Pengarusutamaan Gender & Pembangunan

Pengarusutamaan Gender Pembangunan

Seminar Sehari ” Membangun Komitmen dan Sinergi Bersama; Pemerintah dan Masyarakat Sipil Untuk Pembangunan Desa yang Adil Gender

Seminar Sehari ” Membangun Komitmen dan Sinergi Bersama; Pemerintah dan Masyarakat Sipil Untuk Pembangunan Desa yang Adil Gender

wordpress_backup

Jakarta, 16 November 2011

Koalisi Perempuan Indonesia pada tanggal 15 November 2011, bertempat di Hotel Harris Jakarta, telah mengadakan seminar sehari tentang Membangun Komitmen dan Sinergi Bersama;Pemerintah dan Masyarakat Sipil Untuk Pembangunan Desa yang Adil Gender yang didukung oleh TAF Foundation dan Development & Peace sebagai upaya untuk mempertemukan antara pemerintah dan masyarakat sipil dengan anggota Parlemen untuk mengetahui sampai sejauh mana perkembangan RUU desa yang saat ini telah dibahas oleh DPR RI.

Pihak pemerintah di wakili oleh Prabawa Eka Soesanta,  Kepala Bagian Perencanaan Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementrian Dalam Negeri yang menyampaikan tentang  Kebijakan Pemerintah Pusat dalam mengintegrasikan pengarusutamaan gender untuk  program pembangunan desa yang menurutnya masih sangat netral gender khususnya kalau dihubungkan dengan RUU Desa yang sedang di bahas. Sementara itu Ibu Hj. Ganiwati. SH (Ketua Kaukus Perempuan Parlemen Propinsi Jawa Barat) menyampaikan Partisipasi Perempuan dan perumusan dan pengambilan keputusan dalam penyusunan program pembangunan desa yang lebih banyak  membahas tentang Jawa Barat secara umum. Banyaknya persoalan perempuan yang terjadi di Jawa Barat antara lain Tingginya angka yang terkena HIV AIDS dan juga trafficking, walaupun sudah ada anggaran yang dikucurkan.

Dian Kartikasari , sekjen Koalisi Perempuan Indonesia dalam sesi pertama ini juga  menyampaikan tentang Kondisi Perempuan Pedesaan selama 65 tahun terakhir. Selain itu lebih menekankan dan memastikan bahwa perspektif keadilan gender diintegrasikan dalam semua kebijakan publik, perencanaan dan alokasi anggaran pembangunan desa.

Bagaimana perkembangan RUU Desa dibahas di sessi siang yang menghadirkan Ir Nanang Samodra, KA, MSC anggota DPR RI Komisi II yang membidangi tata pemerintahan, Arie Sujito ( IRE ) dan Gunawan Wiradi ( Sosiolog) . Dalam penyampaiannya Bapak Nanang menyampaikan kondisi terakhir pembahasan RUU Desa dimana sampai saat ini masih dalam tahap pembahasan. Arie Jito menyampaikan makalah tentang Perubahan Sosial Politik dan Pembangunan Desa  yang juga menyampaikan tentang Catatan beliau selama mengadvokasi RUU Desa. Arie juga menyampaikan 4 masalah atau isu yaitu :

1.Kedudukan dan kewenangan desa
2.Tata pemerintahan desa
3.Perencanaan dan penganggaran pembangunan
4.Demokrasi desa

 

Di sesi ini juga ada Bapak Gunawan yang menyampaikan tentang Analisa Sosial, ekonomi dan Budaya masyarakat desa yang membicarakan kondisi pedesaan saat ini.

Seminar ini dihadiri oleh unsur-unsur dari pemerintah, LSM, dan juga masyarakat umum lainnya. Pembangunan saat ini masih sentralistis padahal semua sumber pangan, dan sumber lainnya ada di desa . Pembangunan Pedesaan Maju, Perempuan Desa Sejahtera.

 

Peringkat indeks pembangunan manusia Indonesia merosot di peringkat 124

Peringkat indeks pembangunan manusia Indonesia merosot di peringkat 124

wordpress_backup

Pernyataan Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi

Pemerintah dan DPR harus memberikan Penjelasan Kepada Publik tentang :

MEMBURUKNYA PERINGKAT INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA

 

Human Development Report (HDR) yang diterbitkan setiap tahun oleh United Nations Development Programme (UNDP) merupakan laporan yang memotret dan memberikan peringkat perkembangan pembangunan negara-negara di dunia. Indonesia termasuk satu dari 187 negara-negara yang dilaporkan dalam HDR tersebut.

 

Peringkat perkembangan pembangunan manusia dalam  HDR dikatagorikan dalam 4 kelompok, yaitu:  Very High Human Development (kelompok negara berperingkat sangat tinggi ,1- 47) High Human Development (kelompok negara berperingkat pembangunan manusianya tinggi,  48- 94), Medium Human Development (kelompok negara berperingkat pembangunan manusianya sedang, 94-141) dan Low Human Development (Kelompok negara yang peringkat pembangunan manusianya rendah, 142-187).

 

Indonesia masuk dalam katagori Medium Human Development. Peringkat Indonesia dalam  HDR selama 11 tahun (1999-2010) selalu di peringkat 102 hingga 112. Peringkat terbaik dicapai di tahun 2001 yaitu peringkat ke 102, dan di tahun 1999 di peringkat ke 105. Sedangkan peringkat terburuk terjadi di tahun 2003, yaitu peringkat ke 112.

 

Namun yang paling mengejutkan adalah HDR 2011, yang menunjukkan bahwa Perkembangan Pembangunan Indonesia mengalami kemrosotan secara drastic, yaitu berada di peringkat 124. Padahal HDR 2010 menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat ke 108.

 

Tabel Perkembangan Peringkat Human Development Indonesia

 

Tahun

1999

00

01

02

03

04

05

06

07/08

09

10

11
Peringkat HDI Indonesia

105

109

102

110

112

111

110

106

107

111

108

124

 

Sumber: UNDP, HDR 1999-2011 diolah

 

Perubahan Peringkat menjadi ke 124 ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Indonesia mengalami perlambatan dibandingkan negara-negara lain. Derajat kesejahteraan masyarakat Indonesia mengalami penurunan secara drastic, hal ini ditunjukkan dari usia harapan hidup (Life expectancy at birth). HDR 2010, menunjukkan usia harapan hidup masyarakat Indonesia adalah 71,5 tahun, sedangkan HDR 2011 menunjukkan Life expectancy masyarakat Indonesia di usia 69,4 tahun.

 

Padahal Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa Pembangunan di tahun 2011 berorientasi Triple Track Strategy : 1) Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi (Pro Growth), 2) Memperluas Lapangan Pekerjaan Baru (Pro Job) , dan 3) Meningkatkan Program Perlindungan kepada Masyarakat Miskin (Pro Poor) . Alokasi Belanja Modal APBN 2011 mencapai Rp.121,9 triliun mengalami kenaikan sebesar Rp 26,9 triliun (28,3%) dibanding belanja modal di tahun 2010 yang hanya mencapai Rp.95,0 triliun.

 

Meski Pemerintah menyatakan bahwa rasio utang terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) terus menurun, namun secara nominal jumlah Utang Pemerintah Indonesia membengkak tak terkendali. Hingga September 2011 Utang negara sudah mencapai Rp. 1.754,91 triliun atau naik Rp 10,57 dibanding utang pada Agustus 2011 yaitu sekitar Rp. 1,744,34. Pertanyaannya, seberapakah efektifitas utang untuk pembangunan. Jika kenyataan menunjukkan bahwa peningkatan jumlah utang berbanding terbalik dengan pembangunan menusia. Semakin meningkat jumlah utang, semakin menurun Pembangunan Manusia di Indonesia.

 

Sehubungan dengan kenyataan di atas, Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi, menuntut kepada Pemerintah RI dan DPR RI :

 

  1. Pemerintah Indonesia harus memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang menurunnya Peringkat Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index Rank) hingga di ututan ke 124, padahal peningkatan pembiayaan pembangunan dari Pendapatan Asli maupun utang Luar negeri  mengalami kenaikan secara signifikan.

 

  1. DPR RI harus memberikan penjelasan kepada masyarakat dan konstituennya tentang pelaksanaan fungsi pengawasan DPR kepada Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga pembangunan justru memperburuk tingkat kesejahteraan masyarakat.

 

  1. Pemerintah Indonesia harus melakukan evaluasi secara komprehensif dan terkonsolidasi tentang efektifitas penggunaan dana utang dan hibah  luar negeri terhadap semua program dan proyek pembangunan.

 

  1. Pemerintah Indonesia juga perlu melakukan evaluasi efektifitas semua penggunaan dana hasil pendapatan negara selain utang untuk pembangunan. Evaluasi ini juga harus mencakup kemanfaat penyediaan dana pendamping untuk proyek dan program yang dibiayai dengan utang maupun hibah.

Koalisi Perempuan Indonesia menunggu penjelasan dari Pemerintah Indonesia dan DPR RI tentang memburuknya Peringkat Indeks Pembangunan Indonesia dalam Human Development Report 2011

 

 

Jakarta, 4 November 2011

 

 

Dian Kartikasari

Sekretaris Jenderal

 

Informasi lebih lanjut :

Dian Kartikasari (0816 759 865)

Mike Verawati Tangka (081332929509)

 

Perempuan dan Sumber daya alam

Perempuan dan Sumber daya alam

wordpress_backup

Jakarta, 21 Oktober 2011

Perempuan dan sumberdaya alam tema dari diskusi bulanan yang diadakan oleh Sekretariat nasional Koalisi Perempuan Indonesia sebagai salah satu cara untuk peningkatan kapasitas staf sekretariat nasional tentang wacana perempuan dan sumberdaya alam yang masih dikaitkan dengan peringatan hari Perempuan Pedesaan Internasional.

Dalam 2 tahun terakhir ada sekitar 663 kasus yang ditangani oleh kawan-kawan WALHI yang diadvokasi dan berhubungan dengan konflik sumberdaya alam, dan ada 4 kasus terjadi  dua bulan terakhir demikian disampaikan oleh Dedy R selaku manajer kampanye dan advokasi ( perkebunan ).  Dalam pemaparannya Dedy juga mengatakan bahwa perempuan selama ini ditempatkan sebagai ibu, ibu rumah tangga dan sebagai istri . Dalam perjuangannya ketika menjadi icon , perempuan akan menjadi korban juga. Masih banyaknya kebijakan pemerintah yang tidak melindungi perempuan terutama dalam hak akses atas lahan, ini bisa dijumpai pada kebijakan tentang kepemilikan lahan di daerah transmigrasi. Media juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam melakukan advokasi konflik Sumber daya alam.

Diskusi yang dilaksanakan sebulan sekali ini adalah kali kedua dilakukan di sekretariat nasional, yang pertama membahas tentang kesehatan reproduksi.

Religion, tradition limit village women

Religion, tradition limit village women

wordpress_backup

NATIONAL

Religion, tradition limit village women

The Jakarta Post, Jakarta | Tue, 10/18/2011 7:00 AM

A | A | A |

Indonesian Women’s Coalition secretary-general Dian Kartika Sari says that religion and tradition are used to prevent women in villages from accessing public services, such as education and health care.

“Religion and tradition are used to discriminate against women, particularly those living in villages, to stop them from participating in the public and social domain,” she said.

Dian said that based on the coalition’s work to promote gender equality in villages in 28 provinces, the best way to help women was to make them aware of the impact of traditional and religious values and to understand how those factors might hinder their access to public services.

“We also approach and build good relations with noted local leaders and religious figures because they can influence men to open themselves to the idea of granting similar civil rights to females,” she said, adding that expanding the role of women in developing villages would benefit all community stakeholders.

“Empowering women in villages will also help empower villages and thus reduce poverty,” Dian said recently during a discussion held to commemorate International Village Women’s Day, observed on Oct. 15; World Food Day, observed on Oct. 16; and the International Day Against Poverty, observed on Oct. 17.

Dian said the coalition would hold events to mark the days in five provinces — Aceh, Central Java, East Kalimantan, East Nusa Teng-gara, South Sulawesi and West Nusa Tenggara.

According to the Indonesian Women’s Coalition, the government has yet to make significant progress in villages around the country despite the fact that villages comprise the largest portion of Indonesia’s administrative governments.

The Home Affairs Ministry recorded that Indonesia had 67,172 villages.

The National Statistics Agency said that the number of poor people in Indonesia was 31.02 million in 2010, down from 32.52 million in 2009.

Even though the number of poor people across the nation has decreased, the percent of villagers living in poverty stood at 64.23 in 2010, up from 63.38 percent in 2009.

Darwini, an Indonesian Women’s Coalition coordinator working in Indramayu, West Java, said that much of the government’s support, including financial support, had yet to reach the village level.

“For example, the government claims that it allocated a certain amount of money to eradicate illiteracy in the regions in the country– but none of the funds have reached the community-based illiteracy program in the Beduyut village where I work,” she said.

The National Education Ministry previously announced that it would allocate Rp 15 million (US$1,755) to each of the 550 organizations cooperating with the ministry to organize reading centers, and Rp 25 million for each new sustainable development program.

The coalition has recommended that the government prioritize villages in crafting development programs and apply gender-equality principles in creating policies related to development to positively affect women in villages.

The coalition also urged the government to coordinate the efforts of the various ministries and state institutions focusing on villages, create public spaces for women in villages to facilitate their participation in the public sphere and involve the people in promoting the rights of women in villages.

“We have to remember that government officials can only implement recommendations, including issuing gender equality policies, only if they also don’t take traditional and religious values for granted, and are gender-equality literate,” the coalition said. (msa)

Kaji ulang strategi pembangunan di Pedesaan

Kaji ulang strategi pembangunan di Pedesaan

wordpress_backup

KPI Kritik Strategi Pemerintah Membangun Pedesan

Laporan wartawan Tribunnews.com, Agung Aribowo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), berharap pemerintah mengkaji ulang strategi pembangunan di pedesaan.

Pemerintah diminta lebih memerhatikan pembangunan di pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan warga pedesaan. Selama 66 tahun Indonesia merdeka, rakyat pedesaan tidak merasakan perubahan yang signifikan dalam kesejahteraan.

Menurut data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) 2011 penduduk miskin di desa mencapai 64,23 persen, meningkat dari 63,38 persen di tahun 2008. “Karena tidak ada penanganan pemerintah secara khusus,” tutur Dian Kartika Sari, Sekretaris Jenderal KPI saat di temui Tribunnews.com, di Bakoel Cafe Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (14/10/2011).

Menurutnya minimnya pembangunan infrastruktur primer berupa air bersih, kesehatan, pendidikan, jalan dan sarana transportasi serta layanan publik lainnya membuat perekonomian rakyat di pedesaan makin terpuruk.

Rakyat pedesaan merasa terisolasi dari perputaran perekonomian yang berakibat rakyat tidak produktif.

Pemerintah harusnya bisa mengkoordinasi antarkementrian. Dengan demikian bisa disusun strategi nasional (Stranas) dan rencana aksi nasional (RAN) khusus pembangunan pedesaan dengan sinergi semua kementrian atau lembaga.

Selain itu, KPI juga mengusulkan adanya pedekatan berbasis hak asasi manusia (HAM) dalam pembangunan pedesaan. Selama ini aspek HAM kurang di optimalkan. Salah satu contohnya adalah belum diimplementasikan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Program pedesaan kerap abaikan Keadilan gender

Program pedesaan kerap abaikan Keadilan gender

wordpress_backup
Nasional Sabtu, 15 Okt 2011 07:45 WIB
MedanBisnis – Jakarta. Sekretaris Jendral Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Dian Kartika Sari menilai, program pembangunan perempuan pedesaan seringkali mengabaikan keadilan gender, karena tidak memberi manfaat positif bagi perempuan pedesaan.

Hal itu justru merugikan masyarakat pedesaan,” kata Dian pada konferensi pers yang khusus diselenggarakan untuk memperingati Hari Perempuan Pedesaan Internasional di Jakarta, Kamis (14/10).Hari “Perempuan Pedesaan Internasional” akan diperingati berbagai negara di dunia pada tanggal 15 Oktober setiap tahunnya. KPI yang beranggotakan individu perempuan Indonesia mulai dari pedesaan hingga tingkat nasional itu merasa perlu untuk menyegarkan kembali pembangunan pedesaan yang harus melibatkan perempuan. “Perempuan desa tidak bisa banyak terlibat akibat sistem dan budaya setempat yang mengukung keterlibatan perempuan,” katanya.

Menurut Dian, walaupun banyak program pembangunan bagi desa, namun belum ada yang memberi kesempatan perempuan untuk terlibat dan memiliki pengaruh besar dalam hal mengambil keputusan dan kontrol.

Berbagai hambatan yang mengepung kaum perempuan pedesaan antara lain kurangnya informasi, tidak adanya ruang publik, kemiskinan dan rendahnya pendidikan merupakan sederetan daftar persoalan yang menghambat kemajuan perempuan pedesaan.

Segala persoalan itu, katanya, menghasilkan ketidakpahaman mengenai hak mereka sebagai warga negara terutama hak kesetaraan dan hak untuk ikut terlibat. Lebih dari itu, perempuan pedesaan bahkan tidak mempunyai pilihan bagi dirinya sendiri.

“Mereka hanya diperbolehkan menjadi “penonton” dari program pembangunan. Sebagian besar proyek bantuan untuk pembangunan desa menjadikan masyarakat pedesaan sebagai penerima bantuan tanpa memiliki kewenangan untuk menentukan ukuran dan aturan main sendiri. Sementara itu, Koordinator Dewan Kelompok Kepentingan KPI, Darwini mengakui kegiatan pembangunan desa kurang melibatkan perempuan, terutama yang menyangkut hak politik dan ekonomi. (ant)

Sumber : medanbisnisdaily.com

KOALISI PEREMPUAN INDONESIA

Hari Perempuan Desa, Perempuan Pedesaan Berdaya, Desa Kian Sejahtera

Jumat, 14 Oktober 2011 | 17.22 WIB | oleh 
Hari Perempuan Desa, Perempuan Pedesaan Berdaya, Desa Kian Sejahtera

Jakarta – DMC : Dalam Hari Perempuan Pedesaan Internasional (15  Oktober), Koalisi Perempuan Indonesia mengharapkan Pemerintah memperhatian beberapa menyangkut issu perempuan perdesaan.

Dalam rillis yang diterima DMC Koalisi Perempuan Indonesia menyampaikan  Rekomendasi kepada Pemerintah untuk:

  1. Mengkaji ulang proses-proses pembangunan dengan memperhatikan dan memprioritaskan pembangunan desa yang mengakomodir prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan gender, sehingga pembangunan juga memberi dampak yang positif bagi perempuan di desa.
  2. Merumuskan Strategi Nasional dan Rencana Aksi Nasional Pembangunan Desa yang mensinergikan semua Kementrian dan Lembaga serta memastikan adanya Pengarusutamaan Gender dalam strategi dan rencana tersebut
  3. Menjamin pembangunan desa yang setara dan dapat dinikmati oleh semua warga baik perempuan dan laki-laki, termasuk menjamin diintegrasikannya perspektif keadilan gender dalam RUU Desa.
  4. Menciptakan ruang publik bagi perempuan pedesaan dan memfasilitasi terbentuknya organisasi perempuan di pedesaan untuk mempromosikan sumbangan perempuan pedesaan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pembangunan
  5. Bekerja sama dengan masyarakat untuk mempromosikan hak-hak perempuan pedesaan dan mendorong negara maupun masyarakat untuk mendukung pemenuhan hak-hak perempuan pedesaan, seperti yang telah dimandatkan dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dan Tujuan Milenium (MDGs)

Rekomendasi yang ditandatangi oleh Dian Kartika Sari, Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia menyebutkan bahwa makna sejahtera sepertinya sampai dengan hari ini masih belum dapat dinyatakan dalam kehidupan rakyat Indonesia terutama bagi penduduk yang ada di wilayah pedesaan.

Dian mengatakan “perempuan di pedesaan justru dihadapkan pada permasalahan budaya yang belum menempatkan perempuan secara setara, sehingga terus mengalami diskriminasi dan kekerasan mulai dari tingkat keluarga, masyarakat, sampai dengan pemerintahan daerah dan pusat”.

Meskipun Pemerintah Indonesia memiliki kementrian yang khusus mengurusi daerah tertinggal, dan terdapat Direktorat jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta sejumlah kementrian memiliki program bagi masyarakat perdesaan, namun pembangunan pedesaan tidak menunjukkan kemajuan yang signifikan dan kondisi perempuan serta anak-anak di pedesaan semakin memburuk.

”Hal ini disebabkan oleh : 1) Tidak adanya koordinasi antar kementrian, 2) Tidak adanya strategi nasional (Stranas) dan Rencana Aksi Nasional (RAN) khusus pembangunan desa yang dapat mensinergikan semua kementrian/Lembaga, 3) Tidak digunakannya pendekatan berbasis Hak Asasi Manusia (Human Right based Approach), 4) Tidak dihubungkannya pembangunan pedesaan dengan implementasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW)” kata Dan Kartika Sari. (dss/foto:komuntaspelang)

Peluncuran Buku Seri Demokrasi Elektoral

Peluncuran Buku Seri Demokrasi Elektoral

wordpress_backup

Jakarta, 12 Oktober 2011

Peluncuran buku seri demokrasi elektoral oleh Kemitraan dilaksanakan di Hotel Atlet Century kemarin (11 Okrober 2011) diikuti oleh berbagai individu, NGO, pemerintah dan sebagian jurnalis. Buku yang dibuat sebagai bahan materi advokasi perubahan pemilu ini terdiri dari 13 judul,salah satu bukunya berjudul  meningkatkan keterwakilan perempuan. Peluncuran ditandai dengan penyerahan buku secara simbolis kepada wakil pemerintah, DPR, NGO dan individu.

Peluncuran buku yang dirangkai dengan diskusi tentang ” menciptakan Pemilu yang berkualitas dan berintegritas; Menuju Pelembagaan Demokrasi elektoral di Indonesia ” menghadirkan 3 pembicara yaitu Prof Ramlan Surbakti, Arwani Thomafi ( Wakil Pansus RUU Pemilu) dan kementrian Depdagri dan dipandu oleh Didik Supriyanto.

 

 

 

Satellite Meeting: Remaja dan Akses Kesehatan Reproduksi yang Non-Diskriminatif

Satellite Meeting: Remaja dan Akses Kesehatan Reproduksi yang Non-Diskriminatif

admin

Rabu sore, 5 Oktober 2011 masih dalam rangkaian Pertemuan Nasional HIV AIDS ke IV (Pernas AIDS) di Yogyakarta, digelar pertemuan satellite kolaborasi forum perempuan dan forum remaja yang spesifik mengulas isu remaja dan HIV AIDS. Tema yang diusung adalah Remaja dan Akses Kesehatan Reproduksi yang Non-Diskriminatif. Dalam Kesempatan ini juga hadir Maria Listihayu Prajna Prastita (Emma) dari Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah DIY, dan rekan-rekan remaja lainnya dari Aliansi Remaja Independen (ARI), Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI) dan Gaya Warna Lentera (GWL-INA)

Insipirasi yang mengemuka dalam pertemuan sore ini, adalah mengajak audiens untuk maju selangkah dalam melihat permasalahan remaja di Indonesia, apalagi ketika melihat persoalan yang cenderung dilekatkan pada remaja, seperti seks bebas, napza, dan biang rusuh. Sementara realitas lain yang terjadi pada remaja justru tidak dipotret dengan serius, seperti perdagangan remaja untuk prostitusi dan pekerja yang buruk dan eksploitatif terhadap remaja, drop out, pernikahan dini dan lainnya yang pada akhirnya menuntut pemerintah, masyarakat merubah cara pandang dalam melihat permasalahan remaja. Secara khusus lagi adalah remaja perempuan yang masih juga berkubang dalam budaya patriarkhi sehingga persoalan remaja perempuan pun menjadi jauh lebih kompleks dan berada dalam siklus kekerasan yang berlapis.

Dan akhirnya pertemuan satellite ini ingin merangkul semua pihak untuk juga memberikan ruang, akses bagi remaja untuk mencari solusi terbaik khususnya dikaitkan dengan bagaimana remaja dapat mengakses hak informasi dan layanan kesehatan reproduksi yang baik, tentunya juga dengan implementasi yang lebih adil gender.(Mk)

Membangun Sinergi Bersama Gerakan Sosial Untuk Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan dan Anak Dengan HIV AIDS

Membangun Sinergi Bersama Gerakan Sosial Untuk Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan dan Anak Dengan HIV AIDS

admin

Pers Release
Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan dan Demokrasi
Membangun Sinergi Bersama Gerakan Sosial
Untuk Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan dan Anak Dengan HIV AIDS

Koalisi Perempuan Indonesia menyambut baik Penyelenggaraan Pertemuan Nasional (Pernas) AIDS ke IV yang diselenggarakan di DI Jogjakarta pada 3 – 6 Oktober 2011. Pernas yang dibuka oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono dan dihadiri oleh Menteri Kesehatan Endang Sedyaningsih serta seluruh Kepala Daerah Bupati / Walikota seluruh Indonesia, merupakan upaya konsolidasi dalam jajaran pemerintah, pertanda kesungguhan pemerintah maupun Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) dalam penanggulangan HIV/AIDS.
Selain Konsolidasi dalam jajaran pemerintah, Pernas HIV/AIDS ke IV ini juga memfasilitasi terbangunnya konsolidasi antar masyarakat sipil pelaku penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS, untuk menyelenggarakan pertemuan dalam bentuk forum komunitas, pada 1-2 Oktober 2011. Forum komunitas seperti : forum perempuan, forum gay waria transgender, remaja, buruh migran dan perempuan yang dilacurkan serta pengguna napza, berlangsung efektif dengan melahirkan beberapa rekomendasi sebagai upaya untuk memperbaiki kualitas hidup orang dengan HIV/AIDS di Indonesia.
Upaya memfasilitasi masyarakat sipil menyelenggarakan forum-forum komunitas tersebut merupakan bentuk pengakuan pemerintah dan KPAN bahwa masyarakat sipil sebagai aktor pembangunan memiliki peran penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.

Namun Koalisi Perempuan Indonesia menyayangkan pernyataan oleh Bpk Agung Laksono dalam pembukaan Pernas AIDS, yang masih memandang persoalan epidemik HIV AIDS bersumber dari perilaku seksual yang beresiko, semata. Faktanya, peningkatan jumlah perempuan terpapar HIV AIDS saat ini jusru pada kelompok ibu rumah tangga dan kelompok perempuan buruh migran. Hal ini terjadi karena rendahnya rendahnya akses informasi bagi kedua kelompok tersebut. Perempuan Ibu rumah tangga menjadi kelompok paling rentan terpapar HIV/AIDS, karena ketiadaan pengetahuan, rendahnya posisi tawar dan ketergantungan ekonomi terhadap pasangannya, serta adanya nilai budaya dan tafsir agama yang merintangi seorang isteri mendialogkan persoalan kesehatan reproduksi dan seksual dengan suaminya.
Kondisi perempuan yang terpapar HIV/AIDS semakin terpuruk akibat pelabelan negatif/stereotyping terhadap dirinya sebagai “bukan perempuan baik-baik” di masyarakat. Berbagai bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga juga dialami oleh perempuan terpapar HIV/AIDS dari keluarga dan pasangannya, seperti kekerasan fisik, kekerasan ekonomi, kekerasan seksual maupun kekerasan psikologis. Diskriminasi dan kekerasan juga dilakukan petugas layanan kesehatan dalam bentuk penolakan memberikan layanan atau layanan yang diskriminatif, hingga sterilisasi dan aborsi paksa.
Anak-anak yang terpapar HIV/AIDS mengalami sejumlah tindakan diskriminatif, seperti pengucilan dan pelabelan negatif, hingga penolakan bersekolah disuatu tempat.

Koalisi Perempuan Indonesia memandang positif atas terselenggaranya Pertemuan Nasional HIV/AIDS ke IV ini sebagai ruang untuk melakukan perbaikan atas kondisi buruk yang selama ini dialami oleh orang dengan HIV/AIDS , khususnya perempuan dan anak.

Namun Koalisi Perempuan Indonesia sangat menyayangkan atas kurang transparannya pihak Komisi Penanggulangan Aids Nasional (KPAN) dalam menginformasikan program kegiatan dan sumber-sumber pendanaannya. KPAN tidak menginformasikan sejak awal bahwa penyelengaraan Pernas AIDS IV ini akan melibatkan perusahaan industri ekstraktif yang selama ini dikatagorikan sebagai perusak lingkungan, untuk mendukung pendanaan.

Atas dasar kondisi diatas, Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi menyatakan sikap, mendukung rekomendasi yang dihasilkan dalam forum perempuan pernas AIDS ke IV sebagai berikut :

1. Pemerintah harus menjamin dan memperluas cakupan ketersediaan akses layanan yang komprehensif meliputi; obat-obatan, konseling psikologi dan sosial, informasi, petugas kesehatan yang memiliki ketrampilan l dalam merespon penanganan HIV AIDS, kesehatan reproduksi dan seksual yang berperspektif keadilan gender dan HAM
2. Menolak sterilisasi dan aborsi paksa kepada perempuan dengan HIV AIDS, dan mendesak kepada pemerintah untuk menindak tegas petugas kesehatan yang melakukan sterilisasi dan aborsi paksa.
3. Pemerintah segera mengimplementasikan pendidikan inklusif yang mengintegrasikan pendidikan seksualitas dan HIV AIDS ke dalam pendidikan dasar.
4. Mendesak pemerintah untuk segera bersinergi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat agar berkomitmen kuat untuk mengupayakan penanggulangan HIV AIDS yang menghargai pluralisme dan gender.
5. Harmonisasi seluruh kebijakan yang dapat melindungi perempuan khususnya perempuan dan anak dengan HIV AIDS, dengan menindak tegas dan memproses hukum pelaku kekerasan secara transparan dan sejalan dengan konstitusi.
6. Pemerintah menjamin terbentuknya crisis center untuk perempuan dan anak dengan HIV AIDS yang dilengkapi dengan layanan terpadu sampai tingkat PUSKESMAS.
7. Mengamandemen UU Perkawinan, UU PKDRT, KUHP, KUHAP yang memastikan kasus KDRT menjadi delik aduan publik, sehingga masyarakat mempunyai fungsi kontrol terhadap kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga.
8. Membuka ruang partisipasi seluas-luasnya bagi perempuan dalam penyusunan kebijakan dan anggaran penanggulangan HIV AIDS, terlepas dari kondisi perempuan dengan HIV AIDS atau tidak.
9. Pemerintah wajib membekali aparat hukum dengan Pendidikan HIV AIDS, gender dan seksualitas secara komprehensif.
10. Menguatkan kelompok-kelompok perempuan dan HIV AIDS untuk bersinergi dengan gerakan sosial lainnya dalam mengupayakan kualitas hidup yang lebih baik bagi perempuan dan keluarganya.

Demikian siaran pers ini kami sampaikan untuk dapat dijadikan masukan yang konstruktif demi kehidupan perempuan dan anak yang sehat dan berkualitas.

Jakarta, 4 Oktober 2011
Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi

Dian Kartikasari
Sekretaris Jendral

Capacity Building Workshop for Women’s Policy of Cambodia and Indonesia

Capacity Building Workshop for Women’s Policy of Cambodia and Indonesia

admin

Koalisi Perempuan Indonesia  bersama beberapa partai politik dan organisasi non pemerintah lainnya berkesempatan mengikuti Capacity Building Workshop for Women’s Policy of Cambodia and Indonesia yang diadakan oleh Korean Women’s Development Institute pada 19 – 30 September 2011 di Seoul, Korea Selatan. Sesuai dengan judulnya, Workshop ini juga dihadiri oleh peserta dari Cambodia.  Tujuan utama dari workshop ini adalah dalam rangka pengembangan modul untuk perumusan kebijakan terkait dengan kepentingan perempuan. Dari workshop ini jug diharapkan dapat meningkatkan kapasitas peserta dalam hal pembuatan kebijakan; meningkatkan pemahaman peserta terkait kesetraan gender; membangun jejaring kerja dalam pengmbangan kebijakan untuk perempuan.

Korean Women’s Development Institute (KWDI) merupakan lembaga think tank pemerintah untuk kebijakan kesetaraan gender di Korea Selatan. Sejak didirikan pada 1983, KWDI telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan agenda masyarakat yang adil gender melalui kebijakan pemerintah.