Universal Periodic Review (UPR) on Indonesian Women and Children

Universal Periodic Review (UPR) on Indonesian Women and Children

Berikut Tinjauan Periodik Universal atau yang dalam Bahasa Inggris disebut sebagai Universal Periodic Review (UPR). Universal Periodic Review merupakan sebuah mekanisme yang ada di Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dimulai pada tahun 2005 sebagai salah satu proses reformasi PBB.

Tinjauan Periodik Universal ini berjalan dalam siklus empat tahunan. 48 negara ditinjau setiap tahunnya dalam tiga sesi Kelompok Kerja Tinjauan Periodik Universal Dewan HAM PBB, dengan 16 negara meninjau dalam setiap sesinya.

Dasar dari tinjauan yang dilakukan meliputi (a) Piagam PBB, (b) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, (c) instrumen-instrumen hak asasi manusia di mana negara tertinjau menjadi anggota, dan (d) berbagai janji dan komitmen yang negara tertinjau pernah buat, termasuk yang dibuat pada saat pemilihan Dewan HAM PBB ini. Tinjauan ini juga mengindahkan berbagai hukum kemanusiaan internasional yang ada.

Tujuan dari adanya tinjauan ini adalah perbaikan situasi hak asasi manusia di semua negara dengan dampak positif yang signifikan untuk semua masyarakat dunia. Tinjauan Periodik Universal didesain untuk mendukung dan mengembangkan promosi dan perlindungan terhadap hak asasi manusia di lapangan. Tinjauan ini juga ditujukan untuk memberikan bantuan teknis dan meningkatkan kapasitas setiap negara anggota dalam menangani berbagai masalah hak asasi manusia dan berbagi pengalaman dalam sektor hak asasi manusia di antara negara-negara anggota dan pemangku kepentingan lainnya.

Berikut Tinjauan Periodik Universal/ Universal Periodic Review (UPR) untuk Isu Perempuan dan Anak (versi Bahasa Inggris), laporan ini sudah diajukan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)  pada 22 September 2016 lalu

Versi Bahasa Indonesia

[gview file=”http://www.koalisiperempuan.or.id/wp-content/uploads/2016/10/Universal-Periodic-Review-INDONESIA-Indonesian_FINAL_300916.pdf”]

 

Versi Bahasa Inggris

[gview file=”http://www.koalisiperempuan.or.id/wp-content/uploads/2016/10/Universal-Periodic-Review-INDONESIA-English_FINAL_300916.pdf”]

 

 

National scene Seven laws  discriminate against  women KPI

National scene Seven laws discriminate against women KPI

The Jakarta Post-The Indonesian Womens Coalition (KPI) said on Sunday that the country had at least seven laws that should be amended for failing to accommodate gender equality.

KPI secretary-general Dian Kartikasari said the problematic legislation included the laws on marriage, migrant worker protection, fishermen, gender equality, sexual violence, domestic workers and social welfare.

She cited as an example that in the Marriage Law, the minimum legal age of marriage for females is 16, while it is 19 for males. Many young women who marry during their teens are unable to finish high school as a result.

Moreover, the law stipulates that girls under 16 can marry with permission from their parents.

“Sometimes parents marry off their child at 13 or 14,” Dian said as quoted by kompas.com.

There were 293,220 cases of violence against women reported to the commission in 2014, up from 279,688 in 2013 and 216,156 in 2012. Of those figures, around 25 percent were cases of sexual violence.

Dian said the law on fishermen lacked recognition for female fishers who took care of their families while also working at sea.

Balai Perempuan Harapan Baru

Balai Perempuan Harapan Baru

Dusun Gontoran, Batu Tulis, Kabupaten Lombok Barat NTB

Ketika berkunjung ke Dusun Gontoran, Lombok Barat terlihat hamparan sawah yang luas. Setelah pemandangan tersebut berlalu, seketika kami melihat sebuah kampung padat. Rumah-rumah berjajar rapat, anak-anak berusia 4 sampai 10 tahunbermain di pelataran rumah. Dari sekumpulan anak tersebut terlihat seorang gadis bertubuh bongsor, berkulit kemerahan, dan rambut agak pirang ikal. Susah payah ia mencoba menyembunyikan diri di antara anak-anak lainnya.

Mungkin bapaknya orang arab, tutur Nur menjelaskan siapa gadis yang berbeda itu, ketika kami mulai berbincang di dalam rumah, pada 13 April 2015 lalu. Nur menuturkan bahwa kemiskinan telah membuat anak-anak perempuan di lingkungannya tidak punya pilihan selain bekerja sebagai TKI dan banyak dari mereka yang jadi korban perkosaan. Beberapa di antaranya hamil dan pulang membawa anak.

Karena itu, ketika ada program pengentasan kemiskinan beberapa perempuan di Dusun Gontoran sangat antusias. Mula-mula hanya delapan perempuan dari dusun Gontoran yang terlibat dalam program P2KP, tutur Nur yang tidak ingat lagi apa itu P2KP, ia hanya ingat P2KP memberikan pinjaman modal usaha untuk perempuan. Setelah program P2KP selesai, mereka lalu diorganisir oleh Koalisi Perempuan Indonesia, akhirnya mereka menjadi penggerak roda organisasi massa tingkat Balai Perempuan, yang sampai saat ini sudah beranggotakan 68 orang perempuan. Dua puluh orang di antaranya berasal dari Dusun Pangkat Gawah yang bersebelahan dengan Dusun Gontoran.

Batu Tulis merupakan desa yang terletak di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat dikenal sebagai Propinsi yang cukup banyak mengirimkan tenaga kerja migran, terutama ke luar negeri. Demikian juga warga Desa Batu Tulis, banyak yang bekerja sebagai buruh migran ke luar negeri.

Tetapi apa yang menggerakkan perempuan untuk aktif berorganisasi di Desa bersama Balai Perempuan Harapan Baru? Perempuan yang berusia antara 19 tahun 70 tahun yang menjadi anggota BP Harapan baru sebagian menuturkan, pertama-tama alasannya adalah perubahan.

Kepeloporan Nur, sekretaris BP Harapan Baru telah menunjukkan bahwa, kerja keras,empati, dan kepedulian pada nasib sesama perempuan telah memberikan harapan baru, yaitu harapan akan adanya perubahan.

Menjawab permasalahan yang dihadapi oleh warga masyarakat, khususnya perempuan, menjadikan Koalisi Perempuan Indonesia dianggap sebagai organisasi alternatif. Sebagai organisasi perempuan KPI menjalankan program simpan pinjam. Simpan pinjam yang dikelola oleh BP berasal dari dana PNPM. Dana bergulir yang dipinjamkan kepada anggota ini, telah menjadi modal untuk usaha-usaha yang dilakukan oleh anggota yang akhirnya juga memberikan lapangan pekerjaan, setidaknya bagi lima sampai sepuluh anggota BP.

Dana yang dipinjamkan kepada Nur misalnya, telah menggerakkan usaha pembuatan keripik pisang, keripik ubi, kerupuk rambak dari kulit sapi. Dari usaha ini, setidaknya 5-10 anggota mendapat pekerjaan dengan menjadi pengolah makanan tersebut. Sementara bagi pedagang keliling, dagangan makanan juga menjadi komoditas yang memberikan penghasilan bagi pemasarnya. Sampai sekarang dana pinjaman yang bergerak dalam BP Harapan Baru sekitar 30-40 juta.

Selain alasan ekonomi, menjadi anggota BP Harapan Baru juga menjadi sarana bagi perempuan desa Batu Tulis khususnya anggota Koalisi Perempuan Indonesia untuk keluar dari sempitnya ruang domestik dalam rumah tangga dan ruang sosial perempuan di Dusun dan Desa.

Pengalaman mengikuti aksi kolektif hari perempuan sedunia bersama ratusan perempuan seluruh NTB di Mataram adalah pengalaman yang tidak terlupakan, tutur Tutik.

Kalau saya waktu ikut seminar empat pilar di Kampus Universitas Al Azhar, susul Mariati.

Bertemu orang lain di Kantor Desa, berkenalan dengan orang-orang berpendidikan dan memiliki jabatan, melihat dan berkomunikasi secara langsung Bupati, mengetahui tempat-tempat lain, adalah hal-hal yang sangat berharga bagi perempuan dari Desa Batutulis yang kesehariannya hanya mengenal lingkungan di dusunnya saja.

Organisasi dan pusat kegiatan organisasi yang berada di sekitar Dusun juga menjadi salah satu alasan untuk menjadi anggota Koalisi Perempuan Indonesia. Dekat rumah, bisa sambil bekerja membuat keripik yang artinya mendapatkan penghasilan sendiri meskipun sedikit dan meningkat pengetahuannya tentang hak-hak perempuan, adalah alasan saya ikut KPI, tutur Tutik perempuan berusia 22 tahun yang baru menjadi anggota Koalisi Perempuan Indonesia sejak tahun 2015.

Berbeda dengan yang lainnya, Marianah menjadi anggota Koalisi Perempuan Indonesia membuatnya merasa tidak berbeda dengan yang lainnya. Menjadi anggota KPI membuat saya merasa tidak punya kekurangan. KPI memperlakukan penyandang disabilitas sebagaimana orang normal. Saya merasa paling senang ketika bisa hadir pada kongres Koalisi Perempuan Indonesia bulan Desember 2014, di sana saya bisa naik pesawat dan bertemu dengan anggota Koalisi Perempuan Indonesia dari seluruh Indonesia.

Bersama koalisi Perempuan Indonesia, anggota Balai Perempuan Harapan Baru berharap tidak akan ada perkawinan anak sebagaimana dialami beberapa anggota BP Harapan Baru. Buat anak-anak perempuan lebih sadar bahwa masih banyak yang bisa dilakukan, bermain, bergaul, sekolah, agar tidak menyesal nantinya. Pemikiran perempuan harus lebih luas, tidak hanya menjadi buruh tani dan pasrah dengan ketidakadilan atau pendapat bahwa perempuan tempatnya hanya di dapur, kasur, dan sumur. Keterbatasan informasi yang ada di desa, diharapkan dapat teratasi dengan koordinasi dengan Sekretariat Cabang, Wilayah dan Nasional, agar berbagi informasi dan pengetahuan untuk BP dapat tersampaikan. (Id)

 

Pelibatan Laki-Laki dalam Perjuangan Gerakan Perempuan

Pelibatan Laki-Laki dalam Perjuangan Gerakan Perempuan

Jakarta, 12 April 2015
Perjuangan Koalisi Perempuan Indonesia tak hanya sebatas mencetak kader-kader perempuan berperspektif feminis untuk mewakili suara perempuan dalam posisi politis. Namun juga bergerak demi tercapainya Demokrasi, Hak Asasi Manusia. Keadilan Gender, dan tentunya Non-diskriminasi. Sebagai sebuah organisasi pergerakan, Koalisi Perempuan juga membutuhkan dukungan berbagai pihak untuk mewujudkan kesetaran yang menyeluruh.
Dalam rangka bersinergi mewujudkan prinsip-prinsip tersebut Koalisi Perempuan Indonesia bersama dengan Aliansi Laki-Laki Baru mengadakan diskusi terbatas untuk mereview manfaat, efektifitas, dan persoalan strategi pelibatan laki-laki dalam pergerakan perempuan.
Acara yang berlangsung di Kantor Sekretariat Nasional Koalisi Perempuan, Jakarta Selatan ini melibatkan perwakilan dari Aliansi Laki-Laki Baru, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, Perempuan Berbagi serta Staf Sekretariat Koalisi Perempuan Indonesia. Dengan adanya diskusi ini diharapkan perjuangan Koalisi Perempuan Indonesia dalam mewujudkan kesetaraan gender bukan hanya didukung oleh pihak perempuan tapi juga laki-laki.
Kliping Media

Kliping Media

Post-2015 High Level talks kick off in Bali

Ina Parlina, The Jakarta Post, Nusa Dua | Headlines | Mon, March 25 2013, 9:14 AM
A- A A+

Paper Edition | Page: 1

The fourth UN High Level Panel on Post-2015 Millennium Development Goals (MDGs) kicks off Monday in Bali, focusing on the global aspect of the agenda, as well as its implementation.

The five stakeholder groups — the Academic and Research Global Forum, the Public Sector Forum, the Business Community Forum, the Civil Societies (CSOs) Global Forum and the Youth Multi stakeholders Consultation Forum — will give voice in Stakeholder Consultation Day discussions and aim to discuss priorities across key stakeholders.

The CSOs Global Forum, involving around 300 representatives from civil society around the world, met in the past two days and discussed strategies and concepts they would present to the panel talks.

They concluded that the panel must address inequality issues in all aspects of life during the High Level Panel Post MDGs meeting as unequal progress on human development remains, although the MDGs have managed to reduce poverty.

ASEAN has seen the number of people living on less than US$1.25 per day decline to below 20 percent from 45 percent of its total population in 1990. In 2010, one in 34 children in Southeast Asia died before their fifth birthday while in 1990, the number was one in 14 children.

Under the MDGs, 600 million people have been lifted out of poverty, 56 million more children can go to school, and 14,000 fewer children are dying from preventable illnesses.

“It’s true that the MDGs managed to reduce poverty, for example in Indonesia. The inequality remains in many aspects of human development such as the disparity between access to health in Jakarta and in Papua,” Dian Kartikasari of the Indonesian Women’s Coalition for Justice and Democracy told The Jakarta Post on Sunday.

There were also differences in access for people with disabilities or access to public services in developed and developing countries, she added.

Michel Anglade, Campaign and Advocacy Director at the Save the Children’s Asia Regional Office, said the figures showing human development improvement in the world did not guarantee equal access for all.

“When you stop referring to the data, you can see that, for example, indigenous people or people who are being discriminated against, usually that kind of level of development is failing on these people, even if the MDGs are being made on an average level, you can see that these people are lagging behind,” he said.

The new framework should have a target of covering all segments of the population, he added.

The CSOs also urged the panel to address more means of implementation and global partnerships, which have been scheduled for discussion.

Mickael Hoelman of Tifa Foundation said the leaders should recognize the importance of having the correct architectural foundation before they started implementation:

“Whether the architecture gives the same opportunities for the less developed countries or not — tomorrow’s panel needs to address that.”

A panelist meeting is set for Tuesday, before the co-chairs and panelists meeting on Wednesday that will be attended by President Susilo Bambang Yudhoyono and Liberian President Ellen Johnson Sirleaf.

Sumber : http://www.thejakartapost.com/news/2013/03/25/post-2015-high-level-talks-kick-bali.html