CATATAN DI BALIK PEMOHON JUDICIAL REVIEW UU PERKAWINAN KE MAHKAMAH KONSTITUSI

December 19, 2017May 4, 2018admin

oleh Zahra Amin

Senin 18 Desember 2017

Berdasarkan jadwal yang telah disepakati bersama di hari sebelumnya, kami berkumpul di lobby gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Tepat pukul 11.00 menjelang siang kami sudah berkumpul dalam formasi lengkap. Dua orang pemohon Rasminah dari Indramayu dan Maryanti dari Bengkulu bersama para pendamping masing-masing. Lalu teman-teman dari Koalisi Perempuan Indonesia Sekretariat Nasional, dan perwakilan dari Koalisi 18+ (Kuasa Hukum). Beberapa wartawan juga nampak hadir dari berbagai media nasional, cetak maupun online. Setelah semua dinyatakan siap, dua pemohon atas nama korban perkawinan anak, mengajukan surat permohonan kembali Judicial Review UU Perkawinan yang diterima oleh salah satu pegawai MK.

Usai penyerahan dan serah terima berkas, dua pemohon dengan didampingi kuasa hukum serta perwakilan juru bicara dari Koalisi Perempuan Indonesia Sekretariat Nasional, Indry Octaviani, melakukan konferensi pers. Dalam keterangan yang disampaikan Indry, bahwa dua orang pemohon atas nama Rasminah dan Maryanti telah menyerahkan surat permohonan langsung ke Mahkamah Konstitusi mengenai kepastian sidang, apakah sidang ini akan dilanjutkan atau tidak. Setelah 6 bulan menunggu tanpa kepastian. Pada 20 April 2017 pernah mengajukan permohonan sidang, lalu 24 Mei 2017 digelar sidang. Setelah itu pada 9 Juni 2017 pemohon sudah melakukan revisi berkas permohonan atas masukan-masukan dari Hakim MK.

Namun sejak 9 Juni 2017 hingga hari ini tidak ada tindak lanjut. Kemudian pada September 2017 memasukkan surat lagi meminta kejelasan, dan dijawab belum ada sidang pleno. Hingga Desember 2017 belum ada kabar apapun terkait dengan kapan dan bagaimana proses sidang lanjutannya. Seterusnya Indry mengatakan jika kehadiran Rasminah dan Maryanti ke Mahkamah Konstitusi ini, dalam rangka menyuarakan aspirasi sebagai perempuan korban perkawinan anak. “Jadi kawan-kawan media bertemu langsung dengan pemohon dan bisa diskusi langsung, bertanya jawab dengan para pemohon, apa pentingnya Judicial Review ini bagi Perempuan Indonesia”. Pungkas Indry mengakhiri pemaparannya.

Pada kesempatan tersebut Maryanti dari Bengkulu menuturkan kisahnya. Pada usia 11 tahun Maryanti kecil sudah hendak dinikahkan oleh orangtuanya, dengan lelaki yang sudah berusia 40 tahun lebih. Saat itu Maryanti kecil sudah membantu orang tua di perkebunan, dia tidak mengerti jika akan dijodohkan. Calon suaminya bertandang ke rumah, dan Maryanti kecil menolak untuk dikawinkan, sehingga dia pergi ke rumah neneknya yang hanya berjarak beberapa meter dari rumah orang tua.

Di usia itu, Maryanti belum mengerti tentang lawan jenis dan bagaimana harus berhubungan dengannya. Setelah lepas dari jeratan perjodohan sepihak itu, yang pernah dialami Maryanti hingga dua kali, pada usia 11 dan 12 tahun. Maryanti kemudian akhirnya dikawinkan juga pada usia 14 tahun karena diancam, dan orang tua sudah mengambil uang dari calon suaminya. Jadi perkawinan yang dijalani Maryanti sebagai pembayaran hutang orangtuanya terhadap keluarga lelaki itu, yang sampai sekarang masih sah menjadi suami Maryanti.

Perkawinan anak yang dilakoni Maryati, mengakibatkan dia keguguran hingga 3 kali, dan 1 kali bayinya meninggal di usia 4 bulan. Karena organ kesehatan reproduksi perempuan yang belum siap, terutama ketika melakukan hubungan seksual pada usia anak sangat rentan sekali dengan beragam resiko. Diantaranya yang pernah dialami Maryati, kandungan yang lemah karena usia terlalu muda, sehingga harus mengalami keguguran hingga berkali-kali. Baru pada usia 18 tahun, Maryati hamil anak yang ke lima, bisa selamat hingga lahir dan kini sudah berusia 10 tahun. Sedangkan anak keduanya saat ini sudah berumur 3 tahun.

Pekerjaan sehari-hari yang dijalani Maryati hari ini menjadi asisten rumah tangga. Karena rendahnya pendidikan dan ketiadaan skill menyebabkan Maryanti tak mampu meningkatkan kualitas hidupnya. Selain itu, apa yang dialami Maryanti ternyata juga pernah dijalani ibunya, yang sama melakukan praktek perkawinan anak. Bahkan adik perempuanya pun dikawinkan pada usia 13 tahun, karena persoalan ekonomi dan kemiskinan akut yang terus berulang. “Umur suami saya dengan Ibu, lebih tua Suami saya, jadi dia sebenarnya lebih pantas jadi Bapak”, ujar Maryati dengan nada getir.

Maryanti dan Rasminah mewakili suara anak-anak perempuan di Indonesia, yang tak ingin masa depannya direnggut paksa dalam simbol lembaga perkawinan. Mengawinkan perempuan di usia anak bukan satu-satunya solusi untuk menyelesaikan persoalan ekonomi, dan kemiskinan yang masih membayangi di beberapa bagian wilayah negara ini. Maryanti dan Rasminah berjuang untuk menegakkan keadilan bagi para perempuan Indonesia, agar tidak ada lagi perbedaan batas usia minimal antara lelaki dan perempuan.

Karena dalam UUD 1945 antara laki-laki dan perempuan punya hak yang sama di depan hukum, sehingga UU Perkawinan tahun 1974, yang sudah 43 tahun menjadi alat negara untuk melegalkan perkawinan anak, harus dijudicial review untuk menaikkan batas minimal usia perkawinan perempuan. Maka dari itu harapannya ke depan tidak akan ada lagi korban perkawinan anak, dan pasti banyak anak-anak perempuan yang akan terselamatkan dari upaya praktek perkawinan anak.

#StopPerkawinanAnak
#StopChildMarriage

Pernyataan Pers Koalisi 18 +

December 18, 2017December 18, 2017admin

Perkawinan anak, Penundaan Sidang JR

di Mahkamah Konstitusi dan Gagalnya Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Koalisi 18 + : Penundaan kepastian sidang JR UU Perkawinan akan memperlama ketidakpastian perlindungan kebijakan hukum bagi anak perempuan dari praktek perkawinan anak. Sehingga akan semakin banyak anak perempuan yang menjadi korban perkawinan anak, dan pada akhirnya berpotensi menggagalkan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Masyarakat sipil telah menempuh berbagai cara untuk mendewasakan usia perkawinan perempuan. Mulai dari mendorong amandemen UU Perkawinan, melakukan Judicial Review UU Perkawinan, maupun mendorong Perppu Pencegahan dan Penghentian Perkawinan Anak. Namun, semua upaya tersebut belum berhasil menghasilkan kebijakan untuk mendewasakan usia perkawinan perempuan.

Kini, masyarakat sipil kembali mengajukan permohonan Judicial Review atas UU Perkawinan. Tiga perempuan korban perkawinan anak dari berbagai wilayah Indonesia, Endang Wasrinah; Maryanti; dan Rasminah, diwakili oleh Tim Kuasa Hukum dari Koalisi 18+ memasukkan permohonan JR UU Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi, pada April 2017. Permohonan ini kemudian dicatat sebagai perkara nomor 22/PUU-XV/2017 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Proses persidangan bahkan telah berlangsung sebanyak 2 (dua) kali. Sidang pertama, tanggal 24 Mei 2017, dengan agenda pemeriksaan kelengkapan permohonan dan pemberian masukan majelis Hakim atas isi permohonan. Sidang kedua, 7 Juni 2017, dengan agenda pembacaan perbaikan permohonan sesuai dengan masukan majelis Hakim. Di akhir sidang kedua, majelis Hakim menyatakan menerima revisi permohonan dan akan membawa perkara nomor 22/PUU-XV/2017 ke dalam pleno permusyawaratan hakim.

Namun anehnya hingga saat ini, para pemohon belum mendapatkan kepastian kelanjutan proses persidangan. Pada 23 Agustus 2017, Kuasa hukum telah mengirimkan surat pada Ketua Mahkamah Konstitusi untuk Meminta informasi perkara nomor 22/PUU-XV/2017. Kemudian mendapatkan jawaban bahwa kelanjutan persidangan masih menunggu hasil sidang musyawarah majelis Hakim Konstitusi.

Tiga bulan telah berlalu, dan hari ini akhrnya para pemohon secara langsung menyerahkan surat protes kepada Mahkamah Konstitusi untuk meminta informasi kepastian persidangan selanjutnya.

Penundaan kepastian sidang JR UU Perkawinan akan memperlama ketidakpastian perlindungan kebijakan hukum bagi anak perempuan dari praktek perkawinan anak. Sehingga akan semakin banyak anak perempuan yang menjadi korban perkawinan anak, dan pada akhirnya berpotensi menggagalkan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Perkawinan anak merupakan keprihatinan dunia, seperti yang tercermin dalam Tujuan 5: Kesetaraan Gender dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dunia menargetkan pada akhir tahun 2030, praktek-praktek yang membahayakan anak perempuan, seperti perkawinan anak dan perkawinan paksa, serta sunat perempuan (Target 5.3 ). Dalam tujuan yang sama dunia berjanji untuk membuat kebijakan yang menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan, hal ini dapat dimaknai termasuk kebijakan mengenai perkawinan anak.

Indonesia, sebagai salah satu negara dengan angka perkawinan anak tertinggi serta turut mengadopsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan perlu secara serius menindaklanjuti janji ini. Dalam dokumen turunan untuk pelaksanaan dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, pemerintah Indonesia mengakui adanya perkawinan anak. Badan Pusat Statistik Nasional menyatakan bahwa praktek perkawinan anak masih terjadi, perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 15 tahun berjumlah kurang dari 1 persen, dan yang menikah sebelum 18 tahun sekitar 12 persen (BPS, 2016).

Bappenas telah menurunkan Indikator-indikator Global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam Indikator Nasional. Salah satunya adalah adanya 19 kebijakan yang berpihak pada perwujudan keadilan dan kesetaraan gender di Indonesia di akhir tahun 2019.[1] Sementara untuk Target 5.3 yang terkait dengan Perkawinan Anak, yaitu[2]:

5.3.1 Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.

5.3.1(a) Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.

5.3.1 (b) Angka kelahiran pada remaja perempuan umur 15-19 tahun per 1000 perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertitility Rate/ASFR)

5.3.1 (c) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.

Dari keempat indikator tersebut, perubahan kebijakan yang mendiskriminasi perempuan dan melegalkan perkawinan anak belum menjadi indikator pencapaian Target 5.3. Demikian pula dalam Voluntary National Review (VNR) 2017[3], ada keengganan pemerintah untuk memasukan kenyataan bahwa kebijakan nasional Indonesia adalah salah satu penyebab kunci praktek perkawinan anak. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan kebijakan yang mendiskriminasi perempuan. Pencantuman batas minimal usia perkawinan perempuan 16 dan laki-laki 19 tahun (Pasal 7 ayat 2), secara nyata membuat setiap perempuan Indonesia boleh dikawinkan saat usia anak.

Berdasarkan data dari Susenas September 2017, menunjukkan sebuah kemunduran, angka perkawinan anak di Indonesia kembali naik. Bahkan angka perkawinan anak pada tahun 2017 sama dengan situasi angka perkawinan anak pada tahun 2008, ini berarti ada kegagalan secara nasional untuk upaya menghentikan perkawinan anak di Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut kami menuntut kepada:

Mahkamah Konstitusi, untuk segera mempercepat kepastian persidangan JR UU Perkawinan perkara nomor 22/PUU-XV/2017 yang telah tertunda selama 6 bulan tanpa alasan yang jelas.
Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, segera membuktikan janjinya dan menunjukan keseriusannya dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak perempuan Indonesia dari ancaman praktek perkawinan anak.

Kami sudah terlalu lama menunggu.

Jakarta, 18 Desember 2017

Atas nama Koalisi 18+

Maryanti (Pemohon Prinsipal perkara nomor 22/PUU-XV/2017)
Rasminah (Pemohon Prinsipal perkara nomor 22/PUU-XV/2017)
Indry Oktaviani – Koord. Pokja Reformasi Kebijakan Publik Koalisi Perempuan Indonesia/Koord. Koalisi 18+(0815 1878 273)

[1] Selengkapnya lihat Lampiran Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Panduan Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

[2] Selengkapnya dapat dilihat dalam Dokumen Metadata Nasional Tujuan 5 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, di http://sdgs.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2017/11/Goal-5.pdf

[3] Pemerintah Indonesia telah melaporkan VNR di hadapan Sidang Umum Majelis Persatuan Bangsa-bangsa pada Juli 2017.

Versi PDF dapat dibaca di sini

[gview file=”http://www.koalisiperempuan.or.id/wp-content/uploads/2017/12/Pernyataan-Pers-Koalisi-18-.pdf”]

Lampiran I

[gview file=”http://www.koalisiperempuan.or.id/wp-content/uploads/2017/12/Lampiran-I-rilis-perkawinan-anak-18-des-17-2.pdf”]

Perkawinan Anak Jangan Dianggap Biasa

August 16, 2017May 4, 2018admin

Masa anak-anak adalah masa paling bahagia. Masa mereka menghabiskan waktu bermain tanpa memikirkan beban hidup yang rumit. Lantas, bagaimana jika masa tumbuh kembang dimana seharusnya anak belajar dan bermain ini harus terenggut dengan ‘pernikahan dini’?

Koalisi Perempuan Indonesia lebih setuju menyebutnya dengan perkawinan anak, mengapa?

Dalam Undang-Undang Perlindungan anak No 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat 1 sangat jelas disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Hal ini masih berbanding terbalik dengan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 yang mengatur usia minimal perkawinan yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.

Perkawinan anak di Indonesia saat ini masih tergolong marak. Kondisi memprihatinkan itu berdampak pada turunnya kualitas hidup pelaku perkawinan anak di masa depan. “Indonesia negara kedua di ASEAN setelah Kamboja, Sedangkan di dunia, Indonesia menempati urutan ke-37.

Data biro pusat statistik tahun 2016 menunjukkan angka 1 dari 3 anak perempuan yang berada di Indonesia ini menjadi korban perkawinan anak. Perkawinan anak di Indonesia masih tinggi dan tidak mengalami penurunan.

Anak-anak perempuan yang dinikahkan sebelum 18 tahun akan menghadapi akibat buruk terhadap kesehatan mereka sebagai dampak dari melahirkan dini, peningkatan risiko kekerasan dalam rumah tangga, gizi buruk, dan gangguan kesehatan seksual dan reproduksi.

Indonesia tertinggi nomor 2 se-Asean untuk pernikahan anak. Jika ditingkat global, 1 dari 3 anak menikah di usia anak. Di Indonesia 1 dari 6 anak menikah di usia anak. Dampak negatif dari perkawinan anak ini adalah sisi kesehatan, angka kematian bayi, risiko ibu meninggal, anak yang dinikahkan sebelum 18 tahun sangat rentan untuk menjadi korban drop out dari sekolah sehingga terancam tak bisa mendapatkan hak belajar selama 12 tahun, dan ketika mereka berusaha mendapatkan penghidupan yang layak mereka akan tersisih dari tingginya persaingan kerja, dan pada akhirnya bekerja dengan posisi dan upah yang rendah.

Banyak faktor yang membuat perkawinan anak di Indonesia tinggi. Di antaranya karena kemiskinan, budaya, lingkungan, tuntutan orangtua hingga perekonomian. Orangtua menganggap jika anak perempuannya menikah dini maka beban ekonomi di keluarga berkurang. Padahal, anak masih ingin bersekolah. Perkawinan anak akan menjadi permasalahan ganda bagi si anak dalam jangka panjang, tak hanya itu perkawinan anak juga berdampak bagi kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

Praktik Perkawinan Anak di Indonesia/ Sumber: Koalisi Perempuan Indonesia

Dampak Kesehatan Jiwa dan Raga

Perkawinan anak dapat mengakibatkan dampak buruk bagi sistem reproduksi anak. Sebab usia anak pada saat menikah masih muda. Di sini organ reproduksi anak masih belum siap untuk melakukan hubungan seksual sebab pada anak perempuan, usia matang untuk melakukan hubungan seksual setelah umur 20 tahun. Dimana dalam masa pubertas tersebut akan terjadi awal pematangan seksual, yaitu suatu periode dimana seorang anak mengalami perubahan fisik, hormonal dan seksual serta mampu mengadakan proses reproduksi. Pubertas berhubungan dengan pertumbuhan yang pesat dan timbulnya ciri – ciri seksual sekunder. Pada saat lahir, kadar LH dan FSH tinggi, tetapi pada beberapa bulan kemudian menurun dan tetap rendah sampai masa pubertas. Pada awal masa pubertas, kadar kedua hormon tersebut meningkat, sehingga merangsang pembentukan hormon seksual. Peningkatan kadar hormon menyebabkan pematangan payudara, ovarium, rahim dan vagina, dimulainya siklus menstruasi serta timbulnya ciri-ciri seksual sekunder (misalnya rambut kemaluan dan rambut ketiak). Perubahan tersebut terjadi secara berurutan selama masa pubertas sampai kematangan seksual.

Dapat dikatakan juga bahwa anak akan mengalami Pedophilia Heteroseksual, yaitu sebagai anak (di bawah umur 18 tahun) menjadi objek seksual oleh orang dewasa. Dalam kasus perkawinan anak yang dijalani, anak mengalami hambatan dalam perkembangan psikologis yang menyebabkan ketidakmampuan menjalin relasi heterososial dan homososial yang wajar, kecenderungan kepribadian anti sosial yang ditandai dengan hambatan perkembangan pola seksual yang matang disertai oleh hambatan perkembangan moral, muncul kombinasi regresi, ketakutan impoten, serta rendahnya tatanan etika dan moral. Perkawinan anak merupakan perilaku seksual yang menyimpang (defisiasi) karena melibatkan seorang gadis di bawah umur.

Tampak jelas bahwa akibat pertama yang menonjol dari perkawinan anak adalah akibat pada fisik. Secara usia, organ intim atau alat reproduksi anak di bawah umur belum siap untuk melakukan hubungan seks. Kalaupun hal ini dipaksakan, anak tersebut akan merasa kesakitan, sehingga berdampak pada kesehatan dan menimbulkan perasaan trauma berhubungan seks berkepanjangan. Apalagi, jika si anak perempuan sampai hamil dan bahkan melahirkan di usia muda.

Perobekan besar pada organ intim akibat pemaksaan hubungan seks akan mengakibatkan infeksi dan bukan tidak mungkin dapat membahayakan jiwa si anak. Terlebih lagi, jika hubungan seks tersebut didasari dengan kekerasan, bukan atas dasar suka sama suka. Akibat pernikahan dini yang berkenaan dengan kondisi fisik pelakunya benar-benar membahayakan kesehatan anak.

Anak belum paham benar mengenai hubungan seks dan tujuannya. Mereka hanya melakukan apa yang diharuskan pasangan terhadapnya tanpa memikirkan hal yang melatarbelakanginya melakukan itu. Jika sudah demikian, anak akan merasakan penyesalan mendalam dalam hidupnya. Akibat pernikahan dini ini akan mengganggu kondisi kejiwaan si anak sebagai pelaku pernikahan dini. Akibatnya ia sering murung dan tidak bersemangat. Bahkan ia pun akan merasa minder untuk bergaul dengan anak-anak seusianya mengingat statusnya sebagai istri. Selain itu, akibat pernikahan dini ini juga mengena pada perenggutan hak anak umtuk meraih pendidikan wajib minimal 12 tahun. Oleh sebab itu, para orang tua harus berhati-hati mengambil keputusan untuk menikahkan anak di usia dini dengan alasan apa pun. Setiap anak berhak mendapatkan dan menentukan jalan hidupnya di luar titah yang “menjerumuskan” para orang tua.

Dampak Perkawinan Anak / Sumber: Koalisi Perempuan

Peran Orang Dewasa dan Negara

Salah satu aspek yang perlu diajarkan oleh orang tua kepada anak remaja yang mulai memasuki tahap pubertas adalah mengenalkan mereka pada pendidikan seks yang sesuai dengan usianya. Tujuan dari pendidikan tersebut ialah agar anak memahami bahwa setiap orang memiliki hak atas tubuhnya sendiri sehingga dia dapat melindungi tubuhnya dari serangan orang lain yang tak diinginkan, anak memiliki pemahaman bahwa hubungan seks berakibat luas terhadap masa depannya sehingga dibutuhkan kesiapan secara fisik dan mental untuk melakukannya. Untuk itu, sebagai orang tua dan orang dewasa kita semua memiliki peran besar dalam melindungi dan mendidik anak sejak usia dini. Anak adalah masa depan bangsa, bila hidupnya sengsara tanpa pendidikan maka dia tak akan mampu bersaing, apalah arti pembangunan Indonesia jika mengabaikan anak perempuan?

Mengutip kalimat dari Dian Kartikasari, Sekretaris Jendral Koalisi Perempuan Indonesia dalam Seminar Peringatan Hari Kartini dengan tema Peran Perempuan Muda dalam Pencegahan dan Perkawinan Anak di Bandung pada April 2017 lalu, “perkawinan anak akan menyengsarakan tidak saja jiwanya tetapi juga akan merusak tubuh perempuan dan mendekatkan perempuan dengan kematian.”

Karenanya kita semua perlu melihat bahwa dengan upaya yang sungguh sebenarnya sudah diupayakan oleh Kartini dan sampai hari ini lebih dari seratus tiga puluh delapan tahun sampai hari ini masih belum berhasil, maka kita harus memulai perubahan, tidak saja dengan perubahan kebijakan karena Koalisi Perempuan bekerja sama dengan berbagai pihak dan difasilitasi oleh kementerian-kementerian menyusun Perpu yang akan disampaikan oleh Presiden.

“Kita percaya peraturan saja tidaklah akan berguna untuk mengubah perilaku masyarakat maka yang penting juga untuk membangun kesadaran kritis masyarakat baik pada anak-anak perempuannya agar dia tidak mengambil keputusan untuk menikah di usia anak, apalagi menikah karena gangguan atau rintangan-rintangan karena lari dari kemiskinan dan lain sebagainya,” lanjut Dian Kartikasari.

Dian juga menyampaikan bahwa penelitian menunjukan bahwa yang paling dominan untuk menentukan perkawinan anak adalah orang tua. Maka Koalisi Perempuan Indonesia juga akan membuat gerakan untuk mendorong agar orang tua mulai membuka diri dengan pengetahuan dan pengalaman baru, dan mempunyai tekad untuk tidak mengawinkan anak-anaknya di usia anak dan menyelesaikan pendidikan anak, anak laki-laki maupun perempuan sampai 18 tahun dengan demikian Indonesia akan mempunyai sumber daya yang kuat yang mampu bersaing di dunia global.

(Gabrella Sabrina)

Pernyataan Koalisi 18+ Perbaikan Permohonan Judicial Review Pasal 7 (1) UU Perkawinan

June 7, 2017June 7, 2017admin

Pernyataan Koalisi 18+

Perbaikan Permohonan Judicial Review Pasal 7 (1) UU Perkawinan:

Perempuan Korban Perkawinan Anak Mengalami Diskriminasi di Mata Hukum

Hari ini, 7 Juni 2017, Tim Kuasa Hukum Koalisi 18+ mewakili tiga orang perempuan korban perkawinan anak melakukan sidang atas perbaikan permohonan pengujian Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Perbaikan dilakukan berdasarkan masukan Hakim Mahkamah Konstitusi pada sidang pemeriksaan pendahuluan, tanggal 24 Mei 2017.

Rekomendasi pertama, adalah pendalaman kerugian konstitusional pemohon untuk pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 (UUD 45). Tim Kuasa Hukum menambahkan pembedaan batas usia kawin bagi perempuan dan laki-laki jelas telah mengakibatkan perbedaan kedudukan hukum antara laki-laki dan perempuan. Dimana pasal tersebut memberikan peluang batas minimal seorang anak perempuan untuk dapat menikah, padahal pada ketentuan yang sama, anak laki-laki dilindungi dengan mencantumkan batas usia menikah 19 tahun. Selain itu perempuan korban perkawinan tidak mendapatkan hak atas pendidikan yang sama dengan laki-laki. Pasal 7 ayat 1 juga mendiskriminasikan hak perempuan korban perkawinan untuk menentukan pilihan kapan dan dengan siapa mereka menikah, berbeda dengan anak laki-laki yang dapat menentukan pilihannya saat menikah.

Rekomendasi kedua, memilih satu dari dua elemen pasal 27 ayat 1 UUD 45 yaitu elemen yang berbeda di dalamnya, maka Tim Kuasa Hukum menfokuskan pada prinsip “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum”. Dimana Ketentuan a quo menimbulkan pembedaan kedudukan hukum dan diskriminasi terhadap anak perempuan dalam hak kesehatan, pendidikan, dan resiko eksploitasi seksual perempuan.

Rekomendasi ketiga, adalah permintaan komparasi mendalam mengenai batas usia 19 tahun dari beberapa negara. UN CEDAW dan CRC Recommendations on minimum age of marriage laws around the world, November 2013 telah membandingkan usia minimal untuk melangsungkan perkawinan baik laki-laki maupun perempuan di berbagai negara, dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

No.	Negara	Batas Minimal Usia Perkawinan
No.	Negara	Perempuan	Laki-laki
1	Algeria	19 Tahun	19 Tahun
2	Mesir	18 Tahun	18 Tahun
3	Irak	18 Tahun	18 Tahun
4	Albania	18 Tahun	18 Tahun
5	Antigua and Barbuda	18 Tahun	18 Tahun
6	Azerbaijan	18 Tahun	18 Tahun
7	Bahamas	18 Tahun	18 Tahun
8	Belarus	18 Tahun	18 Tahun
9	Etiopia	18 Tahun	18 Tahun
10	Yordania	18 Tahun	18 Tahun
11	Oman	18 Tahun	18 Tahun
12	Maroko	18 Tahun	18 Tahun
13	Tunisia	18 Tahun	18 Tahun
14	Uni Emirate Arab	18 Tahun	18 Tahun
15	Malawi	18 Tahun	18 Tahun
16	Nigeria	18 Tahun	18 Tahun
17	Korea	18 Tahun	18 Tahun
18	Kenya	18 Tahun	18 Tahun

Rekomendasi keempat, menunjukkan bukti jika usia anak perempuan dinaikkan menjadi 19 tahun apakah praktek perkawinan anak bisa berkurang. Saat ini, negara belum memiliki perlindungan terhadap anak perempuan dari praktek-praktek perkawinan anak. Sehingga para pelaku perkawinan anak belum memiliki aturan yang tegas untuk mencegah perkawinan anak, serta menjadi dasar sanksi hukum bagi para pelaku yang memfasilitasi perkawinan anak. Dalam situasi ini, pembedaan kedudukan hukum antara laki-laki dan perempuan yang secara langsung merupakan bentuk diskriminasi terhadap anak perempuan karena berdampak langsung pada kewajiban Negara antara lain untuk melindungi (to protect), memenuhi (to fullfill) dan menghargai (to respect) hak-hak anak sesuai UUD 1945.

Tim kuasa hukum sudah memasukkan semua masukan hakim dalam isi permohonan dari para pemohon untuk memperkuat tentang kerugian konstitusional yang dialami para pemohon pada 6 Juni 2017. Sebagai argumentasi agar Hakim Mahkamah Konstitusi dapat menyetujui permohonan Tiga Perempuan Korban Perkawinan Anak.

Jakarta, 07 Juni 2017

a/n Tim Kuasa Hukum Koalisi 18+

Ajeng Gandini, SH (083816306080);

Lia Anggiasih, SH (081289823702)

Koordinator Kampanye Koalisi 18+

Freynia, PKBI (08158320406)

Lampiran

Ruang Lingkup Pasal yang Diuji

Ketentuan

Rumusan

Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

(1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun..

Dasar Konstitusional yang Digunakan

Ketentuan

UUD 1945

Materi

Pasal 27 ayat (1)

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya

Petitum Permohonan

Para Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut:

Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Para Pemohon untuk seluruhnya;
Menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sepanjang frasa “umur 16 (enam belas) tahun”, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dibaca “umur 19 (sembilan belas) tahun”;

Perempuan Korban Perkawinan Anak, Gugat Pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan

April 20, 2017April 24, 2017admin

Pernyataan Koalisi 18+

Permohonan Judicial Review terhadap Undang-Undang Perkawinan

Tiga Perempuan Korban Perkawinan Anak , Menggugat Pasal 7 (1) UU Perkawinan di Mahkamah Kostitusi RI

Hari ini, Tim Kuasa Hukum Koalisi 18+ mewakili tiga orang perempuan korban perkawinan anak mengajukan permohonan pengujian Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) Ke Mahkamah Konstitusi. Para korban mengajukan permohonan ini karena negara masih lalai memberikan perlindungan pada perempuan dari praktek perkawinan anak. Mereka adalah: Endang Wasrinah, Maryanti dan Rasminah

Sampai saat ini, Indonesia belum melakukan perubahan UU yang masih memperbolehkan anak perempuan untuk kawin, (Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan). Bahkan keputusan Mahkamah Konstitusi 30-74/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan tidak bertentangan dengan UUD 1945 telah menguatkan Praktek Perkawinan Anak. Situasi ini menimbulkan diskriminasi dan melanggengkan ketidaksetaraan kedudukan hukum bagi anak perempuan.

Presiden Joko Widodo dan DPR begitu cepat merespon kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan, sehingga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Kemudian DPR RI mensahkannya menjadi Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

Namun, sebaliknya, dalam konteks perkawinan anak pemerintah belum menunjukkan dukungan nyata dengan mengambil kebijakan strategis yang dapat mengakhiri perkawinan anak. keputusan Mahkamah Konstitusi 30-74/PUU-XII/2014, masyarakat sipil telah mengajukan rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Pencegahan Perkawinan Anak (Perppu Penghentian Perkawinan Anak) sejak tahun 2016. Rancangan tersebut telah didiskusikan bersama Kantor Staf Presiden serta Kementerian Agama, namun rancangan tersebut mangkrak hingga saat ini tanpa kejelasan kelanjutan pembahasan dan pengesahannya. Padahal di dalam perkawinan anak pasti terjadi kekerasan seksual. Koalisi 18+ tetap mendorong langkah-langkah perubahan kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak tersebut.

Dengan situasi saat ini, pemerintah Indonesia tidak lagi dapat menutup mata. Fakta Profil Anak Indonesia yang disusun oleh BPS (2015) telah menunjukkan presentase perkawinan anak usia 10-17 di perkotaan yaitu 0.9 persen, sedangkan di pedesaan 2.24 persen. Dari data tersebut 35.83 persen kawin sebelum usia 15 tahun 39.45 persen di usia 16 tahun, dan 24.72 persen di usia 17 tahun.

Perempuan yang kawin pada usia anak akan tercabut dari kesempatan menuntaskan pendidikan 12 tahun, berpotensi menanggung beban pengasuhan anak dan keluarga. Selain itu, perkawinan anak turut menyumbang pada tingginya angka kematian ibu dan anak di Indonesia. Perempuan yang melahirkan pada usia 10 – 14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20 – 24 tahun, dan resiko ini meningkat dua kali lipat pada anak usia 15 – 19 tahun (WHO 2014). Kementerian Kesehatan mengkonfirmasi kehamilan yang terlalu muda sebagai salah satu penyebab kematian maternal. Kenyataan tersebut menunjukan bahwa perkawinan anak telah melanggar hak anak, antara lain, hak atas pendidikan, kesehatan, tumbuh kembang, dan bebas dari kekerasan seksual.

Maka dalam semangat peringatan hari Kartini, untuk memperjuangkan hak perempuan dan melindungi hak anak Indonesia, maka tiga orang perempuan yang menjadi korban perkawinan anak mengajukan Judicial Review atas UU Perkawinan dengan batu uji yang berbeda yaitu Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “Konstitusi pada prinsipnya mengatur tentang Kedudukan warga negara, Penghidupan dan pembelaan terhadap Negara”. Warga negara adalah sama kedudukannya, memiliki hak dan kewajibannya, setiap individu mendapat perlakuan yang sama dari negara. Ketentuan ini secara tegas termuat dalam konstitusi tertinggi kita, yaitu UUD 1945 Bab X sampai Bab XIV pasal 27 sampai pasal 34.

Hari ini, negara harus mendengar langsung suara perempuan-perempuan korban perkawinan anak.

Jakarta, 20 April 2017

a/n Tim Kuasa Hukum Koalisi 18+

Dian Kartika, SH (0816759865)

Supriyadi Widodo Eddyono, SH (081586315499)

Ajeng Gandini, SH (083816306080);

Koordinator Kampanye Koalisi 18+

Freynia, PKBI (08158320406)

Lampiran

Ruang Lingkup Pasal yang Diuji

Ketentuan

Rumusan

Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

(1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun..

Dasar Konstitusional yang Digunakan

Ketentuan

UUD 1945

Materi

Pasal 27 ayat (1)

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya

Alasan – Alasan Permohonan

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun” dalam UU Perkawinan telah melanggar prinsip “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum”, sehingga bertentangan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945
Ketentuan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun” dalam UU Perkawinan menimbulkan pembedaan kedudukan hukum dan diskriminasi terhadap anak perempuan dalam hak kesehatan
Ketentuan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun” dalam UU Perkawinan menimbulkan pembedaan kedudukan hukum dan diskriminasi terhadap anak perempuan dalam hak pendidikan
Ketentuan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun” dalam UU Perkawinan menimbulkan pembedaan kedudukan hukum dan diskriminasi terhadap anak perempuan menimbulkan resiko eksploitasi anak perempuan

Petitum Permohonan

Para Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut:

Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Para Pemohon untuk seluruhnya;
Menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sepanjang frasa “umur 16 (enam belas) tahun”, bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dibaca “umur 19 (sembilan belas) tahun”;