Jejaring

Jejaring

Membangun Jurnalistik Setara di Tangerang

admin

“Ternyata bahasa sangat penting untuk mengubah perspektif” ujar Rizky salah satu jurnalis di Tangerang yang mengikuti Pelatihan Jurnalistik Berperspektif Gender, Equality, Disability and  Sosial Inclution (GEDSI) tanggal 24-25 September 2024 di Hotel Narita Tangerang. Pelatihan ini diselenggarakan oleh Koalisi Perempuan Indonesia di Tangerang.

Pelatihan ini diikuti 15 jurnalis di Tangerang dari beragam media, seperti berita online, radio dan media kampus setempat. Fasilitator pelatihan adalah Ibu Yuni Chuzaifah seorang aktivis perempuan yang concern terhadap isu GEDSi.

Perspektif GEDSI menjadi sangat penting sebagai upaya mengubah wajah kelompok rentan seperti kelompok perempuan, orang miskin, disabilitas, orang marjinal karena politik/ideologi, masyarakat adat minoritas, kelompok Agama minoritas yang kerap masih mendapatkan stigma/stereotip dalam bingkai media. Jurnalistik setara berfokus pada bagaimana membangun produk jurnalistik yang mengedepankan empati, menyuarakan suara senyap, menampilkan sudut pandang kelompok rentan agar peran jurnalis sebagai katalis demokrasi kesetaraan dapat diwujudkan. Peran edukatif media semakin terlihat di tengah banjir informasi yang melanggengkan ketidaksetaraan.

Menyemai Jurnalistik Empati

admin

Sabtu, 21 September 2024 di Hotel Harris Pontianak, koalisi perempuan Indonesia menyelenggarakan pelatihan jurnalistik berperspektif gender yang dihadiri oleh 15 jurnalis Pontianak dari berbagai media televisi radio dan surat kabar online.

Acara ini difasilitasi oleh Widodo Prihadi seorang jurnalis yang juga pernah menjadi Komisioner Komisi penyiaran Indonesia Kalimantan Barat 2016-2019.

Koalisi perempuan Indonesia merasa gelisah dengan representasi gender equality disability social inclusion (GEDSI) dalam media. Untuk itulah kegiatan ini diselenggarakan, sebagai upaya untuk mengubah perspektif dalam media.

Beberapa kasus representasi kitsi dalam media lebih banyak menyudutkan perempuan dengan ke perempuannya yang lebih ditonjolkan bukan pada persoalan pokoknya. Demikian pula Angel yang seringkali ditampilkan terkait disabilitas yang lebih sering menampilkan kesedihan dan inspiration porn yang seolah-olah menampilkan bahwa sangat istimewa jika disabilitas mampu melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang biasa.

Dalam kegiatan ini para jurnalis kembali mendalami kembali pengetahuan tentang GEDSI, etika jurnalistik berperspektif GEDSI, dan produksi jurnalistik berprospektif GEDSI.

Terungkap pula dalam kegiatan tersebut ada banyak hambatan bagi para jurnalis untuk menampilkan produk jurnalistik berprospektif GEDSI dan tantangan-tantangan yang dihadapi baik di internal media di mana mereka bekerja lingkungan serta kebutuhan pembaca target pembaca dan rating.

JMS – FPL

JMS – FPL

admin

SIARAN PERS

“KETUK PALU PENGESAHAN RUU TPKS UNTUK KEADILAN BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL”

Hari ini (Selasa, 12/4) merupakan hari bersejarah bagi gerakan perempuan Indonesia. DPR RI dalam Rapat Paripurna telah mengesahkan RUU TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) menjadi Undang-Undang dalam rapat Paripurna DPR RI Ke-19 masa siding IV tahun siding 2021-2022. Lahirnya kebijakan itu merupakan bentuk keberpihakan negara pada banyaknya korban kasus kekerasan seksual. Kehadiran Undang-undang ini tidak terlepas dari perjuangan berbagai pihak mulai dari pendamping korban, akademisi, organisasi masyarakat sipil, DPR RI, Pemerintah terutama para korban kekerasan seksual.

Perjalanan Advokasi

Sejak 2015 FPL (Forum Pengada Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan) dan Komnas Perempuan terus mendorong negera menerbitkan kebijakan untuk melindungi korban kekerasan seksual. Hal ini didasarkan pada pendokumentasian kasus oleh FPL selama 10 tahun yang menunjukan kasus kekerasan seksual sulit diproses hukum.

Pada 2016, FPL sebagai penggagas RUU TPKS mendorong  DPR memasukan RUU TPKS (saat itu bernama RUU PKS) ke dalam Prolegnas. Selanjutya FPL tidak lagi sendiri mengawal proses legislasi. Pada 2018 lahirlah JMS (Jaringan Masyarakat Sipil). Dan pada Januari 2022 barulah lahir Jaringan Pembela Korban Kekerasan Seksual yang juga turut melakukan advokasi.

RUU PKS pada 2020 masuk dalam Prolegnas, namun DPR sama sekali tidak melakukan pembahasan, dan kemudian 2021 kembali masuk Prolegnas dan dilakukan pembahasan dan pembahasan lanjutan pada 2022 secara intensif dan selesai pada 6 April 2022.

Kerja Bersama Masyarakat Sipil, Pemerintah dan DPR

UU TPKS merupakan contoh baik dari kerja bersama antara Masyarakat sipil, pemerintah dan Parlemen dalam menghasilkan sebuah Undang-Undang. Maka dari itu FPL, JMS dan para penyintas kekerasan seksual mengapresiasi Panja RUU TPKS Baleg RI yang menyelenggarakan proses pembahasan RUU TPKS dengan memberi ruang partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan.

Kami juga mengapresiasi Pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menyempurnakan draf RUU TPKS hasil harmonisasi. Tim Sinkronisasi dan Tim Perumus Panja RUU TPKS yang progresif sesuai dengan kepentingan korban kekerasan seksual, termasuk perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual.

Capaian

FPL, JMS mencatat hal penting sebagai capaian. RUU TPKS telah memasukan beberapa bentuk tindak pidana kekerasan seksual, yaitu pelecehan seksual non-fisik; pelecehan seksual fisik; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan sterilisasi; pemaksaan perkawinan; kekerasan seksual berbasis elektronik; penyiksaan seksual; eksploitasi seksual; dan perbudakan seksual.

Masuknya peran lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat dalam proses pendampingan dan perlindungan korban KS. Dengan demikian pemerintah harus memastikan kehadiran penyedia layanan berbasis masyarakat dalam pembentukan Pusat Layanan Terpadu.

Adanya victim trust fund atau dana bantuan bagi korban kekerasan seksual yang merupakan dana kompensasi negara kepada korban tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini menjadi angin segar untuk memastikan dukungan bagi korban dalam menjalani proses penanganan perkara kekerasan seksual.

Adanya ketentuan yang mewajibkan aparat penegak hukum untuk menggelar penyidikan dan proses hukum lain tanpa menimbulkan trauma bagi korban.

 Adanya ketentuan yang melarang pelaku KS untuk mendekati Korban dalam jarak dan waktu tertentu selama berlangsungnya proses hukum. Ketentuan ini menjadi ujung tombak keselamatan korban KS agar korban aman dan tidak harus melarikan diri dari pelaku.

Adanya ketentuan tentang hak korban, keluarga korban, saksi, ahli dan pendamping. Hal ini merupakan upaya untuk memastikan pemenuhan hak korban dalam mendapatkan keadilan dan pemulihan, sekaligus memberikan perlindungan bagi keluarga, saksi, ahli dan pendamping korban.

Pekerjaan Rumah

Meski banyak capaian, RUU TPKS tetap menyisakan Pekerjaan Rumah. Tindak pidana perkosaan tidak diatur dalam RUU TPKS. Hal itu menjadi pekerjaan rumah bagi DPR dan Pemerintah agar bisa memasukan tindak pidana perkosaan dalam RUU KUHP. Menjadi Pekerjaan Rumah juga bagi FPL dan JMS untuk menawal RUU KUHP.

Pekerjaan Rumah FPL dan JMS selanjutnya adalah melakukan advokasi peraturan turan dari UU PKS. Hal ini perlu dilakukan agar RUU TPKS setelah disahkan segera bisa dilaksanakan. Pemerintah harus melibatkan FPL dan JMS dalam menyusun Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang dimandatkan UU TPKS agar pelaksanaanya sesuai dengan kondisi lapangan.

Forum Pengada Layanan (FPL) Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan &

Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) untuk Advokasi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Contact:

Mike Verawati     : 081332929509

Saadah                 : 085323033232

Dian Novita         : 081578099948

Rilis Media

Rilis Media

admin

Mendorong Keterpilihan 30% Perempuan di Penyelenggara Pemilu

Koalisi Perempuan Indonesia, Kemitraan, Perludem, JPPR, Netgrit, Deep Indonesia, Kode Inisiatif, Puskapol UI, Pusako FH Unand, DPP UGM, Unsrat, STHI Jentera, LHKP PP Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyiyah, Fatayat NU, PB KOPRI PMII, MPI, ANBTI

Komisi II DPR RI akan segera menyelenggarakan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon anggota KPU Bawaslu pada 14-16 Februari 2022. Terdapat 24 nama calon yang akan mengikuti proses uji kelayakan dan kepatutan ini. Dari 24 nama ini, terdapat tujuh orang perempuan, empat orang perempuan calon anggota KPU dan tiga orang calon anggota Bawaslu. Empat orang perempuan calon anggota KPU adalah Betty Epsilon Idroos, Dahliah Umar, Iffa Rosita, dan Yessy Momongan. Sementara tiga orang calon anggota Bawaslu adalah Andi Tenri Sompa, Lolly Suhenti, dan Mardiana Rusli.

Pasal 10 ayat (7) dan Pasal 92 ayat (11) UU 7/2017 menyatakan bahwa komposisi keanggotaan KPU dan Bawaslu memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Pasal ini seharusnya dimaknai bahwa kehadiran perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu wajib mencapai 30%. Sehingga tidak ada alasan lagi untuk berargumentasi bahwa frasa “memperhatikan” dimaknai hanya sebagai bentuk himbauan, bukan kewajiban.

Mengingat proses seleksi akhir ada di DPR RI, maka sangat penting untuk menghadirkan spirit, komitmen, dan kemauan politik yang kuat dari Komisi II DPR RI untuk memastikan keterpilihan perempuan minimal 30 persen di KPU dan Bawaslu.

Untuk itu koalisi masyarakat sipil, lembaga kampus dan akademisi, serta organisasi kemasyarakatan menyerukan sebagai berikut:

  1. Mendorong pemilihan anggota KPU dan Bawaslu dengan prinsip inklusivitas dan keadilan gender, dengan menghadirkan keterpilihan yang proporsional antara perempuan dan laki-laki.
  2. Mendorong pemilihan anggota KPU dan Bawaslu berdasarkan sistem pemilihan yang memuat afirmasi untuk menjamin keterwakilan paling sedikit 30% perempuan dalam penyelenggara pemilu. Artinya jika setiap Anggota Komisi II memilih 7 nama untuk anggota KPU dan 5 nama untuk anggota Bawaslu, maka harus dipastikan dalam nama-nama tersebut termuat paling sedikit 30% perempuan.
  3. Mendorong proses wawancara yang mengedepankan proporsionalitas dalam menggali ide dan pokok pikiran para peserta.
  4. Mendorong dimasukkannya perspektif pemilu inklusif dan gender dalam proses uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu.

Narahubung:

Hurriyah (+62 811 916654)
Wahidah Suaib (+62 812 81111871)
Mike Verawati (+62 813 32929509)
Nurlia Dian (+62 856 2902773)
Khoirunnisa Agustyati (08170021868)

Undangan Media Briefing

Undangan Media Briefing

admin

Mengenal Lebih Dekat 7 Perempuan Calon KPU-BAWASLU

Yang terhormat,

Rekan-rekan media,

Dan Kawan-kawan Jaringan Pemerhati Isu Gender, Pemilu dan Demokrasi

Salam Keadilan dan Demokrasi

Keterwakilan perempuan minimal 30% telah menjadi syarat penting untuk diterapkan didalam semua level strategis, untuk menjawab berbagai problem ketimpangan dan ketidakadilan berbasis gender yang selama ini terjadi, terlebih khusus ketika bicara soal bagaimana menjalankan proses demokrasi yang hadir dalam proses Pemilihan Umum disemua tingkatan. Hal ini juga diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, juga Undang-Undang Penyelenggara Pemilu.

Berkaitan dengan hal diatas saat ini kita tengah menunggu hasil akhir formasi komisioner KPU dan BAWASLU yang akan menjalani proses terakhir yakni, mekanisme Fit and Proper Test bersama dengan DPR RI Komisi 2 pada 14-17 Febuary pekan depan. Momentum pemilihan anggota KPU-BAWASLU 2022-2027 ini sangat diharapkan keterwakilan perempuan dapat diwujudkan dengan baik. Panittia seleksi yang telah bekerja sejak Bulan Oktober 2021 juga telah meloloskan 30% calon komisioner perempuan yang memiliki kualifikasi dan rekam jejak yang baik dalam kancah kePemiluan.

Untuk terus menggaungkan urgensi keterwakilan perempuan 30% di Lembaga KPU dan BAWASLU, dan juga untuk memperkuat dukungan publik atas pelaksanaan Mekanisme Fit and Proper Test yang akan dilaksanakan oleh Komisi 2 DPR RI pada 14-17 Mendatang. Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan dan Demokrasi menggelar Media Briefing dengan Topik : “ Mengenal Lebih Dekat 7 Perempuan Calon KPU-BAWASLU”

Media Briefing akan dilakukan pada;

🗓️ Sabtu, 12 Febuary 2022

🕰️ Jam 10.00 – 12.00 WIB

Melalui Aplikasi ZOOM

Meeting ID : 823 6039 4222

Passcode : 665454

Besar harap, kawan-kawan media dan jaringan bisa hadir meluangkan waktu untuk bertemu secara langsung dengan 7 calon perempuan dan mendengarkan apa makna keterwakilan perempuan bagi mereka dan agenda kerja perbaikan dan tata kelola Pemilu kedepan.

Salam sehat

Koalisi Perempuan Indonesia

Contact Person:

Bayu Sustiwi : 0856 7893 464

Welly Kono : 0812 8223 4839

Rilis Media

Rilis Media

admin

Siaran Pers

Jaringan Masyarakat Sipil untuk Advokasi Penghapusan Kekerasan Seksual

Urgensi Percepatan Pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual  untuk Pelindungan Korban, Bukan untuk Kepentingan Transaksi Politik

Pada Selasa, 4 Januari 2022, Presiden Jokowi memberi pernyataan mendukung agar RUU TPKS harus segera disahkan demi kepentingan korban. Beliau juga memerintahkan Kemenkumham dan Kemen PPPA untuk segera melakukan koordinasi dengan DPR RI. Penegasan bahwa perlindungan terhadap korban kekerasan seksual perlu menjadi perhatian bersama, menjadi angin segar bagi korban. Presiden juga mendorong langkah-langkah percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang hingga kini masih berproses. Kami sangat mengapresiasi dukungan yang telah diberikan oleh Presiden.

Perjuangan mengawal advokasi ini sejak tahun 2016, dengan tujuan menghadirkan kebijakan substantif perlu terus digaungkan. Sejalan dengan itu, Presiden RI  juga meminta kepada Gugus Tugas Pemerintah yang menangani RUU TPKS untuk segera menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terhadap draf RUU yang sedang disiapkan oleh DPR RI. Dengan demikian, proses pembahasan bersama akan lebih cepat.

Dalam kesempatan lain, Pimpinan DPR RI, Ibu Puan Maharani menanggapi positif arahan Presiden Jokowi untuk melakukan percepatan proses pembahasan dan menjanjikan bahwa RUU TPKS akan menjadi bagian yang dibahas dalam Rapat Paripurna DPR RI 13 Januari 2022, mengingat saat ini RUU TPKS telah  menjadi inisiatif DPR dan pada Rapat Paripurna 16 Desember 2021 sempat gagal untuk dibahas.

Dukungan Presiden dan Pimpinan DPR RI memberikan sedikit kelegaan bahwa RUU TPKS telah mendapatkan dukungan yang kuat dan Kami, Jaringan Masyarakat Sipil mengapresiasi hal tersebut. Namun Jaringan Masyarakat Sipil untuk RUU TPKS memandang upaya pengawalan harus tetap terus dilakukan secara intens oleh semua pihak untuk memastikan substansi yang komprehensif dan memenuhi kebutuhan korban, keluarga korban, serta pelindungan pendamping di lapangan.

Berdasarkan pemantauan kami, sepanjang proses pembahasan oleh DPR RI ada 85 pasal krusial yang telah dipangkas dalam draft RUU TPKS pada bulan Desember 2021. Kami memandang proses pembahasan RUU ini sarat dengan kepentingan politik dari fraksi-fraksi. Untuk itu kami berharap agar DIM usulan Pemerintah dapat mengakomodir kebutuhan akan hadirnya substansi dari pasal-pasal krusial tersebut.

Kami juga mengapresiasi Badan Legislasi DPR RI yang selama ini telah melakukan kerja intens bersama Jaringan Masyarakat Sipil dengan mengakomodir beberapa usulan  tim penyusun Naskah  RUU TPKS dari masyarakat sipil, kendati masih ada beberapa poin yang belum diakomodir seperti”: 5 bentuk kekerasan seksual (perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran), hukum pidana dan hukum acara yang komprehensif, pelindungan pendamping korban, pemulihan hingga aturan yang jelas dalam penyelengaraan layanan bagi korban. 

Bersama ini kami merasa keberatan jika Draf RUU TPKS memasukan beberapa pengaturan terkait tindak kesusilaan yang sebenarnya tidak berkaitan dengan pengaturan pidana kekerasan seksual. Aspek kesusilaan sendiri telah diatur dalam Undang-Undang lain, salah satunya KUHP. Untuk itu proses tindak lanjut penyusunan RUU TPKS ini harus dikembalikan lagi kepada spirit perlindungan substantif terhadap korban, anggota keluarga, dan pendamping korban. Juga pengaturan pemulihan, pencegahan, rehabilitasi, pemidanaan yang memenuhi segala unsur tindakan kekerasan seksual yang selama ini tidak dijamin dalam Undang-Undang dan kebijakan lainnya. 

Jaringan Masyarakat Sipil menyambut baik arahan Presiden kepada Kementerian terkait dan Satgas untuk segera menyiapkan DIM oleh Pemerintah. Harapan kami, DIM ini akan memuat semua hal terkait dengan penanganan, pencegahan, pemulihan, pendampingan, tindak pidana kekerasan seksual yang memenuhi kepentingan dan rasa keadilan bagi korban di seluruh wilayah Republik Indonesia, terutama bagi korban yang selama ini sulit mendapatkan keadilan karena pranata adat dan minimnya Sumber Daya penegakan hukum di daerah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal.

Pemerintah  perlu memperkuat point-point substansi yang berpihak pada kepentingan korban dan memberikan masukan terkait aspek penting yang belum menjadi bagian yang diakomodir dalam proses penyusunan substansi RUU oleh DPR RI. Jaringan Masyarakat Sipil memandang kerja kolaboratif percepatan pengesahan RUU TPKS antara Pemerintah dan DPR RI yang tetap bersandar pada kepentingan penghapusan kekerasan seksual akan mampu menghasilkan sebuah kebijakan yang mampu melindungi warga negara dan menjamin keadilan bagi korban. Berkaitan dengan uraian diatas, kami menyampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

  1. Mendukung langkah Pemerintah lewat arahan Presiden Jokowi, dan mendorong untuk tetap melakukan fungsi monitoring terhadap proses pembahasan RUU TPKS baik di parlemen maupun pemerintah.
  2. Mendorong Pemerintah, khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk meneruskan proses percepatan penyusunan RUU TPKS yang berpedoman pada 6 elemen kunci yang penting bagi korban, dan memastikan RUU TPKS ketika disahkan dapat diimplementasikan dengan efektif.
  3. Mendesak kembali kepada DPR-RI untuk tetap melakukan pembahasan RUU TPKS dalam Rapat Paripurna Sidang Pertama tahun 2022 pada tanggal 13 Januari 2022 seperti yang dijanjikan oleh pimpinan DPR RI.
  4. Mendesak DPR memastikan proses pembahasan RUU TPKS di PANSUS Baleg DPR RI dengan target 6 bulan bisa disahkan, mengingat urgensi aturan ini. Pembahasan RUU TPKS atas dasar kepentingan sebesar-besarnya untuk perlindungan warga negara, dan pemenuhan rasa keadilan terhadap korban kekerasan seksual sebagai bagian dari tanggungjawab dan peran sebagai wakil rakyat. Tidak memposisikan proses RUU TPKS sebagai kepentingan politik transaksional.
  5. DPR-RI dan pemerintah mengundang dan melibatkan semua elemen masyarakat dalam proses pembahasan,  pengesahan sampai pelaksanaan RUU TPKS.
  6. Mengajak semua jaringan elemen masyarakat yang selama ini telah melakukan advokasi dan mengawal advokasi RUU TPKS untuk tetap bersama-sama memperjuangkan hadirnya kebijakan perlindungan dan keadilan bagi korban kekerasan seksual, tidak hanya pada proses pembahasan RUU, pengesahan, dan juga nanti pada tahap implementasinya.

Jakarta, 5 Januari 2022

Jaringan Masyarakat Sipil untuk Advokasi RUU TPKS

Narahubung:

  1. Rena Herdiyani (08129820147)
  2. Kekek AD Harijanti (08138181149022)
  3. Lusi Peilouw (085244236010)
  4. Mike Verawati (08132929509)
Surat Terbuka Koalisi 18+

Surat Terbuka Koalisi 18+

admin

Surat Terbuka Masyarakat Sipil
Penghapusan Tayangan Sinetron Mega Series Indosiar
“Suara Hati Istri – Zahra”

Sebagaimana tayangan di televisi yang sudah tersebar di beberapa media sosial (Youtube dan Twitter), pada 01 Juni 2021 dalam salah satu program sinetron mega series yang berjudul “Suara Hati Istri – Zahra” yang di tayangkan di Indosiar setiap hari pada pukul 18.00 WIB mengisahkan seorang pria dengan tiga istri, dengan istri ketiga yang diperankan oleh artis yang masih dibawah umur.

Dikisahkan bahwa “Tirta” yang diperankan oleh Panji Saputra dengan usia 39 tahun adalah seseorang laki-laki  yang kaya raya dengan memiliki tiga orang istri dengan berbagai karakter yang dimuat dalam alur cerita. Dimana salah satu istri Tirta dalam sinetron diperankan oleh artis Lea Ciarachel Fourneaux yang memerankan adegan istri berusia 17 tahun, dalam kisah “Zahra” dianggap mempromosikan poligami dan kekerasan seksual terhadap anak.

Program sinetron ini  terkesan ingin memberikan kesan pada publik bahwa  perkawinan anak SAH saja dilakukan termasuk menjadi pelaku poligami dan kekerasan seksual terhadap anak dengan menayangkan siaran tersebut dalam salah satu program sinetron mega series di Indosiar juga akan semakin mempopulerkan para pelaku perkawinan anak, pelaku poligami dan pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Sebagai salah satu tontonan masyarakat yang banyak di gemari masyarakat, khususnya kelompok perempuan dan anak seharusnya konten yang ditampilkan memberi pesan dan pendidikan tentang bahaya perkawinan anak dan bahaya kekerasan seksual terhadap anak. Tontonan yang ditampilkan seharusnya bisa mendidik dan tontonan yang imajinatif, bukan malah sebaliknya kasus perkawinan anak, kasus poligami dan kasus kekerasan seksual terhadap anak dianggap sebagai tontonan yang mendidik dalam acara tersebut, bahwa anak dibawah usia 19 tahun seperti yang tertuang pada Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 tidak bisa melagsungkan perkawinan.

Jika melihat rekaman  yang beredar di Youtube dan Twitter bahwa peran Zahra adalah seseorang yang dipaksa menerima pinangan Tirta demi melunasi hutang orangtuanya. Adegan ranjang di perankan oleh Zahra dan Tirta dalam sinetron tidak etis dilakukan melihat usia Lea Ciarachel Fourneaux masih dibawah umur.

Bahwa fakta menunjukkan pemeran Zahra adalah seorang anak yang masih dibawah 18 tahun dan telah memerankan karakter orang dewasa sebagai istri ketiga adalah salah satu bentuk eksploitasi anak diranah industri penyiaran. Seharusnya pihak rumah produksi, Stasiun TV, Agensi/Manajemen Artis yang menaungi artis harus lebih selektif

dalam menentukan pemeran serta peran yang cocok untuk dilakoni artisnya. LCF seharusnya mendapatkan peran yang sesuai dengan usianya, bukan justru mendalilkan bahwa “Suara Hati Istri – Zahra” sebagai sebuah karya sehingga dilakukan pembiaran.

Oleh karenanya, berdasarkan poin-poin diatas, dengan melihat tujuan dan kemanfaatannya, Masyarakat Sipil yang tergabung dalam gerakan pencegahan perkawinan anak atau biasa disebut jaringan Koalisi 18+. Menyampaikan, bahwa kami :

  1. Mendesakkan  Komisi Penyiaran Indonesia dan Kementrian Komunikasi dan Informatika untuk menurunkan seluruh episode tayangan siaran dengan judul Sinetron Mega Series Indosiar : “Suara Hati Istri – Zahra” yang menggambarkan pelaku kawin anak, pelaku poligami dan pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang tayang setiap hari pukul 18.00 WIB dari arsip TV, Youtube, Twitter, Google, Instagram dan media sosial lainnya yang dapat mengakses siaran tersebut.
  • Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak segera melakukan tindakan tegas untuk menyuarakan dan memberikan rekomendasi kuat untuk menarik tayangan sinetron yang dimaksud, karena  mempromosikan perkawinan usia anak, kekerasan terhadap perempuan, dan pelemahan upaya kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga.
  • Mendesakkan Ketua Lembaga Sensor Film (LSF) mengevaluasi secara menyeluruh Program Sinetron yang dimaksud dan melakukan proses seleksi scene/bagian sinetron/film yang tidak patut dikonsumsi anak-anak dan publik, termasuk memberikan pesan kepada publik lewat adegan-adegan yang memperkuat pemahaman masyarakat bahwa perkawinan usia anak, dan perilaku kekerasan seksual terhadap anak.
  • Meminta Komisi Perlindungan Anak (KPAI) untuk melakukan investigasi secara komprehensif terhadap Agensi atau Perusahaan Manajemen tempat LCF bernaung, dan melihat sejauh mana bisnis sinetron atau program televisi tunduk pada Undang-Undang perlindungan anak, dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.
  • Meminta Rumah Produksi untuk menghentikan produksi dan mencegah terjadinya peredaran Sinetron Mega Series Indosiar : “Suara Hati Istri – Zahra” karena bertentangan dengan semangat pencegahan penghentian perkawinan anak dan penghapusan kekerasan seksual.
  • Meminta Stasiun Televisi khususnya Indosiar agar lebih selektif dalam memberikan tayangan sehingga tidak berdampak buruk pada perkembangan anak di Indonesia dan mengkaji seluruh tayangan termasuk proses produksi agar tidak melanggar ketentuan terkait perlindungan anak seperti yang tertuang dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).
  • Meminta Indosiar dan Rumah Produksi Mega Kreasi Film untuk membuat Iklan Layanan Masyarakat tentang pencegahan perkawinan anak sebagai bentuk permintaan maaf atas telah tayangnya Sinetron Mega Series Indosiar : “Suara Hati Istri – Zahra”.
  • Menyerukan kepada tokoh agama dan lintas iman untuk bersama-sama menyatakan sikap menolak segala bentuk Program Televisi dan Audio Visual lainnya yang mempromosikan perkawinan anak, perilaku kekerasan seksual terhadap anak, dan kekerasan terhadap perempuan menjadi konsumsi publik.
  • Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) melakukan monitoring ketat terhadap produksi pengetahuan yang mendorong perkawinan anak dan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Jakarta, 02 Juni 2021

Koalisi 18+

Organisasi dan Individu Peduli #StopPerkawinanAnak

Narahubung :

Lia Anggiasih(Koalisi 18+ / WVI)– 081289823702

Mike V. Tangka (Koalisi Perempuan Indonesia) – 081332929509

Kami Yang Mendukung :

  1. Koalisi Perempuan Indonesia
  2. Wahana Visi Indonesia
  3. Dialoka
  4. ICJR
  5. Mubadalah.id
  6. Kalyanamitra
  7. Peace Leader Indonesia
  8. Cherbon Feminist
  9. Rumpun Gema Perempuan (RGP)
  10. PKBI
  11. SGRC Indonesia
  12. YAPESDI
  13. Yayasan Plan International Indonesia
  14. HAPSARI (Himpunan Serikat Perempuan Indonesia)
  15. Madrasah Aliyah Bingkat Serdang Bedagai
  16. KPS2K Jawa Timur
  17. Cahaya Perempuan WCC
  18. Gerakan Peduli Perempuan (GPP) Jember
  19. LBH Jentera Perempuan Indonesia
  20. Institut KAPAL Perempuan
  21. Institut Perempuan
  22. Parinama Astha (ParTha)
  23. Yayasan Kesehatan Perempuan
  24. Migrant Care
  25. AMAN Indonesia
  26. Rahima
  27. Lembaga Advokasi Perempuan Damar
  28. YLBH Surya Insan Lampung
  29. Lembaga Partisipasi Perempuan
  30. Solidaritas Perempuan Sebay Lampung
  31. The Asian Muslim Action Network (AMAN)  Indonesia
  32. RUMAH KITAB
  33. JKP3
  34. Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat
  35. Umah Ramah
  36. Perempuan JalaStoria Indonesia
  37. LPSDM Lombok Timur, NTB
  38. Konsorsium Permampu
  39. PKBI Daerah Jambi
  40. FAMM Indonesia
  41. PEREMPUAN AMAN
  42. MALEO SULTENG
  43. WCC Nurani Perempuan
  44. PPSW Riau
  • Jaringan Perempuan Usaha Kecil “Rindang” Lombok Tengah NTB
  • Yayasan Palung, Ketapang, Kalbar
  • YPSM Jember, Jawa Timur
  • FPM Palembang
  • Lembaga Pengkajian dan Study Arus Informasi Regional (LPS-AIR), Kalbar
  • PKBI Kota Singkawang, Kalbar
  • SekGen Sumbar
  • Gerakan Perempuan Lampung
  • Aliansi Perempuan Merangin- Jambi
  • Rifka Annisa
  • Dewi Keadilan SULSEL
  • Gender Research Center UPI
  • BEM Rema UPI
  • Ebina MT BAM
  • Tim Krayon KGS Garut
  • (Re)aksi Remaja Garut
  • Sekolah Damai Indonesia
  • Toa Damai Indonesia
  • Sekolah Damai Bandung
  • Yayasan Sukma Jawa Tengah
  • Klinik Hukum Ultra Petita
  • Lembaga Partisipasi Perempuan (LP2)
  • Resister Indonesia
  • Komunitas Perempuan Berkisah
  • DROUPADI
  • Perempuan Tanpa Stigma
  • Relawan Pemuda Peduli Perempuan dan Anak
  • Feminist Event
  • SAFEnet
  • Lintas Feminis Jakarta
  • ICJ Makassar
  • Yayasan PEKKA
  • Federasi Serikat Pekka Indonesia
  • Indonesia Untuk Kemanusiaan (IKA)
  • Akademi Paradigta
  • Duta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ketapang (DP3AK), Kalbar
  • FAKTA DAMAR Tanggamus
  • Cahaya Perempuan WCC
  • #SaveJanda
  • Konsorsium WE LEAD
  • BeWithYou
  • YCG
  • Rutgers Indonesia
  • Rifka Annisa Wcc
  • PEKA-PM NTT
  • Pelita Padang
  • Gusdurian Padang
  • Yayasan JaRI
  • Jaringan AKSI untuk Remaja Perempuan
  • Jaringan Pelayanan Anak
  • Yayasan Budaya Mandiri
  • Konde.co
  • Perempuan Anggun Nusantara
  • LBH Makassar
  • Paralegal Apik Banten
  • Kelompok informasi masyarakat kota serang ( fk kim kota serang)
  • Sahabat Anak Kota Serang
  • Perkumpulan Suara Kita

Individu Yang Mendukung :

  1. Muhammad Haris AJ, S.H.
  2. Ria Yulianti
  3. Marfuatun Hasanah, S.Pd
  4. Marlina Azahra. S.Pd
  5. Irene Rita Sihombing
  6. Desiana Samosir
  7. Meidina Inggrid
  8. Puspita Yuliana
  9. Dike Nomia
  10.  Wenny Leowan
  11.  Mohammad Ridho Nugraha, S.H.
  12.  Lies Marcoes
  13.  Fadilla Dwianti Putri
  14.  Tasya Nadyana
  15.  Nurasiah Jamil
  16.  Rani Hastari
  17.  Tety Sumeri
  18.  Megawati
  19.  Julia – PhD Researcher, Bonn University
  20.  Evelina H. Simanjuntak
  21.  Indry Oktaviani
  22.  Sri Nurherawati
  23.  Mamik Sri Supatmi (Depok)
  24.  Qorihani- Depok
  25.  A.M ismi Surabaya
  26.  Lia Marpaung, Tangsel 
  27.  Lusia Palulungan, Makassar
  28.  Tia Fitriyanti
  29.  Owena Ardra
  30.  Maya Kornelia Musa
  31.  Evie Permata Sari – Tangerang
  32.  Helga Inneke Worotitjan– Yogyakarta
  33.  Rafinne Oktavitae Mega – Yogyakarta
  34.  Irina Dayasih, Tangsel
  35.  Uchi Kowati, Tangsel
  36.  F. Handayani, Jakarta
  37.  Dina Listiorini (Yogyakarta)
  38.  Nila Dini H, Bekasi
  39.  Restri Rahmawati (Depok)
  40.  Mutiara Proehoeman (Tangsel)
  41.  Syiva aulia khairunnisa ( Majalengka, Jawa barat )
  42.  Bertin Tiara (Bekasi)
  43.  Ika Utari (Denpasar, BALI)
  44.  Dewi Komalasari
  45.  Sutriyatmi Atmadiredja
  46.  Aditya Septiansyah
  47.  Yeni Krismawati
  48.  Mutiara Proehoeman (Tangsel)
  49.  Syiva aulia khairunnisa ( majalengka, jawa barat )
  50.  Bertin Tiara (Bekasi)
  51.  Ika Utari (Denpasar, BALI)
  52.  Bertin Tiara (Bekasi)
  53.  Max Andrew Ohandi (Jakarta)
  54.  Lukas Ispandriarno (Yogyakarta)
  55.  Martina Majid, Bone
  56.  A.M ismi Surabaya
  57.  Erna.serang
  58.  Ani Chotijah (Cilacap)
  59.  Mary Silvita (Tangsel)
  60.  Nova Riyanti (Palembang)
  61.  Dini Anitasari
Respon terhadap Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Respon terhadap Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

admin

Pernyataan Sikap

Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan dan Demokrasi

Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Konten Seksis/Misogynis Adalah Pembiaran Praktik Kekerasan Terhadap Perempuan

Seminggu belakangan ini publik mendapati pemberitaan di media mengenai proses Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pada pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI). Dalam berbagai informasi yang diperoleh proses TWK ini merupakan mandat dari Undang-Undang No.19 Tahun 2019 yang merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  untuk memproses pengalihan status pegawai KPK  menjadi Aparat Sipil Negara (ASN) yang juga diperkuat melalui  Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN.

Sebanyak 1.351 pegawai KPK telah menjalani proses test dimaksud,namun sangat disesali dalam proses wawancara tersebut terdapat beberapa point pertanyaan yang secara khusus diberikan kepada pegawai KPK perempuan yang mengikuti proses TWK tersebut seperti berikut;

  • Apakah anda sudah menikah atau belum ?
  • Kalau belum menikah mengapa tidak menikah ?
  • Jika tidak menikah, apakah sudah kehilangan hasrat ?
  • Jika saat ini masih lajang, apakah berpacaran, kalau pacaran apa saja yang dilakukan ?
  • Jika belum menikah, apakah bersedia menikah siri?
  • Apa pendapat anda tentang orang yang menonton film porno ?
  • Apakah semua Cina sama?
  • Kalau sholat pakai qunut atau tidak?

Menilik proses tes untuk mendapatkan gambaran pengetahuan, kapasitas dan pemahaman tentang sebuah isu, atau nilai-nilai tertentu secara standart, semestinya disusun secara linier dengan pengetahuan, materi atau lingkup permasalahan yang berkaitan secara langsung dengan materi yang ingin digali. Namun pertanyaan-pertanyaan diatas tentu saja sangat jauh relevansinya jika digunakan untuk menggali wawasan kebangsaan yang dibutuhkan untuk meluluskan pegawai yang dianggap layak menjadi ASN. Selain soal konten pertanyaan yang kontra-produksi terhadap wawasan kebanggsaan, Koalisi Perempuan Indonesia menilai proses wawancara dengan pertanyaan diatas adalah bagian dari praktik kekerasan terhadap pegawai perempuan KPK. Sebab dari berbagai informasi yang kami himpun dengan memastikan inform consent dari informan pertanyaan-pertanyaan tersebut diberikan kepada pegawai perempuan.

Koalisi Perempuan Indonesia memastikan pertanyaan wawancara TWK tersebut masuk dalam jenis personal, seksis, mysoginis, dan diskriminatif dan bukanlah pertanyaan standart yang selayaknya berlaku dalam proses-proses personalia, atau tata administrasi kepegawaian yang seharusnya mengedepankan etika dan profesionalitas. Jikapun ada dalih poin-poin tersebut digunakan untuk menggali informasi lebih dalam, Koalisi Perempuan tetap pada penilaian poin pertanyaan tersebut tidak pantas dilakukan untuk proses pemeriksaan kepegawaian untuk Lembaga penting seperti KPK.

Lebih jauh Koalisi Perempuan Indonesia menilai, bahwa proses wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah upaya memarjinalkan dan mendiskriminasikan pegawai perempuan yang harusnya menjalani proses administasi tes yang setara dengan semua pegawai KPK lainnya sebagai bagian dari perspektif kesetaraan dan inklusif yang menjadi azas KPK dalam menjalankan mandat sebagai lembaga negara yang menegakkan hukum tindak pidana korupsi. Terlepas saat ini Koalisi Perempuan Indonesia menyadari adanya tarik-menarik politik yang terjadi di tubuh Lembaga KPK, tetapi tetap saja preseden buruk ini tidak bisa dijadikan basis argumen karena tetap tidak menjawab relevansi dari persoalan proses yang mengarah pada unsur kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam struktur lembaga KPK melalui proses tes wawasan kebangsaan.

Pandangan Koalisi Perempuan Indonesia lainnya adalah, Lembaga KPK sebagai lembaga negara yang tunduk dibawah konstitusi negara Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 28G (1) 1945 & amandemennya mengatur “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi peraturan dan perudangan-undangan yang berlaku seharus juga berkomitmen penuh pada Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan yang telah diratifikasi dan dikukuhkan dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1984 dimana Indonesia sebagai negara pihak  bertanggungjawab untuk memastikan segala kebijakan dan proses bernegara memenuhi unsur kesetaraan subtantif dan non diskriminasi baik di tingkat nasional sampai daerah. Selain itu Negara Indonesia juga memiliki Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender yang juga memberikan mandate kuat untuk mendorong kesetaraan maka negara juga harus mendorong afirmatif action atau keterwakilan perempuan minimal 30% dalam semua level.

Peristiwa wawancara tes TWK yang mengarah pada pertanyaan seksis, sensitive SARA, dan misogynis, merupakan bentuk penghambatan bagi upaya-upaya afirmatif action yang selama ini telah diupayakan untuk mencapai beberapa hal seperti mengurangi ketimpangan pembangunan, dan juga mengupayakan tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s) dimana kesetaraan gender menjadi prinsip penting dalam menjalankan 17 tujuan pembangunan. Berangkat dari persoalan diatas, Koalisi Perempuan Indonesia menyampaikan beberapa point rekomendasi sebagai berikut;

  1. Meminta dengan hormat kepada Presiden Republik Indonesia untuk mengambil tindakan tegas yaitu, evaluasi proses wawancara pegawai KPK yang tidak memenuhi standart kelayakan penilaian wawasan kebangsaan, tidak beretika dan tidak profesonal, dan memarjinalkan perempuan.
  • Menghimbau kepada Pimpinan Lembaga Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi untuk tidak menggunakan hasil wawancara Tes Wawasan Kebangsaan yang telah dilaksanakan, sebagai dasar pertimbangan menilai pegawai KPK yang dinyatakan lulus. Sebab prosesnya telah mencederai rasa keadilan dan martabat perempuan.
  • Mendorong Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk dapat merespon persoalan ini dan mengupayakan tindakan strategis untuk mengatasi praktik pelemahan perempuan dalam proses-proses kepegawaian di lembaga KPK dan juga lembaga lainnya, sebagai bagian menjalankan mandat Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW)
  • Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Komisi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan gerakan perempuan dapat segera berkonsolidasi untuk juga mengupayakan monitoring proses-proses administrasi kepegawaian yang cenderung memarjinalkan, dan melemahkan perempuan.
  • Kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk segera melakukan kerja tinjau ulang standart kepegawaian yang mengedepankan prinsip kesetaraan, keadilan gender dan inklusi sosial, juga menjamin setiap proses kepegawaian dilakukan secara profesionalitas, etika kemanusiaan dan prinsip akuntabilitas.
  • Mengajak gerakan perempuan dan seluruh komponen masyarakat sipil untuk terus menjaga dan memantau proses dalam lembaga-lembaga negara yang melanggar HAM, dan tidak menjalankan prinsip kesetaraan dan keadilan gender, dan terus menyuarakannya sebagai bagian dari mengawal jalannya proses bernegara yang adil dan beradab.

Jakarta, 12 Mei 2021

Mike Verawati

Sekretaris Jenderal

Narahubung :

Mike Verawati           : 081332929509

Bayu Sustiwi              : 08567893464

Siaran Pers INFID – Koalisi Perempuan Indonesia

Siaran Pers INFID – Koalisi Perempuan Indonesia

admin

“Refleksi Satu Tahun Perubahan Batas Minimal Usia Kawin dalam Menurunkan Angka Perkawinan Anak di Indonesia”

Selasa, 27 Oktober 2020

Pada tahun 2018, 1 dari 9 anak perempuan Indonesia menikah di usia anak. Pada tahun yang sama perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun diperkirakan mencapai 1.220.900 orang. Angka tersebut menempatkan Indonesia ke dalam 10 negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia.[1] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) juga menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara ke-2 di ASEAN dengan angka perkawinan anak tertinggi.[2]

Merespons tingginya angka perkawinan anak tersebut pemerintah telah mengeluarkan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini mengubah batas usia anak dari 16 tahun menjadi 19 tahun untuk perempuan. Perubahan batas minimal usia kawin ini diharapkan dapat menurunkan jumlah perkawinan anak. Sudah satu tahun pasca UU tersebut disahkan, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) bersama Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) menyelenggarakan Webinar dengan judul “Refleksi Satu Tahun Perubahan Batas Minimal Usia Kawin dalam Menurunkan Angka Perkawinan Anak di Indonesia”.

 Dalam webinar tersebut INFID bersama KPI menyampaikan hasil studi yang telah dilakukannya sepanjang 2020. INFID menyampaikan dua buah hasil studinya, yaitu (1) Studi kualitatif tentang “Persepsi dan Dukungan Pemangku Kepentingan Terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Perkawinan; (2) Studi Kuantitatif berjudul “Respons dan Sikap Masyarakat Terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perkawinan. Megawati selaku Program Officer on Inequality INFID, menjelaskan bahwa kedua studi dilaksanakan dengan tujuan untuk menyediakan bukti baru berupa tingkat dukungan pemangku kepentingan terhadap UU No. 16 Tahun 2019. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat tantangan dalam pencapaian kesetaraan gender, serta menyediakan data tentang permasalahan perkawinan anak di Indonesia.

Sebagai perwakilan tim peneliti kualitatif, Ema Mukarramah menyampaikan beberapa rekomendasi dari temuan penelitian yaitu, negara harus membangun upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak secara komprehensif dan holistik serta memusatkan intervensi pada segenap akar masalah yang berkontribusi atas perkawinan anak. Dalam menangani perkawinan anak, studi kualitatif INFID juga melihat bahwa diperlukan adanya harmonisasi kebijakan di tingkat pusat, ,daerah sampai tingkat desa untuk mendukung penghapusan perkawinan anak. Pada webinar ini, Ema juga menyampaikan empat rekomendasi khusus terkait operasionalisasi perubahan UU Perkawinan yaitu 1) upaya pengentasan kesenjangan di berbagai bidang, 2) upaya pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi yang komprehensif, 3) upaya pembangunan pengetahuan dan penyadaran kesetaraan gender di masyarakat, 4) upaya penanganan anak yang menjadi korban perkawinan anak.

 Pembicara ketiga, yaitu Arsa Ilmi Budiarti selaku perwakilan peneliti kuantitatif menegaskan bahwa hasil studi ini bukanlah hal baru, tetapi dapat mengonfirmasi bahwa masih terdapat tantangan yang belum selesai dalam menghapuskan perkawinan anak. Salah satu temuan penelitian yang perlu menjadi perhatian banyak pihak adalah mayoritas responden telah memiliki pengetahuan dan menyadari dampak buruk perkawinan anak. Meskipun pada prakteknya masih marak perkawinan anak terjadi di Indonesia. Arsa juga menyampaikan rekomendasi dari penelitian kuantitatif INFID, yaitu 1) perlu adanya penjelasan lebih teknis mengenai alasan-alasan apa saja yang dapat dianggap mendesak dalam UU N0. 16 Tahun 2019, 2) perlu adanya pedoman teknis bagi hakim sebagai aktor kunci dan sebagai tindak lanjut dari PERMA No. 5 Tahun 2019, 3) perlu adanya keterlibatan, sosialisasi dan peningkatan kapasitas tokoh masyarakat setempat baik agama maupun adat untuk membantu pencegahan perkawinan anak, dan 4) perlu digencarkan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual kepada anak maupun orang tua.

Sementara Mike Verawati selaku Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia  menjelaskan bahwa konteks perkawinan anak adalah aspek dimensi kemiskinan yang melebar dan aspek budaya toleran terhadap perkawinan. Namun, saat ini kondisi perkawinan anak di Indonesia juga diperburuk dengan pandemi COVID-19. Mike juga menambahkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat mempengaruhi perkawinan anak pada kasus tertentu, apabila dispensasi tidak dapat dicapai maka bisa mengambil jalan pintas dengan nikah siri. Hal tersebut diperkuat dengan 59% tanggapan responden yang belum terpapar dengan UU No. 16 Tahun 2019 masih menganggap perkawinan anak dianggap lazim. Terlebih lagi, praktik budaya perkawinan anak tidak memposisikan UU No. 16 Tahun 2019 sebagai urgensi dan tidak mendudukkan undang-undang tersebut sebagai pencegahan.

Paparan dari narasumber selanjutnya ditanggapi oleh Rohika Kurniadi Sari selaku Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan, Keluarga, dan Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Rohika menyampaikan bahwa hasil penelitian yang telah dilakukan INFID akan mempertajam upaya pemerintah dalam menekan perkawinan anak. Rohika juga menambahkan jika tata cara dispensasi kawin menjadi penting. Namun masih banyak hakim yang belum memiliki perspektif terkait pencegahan perkawinan anak.

Penanggap selanjutnya yaitu Mardi Chandra selaku Hakim Yustisial Mahkamah Agung RI, juga mengapresiasi penelitian yang telah dilakukan oleh INFID. Mardi menekankan bahwa penelitian terkait perkawinan anak haruslah holistik dan tidak bisa dilakukan secara parsial karena perkawinan anak dipengaruhi berbagai elemen. Mardi Candra membenarkan bahwa setelah batas minimal usia kawin dinaikkan, perkara dispensasi kawin melonjak dua kali lipat, dari semula  24.864 perkara pada 2019 menjadi 54.469 perkara pada tahun 2020. Menanggapi tentang kurangnya perspektif hakim terkait pencegahan perkawinan anak, Mardi Chandra menjelaskan bahwa dalam perkara dispensasi kawin hakim yang bertugas bukanlah hakim majelis. Penyelesaian perkara dispensasi kawin anak ditangani oleh hakim tunggal sehingga tidak ada musyawarah majelis, hal ini yang membuat pelatihan hakim terkait penanganan dispensasi kawin anak menjadi penting.

Penanggap terakhir pada sesi pertama adalah Woro Srihastuti selaku Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Bappenas. Woro menekankan perlunya sinergitas lintas sektor dalam menghapus perkawinan anak. Oleh karena itu, kajian dari INFID bisa menjadi salah satu rekomendasi sebagai penguatan penanganan perkawinan anak. Selain itu, Woro menilai bahwa masih terdapat tantangan dalam pencegahan perkawinan anak, dimana beberapa lembaga negara masih berjalan sendiri-sendiri.Sehingga diperlukan penguatan koordinasi pemangku kepentingan untuk memperketat implementasi upaya pencegahan perkawinan anak.

 Pada sesi kedua, INFID dan KPI menghadirkan narasumber dari Sulawesi Tengah untuk memberi perspektif dan kondisi lapangan perkawinan anak di daerah. Dewi Rana selaku pendiri KPI Sulawesi Tengah memaparkan bahwa perkawinan anak merupakan hal yang biasa terjadi di daerah, terutama setelah bencana melanda. Terbukti setelah bencana besar terjadi di Palu pada tahun 2019, sebanyak 157 kasus perkawinan anak ditemukan di Sulawesi Tengah. Dewi Rana menambahkan penyebab perkawinan anak pasca terjadinya bencana adalah menjadi beban ekonomi orang tua, anak hamil karena diperkosa, dan kehilangan orang tua karena bencana. Lebih lanjut Dewi Rana menekankan pentingnya peran lembaga adat. Hal ini sejalan dengan masih kuatnya lembaga adat di Sulawesi Tengah. Namun masih ditemui lembaga adat yang memperbolehkan perkawinan anak, meskipun telah dilakukan penolakan oleh Gereja.

Fadilla Dwianti selaku Program Manager Rumah KitaB, memaparkan tentang inovasi yang dilakukan oleh Rumah KitaB di daerah Cianjur, Lombok Utara dan Sumenep dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Inovasi yang dilakukan menggunakan perspektif keadilan gender yang disesuaikan dengan konteks wilayah masing-masing.  Fadilla juga menambahkan jika inovasi ini selalu melibatkan partisipasi anak dalam setiap pertemuan koordinasi hingga tingkat finalisasi. Penting juga untuk melibatkan tokoh formal dan non formal melalui pendekatan sosial keagamaan dan budaya dalam mendorong kebijakan daerah terkait pencegahan perkawinan anak.

Rita Pranawati, Wakil Ketua Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia selaku penanggap pada sesi kedua, menekankan pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi. Rita mengatakan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu untuk terlibat menjadi agen pencegahan perkawinan anak melalui sektor pendidikan. Selain itu peran keluarga dan lingkungan juga sangat penting dalam upaya pencegahan pernikahan anak. Penanggap terakhir, Imam Nakhe’i selaku Komisioner Komnas Perempuan menyampaikan terkait sinergitas pencegahan perkawinan anak. Menurutnya hal ini sejalan dengan konsep agama yang menjelaskan bahwa negara berkewajiban untuk mensejahterakan anak. Lebih lanjut Imam Nakhe’I mengatakan bahwa sinkronisasi peraturan dari tingkat desa sangat diperlukan untuk mengintervensi perkawinan anak.

Narahubung :

[1] Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2018

[2] https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/36/2676/pencegahan-perkawinan-anak