Reformasi Kebijakan Publik

Reformasi Kebijakan Publik

5 propinsi penyumbang angka kematian ibu dan anak tertinggi

5 propinsi penyumbang angka kematian ibu dan anak tertinggi

wordpress_backup

Vera Farah Bararah – detikHealth

(Foto: thinkstock)
Jakarta, Saat ini angka kematian untuk ibu dan bayi masih belum mencapai target Millenium Development Goals (MDGs). Diketahui ada 5 provinsi yang menyumbang kematian ibu dan bayi terbanyak di Indonesia.

Target dari MDGs tahun 2015 untuk angka kematian bayi harus mencapai 23/1.000 kelahiran hidup sedangkan untuk angka kematian ibu harus mencapai angka 102/100.000 kelahiran hidup.

“5 Provinsi ini menyumbang hampir 50 persen dari total angka kematian ibu dan bayi, karena provinsi ini memiliki jumlah penduduk yang besar,” ujar Direktur Bina Gizi Kesehatan Ibu dan Anak Kemenkes Dr dr Slamet Riyadi Yuwono, DTM&H, MARS, dalam acara seminar Hospital Expo di JCC, Jakarta, Rabu (19/10/2011).

Untuk angka kematian bayi provinsi yang paling banyak menyumbang adalah:
1. Jawa Barat
2. Jawa Tengah
3. Jawa Timur
4. Sumatera Utara
5. Banten

Untuk penyumbang angka kematian ibu yang paling banyak adalah:
1. Jawa Barat
2. Jawa Tengah
3. Jawa Timur
4. Sumatera Utara
5. NTT

“Penyebabnya untuk ibu kebanyakan perdarahan dan eklampsia (keracunan saat kehamilan), sedangkan untuk bayi paling banyak masalah neonatal seperti afiksi (sesak napas), berat badan lahir rendah dan juga prematur,” ujar Dr Slamet.

Dr Slamet menuturkan jika dilihat secara statistik maka prevalensinya memang kecil, tapi karena penduduk di daerah tersebut banyak maka jumlahnya menjadi terlihat besar.

Untuk menangani hal ini sudah dimulai dengan melakukan analisis agar diketahui apa penyebabnya, serta langsung terjun ke daerah-daerah dengan menempatkan tenaga kesehatan di desa-desa, adanya Jampersal, BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) serta mengirim dokter spesialis untuk rujukan.

Setiap perempuan yang hamil dan yang mau melahirkan baik ia kaya atau miskin dan belum tercover oleh asuransi maka ia bisa menggunakan Jampersal. Namun diharapkan agar Jampersal ini digunakan dengan benar.

“Untuk angka kematian bayi kalau penangannya terus konsisten maka insyaallah bisa tercapai target MDGs, tapi untuk ibu angkanya masih tinggi sehingga butuh ekstra kerja keras agar tercapai,” ungkapnya.

Sumber :www.detik.com/detikhealth

Religion, tradition limit village women

Religion, tradition limit village women

wordpress_backup

NATIONAL

Religion, tradition limit village women

The Jakarta Post, Jakarta | Tue, 10/18/2011 7:00 AM

A | A | A |

Indonesian Women’s Coalition secretary-general Dian Kartika Sari says that religion and tradition are used to prevent women in villages from accessing public services, such as education and health care.

“Religion and tradition are used to discriminate against women, particularly those living in villages, to stop them from participating in the public and social domain,” she said.

Dian said that based on the coalition’s work to promote gender equality in villages in 28 provinces, the best way to help women was to make them aware of the impact of traditional and religious values and to understand how those factors might hinder their access to public services.

“We also approach and build good relations with noted local leaders and religious figures because they can influence men to open themselves to the idea of granting similar civil rights to females,” she said, adding that expanding the role of women in developing villages would benefit all community stakeholders.

“Empowering women in villages will also help empower villages and thus reduce poverty,” Dian said recently during a discussion held to commemorate International Village Women’s Day, observed on Oct. 15; World Food Day, observed on Oct. 16; and the International Day Against Poverty, observed on Oct. 17.

Dian said the coalition would hold events to mark the days in five provinces — Aceh, Central Java, East Kalimantan, East Nusa Teng-gara, South Sulawesi and West Nusa Tenggara.

According to the Indonesian Women’s Coalition, the government has yet to make significant progress in villages around the country despite the fact that villages comprise the largest portion of Indonesia’s administrative governments.

The Home Affairs Ministry recorded that Indonesia had 67,172 villages.

The National Statistics Agency said that the number of poor people in Indonesia was 31.02 million in 2010, down from 32.52 million in 2009.

Even though the number of poor people across the nation has decreased, the percent of villagers living in poverty stood at 64.23 in 2010, up from 63.38 percent in 2009.

Darwini, an Indonesian Women’s Coalition coordinator working in Indramayu, West Java, said that much of the government’s support, including financial support, had yet to reach the village level.

“For example, the government claims that it allocated a certain amount of money to eradicate illiteracy in the regions in the country– but none of the funds have reached the community-based illiteracy program in the Beduyut village where I work,” she said.

The National Education Ministry previously announced that it would allocate Rp 15 million (US$1,755) to each of the 550 organizations cooperating with the ministry to organize reading centers, and Rp 25 million for each new sustainable development program.

The coalition has recommended that the government prioritize villages in crafting development programs and apply gender-equality principles in creating policies related to development to positively affect women in villages.

The coalition also urged the government to coordinate the efforts of the various ministries and state institutions focusing on villages, create public spaces for women in villages to facilitate their participation in the public sphere and involve the people in promoting the rights of women in villages.

“We have to remember that government officials can only implement recommendations, including issuing gender equality policies, only if they also don’t take traditional and religious values for granted, and are gender-equality literate,” the coalition said. (msa)

Kaji ulang strategi pembangunan di Pedesaan

Kaji ulang strategi pembangunan di Pedesaan

wordpress_backup

KPI Kritik Strategi Pemerintah Membangun Pedesan

Laporan wartawan Tribunnews.com, Agung Aribowo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), berharap pemerintah mengkaji ulang strategi pembangunan di pedesaan.

Pemerintah diminta lebih memerhatikan pembangunan di pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan warga pedesaan. Selama 66 tahun Indonesia merdeka, rakyat pedesaan tidak merasakan perubahan yang signifikan dalam kesejahteraan.

Menurut data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) 2011 penduduk miskin di desa mencapai 64,23 persen, meningkat dari 63,38 persen di tahun 2008. “Karena tidak ada penanganan pemerintah secara khusus,” tutur Dian Kartika Sari, Sekretaris Jenderal KPI saat di temui Tribunnews.com, di Bakoel Cafe Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (14/10/2011).

Menurutnya minimnya pembangunan infrastruktur primer berupa air bersih, kesehatan, pendidikan, jalan dan sarana transportasi serta layanan publik lainnya membuat perekonomian rakyat di pedesaan makin terpuruk.

Rakyat pedesaan merasa terisolasi dari perputaran perekonomian yang berakibat rakyat tidak produktif.

Pemerintah harusnya bisa mengkoordinasi antarkementrian. Dengan demikian bisa disusun strategi nasional (Stranas) dan rencana aksi nasional (RAN) khusus pembangunan pedesaan dengan sinergi semua kementrian atau lembaga.

Selain itu, KPI juga mengusulkan adanya pedekatan berbasis hak asasi manusia (HAM) dalam pembangunan pedesaan. Selama ini aspek HAM kurang di optimalkan. Salah satu contohnya adalah belum diimplementasikan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Program pedesaan kerap abaikan Keadilan gender

Program pedesaan kerap abaikan Keadilan gender

wordpress_backup
Nasional Sabtu, 15 Okt 2011 07:45 WIB
MedanBisnis – Jakarta. Sekretaris Jendral Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Dian Kartika Sari menilai, program pembangunan perempuan pedesaan seringkali mengabaikan keadilan gender, karena tidak memberi manfaat positif bagi perempuan pedesaan.

Hal itu justru merugikan masyarakat pedesaan,” kata Dian pada konferensi pers yang khusus diselenggarakan untuk memperingati Hari Perempuan Pedesaan Internasional di Jakarta, Kamis (14/10).Hari “Perempuan Pedesaan Internasional” akan diperingati berbagai negara di dunia pada tanggal 15 Oktober setiap tahunnya. KPI yang beranggotakan individu perempuan Indonesia mulai dari pedesaan hingga tingkat nasional itu merasa perlu untuk menyegarkan kembali pembangunan pedesaan yang harus melibatkan perempuan. “Perempuan desa tidak bisa banyak terlibat akibat sistem dan budaya setempat yang mengukung keterlibatan perempuan,” katanya.

Menurut Dian, walaupun banyak program pembangunan bagi desa, namun belum ada yang memberi kesempatan perempuan untuk terlibat dan memiliki pengaruh besar dalam hal mengambil keputusan dan kontrol.

Berbagai hambatan yang mengepung kaum perempuan pedesaan antara lain kurangnya informasi, tidak adanya ruang publik, kemiskinan dan rendahnya pendidikan merupakan sederetan daftar persoalan yang menghambat kemajuan perempuan pedesaan.

Segala persoalan itu, katanya, menghasilkan ketidakpahaman mengenai hak mereka sebagai warga negara terutama hak kesetaraan dan hak untuk ikut terlibat. Lebih dari itu, perempuan pedesaan bahkan tidak mempunyai pilihan bagi dirinya sendiri.

“Mereka hanya diperbolehkan menjadi “penonton” dari program pembangunan. Sebagian besar proyek bantuan untuk pembangunan desa menjadikan masyarakat pedesaan sebagai penerima bantuan tanpa memiliki kewenangan untuk menentukan ukuran dan aturan main sendiri. Sementara itu, Koordinator Dewan Kelompok Kepentingan KPI, Darwini mengakui kegiatan pembangunan desa kurang melibatkan perempuan, terutama yang menyangkut hak politik dan ekonomi. (ant)

Sumber : medanbisnisdaily.com

KOALISI PEREMPUAN INDONESIA

Hari Perempuan Desa, Perempuan Pedesaan Berdaya, Desa Kian Sejahtera

Jumat, 14 Oktober 2011 | 17.22 WIB | oleh 
Hari Perempuan Desa, Perempuan Pedesaan Berdaya, Desa Kian Sejahtera

Jakarta – DMC : Dalam Hari Perempuan Pedesaan Internasional (15  Oktober), Koalisi Perempuan Indonesia mengharapkan Pemerintah memperhatian beberapa menyangkut issu perempuan perdesaan.

Dalam rillis yang diterima DMC Koalisi Perempuan Indonesia menyampaikan  Rekomendasi kepada Pemerintah untuk:

  1. Mengkaji ulang proses-proses pembangunan dengan memperhatikan dan memprioritaskan pembangunan desa yang mengakomodir prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan gender, sehingga pembangunan juga memberi dampak yang positif bagi perempuan di desa.
  2. Merumuskan Strategi Nasional dan Rencana Aksi Nasional Pembangunan Desa yang mensinergikan semua Kementrian dan Lembaga serta memastikan adanya Pengarusutamaan Gender dalam strategi dan rencana tersebut
  3. Menjamin pembangunan desa yang setara dan dapat dinikmati oleh semua warga baik perempuan dan laki-laki, termasuk menjamin diintegrasikannya perspektif keadilan gender dalam RUU Desa.
  4. Menciptakan ruang publik bagi perempuan pedesaan dan memfasilitasi terbentuknya organisasi perempuan di pedesaan untuk mempromosikan sumbangan perempuan pedesaan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pembangunan
  5. Bekerja sama dengan masyarakat untuk mempromosikan hak-hak perempuan pedesaan dan mendorong negara maupun masyarakat untuk mendukung pemenuhan hak-hak perempuan pedesaan, seperti yang telah dimandatkan dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dan Tujuan Milenium (MDGs)

Rekomendasi yang ditandatangi oleh Dian Kartika Sari, Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia menyebutkan bahwa makna sejahtera sepertinya sampai dengan hari ini masih belum dapat dinyatakan dalam kehidupan rakyat Indonesia terutama bagi penduduk yang ada di wilayah pedesaan.

Dian mengatakan “perempuan di pedesaan justru dihadapkan pada permasalahan budaya yang belum menempatkan perempuan secara setara, sehingga terus mengalami diskriminasi dan kekerasan mulai dari tingkat keluarga, masyarakat, sampai dengan pemerintahan daerah dan pusat”.

Meskipun Pemerintah Indonesia memiliki kementrian yang khusus mengurusi daerah tertinggal, dan terdapat Direktorat jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta sejumlah kementrian memiliki program bagi masyarakat perdesaan, namun pembangunan pedesaan tidak menunjukkan kemajuan yang signifikan dan kondisi perempuan serta anak-anak di pedesaan semakin memburuk.

”Hal ini disebabkan oleh : 1) Tidak adanya koordinasi antar kementrian, 2) Tidak adanya strategi nasional (Stranas) dan Rencana Aksi Nasional (RAN) khusus pembangunan desa yang dapat mensinergikan semua kementrian/Lembaga, 3) Tidak digunakannya pendekatan berbasis Hak Asasi Manusia (Human Right based Approach), 4) Tidak dihubungkannya pembangunan pedesaan dengan implementasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW)” kata Dan Kartika Sari. (dss/foto:komuntaspelang)

Peluncuran Buku Seri Demokrasi Elektoral

Peluncuran Buku Seri Demokrasi Elektoral

wordpress_backup

Jakarta, 12 Oktober 2011

Peluncuran buku seri demokrasi elektoral oleh Kemitraan dilaksanakan di Hotel Atlet Century kemarin (11 Okrober 2011) diikuti oleh berbagai individu, NGO, pemerintah dan sebagian jurnalis. Buku yang dibuat sebagai bahan materi advokasi perubahan pemilu ini terdiri dari 13 judul,salah satu bukunya berjudul  meningkatkan keterwakilan perempuan. Peluncuran ditandai dengan penyerahan buku secara simbolis kepada wakil pemerintah, DPR, NGO dan individu.

Peluncuran buku yang dirangkai dengan diskusi tentang ” menciptakan Pemilu yang berkualitas dan berintegritas; Menuju Pelembagaan Demokrasi elektoral di Indonesia ” menghadirkan 3 pembicara yaitu Prof Ramlan Surbakti, Arwani Thomafi ( Wakil Pansus RUU Pemilu) dan kementrian Depdagri dan dipandu oleh Didik Supriyanto.

 

 

 

Satellite Meeting: Remaja dan Akses Kesehatan Reproduksi yang Non-Diskriminatif

Satellite Meeting: Remaja dan Akses Kesehatan Reproduksi yang Non-Diskriminatif

admin

Rabu sore, 5 Oktober 2011 masih dalam rangkaian Pertemuan Nasional HIV AIDS ke IV (Pernas AIDS) di Yogyakarta, digelar pertemuan satellite kolaborasi forum perempuan dan forum remaja yang spesifik mengulas isu remaja dan HIV AIDS. Tema yang diusung adalah Remaja dan Akses Kesehatan Reproduksi yang Non-Diskriminatif. Dalam Kesempatan ini juga hadir Maria Listihayu Prajna Prastita (Emma) dari Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah DIY, dan rekan-rekan remaja lainnya dari Aliansi Remaja Independen (ARI), Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI) dan Gaya Warna Lentera (GWL-INA)

Insipirasi yang mengemuka dalam pertemuan sore ini, adalah mengajak audiens untuk maju selangkah dalam melihat permasalahan remaja di Indonesia, apalagi ketika melihat persoalan yang cenderung dilekatkan pada remaja, seperti seks bebas, napza, dan biang rusuh. Sementara realitas lain yang terjadi pada remaja justru tidak dipotret dengan serius, seperti perdagangan remaja untuk prostitusi dan pekerja yang buruk dan eksploitatif terhadap remaja, drop out, pernikahan dini dan lainnya yang pada akhirnya menuntut pemerintah, masyarakat merubah cara pandang dalam melihat permasalahan remaja. Secara khusus lagi adalah remaja perempuan yang masih juga berkubang dalam budaya patriarkhi sehingga persoalan remaja perempuan pun menjadi jauh lebih kompleks dan berada dalam siklus kekerasan yang berlapis.

Dan akhirnya pertemuan satellite ini ingin merangkul semua pihak untuk juga memberikan ruang, akses bagi remaja untuk mencari solusi terbaik khususnya dikaitkan dengan bagaimana remaja dapat mengakses hak informasi dan layanan kesehatan reproduksi yang baik, tentunya juga dengan implementasi yang lebih adil gender.(Mk)

Membangun Sinergi Bersama Gerakan Sosial Untuk Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan dan Anak Dengan HIV AIDS

Membangun Sinergi Bersama Gerakan Sosial Untuk Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan dan Anak Dengan HIV AIDS

admin

Pers Release
Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan dan Demokrasi
Membangun Sinergi Bersama Gerakan Sosial
Untuk Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan dan Anak Dengan HIV AIDS

Koalisi Perempuan Indonesia menyambut baik Penyelenggaraan Pertemuan Nasional (Pernas) AIDS ke IV yang diselenggarakan di DI Jogjakarta pada 3 – 6 Oktober 2011. Pernas yang dibuka oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono dan dihadiri oleh Menteri Kesehatan Endang Sedyaningsih serta seluruh Kepala Daerah Bupati / Walikota seluruh Indonesia, merupakan upaya konsolidasi dalam jajaran pemerintah, pertanda kesungguhan pemerintah maupun Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) dalam penanggulangan HIV/AIDS.
Selain Konsolidasi dalam jajaran pemerintah, Pernas HIV/AIDS ke IV ini juga memfasilitasi terbangunnya konsolidasi antar masyarakat sipil pelaku penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS, untuk menyelenggarakan pertemuan dalam bentuk forum komunitas, pada 1-2 Oktober 2011. Forum komunitas seperti : forum perempuan, forum gay waria transgender, remaja, buruh migran dan perempuan yang dilacurkan serta pengguna napza, berlangsung efektif dengan melahirkan beberapa rekomendasi sebagai upaya untuk memperbaiki kualitas hidup orang dengan HIV/AIDS di Indonesia.
Upaya memfasilitasi masyarakat sipil menyelenggarakan forum-forum komunitas tersebut merupakan bentuk pengakuan pemerintah dan KPAN bahwa masyarakat sipil sebagai aktor pembangunan memiliki peran penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.

Namun Koalisi Perempuan Indonesia menyayangkan pernyataan oleh Bpk Agung Laksono dalam pembukaan Pernas AIDS, yang masih memandang persoalan epidemik HIV AIDS bersumber dari perilaku seksual yang beresiko, semata. Faktanya, peningkatan jumlah perempuan terpapar HIV AIDS saat ini jusru pada kelompok ibu rumah tangga dan kelompok perempuan buruh migran. Hal ini terjadi karena rendahnya rendahnya akses informasi bagi kedua kelompok tersebut. Perempuan Ibu rumah tangga menjadi kelompok paling rentan terpapar HIV/AIDS, karena ketiadaan pengetahuan, rendahnya posisi tawar dan ketergantungan ekonomi terhadap pasangannya, serta adanya nilai budaya dan tafsir agama yang merintangi seorang isteri mendialogkan persoalan kesehatan reproduksi dan seksual dengan suaminya.
Kondisi perempuan yang terpapar HIV/AIDS semakin terpuruk akibat pelabelan negatif/stereotyping terhadap dirinya sebagai “bukan perempuan baik-baik” di masyarakat. Berbagai bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga juga dialami oleh perempuan terpapar HIV/AIDS dari keluarga dan pasangannya, seperti kekerasan fisik, kekerasan ekonomi, kekerasan seksual maupun kekerasan psikologis. Diskriminasi dan kekerasan juga dilakukan petugas layanan kesehatan dalam bentuk penolakan memberikan layanan atau layanan yang diskriminatif, hingga sterilisasi dan aborsi paksa.
Anak-anak yang terpapar HIV/AIDS mengalami sejumlah tindakan diskriminatif, seperti pengucilan dan pelabelan negatif, hingga penolakan bersekolah disuatu tempat.

Koalisi Perempuan Indonesia memandang positif atas terselenggaranya Pertemuan Nasional HIV/AIDS ke IV ini sebagai ruang untuk melakukan perbaikan atas kondisi buruk yang selama ini dialami oleh orang dengan HIV/AIDS , khususnya perempuan dan anak.

Namun Koalisi Perempuan Indonesia sangat menyayangkan atas kurang transparannya pihak Komisi Penanggulangan Aids Nasional (KPAN) dalam menginformasikan program kegiatan dan sumber-sumber pendanaannya. KPAN tidak menginformasikan sejak awal bahwa penyelengaraan Pernas AIDS IV ini akan melibatkan perusahaan industri ekstraktif yang selama ini dikatagorikan sebagai perusak lingkungan, untuk mendukung pendanaan.

Atas dasar kondisi diatas, Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi menyatakan sikap, mendukung rekomendasi yang dihasilkan dalam forum perempuan pernas AIDS ke IV sebagai berikut :

1. Pemerintah harus menjamin dan memperluas cakupan ketersediaan akses layanan yang komprehensif meliputi; obat-obatan, konseling psikologi dan sosial, informasi, petugas kesehatan yang memiliki ketrampilan l dalam merespon penanganan HIV AIDS, kesehatan reproduksi dan seksual yang berperspektif keadilan gender dan HAM
2. Menolak sterilisasi dan aborsi paksa kepada perempuan dengan HIV AIDS, dan mendesak kepada pemerintah untuk menindak tegas petugas kesehatan yang melakukan sterilisasi dan aborsi paksa.
3. Pemerintah segera mengimplementasikan pendidikan inklusif yang mengintegrasikan pendidikan seksualitas dan HIV AIDS ke dalam pendidikan dasar.
4. Mendesak pemerintah untuk segera bersinergi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat agar berkomitmen kuat untuk mengupayakan penanggulangan HIV AIDS yang menghargai pluralisme dan gender.
5. Harmonisasi seluruh kebijakan yang dapat melindungi perempuan khususnya perempuan dan anak dengan HIV AIDS, dengan menindak tegas dan memproses hukum pelaku kekerasan secara transparan dan sejalan dengan konstitusi.
6. Pemerintah menjamin terbentuknya crisis center untuk perempuan dan anak dengan HIV AIDS yang dilengkapi dengan layanan terpadu sampai tingkat PUSKESMAS.
7. Mengamandemen UU Perkawinan, UU PKDRT, KUHP, KUHAP yang memastikan kasus KDRT menjadi delik aduan publik, sehingga masyarakat mempunyai fungsi kontrol terhadap kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga.
8. Membuka ruang partisipasi seluas-luasnya bagi perempuan dalam penyusunan kebijakan dan anggaran penanggulangan HIV AIDS, terlepas dari kondisi perempuan dengan HIV AIDS atau tidak.
9. Pemerintah wajib membekali aparat hukum dengan Pendidikan HIV AIDS, gender dan seksualitas secara komprehensif.
10. Menguatkan kelompok-kelompok perempuan dan HIV AIDS untuk bersinergi dengan gerakan sosial lainnya dalam mengupayakan kualitas hidup yang lebih baik bagi perempuan dan keluarganya.

Demikian siaran pers ini kami sampaikan untuk dapat dijadikan masukan yang konstruktif demi kehidupan perempuan dan anak yang sehat dan berkualitas.

Jakarta, 4 Oktober 2011
Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi

Dian Kartikasari
Sekretaris Jendral

Capacity Building Workshop for Women’s Policy of Cambodia and Indonesia

Capacity Building Workshop for Women’s Policy of Cambodia and Indonesia

admin

Koalisi Perempuan Indonesia  bersama beberapa partai politik dan organisasi non pemerintah lainnya berkesempatan mengikuti Capacity Building Workshop for Women’s Policy of Cambodia and Indonesia yang diadakan oleh Korean Women’s Development Institute pada 19 – 30 September 2011 di Seoul, Korea Selatan. Sesuai dengan judulnya, Workshop ini juga dihadiri oleh peserta dari Cambodia.  Tujuan utama dari workshop ini adalah dalam rangka pengembangan modul untuk perumusan kebijakan terkait dengan kepentingan perempuan. Dari workshop ini jug diharapkan dapat meningkatkan kapasitas peserta dalam hal pembuatan kebijakan; meningkatkan pemahaman peserta terkait kesetraan gender; membangun jejaring kerja dalam pengmbangan kebijakan untuk perempuan.

Korean Women’s Development Institute (KWDI) merupakan lembaga think tank pemerintah untuk kebijakan kesetaraan gender di Korea Selatan. Sejak didirikan pada 1983, KWDI telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan agenda masyarakat yang adil gender melalui kebijakan pemerintah.

 

Mak Eroh

Mak Eroh

wordpress_backup

Ada yang tau Mak Eroh atau Nyi Eroh dari Pasirkadu ?
Mungkin banyak dari kita tidak mengenal beliau, bahkan untuk sekedar mengetahui nama. Mak Eroh (banyak yang memanggilnya dengan Nyi Eroh) adalah seorang perempuan miskin yang tinggal di Pasir Kadu, antara Pasir Malang dan Pasir Buntu di lereng Galunggung Parahiyangan, Tasikmalaya, Jawabarat. Wilayah itu gersang. Penduduk sekitar, termasuk Mak Eroh setiap harinya hanya makan singkong dan ubi.

Sehari-hari Mak Eroh mengais rezeki dengan berjualan singkong dan janur kelapa. Meskipun usianya sudah 50 tahun, tetapi Mak Eroh merupakan sebuah cerminan perempuan tegar.

Apa sebenarnya yang telah dilakukan Mak Eroh sehingga mampu menjadi inspirasi banyak orang hingga saat ini?

Beliau berhasil mencetak sejarah dengan cara yang luar biasa. Dengan usia yang tak lagi muda, beliau seorang diri memapras bukit cadas liat sepanjang 45 meter untuk membuat sebuah saluran yang dapat mengalirkan air dari Sungai Cilutung ke sawah seluas 400 meter persegi miliknya.

Perempuan baja yang pendidikannya hanya sampai kelas III SD ini, sewaktu memecah lereng hanya menggunakan cangkul dan balincong (sejenis linggis pendek) untuk “mengebor” tebing cadas. Berbekal tali areuy (tali sejenis rotan), Mak Eroh bergelantungan menggarap lereng yang tegak itu.

Ketika pertama kali Mak Eroh melakukannya, banyak masyarakat sekitar yang mencibir tindakannya. Tapi hal itu tidak menyurutkan langkahnya untuk terus bekerja. Mak Eroh percaya akan kemampuannya sendiri, walau saat itu mustinya beliau menikmati hari tuanya dengan menimang atau bermain dengan cucu.

Setelah bekerja 47 hari tanpa putus, jadilah saluran air yang diidam-idamkannya. Hanya sampai disitukah? Ternyata tidak. Setelah melihat hasil jerih payah beliau dengan mata kepala mereka, sejumlah 19 warga desa akhirnya membantu Mak Eroh dalam ‘proyek’ selanjutnya. Yakni membuat saluran air sepanjang 4,5 kilometer yang mengitari 8 bukit dengan kemiringan 60-90 derajat!

Pembuatan saluran air yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah tersebut diambil alih oleh Mak Eroh. Dalam waktu 2,5 tahun (1985-1988) saluran tersebut berhasil diselesaikan. Tak hanya dapat digunakan untuk mengairi lahan pertanian Desa Santana Mekar, setelah disambung dengan saluran penerus, hasil kerja keras Mak Eroh tersebut juga dapat digunakan untuk mengairi kedua desa tetangga, Desa Indrajaya dan Sukaratu.

Hingga akhirnya kabar perjuangan Mak Eroh terdengar hingga ke telinga Presiden Suharto. Atas aksinya yang tergolong berani dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat sekitar, Mak Eroh mendapat penghargaan Kalpataru Lingkungan Hidup pada tahun 1988. Setahun kemudian, beliau juga meraih penghargaan lingkungan dari PBB.

Dengan penghargaan sebesar itu, sudah pantaslah bila Mak Eroh dikatakan sebagai tokoh sekaliber dunia. Usaha keras di usia yang tak lagi muda itu menjadi nilai tambah tersendiri sekaligus sindiran untuk kita yang masih berusia produktif.

Beliau tak perlu berpidato panjang lebar untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa beliau bisa melakukannya sendirian, saluran air yang berhasil mengairi 400 meter persegi sawahnya adalah saksi bisu dimana kita bisa mengakui bahwa usaha beliau tak sia-sia.

Pada 18 Oktober 2004 lalu beliau telah dipanggil Yang Maha Kuasa. Jasanya akan terus mengairi sawah seluas 60 hektar di desanya.

Sumber :
http://www.menlh.go.id/kalpataru/Penerima/DataWeb/tahun_1980-2002.htm
http://puisi-bsh.blog.com/2009/04/28/kalpataru-di-pasirkadu/

Mak Eroh dan Simbol Perlawanan


http://www.menlh.go.id/home/index.php?option=com_content&view=article&id=1127%3ASelamat-Jalan-Nyi-Eroh&Itemid=237&lang=id
photo from google.com

Menjaga Kesehatan ke Perempuanan

Menjaga Kesehatan ke Perempuanan

admin

Menjaga kesehatan bagi perempuan biasanya memang agak sedikit lebih rumit karena tubuh perempuan sendiri kompleks. Banyak hal harus dilakukan untuk menjaga kesehatan bagian dalam perempuan, misalnya dengan melakukan pemeriksaan payudara dan papsmear mencegah kanker secara berkala untuk , ataupun dengan Medical Check-up satu kali setahun.

Adapun pemeriksaan kesehatan yang perlu dilakukan secara berkala untuk kaum perempuan adalah:

Papsmear, biasanya dilakukan 1 tahun sekali dengan biaya sekitar Rp. 70.000. Pemeriksaan dilakukan 10-14 hari maksimal setelah menstruasi / setelah bersih. Hasil pemeriksaan dapat diterima dalam 4 hari.
Pemeriksaan payudara, terdiri dari:
– Mammography (pemeriksaan dengan sinar X), dilakukan 1-2 tahun sekali tergantung dari pemeriksaan Dokter. Biayanya sekitar RP. 200.000. Mammography ini ditujukan untuk usia 35 tahun keatas, karena dibawah usia tersebut jaringan payudara masih padat dan sinar X tidak bisa menembus. Pemeriksaan dilakukan setelah menstruasi.
– Usgmamma (pemeriksaan payudara dengan cara sama seperti USG, yaitu payudara diolesi dengan produk seperti gel), dilakukan 3 bulan / 6 bulan / 1 tahun sekali. Biayanya sekitar Rp. 165.000. Tidak tergantung usia tertentu.

Olahraga secara teratur dapat turut membantu menjaga kesehatan, bila perlu lakukan juga pemijatan spa treatment secara berkala, karena pemijatan dapat melancarkan peredaran darah dan membuat efek relaksasi. Pilihlah tempat Spa yang bersih dengan tehnik pemijatan yang benar untuk hasil yang maksimal.

Belajarlah juga untuk melakukan pemijatan diri sendiri, yang penting untuk diketahui, agar bisa diterapkan dalam keadaan-keadaan emergency tertentu. Menjaga kesehatan secara tradisional pun dapat tetap dilakukan di jaman modern seperti sekarang ini karena memang manfaatnya tetap ada, hanya mungkin agak cukup merepotkan di dalam persiapannya sehingga banyak dari perempuan masa kini yang mulai meninggalkan cara merawat kesehatan secara tradisional.

Cara untuk sehat lainnya adalah dengan menghindari merokok dan begadang sebisa mungkin, karena tidur malam penting, tidak sama, tidak sebanding hasilnya bila dibayar dengan tidur siang setelah begadang.
Mengatur pola makan seimbang dan sehat juga berperan dalam menjaga kesehatan tubuh. Konsumsi pula vitamin, karena kekurangan asupan gizi dari cara memasak yang tidak benar dapat tergantikan dengan mengkonsumsi vitamin tertentu dalam dosis yang dianjurkan.

Untuk kesehatan luar perlu juga diperhatikan untuk secara berkala mengganti handuk dan menjaga kebersihan peralatan mandi, mencuci tangan dimana diperlukan, misalnya setelah menggunakan toilet, berjabat tangan, setelah bepergian ataupun setelah memegang uang, karena sumber penyakit bisa datang dari sana. Dalam periode tertentu, periksakan pula kesehatan gigi. Hindari berbagi perlengkapan pribadi dengan orang lain. Itu bukan suatu bentuk keakraban, tetapi sumber penularan penyakit bila salah satu pihak tidak menjaga kebersihan dirinya.

sumber : http://duniaperempuan.com/menjaga-kesehatan-perempuan.html