagai ormas perempuan mendorong terpenuhinya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif untuk memperjuangkan perlindungan sosial yang transformatif, inklusif dan adil gender dengan mengadakan serangkaian agenda. Salah satunya pendidikan pemilih, dialog publik dan temu konstituen yang mendatangkan caleg untuk berdiskusi bersama dengan anggota KPI serta warga masyarakat sekitar.

Dialog publik ini akan diselenggarakan di berbagai kota melalui cabang-cabang KPI hingga balai perempuan (di tingkat desa). Temu konstituen yg diselenggarakan bersama LSM WYDII (LSM yg telah ikut melakukan kursus pemenangan perempuan) diselenggarakan di Pasar Sentra Penjualan Ikan Bulak, Kenjeran – Surabaya pada Sabtu, 8 Februari pukul 10.00 hingga 12.00. Tujuan temu konstituen ini untuk mempertemukan anggota KPI dengan beberapa caleg potensial dalam menyampaikan visi misi dan meminta komitmen caleg serta anggota dalam mewujudkan masyarakat yg lebih adil sejahtera. Penyelenggaraan yang berada di pasar ikan, menarik masyarakat untuk ikut menyaksikan temu konstituen. Sehingga panwas turut hadir untuk memastikan bahwa agenda temu konstituen bukanlah kampanye partai politik.

Temu konstituen telah diikuti oleh 3 BP, diantaranya BP Bulak, BP Kenjeran dan BP Sukolilo. Warga tampak antusias dan aktif berdialog dengan 5 caleg yang diundang oleh KPI. Caleg tersebut adalah Hari Putri Lestari, S.H, M.H dari PDI-P dapil Jatim 1 dengan no.urut 4; Ir. Hj. Amelia Nirmalawaty, MP dari Golkar Dapil Jatim 1 dengan no.urut 3; Dra. Hj. Sri Utami, M.Si dari PAN dapil Jatim 1 dengan no.urut 3; Merry Simangasing, ST dari HANURA dapil Jatim 1 dengan no.urut 3 dan Erma Susanti, SE, M.Si dari PDI-P dapil Jatim 1 dengan no.urut 6. 

Saat sesi pembukaan yang dipandu oleh Eka Dian Savitri, S.Hum, MA sebagai moderator dari KPI Jatim, mengatakan bahwa ibu-ibu diharap berperan aktif dalam pemilu dengan menjadi pemilih yg anti money politik dan memilih perempuan berkompeten yang mampu membawa aspirasi perempuan demi mewujudkan kehidupan perempuan yang lebih baik.

Gayung yang bersambut, kelima caleg menunjukkan komitmennya dengan siap memperjuangkan perlindungan sosial yang ramah bagi perempuan. Seperti yang disampaikan oleh Bu Utami dan Bu Erma saat pembukaan. Hari Putri Lestari atau yang biasanya dipanggil Mbak Tari juga mengatakan, ” Karena saya adalah caleg DPR RI maka yang akan saya lakukan adalah lebih pada mengubah kebijakan yang pro terhadap perempuan termasuk perlindungan sosial dan memperbaiki sistem BPJS yang hari ini belum siap betul konsepnya”. Bu Mery pun menjelaskan bahwa latarbelakangnya yang dari dunia usaha membuatnya tidak hanya memperjuangkan perlindungan sosial tetapi juga mendorong perekonomian sosial sehingga ibu-ibu pun bisa lebih mandiri. Diakhir acara temu konstituen, ibu Amelia menyemangati ibu-ibu dengan memotivasi bahwa perjuangan perempuan bisa dari segala cara mulai dari lingkup keluarga dengan mendidik anak-anaknya hingga beraktivitas di luar.

Setiap caleg setelah berdialog, diminta berkomitmen untuk memperjuangkan perlindungan sosial yg bersifat menyeluruh tanpa memandang miskin, akan miskin, sangat miskin, tercatat krn ada KTP ataupun anak yang tidak memiliki orang tua. Selain itu juga memperjuangkan perlindungan sosial yang transformatif dimana hal ini menunjukkan kemudahan akses, aksesible, berlaku pd perempuan korban, dsb, serta besifat adil gender. Para anggota KPI juga berkomitmen untuk menjadi pemilih anti money politik yang juga akan mengawal suara caleg perempuan. Temu konstituen ditutup dg penandatanganan kontrak politik caleg.

Agenda terdekat adalah dialog publik Balai perempuan Manukan dan banjarsugihan tanggal 15 februari di TK.Harapan Bunda tandes surabaya. Agenda akan diikuti oleh beberapa caleg yang menyampaikan visi politiknya dalam mewujudkan perlindungan sosial. (Wik+eka)