JAKARTA, (PRLM).- Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) meminta penjelasan pemerintah dan DPR terkait memburuknya peringkat indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia tahun ini. Berdasarkan Human Development Report (HDR) yang diterbitkan setiap tahun oleh United Nations Development Programme (UNDP) 2011, perkembangan Pembangunan Indonesia mengalami kemerosotan secara drastis, yaitu berada di peringkat 124 setelah setahun sebelumnya berada di peringkat 108. Sekretaris Jenderal KPI Dian Kartikasari mengatakan itu di Jakarta, Jumat (4/11).
Perubahan peringkat menjadi ke 124 ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Indonesia mengalami perlambatan dibandingkan negara-negara lain. Derajat kesejahteraan masyarakat Indonesia mengalami penurunan secara drastis, hal ini ditunjukkan dari usia harapan hidup (Life expectancy at birth). HDR 2010, menunjukkan usia harapan hidup masyarakat Indonesia adalah 71,5 tahun, sedangkan HDR 2011 menunjukkan Life expectancy masyarakat Indonesia di usia 69,4 tahun.
Dian mengatakan, hal itu menjadi ironi karena Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa Pembangunan di tahun 2011 berorientasi Triple Track Strategy, yaitu pro pertumbuhan ekonomi (Pro Growth), memperluas lapangan kerja (Pro Job), dan meningkatkan Program Perlindungan kepada Masyarakat Miskin (Pro Poor).
“Alokasi Belanja Modal APBN 2011 mencapai Rp.121,9 triliun mengalami kenaikan sebesar Rp 26,9 triliun (28,3%) dibanding belanja modal di tahun 2010 yang hanya mencapai Rp.95,0 triliun,” ujarnya.
Meski Pemerintah menyatakan bahwa rasio utang terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) terus menurun, namun secara nominal jumlah Utang Pemerintah Indonesia membengkak tak terkendali. Hingga September 2011 Utang negara sudah mencapai Rp 1.754,91 triliun atau naik Rp 10,57 triliun dibanding utang pada Agustus 2011 yaitu sekitar Rp. 1,744,34.
Oleh karena itu, kata dia, Pemerintah Indonesia harus melakukan evaluasi secara komprehensif dan terkonsolidasi tentang efektifitas penggunaan dana utang dan hibah luar negeri terhadap semua program dan proyek pembangunan.
“Pertanyaannya, seberapa efektifitas utang untuk pembangunan. Jika kenyataan menunjukkan bahwa peningkatan jumlah utang berbanding terbalik dengan pembangunan menusia. Semakin meningkat jumlah utang, semakin menurun Pembangunan Manusia di Indonesia” katanya. (A-156/das)***
Dwi Rubiyanti Kholifah*
Kepemimpinan perempuan sering diidentikkan dengan representasi perempuan formalistik. Bahkan sebagian publik membayangkan bahwa kepemimpinan perempuan hanya sebatas perjuangan perebutan kursi parlemen untuk perempuan saja. Jika ada di antara pembaca yang masih berpikiran seperti ini, memang tidak bisa disalahkan, karena diskursus kepemimpinan perempuan awal era reformasi banyak didominasi dengan wacana representasi perempuan di parlemen sebagai affirmative action. Tulisan pendek ini ingin menyuguhkan realitas dinamika kepemimpinan perempuan di parlemen berangkat dari refleksi pengalaman para perempuan parlemen Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di tengah-tengah kompleksitas persoalan di Indonesia. Saya sendiri tertarik mengangkat masalah ini setelah menghadiri konsultasi ahli (expert) yang digelar oleh Common Ground bersama dengan Kaukus Perempuan Parlemen Dewan Perwakilan Daerah (KPP DPD) RI pada tanggal 9 April 2011 lalu.
Pertemuan konsultasi ahli ini selain merupakan agenda silaturahmi antara KPP DPD RI dengan kelompok-kelompok perempuan seperti Jurnal Perempuan, AMAN Indonesia, Kajian Wanita UI, Rahima, KPI, Metro TV dan sebagainya, juga ditujukan sebagai forum refleksi pengalaman perempuan dewan dalam konstalasi politik maskulin di parlemen. Awalnya pembahasan forum ingin difokuskan pada urgensi media dalam mendorong kepemimpinan perempuan -sebuah topik yang berat dan melelahkan bagi bukan hanya feminis media, tetapi juga para pejuang hak-hak asasi perempuan karena harus terus bernegosiasi dengan yang namanya mediakrasi (birokrasi media).
Maria Hartiningsih, wartawan senior harian nasional Kompas yang diundang sebagai narasumber pada pertemuan tersebut menjelaskan bahwa perjuangan untuk mainstreaming gender di dalam institusi media, selalu membentur institutionalized masculinity yang dilanggengkan oleh sistem dan personal. Butuh energi besar untuk membuat media melek gender, termasuk mau menggunakan narasumber perempuan parlemen untuk mendapatkan perspektif keadilan gender.
Selain isu media yang memang masih tidak akrab dengan perjuangan keadilan gender, tenggelamnya suara pemimpin perempuan parlemen menjadi concern tersendiri untuk diperbincangkan dalam konsultasi expert ini. Misalnya persoalan penguasaan materi pembicaraan yang seringkali dijadikan alasan pekerja media kurang puas mendapatkan respon dari para wakil rakyat yang perempuan. Padahal menurut Ketua KPP DPD RI, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, kualitas para perempuan DPD bisa diandalkan.
Menurut saya, ada dua hal yang penting diluruskan untuk meningkatkan kualitas pemimpin perempuan, yaitu redefinisi isu perempuan, karena ada tendensi penyempitan makna dan bidang terhadap isu perempuan, termasuk anggota dewan masih banyak beranggapan bahwa isu perempuan itu adalah hal-hal yang dianggap dekat dengan womenhood (dunia keperempuanan). Kedua, membicarakan kembali tentang hakikat kepemimpinan perempuan dan merumuskan strategi baru kepemimpinan perempuan untuk bertahan dalam lingkungan politik maskulin kita.
Isu perempuan?
“Banyak aktivis perempuan dari daerah dulunya vokal, tapi setelah menjadi anggota dewan tidak terdengar suaranya,†ungkap Dian Kartikasari, Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), dalam presentasinya merefleksikan perjalanan KPI sebagai salah satu organisasi perempuan yang cukup konsisten dalam mengawal perjalanan para calon (perempuan) anggota dewan. Fenomena ini tampaknya cukup marak di antara dampingan KPI. Sebut saja Haryati, salah satu aktivis perempuan Kalimantan Barat yang berhasil mewakili daerah di tingkat pusat, mengaku merasa kesulitan untuk mengangkat isu perempuan manakala kebijakan partainya menempatkan dia di komisi dua (2) yang membahas tentang Sumber Daya Alam (SDA). Pertanyaan saya, apakah tidak ada isu perempuan di dalam konteks SDA?
Dari ilustrasi di atas saya khawatir isu perempuan muncul hanya ketika itu diilustrasikan secara tersirat atau mempunyai asosiasi kuat dengan perempuan, seperti kesehatan perempuan, pendidikan perempuan, hak cuti haid dan melahirkan, pekerja rumah tangga (PRT), buruh migran, pekerja seks komersial, dan sebagainya. Nah, karena kata perempuan menempel di sana sebagai kata keterangan, maka ini mudah sekali dideteksi dan diingat. Bahkan ketika itu dimasukkan dalam sebuah kamar khusus bernama “perempuanâ€, maka biasanya pembahasannya juga fokus, terarah, tajam, dan kritis. Tapi mengapa ketika harga cabe mencapai 100.000 per kilogram, para perempuan parlemen bungkam seribu bahasa.
Tampaknya persoalannya lebih kompleks daripada sekadar packaging isu. Ada dilema dalam diri perempuan ketika menyuarakan masalah cabe, yaitu takut dicap politisi cabe yang bisanya hanya ngurusin masalah cabe. Dari ungkapan ini, sangatlah jelas bahwa kemampuan analisis mikro dan makro para perempuan parlemen belum mumpuni. Jika mereka menyuarakan masalah harga cabe, dikhawatirkan posisi para politisi perempuan semakin terpojok. Karena pada keadaan normal saja, mereka belum begitu diperhitungkan.
Saya jadi ingat sebuah jargon yang sering dipakai oleh para pejuang hak-hak perempuan, The personal is political. Jargon ini pertama kali dipopulerkan oleh Carol Hanisch, seorang feminis radikal, anggota kehormatan kelompok bernama New York Radical Women dan Redstockings pada tahun 1969. The personal is political menjelaskan hubungan situasi personal yang dialami oleh seorang perempuan, ternyata ada hubungan dengan persoalan politik. Kata politik di sini mengandung makna yang lebih luas tentunya, bukan sekadar electoral politics (politik pemilu). Kata politik ini mengacu pada persoalan konstruksi power relations yang berlapis. Harga cabe memang sekilas menjadi urusan para ibu rumah tangga seperti Mpok Rohima, Muji, Sanah, dan lain-lain. Tetapi mengapa harga cabe mahal tentunya bukan hanya urusan petani tidak menanam cabe lagi. Mungkinkah para petani cabe tidak mempunyai lahan tanam lagi karena semua lahan pertanian disulap menjadi perkebunan sawit? Apakah ini ada hubungannya dengan kebijakan perdagangan yang tidak berpihak pada rakyat kecil? Apakah memang petani sudah tidak tertarik lagi menanam cabe? Apakah ini dampak dari penandatanganan free trade dengan beberapa negara, sehingga cabe lokal dihilangkan dari peredaran dan digantikan dengan cabe import? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dibuktikan dengan data-data agar tidak hanya menjadi gosip semata. Nah, tugas para perempuan parlemen adalah menghubungkan variabel-variabel jawaban, dan mengarahkan tesis para konsep ekonomi kerakyatan.
Singkat kata, isu perempuan adalah cross cutting issue yang bisa dibunyikan dari berbagai macam konteks persoalan. Karena ini sebuah perspektif, yaitu alat bedah, maka dia akan berbicara dengan konten keberpihakan yang sama, yaitu pada perempuan (re: yang dilemahkan) dalam persoalan yang berbeda-beda. Persoalan SDA khususnya pertambangan misalnya, sangat bisa dicari celahnya jika kita bisa secara sensitif melihat dampak dari pertambangan pada kesehatan reproduksi perempuan, kesehatan anak-anak, dan sebagainya. Karena di banyak kasus, pertambangan berasosiasi dengan munculnya bisnis transaksi seks, HIV/AIDS, dan gangguan reproduksi.
Seharusnya pemimpin perempuan jangan terjebak pada narasi-narasi besar laki-laki, karena akan semakin menjauhkan dan menenggelamkan suara dan kebutuhan perempuan. Para pemimpin perempuan seharusnya bisa secara konsisten mengangkat gender practice, persoalan keseharian perempuan seperti air bersih, bahan pangan, gizi anak, tabung gas meledak, kesehatan ibu dan anak, biaya sekolah anak dan masih banyak lagi dengan menghubungkannya pada persoalan global makro. Karena dalam setiap aspek kehidupan personal perempuan selalu berkaitan dengan dengan persoalan politik.
(bersambung pada tulisan 2)
* Country Representative AMAN Indonesia
JUM’AT, 04 NOVEMBER 2011 23:16
Jakarta – LSM Koalisi Perempuan mendesak pemerintah agar menjelaskan kepada publik, terkait dengan menurunnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia, dari peringkat 108 menjadi peringkat 124.
“Pemerintah harus menjelaskan ke masyarakat tentang menurunnya peringkat Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index Rank hingga di urutan ke 124,†kata Sekretaris Jenderal LSM Koalisi Perempuan Dian Kartikasari, dalam rilis yang diterima Gatranews, Jumat (04/11/2011).
Rabu lalu, United Nations Development Programme (UNDP) mengeluarkan laporan Human Development Report (HDR) dari 187 negara-negara. Dari laporan tersebut, HDR dikategorikan dalam 4 kelompok, yaitu: Very High Human Development (kelompok negara berperingkat sangat tinggi,1- 47) High Human Development (kelompok negara berperingkat pembangunan manusianya tinggi, 48- 94).
Selanjutnya, Medium Human Development (kelompok negara berperingkat pembangunan manusianya sedang, 94-141) dan Low Human Development (Kelompok negara yang peringkat pembangunan manusianya rendah, 142-187).
Menurut Dian, Indonesia masuk dalam katagori Medium Human Development. Selama 11 tahun dari 1999-2010 Indonesia selalu di peringkat 102 hingga 112. Peringkat terbaik dicapai tahun 2001 yaitu peringkat ke 102, dan di tahun 1999 di peringkat ke 105. Sedangkan peringkat terburuk terjadi di tahun 2003, yaitu peringkat ke 112.
“Yang paling mengejutkan adalah HDR 2011 Perkembangan Pembangunan Indonesia mengalami kemerosotan secara drastis, di peringkat 124. Padahal tahun 2010 berada di peringkat ke 108,†katanya menambahkan.
Koalisi Perempuan menilai, perubahan itu berarti pembangunan manusia di Indonesia mengalami perlambatan dibandingkan negara lain. Tingkat kesejahteraan masyarakat menurun drastis. Hal ini ditunjukkan dari usia harapan hidup pada 2010 adalah 71,5 tahun. Tapi tahun ini di usia 69,4 tahun.
Ini bertentangan dengan kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyatakan pembangunan 2011 ini berorientasi Triple Track Strategy, yaitu Pro Growth, Pro Job, dan Pro Poor. Dari segi APBN pun mencapai kenaikan menjadi Rp 121,9 triliun, dari sebelumnya yang hanya mencapai Rp 95,0 triliun.[AM]
Sumber : www.gatra.com
