Publikasi

Ciptakan Lingkungan Antikorupsi dari Keluarga

Indahnya bila dunia tanpa korupsi.Atau setidaknya, bila negeri ini tanpa korupsi. Tak ada lagi pungutan liar (pungli) dan tiada pula ketidakadilan lantaran kemudahan hanya bagi mereka yang berduit.Keindahan ini bukan tidak mungkin tercapai.
Dan, perempuan mampu memegang peranan besar untuk mencapainya. Bagaimana? Menurut Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia Dian Kartika Sari,perempuan dapat mendorong dan menciptakan lingkungan antikorupsi dimulai dari skala keluarga.

Perempuan bisa mengingatkan, mendidik,bahkan menciptakan lingkungan yang antikorupsi di keluarganya, kepada suaminya,kepada anak-anaknya,tutur Dian dalam sebuah diskusi bertajuk Kartini Melawan Korupsi yang digelar Indonesia Corruption Watch (ICW) di Depok, Jawa Barat,Sabtu (23/4).

Dian menuturkan,berbagai persoalan bangsa ini ternyata berujung dari korupsi. Kekuatan birokrasi dapat mempermainkan kebijakan demi kepentingan pihak tertentu yang pada akhirnya memperburuk keadaan perempuan. Sementara itu,peneliti masalah gender dan militer dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, saat ini kaum perempuan tak hanya cukup mengkritisi persoalan pendidikan atau kesehatan tapi juga peduli dengan persoalan-persoalan hukum.

Disadari atau tidak, problem-problem yang dihadapi perempuan itu sebenarnya paling besar ada di ranah hukum.Itulah kenapa peran perempuan dalam melawan korupsi menjadi sangat penting,tegasnya. Hal senada diungkapkan petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dotty Rahmatiasi. Menurut dia,peran perempuan dalam memberantas korupsi sangat dibutuhkan karena pendidikan antikorupsi sesungguhnya dimulai dari keluarga.

Orang tua tentu harus menjadi role modelbagi anak-anaknya dengan mengajarkan kejujuran,kata Dotty. Dia menambahkan,setiap anak akan meniru perilaku orang tuanya.Apa pun sikap orang tua yang dilihat anak akan direkam dalam memori dan kelak akan diikuti.Kalau dengan perkataan dan sikap anak-anak sudah benar-benar ditanamkan agar tidak melakukan korupsi,apa pun bentuknya dan sekecil apa pun nilainya, generasi bebas korupsi di Indonesia bukan sekadar mimpi,pungkasnya.

Di tempat terpisah,anggota Komisi XI DPR Boki Nita Susanti mengungkapkan, perempuan, sebagai tiang negara, ikut bertanggung jawab atas moralitas bangsa ini. Kaum perempuan adalah penjaga moralitas bangsa. Apabila perempuannya kuat, kuat pula bangsa ini, tandasnya.

Politikus perempuan dari Fraksi Partai Demokrat DPR Theresia Pardede (Tere) mengatakan, perempuan perlu memiliki semangat untuk berkarya dan menunjukkan eksistensinya di berbagai bidang, termasuk dalam dunia politik. Di sisi lain,anggota Komisi VIII DPR Inggrid Kansil menyatakan, pihaknya terus mendorong pemerintah meningkatkan program pemberdayaan perempuan.? DYAH AYU PAMELA/ ADAM PRAWIRA

Sumber : Seputar Indonesia.com

Kompas cetak, 24 April 2011

Perangi Lewat Keluarga

Jakarta, Kompas -Perempuan dan keluarga hendaknya memperkuat pendidikan antikorupsi kepada anak-anak serta mendorong suami bekerja secara jujur. Hal itu dibutuhkan untuk melawan praktik korupsi yang membudaya dari atas hingga lapisan bawah masyarakat Indonesia.

Demikian mengemuka dalam diskusi Kartini Melawan Korupsi di Depok, Jawa Barat, Sabtu (23/4). Program Indonesia Corruption Watch (ICW) itu menampilkan pembicara, antara lain, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jaleswari Pramodhawardani; Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Dian Kartikasari, musisi perempuan Melani Subono, dan perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dotty Rahmatiasi.

Mulai kecil

Menurut Jaleswari Pramodhawardani, praktik korupsi saat ini sudah kian menjadi kebiasaan, bahkan menjelma sebagai budaya di tengah masyarakat. Budaya pemakluman atau membiarkan penyimpangan membuat praktik itu kian tumbuh di masyarakat. Kecurangan dalam hal-hal kecil perlahan-lahan mengental menjadi perilaku korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.

Dalam dunia pendidikan, misalnya, gejala itu terlihat dari kecurangan, nyontek, atau membocorkan soal ujian nasional (UN) yang berlangsung selama ini. Guru, murid, atau orangtua seakan memaklumi perilaku menyimpang itu agar anaknya memperoleh prestasi formal. Padahal, semua itu menjadi bibit korupsi di kemudian hari.

Sebagian kalangan pendidikan mengejar target prestasi instan, tetapi mengorbankan nilai etika penting, seperti kejujuran atau kebenaran. Ini nanti akan menjerat kita dalam perilaku korup, kata perempuan yang juga menjadi Dewan Penasihat The Indonesian Institute itu.

Ketika korupsi sudah demikian berurat di tengah masyarakat dan birokrasi, gerakan politik dan hukum tidak cukup untuk memeranginya. Diperlukan gerakan lebih sistematis lagi, yaitu lewat pendidikan. Kaum perempuan, keluarga, dan lembaga pendidikan dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi harus turut menanamkan nilai-nilai antikorupsi sejak dini.

Korupsi sudah jadi bahaya laten. Mari kita perangi dengan gerakan kultural selama satu abad, katanya.

Tingkat RT/RW/kelurahan

Dian Kartikasari menilai bahwa korupsi sebenarnya tidak hanya berlangsung di tingkat atas dengan nilai uang ratusan juta atau miliaran rupiah. Korupsi juga berlangsung di sekitar kita meskipun dengan nilai lebih rendah. Praktiknya bisa terlihat dari kebiasaan pungutan liar dalam pengurusan kerja administratif di tingkat RT, RW, atau kelurahan.

Kita bisa mencegahnya dengan tidak ikut arus memenuhi pungutan itu meski jumlahnya mungkin kecil, katanya.

Keluarga atau ibu rumah tangga juga bisa melawan korupsi dengan mendidik anaknya supaya selalu jujur, berkata benar, dan bertindak apa adanya. Istri jangan memaksakan gaya hidup mewah apabila tidak sepadan dengan penghasilan suami. Pendidikan keluarga dan budaya di dalam rumah menjadi salah satu kunci penting untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi.

Anak jadi korban

Menurut Koordinator Divisi Kampanye Publik dan Pengalangan Dana ICW, Illian Deta Arta Sari, kaum perempuan dan anak-anak kerap menjadi korban dari korupsi. Meskipun sudah ditetapkan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, misalnya, pencairan anggaran tersebut kerap bocor karena dikorup. Akibatnya, bantuan untuk pendidikan anak tidak mampu berkurang.

Akibat korupsi, jumlah anak tidak sekolah tinggi, katanya.

Korupsi terhadap anggaran kesehatan juga berdampak serius pada perempuan dan anak-anak. Jika dana program kesehatan digerogoti koruptor, bantuan untuk ibu hamil, melahirkan, dan gizi bagi anak balita berkurang. Semua itu membuat angka kematian ibu melahirkan dan anak balita tetap tinggi di Indonesia.

Jangan kira korupsi itu hanya merugikan negara. Korupsi juga merugikan kita semua, keluarga, perempuan, dan anak-anak, katanya.(IAM)