untuk Keadilan dan Demokrasi
Jakarta, 8 Mei 2012
Deklarasi Sumbawa adalah rekomendasi yang dihasilkan dari Pertemuan Kelompok Kepentingan Buruh Migran Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi yang dilaksanakan di Nusa Tenggara Barat, tepatnya pada tanggal 26 – 28 April 2012 di Sumbawa Besar. Seperti diketahui Sumbawa Besar adalah salah satu pengirim buruh migran perempuan terbanyak dari Nusa Tenggara Barat.
Lihat :Â Deklarasi Sumbawa
Koalisi Perempuan Indonesia Tolak Kenaikan Harga BBM
Rabu, 28 Maret 2012, 17:11 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU –- Aksi unjuk rasa menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sudah dilakukan berbagai elemen masyarakat. Kali ini, giliran kaum perempuan yang menyampaikan penolakan rencana tersebut. Hal itu seperti yang dilakukan puluhan massa dari Koalisi Perempuan Indonesia (KPI).
Massa yang seluruhnya terdiri dari kaum perempuan itu menyampaikan aspirasinya dengan berunjuk rasa di depan gedung DPRD Indramayu, Rabu (28/3). Mereka menilai, kenaikan harga tersebut akan semakin memperberat beban ekonomi keluarga.
‘’Yang paling merasakan dampak dari kenaikan harga BBM adalah ibu rumah tangga,’’ ujar salah seorang korlap, Iswatun Hasanah.
Menurut Iswatun, kenaikan harga BBM akan menurunkan daya beli masyarakat. Dampaknya, setiap keluarga akan kesulitan memperoleh makanan bergizi bagi anak-anak.
Dalam aksi tersebut, massa pun menghadiahi anggota dewan dengan sejumlah peralatan dapur. Seperti kayu bakar, dangdang, maupun panci. Hal itu sebagai bentuk keprihatinan mereka terhadap keputusan pemerintah menaikan harga BBM.
Salah seorang anggota dewan yang menemui pengunjuk rasa, Saepudin, mengaku dapat memahami aspirasi yang disampaikan para ibu-ibu itu. Dia pun berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Pemerintah Pusat dan DPR RI.
Redaktur:Â Heri Ruslan
Reporter:Â Lilis Sri Handayani
Sumber : Republikaonline
Serang, 17 Desember 2011
Koalisi Perempuan Indonesia bekerjasama dengan Kaukus Perempuan Parlemen Propinsi Banten dan didukung oleh Search for Common Ground melakukan penguatan anggota parlemen Propinsi Banten dengan melakukan workshop ” Penguatan Perempuan Parlemen dalam Mewujudkan Kebijakan yang adil gender ” di Serang, Banten. Kegiatan dibuka oleh Bapak Sigit S Kepala Badan Pemberdayaan Perempuandan Masyarakat Desa Propinsi Banten yang mewakili Gubernur Banten.
Dalam sambutannya menyampaikan bahwa perjuangan untuk perempuan memang masih sangat panjang dan ada beberapa capaian yang telah dilakukan oleh pemerintah banten khususnya oleh Dinas Sosial tentang kelompok perempuan yang berusaha di dalam KUBE dimana sebelumnya Ibu Sherisada Manaf anggota DPRD Propinsi Banten menyampaikan penggantar Workshop. Kegiatan ini difasilitasi oleh Ibu Antarini Arna dan Mike Verawati. Ada 8 orang anggota DPRD se Banten yang mengikuti kegiatan ini dan juga anggota Kaukus Perempuan Politik  Indonesia ( KPPI ) Banten.
Workhsop dua hari ini menghasilkan beberapa agenda selanjutnya yaitu antara lain konsolidasi antara anggota DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten se Propinsi Banten dan juga anggota KPPI.
Selamat Berjuang untuk perempuan….
Rabu sore, 5 Oktober 2011 masih dalam rangkaian Pertemuan Nasional HIV AIDS ke IV (Pernas AIDS) di Yogyakarta, digelar pertemuan satellite kolaborasi forum perempuan dan forum remaja yang spesifik mengulas isu remaja dan HIV AIDS. Tema yang diusung adalah Remaja dan Akses Kesehatan Reproduksi yang Non-Diskriminatif. Dalam Kesempatan ini juga hadir Maria Listihayu Prajna Prastita (Emma) dari Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah DIY, dan rekan-rekan remaja lainnya dari Aliansi Remaja Independen (ARI), Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI) dan Gaya Warna Lentera (GWL-INA)
Insipirasi yang mengemuka dalam pertemuan sore ini, adalah mengajak audiens untuk maju selangkah dalam melihat permasalahan remaja di Indonesia, apalagi ketika melihat persoalan yang cenderung dilekatkan pada remaja, seperti seks bebas, napza, dan biang rusuh. Sementara realitas lain yang terjadi pada remaja justru tidak dipotret dengan serius, seperti perdagangan remaja untuk prostitusi dan pekerja yang buruk dan eksploitatif terhadap remaja, drop out, pernikahan dini dan lainnya yang pada akhirnya menuntut pemerintah, masyarakat merubah cara pandang dalam melihat permasalahan remaja. Secara khusus lagi adalah remaja perempuan yang masih juga berkubang dalam budaya patriarkhi sehingga persoalan remaja perempuan pun menjadi jauh lebih kompleks dan berada dalam siklus kekerasan yang berlapis.
Dan akhirnya pertemuan satellite ini ingin merangkul semua pihak untuk juga memberikan ruang, akses bagi remaja untuk mencari solusi terbaik khususnya dikaitkan dengan bagaimana remaja dapat mengakses hak informasi dan layanan kesehatan reproduksi yang baik, tentunya juga dengan implementasi yang lebih adil gender.(Mk)
Koalisi Perempuan Indonesia  bersama beberapa partai politik dan organisasi non pemerintah lainnya berkesempatan mengikuti Capacity Building Workshop for Women’s Policy of Cambodia and Indonesia yang diadakan oleh Korean Women’s Development Institute pada 19 – 30 September 2011 di Seoul, Korea Selatan. Sesuai dengan judulnya, Workshop ini juga dihadiri oleh peserta dari Cambodia. Tujuan utama dari workshop ini adalah dalam rangka pengembangan modul untuk perumusan kebijakan terkait dengan kepentingan perempuan. Dari workshop ini jug diharapkan dapat meningkatkan kapasitas peserta dalam hal pembuatan kebijakan; meningkatkan pemahaman peserta terkait kesetraan gender; membangun jejaring kerja dalam pengmbangan kebijakan untuk perempuan.
Korean Women’s Development Institute (KWDI) merupakan lembaga think tank pemerintah untuk kebijakan kesetaraan gender di Korea Selatan. Sejak didirikan pada 1983, KWDI telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan agenda masyarakat yang adil gender melalui kebijakan pemerintah.
