Publikasi

Publikasi

Kliping Media

Kliping Media

admin

Posted by Jessica Angkasa on Mar 25, 2013 in News | 0 comments
Grassroots people voice out their concern to the High-Level Panel members
Nusa Dua Bali, 25th Macrh 2013

Hundreds of participants of the 4th Meeting of The High-Level Panel of Eminent Persons on Post-2015 Development Agenda gathered this morning, March 25, 2013 in Nusa Dua Bali to attend Town Hall Citizens Voices for the Post-2015 Development Agenda. Anselmo Lee of Asia Development Alliance (ADA) delivered welcoming speech and introduction. This event was especially designed for grassroots representatives to voice out their concerns and opinions to the High-level Panel members and participants in general.
Civil Society Organizations (CSOs), represented by Ahmed Swapan of Asia Working Group, gave first presentation on the outcome of the CSOs preparatory meeting held previous days on March 23-24, 2013. The CSOs preparatory meeting was attended by more than 200 civil society organization representatives and discussed the ideas and framework to be included in Post-2015 Development Agenda.
Several sectoral working groups’ representatives were invited to the stage to share their recommendation. Maria Bo Niak, representing migrant workers, refugees and internally displaced persons, demanded the state to provide legal protection to this group and abolish the dichotomy between formal and informal sectors which put them at disadvantage position. She asserted that “There is no development without migrant protection.”
Prasad Sirivella, a representative from ethnic minorities, dalits and other social excluded groups, stated that the rights of her group have not been properly and equally recognized which results to the group generational of poverty. Among their demands are institutional mechanism to accommodate their rights and recognition and protection to land and territory.
Children, disability and ageing group was represented by Gregor Hadi Nitihardjo. They demanded greater role and influence in the discussion of Post-2015 Development Agenda because it is very essential to them so that they are able to enjoy human rights to the fullest.
Dian Kartikasari from women, LGBT, and victims of gender violence group said that current development agenda failed to recognize the rights of this group. The group recommended the development agenda should not only focus on economic development but also on equality of rights among people, including on their group.
Iman Usman and Rachel Arini from youth group stressed out quality education, health services and fair wages for young people as among thematic priorities to be developed in in the Post-2015 Development Agenda. Besides, several other grassroots representatives (fisher folk and coastal communities, workers; unemployed and urban poor; and participatory research) were also invited to speak at this event.
The event is then continued with several parallel meetings: CSOs Roundtable, Women Roundtable, Public Sector Roundtable, Youth Roundtable, Academic Roundtable, Business Roundtable, and Parliamentarians Roundtable.
Civil Society Communique of CSOs Preparatory Meeting in Bali
Official Social Media Team of the 4th Meeting of The High-Level Panel of Eminent Persons on Post-2015 Development Agenda

Resolusi Jakarta

Resolusi Jakarta

admin

Resolusi Jakarta:

 

“Perempuan Melawan Korupsi”

Tanggal 18 dan 19 Maret 2013, pada Konferensi Regional AsiaTenggara “Women Fight Corruption“, 95 orang yang merupakan perwakilan lembaga masyarakat sipil dan pemerintah dari Indonesia, India, Kamboja, Timor Leste, Vietnam, Laos, Malaysia, Filipina, berkumpul bersama memperingati Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada tanggal 8 Maret 2013. Konferensi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta memperkuat komitmen stakeholder tentang isu-isu gerakan perempuan melawan korupsi. Konferensi ini dilaksanakan untuk mengakui bahwa korupsi memiliki dimensi gender, di mana perempuan – khususnya perempuan miskin dan anak-anak – yang lebih banyak menanggung beban berat dari dampak korupsi. Korupsi merupakan pengalaman keseharian perempuan, khususnya perempuan di komunitas-komunitas akar rumput. Mayoritas perempuan akar rumput menjadi korban korupsi. Studi di beberapa negara, pengalaman organisasi masyarakat sipil dalam melawan korupsi dan pengalaman para perempuan di akar rumput menunjukkan, ada hubungan antara tingkat korupsi dan kesetaraan gender. Makin tinggi tingkat kesetaraan gender, makin rendah korupsinya.  Ini membawa konsekuensi bahwa memperkuat gerakan perempuan untuk melawan korupsi merupakan salah satu terobosan bagi upaya pemberantasan korupsi.

Untuk memperkuat gerakan perempuan melawan korupsi, kami menyusun Rencana Aksi dan Resolusi perempuan melawan korupsi untuk dijadikan rekomendasi gerakan anti korupsi di masing-masing negara, yaitu:

  1. Pendidikan anti korupsi dan gerakan bersama untuk membangkitkan kesadaran kritis akan nilai-nilai kebenaran, kejujuran, integritas, transparansi dan akuntabilitas
  2. Melibatkan perempuan akar rumput dalam konsultasi dan proses penyusunan kebijakan dan program pemberantasan korupsi,  sehingga seluruh strategi Pemberantasan Korupsi, merefleksikan pengalaman perempuan di akar rumput.
  3. Mendorong dan berperan aktif dalam perubahan structur di semua level, mulai dari keluarga, sekolah, lembaga publik, lembaga swasta/korporasi dan pemerintahan demi terwujudnya sharing kekuasaan, keterbukaan dan kebebasan informasi serta partisipasi dalam pengambilan keputusan
  4. Membangun dan memperkuat gerakan pengawasan (watchdogs) terhadap korupsi di semua level
  5.  Memperkuat program untuk dukungan dan perlindungan terhadap pelapor (whistleblower), saksi dan korban,
  6. Memperkuat gerakan perempuan di tingkat organisasi akar rumput dan gerakan komunitas sebagai kelompok strategis dalam melawan korupsi
  7. Memperkuat keadilan dan kesetaraan gender di semua level sebagai bagian dari upaya melawan korupsi
  8. Membangun dan mengembangkan kerjasama di tingkat lokal, nasional, regional, dan global dalam melakukan perang melawan korupsi

Rencana aksi dan resolusi perempuan melawan korupsi dilaksanakan sesuai dengan kebijakan, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara.

Rencana aksi beserta resolusi tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan tingkat tinggi PBB, UN’s high-level panel (HLP) yang akan datang di Bali, yang akan membahas kerangka pembangunan setelah MDG berakhir pada tahun 2015.

Aksi dan resolusi tersebut kami nilai sebagai yang niscaya harus dilakukan dalam melawan korupsi. Korupsi merupakan masalah serius, bukan hanya bagi Indonesia tetapi juga negara-negara lain, khususnya negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berlangsung secara  sistemik dan berakar pada sistem politik yang didominasi para elit, dilakukan secara kolektif oleh pejabat publik di eksekutif-legislatif-yudikatif, korporasi, dan juga para aktor masyarakat, dan karenanya merupakan pengingkaran terhadap peradaban.

Sistem politik yang didominasi para elit melanggengkan kekuasaan ekonomi politik oligarki, mendesain  individu-individu untuk melakukan korupsi,  memperlemah pengawasan, dan kian memarjinalkan rakyat miskin. Korupsi adalah musuh bagi semua upaya untuk memberantas kemiskinan, pelaksanaan hak asasi manusia, dan pengelolaan negara berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, yaitu transparan, demokratis, akuntabel dan mewujudkan keadilan sosial.

Pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab setiap individu dalam masyarakat, pemerintah, dan korporasi. Kami berharap, rencana aksi dan resolusi ini dapat menjadi agenda kerja bersama masyarakat sipil, pemerintah (legislatif, eksekutif, yudikatif), dan korporasi demi membangun kembali peradaban yang sudah diingkari oleh praktik korupsi dan  pandangan serta sikap yang permisif terhadap korupsi karena berbagai alasan.

Jakarta, 19 Maret 2013

Kliping Media

Kliping Media

admin

Kamis, 07 Maret 2013 | 22:47

Tanggulangi Kemiskinan dengan Pemberdayaan Perempuan

Ilustrasi kemiskinan. (sumber: Istimewa)
Jakarta – Perempuan adalah kaum yang rentan dan miskin, hal ini terungkap pada kinerja Gender Development Index tahun 2010 dimana Indonesia menempati urutan ke-108 dari 166 negara.
Angka kematian ibu melahirkan di Indonesia yang mencapai 228 per 100.000 kelahiran merupakan angka yang cukup tinggi.
Walaupun proyeksi beberapa tahun ke depan Indonesia akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, masalah kemiskinan memang belum dapat bisa terlepas dari negara ini.
Memberdayakan perempuan Indonesia untuk penanggulangan kemiskinan ini menjadi sebuah isu yang penting bagi para Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan juga pemerintah Australia.
“Perempuan paling banyak tertinggal dalam mendapatkan akses terhadap berbagai layanan publik, termasuk layanan perlindungan sosial” jelas Dian Kartikasari selaku General Secretary Koalisi Perempuan Indonesia, saat ditemui di Salihara, Jakarta, Kamis (7/3).
Dian menuturkan, dari sekian banyaknya program sosial, perempuan hanya mendapat sekitar 10-20% dari seluruh program sosial yang dibuat pemerintah.
Akibatnya perempuan seringkali kehilangan akses pendidikan, kesehatan, politik, dan sebagainya karena negara hanya mengatur posisi perempuan sebagai ‘ibu rumah tangga”.
Dian juga menjelaskan akar kemiskinan perempuan ini salah satu faktornya adalah perkawinan anak-anak.
Banyak kasus di desa anak-anak dipaksa untuk segera menikah di bawah usianya yang 15 tahun. Anak-anak tersebut tentu harus memutus masa kanak-kanak maupun masa pendidikannya yang juga masa perkawinan mereka dinilai pendek dan menjadi beban karena ditinggal suaminya.
“Hal inilah yang menyebabkan kemiskinan itu menjadi terus direproduksi, terus berulang” jelasnya.
Kemiskinan yang terjadi di kaum perempuan bukan saja kemiskinan dalam nilai materi.
Persoalan kemiskinan bisa terjadi dari struktural karena peraturan-peraturan negara, kemiskinan terjadi karena budaya yang aturannya tidak menempatkan perempuan mendapat kesempatan yang sama dengan laki-laki.
Selain itu kondisi infrastruktur yang buruk juga menjadi salah satu pemicunya.
“Negara tidak mempunyai prioritas memperbaiki infrastruktur pedesaan” tutur Dian.
Selain itu orang tua yang memaksa anak-anak nya untuk segera menikah juga menjadi faktor.
Walaupun tren sekarang banyak anak-anak yang ingin menikah karena kehendak sendiri. Hal ini disebabkan karena teknologi yang masuk ke desa tidak didukung dengan pendidikan dan pengawasan orang tua.
Perkawinan anak-anak juga dijadikan alasan untuk keluar dari sulitnya hidup di kota walaupun hal tersebut sebenarnya malah menambah beban perempuan. Bahkan perkawinan anak-anak di tahun 2012 mencapai lebih dari 50%.
“Memang solusi untuk memberantas kemiskinan ini ialah dengan pendidikan namun tidak hanya pendidikan formal saja” ujar Dian.
Dalam forum yang disepakati akhirnya pemerintah Australia dan para LSM membentuk sebuah gerakan untuk penanggulangan perempuan miskin di Indonesia yaitu program Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan (MAMPU).
Program ini memfokuskan kepada lima kunci pengaruh terbesar kemiskinan itu.
Lima kunci tersebut antara lain kesehatan seksual dan reproduksi, kondisi yang dihadapi pekerja migran perempuan di luar negeri, akses program-program perlindungan sosial pemerintah, akses ke lapangan kerja dan diskriminasi di tempat kerja serta kekerasan terhadap perempuan.
“Lewat program ini dapat menjadi advokasi terhadap pemerintah dengan masyarakat langsung” ujar Kate Shanahan selaku Unit Manager Women in leadership AusAID.
Shanahan berharap program MAMPU ini bisa berjalan lancar dan akan dapat direalisasikan Juli 2013 mendatang. Ia juga menjelaskan, Indonesia menjadi sorotan utama dari Australia untuk pembangunan sosial.
Penulis: Cinta Rimandya/YUD

 

Pembangunan Berkelanjutan Post MDG’s 2015

Pembangunan Berkelanjutan Post MDG’s 2015

admin

Seminar dan Konsultasi publik post MDG’s 2015

Gerakan perempuan penting melibatkan diri dalam proses perumusan agenda pembangunan pasca MDG’s2015 (pasca peradaban manusia) karena perempuan masih terbelit berbagai masalah dan dampak dari kemiskinan seperti ketidakadilan, kesenjangan, dan kekerasan;
(Kamala Candrakirana, Jakarta)

Jakarta, 20 Februari 2013

Seminar dan konsultasi nasional post MDG’s 2015 pembangunan berkelanjutan dalan perspektif perempuan ini diselenggarakan oleh Koalisi Perempuan Indonesia pada tanggal 11 – 12 Februari 2013. Kegiatan yang diawali dengan konsultasi di beberapa daerah antara lain Pontianak pada tanggal 21 Desember 2012, Mataram, 27 Desember 2012 Tomohon 17 Januari 2013 dan terakhir berlangsung di Kupang pada tanggal 1-2 Februari 2013. Seminar yang dihadiri juga oleh perwakilan perempuan dari 14 propinsi, CSO dan juga pemerintah berlangsung selam 2 hari. Dalam pembukaan Sekjend Koalisi Perempuan Indonesia Dian Kartikasari menyampaikan pentingnya perempuan ikut andil dalam proses perumusan agenda pembangunan.
Dalam pidato kuncinya Bapak Heru Prasetya menyampaikan juga bahwa Kekurangan MDGs menurut penilian banyak pihak termasuk masyarakat sipil sehingga perlu ditinjau ulang:
o Tidak membahas secara nyata kekerasan berbasis gender;
o Tidak mempersoalkan tata kelola dan aturan hukum, terkait dengan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan, akses terhadap keadilan, dan korupsi;
o Tidak mencakup masalah kebencanaan, kelestarian lingkungan, dan tata kelola SDA;
o Tidak cukup mengatur mengenai permasalahan toleransi, perdamaian dan keamanan;
o Tidak mempermasalahkan adanya ketimpangan di tingkat global, nasional, dan individu

Dalam pemaparannya Dian Kartikasari menyampaikan tentang pentingnya sistem perlindungan sosial yang adil gender dan transformatif , hal ini penting karena perlindungan sosial merupakan hak warga negara dan menjadi tanggungjawab negara. Seringkali dalam pelaksanaan jaminan sosial ini menegasikan keberadaan kelompok yang diidentifikasikan oleh pemerintah sebagai kelompok ilegal, penyandang disabilitas, penyandang penyakit masyarakat, ini artinya masih ada pola-pola diskriminasi dalam perlindungan sosial yang saat ini berlaku.
Sementara itu dalam panel ke dua yang menghadirkan Ibu Ani Soetjipto, Ibu Missiyah, Ibu Attas Habsjah dan Bapak Ade Irawan berbagi pengalaman tentang keterwakilan perempuan, pendidikan , kesehatan dan korupsi. Dalam pemaparannya Ibu Ani Soetjipto menyampaikan bahwa dalam 10 tahun ini terjadi kenaikan representasi perempuan secara quantitative pada level desa , namun DPRD masih minim. Padahal masalah khas perempuan justru terjadi di tingkat lokal, seperti kekerasan, trafficking, HIV AIDS , kemiskinan, dst. Begitu juga ditingkat electoral tidak mengubah situasi meskipun banyak permepuan telah menjadi anggota Dewan atau partai politik angka KDRT meningkat, perda diskriminatif bertambah dan politik electoral ini ini menjadi arena yang sangat ellitis.
Missiyah direktur Kapal Perempuan menyampaikan tentang pendidikan inklusif yang dimaknai sebagai pendidikan yang berbasis pad apenghormatan dan perlindungan dari diskriminasi dan prosesnya partispatif dengan melibatkan masyarakat sipil . Klaim keberhasilan pendidikan pada goal 2 masih dihitung secara pendidikan formal ( kelas ) dan pendidikan informal belum menjadi indikator MDG’s
Bidang kesehatan disampaikan oleh Ibu Attas Habsjah yang berbicara tentang hak atas kesehatan yang terkait dengan akses, kontrol, partisipasi dan pemanfaatan menyampaikan harus ada reformasi kebijakan jika ingin capaian bidang kesehatan dalam MDG’s akan tercapai.

Terkait korupsi Ade Irawan dari ICW menyampaikan bahwa korupsi terjadi di segala aspek kehidupan bahkan sudah memasuki wilayah religius dan sakral . Korupsi di Indonesia sudah mencapai stadium 3 karena sudah terjadi di mana-mana . Sementara itu hak dasar warga negara Indonesia dalam hal pendidikan dan kesehatan belum tercapai karena telah terjadi korupsi pada bidang tersebut.
Selain nara sumber yang ada konsultasi nasional ini juga menghadirkan beberapa perempuan pelaku dari berbagai kelompok kepentingan antara lain buruh migran, disabilitas, perempuan miskin kota , perempuan LBT, perempuan pesisir dan nelayan, perempuan adat dari berbagai daerah di Indonesia .
Saatnya perempuan bersuara untuk menagih janji Peradaban … (by)

Balai Perempuan Membutuhkan Bantuan akibat banjir

Balai Perempuan Membutuhkan Bantuan akibat banjir

admin

Kawan – kawan yang baik

Banjir yang melanda Jakarta, merendam beberapa balai perempuan diantaranya : Kampung Rawa, Slipi, Muara Baru, Muara Angke, Petamburan dan Rawa Terate.  Koalisi Perempuan Indonesia wilayah DKI Jakarta juga sudah menggalang berbagai bantuan dari berbagai pihak untuk membantu kebutuhan kawan – kawan di balai perempuan.

Sehubungan dengan kondisi yang makin memburuk, karena air sudah mencapai pinggang orang dewasa dan kawan – kawan sudah berada dipengungsian,  membutuhkan bantuan berupa susu bayi-balita, air mineral dan aneka makanan yang langsung dapat dikonsumsi (karena keterbatasan peralatan masak dan tempat).  Bantuan berupa barang yang dibutuhkan dapat dikirim ke sekretariat nasional Koalisi Perempuan Indonesia Jl. Siaga I/2B Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta 12510, untuk bantuan berupa dana dapat ditransfer ke Bank Syariah Mandiri cabang Malabar an. Dian qq KPI dengan nomor rekening 702-0849309 (jika melakukan transfer harap konfirmasi ke Liessya di 081380447594)

Demikian untuk menjadikan periksa dan maklum adanya.

Salam solidaritas

Catatan Awal Tahun 2013

Catatan Awal Tahun 2013

admin

Jakarta, 14 Januari 2013

Kegaduhan Politik dan Maraknya Korupsi di Tengah Kemiskinan Akut & Kekerasan

Koalisi Perempuan Indonesia menyampaikan catatan awal tahun 2013 hari ini dalam diskusi bersama media yang dihadiri oleh 26 peserta.

Catatan awal tahun dapat diakses dalam file di bawah :

Refleksi 2012 dan Catatan awal tahun 2013 Koalisi Perempuan Indonesia

Carpal Tunnel Syndrome

Carpal Tunnel Syndrome

admin

Bagi anda yang sering menggunakan komputer baik untuk bekerja atau bermain, waspadailah penyakit yang satu ini, yang sering disebut penyakit CPS (Carpal Tunnel Syndrome).

Carpal Tunnel Syndrome adalah penyakit yang terjadi pada pergelangan tangan serta jari yang disebabkan oleh tekanan yang sering terjadi pada bagian tersebut. Dan biasanya sering diakibatkan karena terlalu sering memakai keyboard dan mouse.

Read more →

10 Partai Politik Lolos Sebagai Peserta PEMILU 2014

10 Partai Politik Lolos Sebagai Peserta PEMILU 2014

admin

Jakarta, 8 Januari 2012

 

Hasil sidang pleno KPU yang dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2013 menetapkan hasil Penetapan Parpol Peserta PEMILU tertulis dalam Keputusan KPU No 05/KPTS/KPU/2013 tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2014.

 

Berikut nama parpol peserta Pemilu 2014:

1. Partai Amanat Nasional (PAN)
2. PDI Perjuangan
3. Partai Demokrat
4. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
5. Partai Golongan Karya (Golkar)
6. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
7. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
8. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
9. Partai Nasdem
10. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

 

24 parpol yang tidak lolos Pemilu 2014 adalah:

 

  1. Partai Bulan Bintang (PBB)
    2. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)
    3. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
    4. Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB)
    5. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)
    6. Partai Persatuan Nasional (PPN)
    7. Partai Bhinneka Indonesia
    8. Partai Buruh
    9. Partai Damai Sejahtera (PDS)
    10. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)
    11. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)
    12. Partai Karya Republik (Pakar)
    13. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)
    14. Partai Kedaulatan
    15. Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI)
    16. Partai Kongres
    17. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI)
    18. PNI Marhaenisme
    19. Partai Nasional Republik (Nasrep)
    20. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)
    21. Partai Pengusaha Pekerja Indonesia (PPPI)
    22. Partai Republik
    23. Partai Republikan Nusantara
    24. Partai Serikat Rakyat Independen (SRI)

 

“Perubahan keputusan ini dapat dilakukan berdasarkan keputusan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), atau Mahkamah Agung,” jelas Husni.

Keputusan berlaku sejak ditetapkan, yakni pada 8 Januari 2013. (*)

 

Sumber : http://www.tribunnews.com/2013/01/08/inilah-10-parpol-peserta-pemilu-2014