Jakarta- Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi salah satu hal yang dilakukan adalah peningkatan kapasitas anggota. Pada tanggal 20-30 November 2015 akan melaksanakan Pendidikan Kader Lanjut sebagai bagian dari peningkatan dan penguatan kader Koalisi Perempuan Indonesia di tingkat Nasional dan Internasional.
Tahapan yang akan dilakukan adalah dengan membuka pendaftaran calon anggota mulai tanggal 20 September – 20 Oktober 2015 dengan mengirimkan persyaratan ke sekretariat nasional, dimana pengumuman hasil seleksi akan dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2015.

Kriteria dan syarat yang harus dipenuhi antara lain :
Kriteria :
1. Anggota aktif Koalisi Perempuan Indonesia minimal dua tahun,
2. Memahami persoalan keorganisasian Koalisi Perempuan Indonesia dan persoalan 18 kelompok kepentingan yang ada di organisasi,
3. Pernah menjadi fasilitator dan atau narasumber dari salah satu materi dalam pendidikan kader menengah (Keorganisasian, Advokasi atau kepemimpinan),
4. Bersedia mengikuti pelatihan dari awal sampai akhir secara penuh,
5. Berkomitmen untuk melaksanakan rencana tindak lanjut (Skema pembelajaran 12 bulan) dari pelatihan,
6. Bersedia untuk mencetak kader menengah,
7. Berkomitmen untuk merekrut anggota minimal 9 (sembilan) orang dalam satu tahun.
Syarat :
1. Telah lulus Pendidikan Kader Menengah dan skema pembelajaran sembilan bulan
2. Bersedia untuk mengikuti proses pendidikan dalam kelas 11 (sebelas) hari dan di luar kelas selama 12 (dua belas) bulan hingga selesai.
3. Bersedia menuliskan laporan tiga bulanan sebagai aktualisasi dari hasil pembelajaran pendidikan kader lanjut, (ada monitoring melalui komunikasi sms / telpon / email dll)
4. Mengisi Kuesioner, menyerahkan CV dan copy tulisan yang pernah dimuat di media lokal atau nasional, atau makalah yang pernah dipresentasikan, atau membuat makalah khusus, untuk formulir CV silahkan download di sini [gview file=”http://www.koalisiperempuan.or.id/wp-content/uploads/2015/09/Form-CV-Calon-Peserta-PKL-2015.doc”]
5. Menyertakan surat rekomendasi dari pengurus wilayah, untuk formulir surat rekomendasi silahkan download di sini [gview file=”http://www.koalisiperempuan.or.id/wp-content/uploads/2015/09/Formulir-Rekomendasi-untuk-Calon-Peserta-PKL-2015.doc”]
6. Bersedia membawa dokumen-dokumen berupa contoh bahan-bahan advokasi yang pernah dilakukan di daerah masing-masing baik secara sendiri maupun berjejaring, serta buku bacaan masing-masing yang berkaitan dengan advokasi kebijakan organisasi,
7. Mampu mengoperasionalkan Microsoft office minimal Microsoft Word dan menggunakan internet.

Sampai jumpa di PKL 2015

DASAR PEMIKIRAN “TINDAKAN KHUSUS SEMENTARA”(TKS)

WAJIB HUKUMnya: Keterwakilan Peremuan paling kurang 30% dalam proses  pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik.

Peningkatan keterwakilan peremuan dalam lembaga publik BUKAN hanya untuk kepentingan  perempuan, melainkan wujud kesetaraan dan keadilan bagi perempuan dan laki-laki sebagai warga negara untuk menunaikan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyaraakat, berbangsa dan bernegara (Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28 I ayat (2,4,5) UUD NRI 1945).

Kebijakan Affirmasi/TKS bagi perempuan dalam proses politik dan jabatan publik, justeru cara konstitusional mempercepat terwujudnya DEMOKRASI SUBSTANTIF!

 

1. I.            LATAR BELAKANG:

 

Suatu perjalanan panjang meuju kesetaraan dan keadilan bagi SEMUA!

Perjuangan gigih gerakan perempuan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di DPR/lembaga Publik sudah dimulai sejak Kongre Perempuan Indonesia III pada 1938 dengan menuntut hak dipilih dalam Dewan Kota (Volksraad). Sejak Indonesia merdeka pada tahu 1945 dan pemilihan umum I (1955-1960), dengan menggunakan ‘sistem tunjuk’/sistem proporsional tertutup, elite partai, anggota perempuan di DPR RI 6,3%, terus meningkat sampai 13% pada pemilu periode 1987-1992, kemudian menurun sampai 10,8% pada Pemilu 1997-1999. 

Pada awal era Reformasi terbentuk Jaringan Perempuan dan Politik (2000, 39 organisasi). Dalam upaya mewujudkan kesetaran dan keadilan antara perempuan dan laki-laki, mengeluarkan Pernyataan Sikap mengkritisi Pidato Presiden R.I. pada Perayaan Hari Ibu ke 73 (27 Desember 2001) yang tidak sepakat dengan “TKS” minimum 30% keterwakilan perempuan calon legislatif (disingkat ‘caleg’), yang dianggapnya kontra produktif dan ‘merendahkan’ martabat perempuan sendiri.

Berkat perjuangan gigih semua komponen perempuan (Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), Kaukus Perempuan Parlemen, Kaukus Perempuan Politik, Jaringan Perempuan dan Politik, yang dikenal dengan julukan “Fraksi Balkon”, membuahkan hasil dengan dicantumkannya untuk pertama kali ‘TKS’ minimum 30% keterwakilan perempuan dalam UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu: Pasal 65 ayat 1 menggunakan kata-kata: Setiap Partai Politik peserta Pemilu “dapat mencalonkan” anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD KabupatenKota untuk setiap Daerah “dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%”. Ketentuan TKS ini diberlakukan pada Pemilu 2004, dengan hasil 11% di tingkat nasional, 9% di Provinsi dan sekitar 5% di tingkat Kabupaten/Kota.

Menjelang Pemilu 2009, ‘Fraksi Balkon’ bergerak lagi dengan nama “Aliansi Masyarakat Sipil utuk Revisi UU Politik”, didingkat “ANSIPOL”, kali ini melibatkan kalangan lebih luas sampai ke Daerah dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KPP-RI). Hasilnya pun lebih lengkap: Ketentuan TKS tercantum dalam UU Partai Politik (No.2/2008) pada pendirian dan pembentukan partai politik baru, Kepengurusan Partai tingkat Pusat, Rekrutmen politik dan Pendidikan Politik dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Sedangkan dalam UU Pemilian Umum (No.10/2008), mensyaratkan TKS sekurang-kurangnya 30% perempuan a) untuk menjadi Peserta Pemilu, b) dalam susunan Pengurus Partai tingkat Pusat, c) Daftar bakal calon, d) Penempatan bakal calon: setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon. Walaupun ketentuan TKS menggunakan kata-kata yang multitafsir dan tanpa sanksi.

Pemilu 2009 menghasilkan kenaikan keterwakilan perempuan: perempuan caleg untuk DPR-RI dari 33,2%pada Pemilu 2004 menjadi 34,7%, keterpilihan perempuan di DPR-RI dari 11% menjadi 18%, di 33 Provinsi dari 9% menjadi 16%, di 461 Kabupaten/Kota dari sekitar 5% menjadi 12%, terdapat 29 Kabupaten/Kota yang tidak ada perempuan terpilih.

Kenaikan jumlah (Belum 30%) keterwakilan perempuan di Parlemen hasil pemilu 2009, ternyata tidak efektif, karena tidak membuahkan perubahan substantif dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan rumusan kebijakan publik yang masih didominasi oleh pola pikir dan pola tindak yang tidak peka gender; dalam arti masih di dominasi nilai-nilai budaya yang menempatkan perempuan di ranah privat/domestik dengan fungsi reproduksi (‘3 M’: macak, manak, masak) dan di dalam masyarakat kegiatan tersebut diperlakukan inferior. Sedangkan kehidupan dalam masyarakat, yang dihormati memegang kekuasaan secara historis masih di dominasi oleh  laki-laki dan menempatkan perempuan dalam kedudukan subordinasi di ranah privat.

Cara pandang, pola pikir dan pola tindak stereotip inilah yang masih mempengaruhi proses pembahasan dan pengambilan keputusan, serta perumusan kebijakan publik di lembaga-lembaga publik, mulai dari pejabat tertinggi sampai di tingkat Desa. Ini pula yang mempengaruhi pembahasan RUU Politik di DPR-RI, sehingga pengesahan UU Partai Politik (UU No.2/2012) dan UU Pemilihan Umum (UU No.8/2012) masih penuh dengan kata-kata yang multi-tafsir dan tidak ada kepastian hukum (‘memperhatikan’, ‘memuat’, ‘menyertakan’, ‘mempertimangkan’, dsb.). Ketentuan TKS dalam UU Pemilu, khususnya Pasal 215 ayat (b) dan Penjelasan Pasal 56 ayat (2) yang diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, tidak memberikan kepastian hukum dan membatasi keterpilihan perempuan dalam pemilihan umum, juga memperlakukan perempuan secara diskriminatif, sehingga kecil akses perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik.

Tingkat kemajuan perempuan mempengaruhi kemajuan BANGSA!

Dari pengalaman 2 (dua) Pemilu (2004, 2009) yang sudah mencantumkan ketentuan TKS dalam UU Parpol dan UU Pemilu, walaupun keterwakilan perempuan meningkat dalam angka/jumlah, ternyata tidak menjamin dari segi kompetensi dan kualitas, mampu mempengaruhi proses perubahan kearah perbaikan kedudukan perempuan. Data Human Development Report UNDP menunjukkan, capaian Indeks Pembangunan Manusia Indonesia (HDI) berada diperingkat 124 dari 185 negara didunia (Data 2011) yang meliputi dimensi Pendidikan, kesehatan dan dimensi ekonomi/standar hidup layak. Bila indeks HDI ini dipilah menurut jenis kelamin (Gender Development Index), terlihat ketertinggalan perempuan Indonesia di ketiga bidang kehidupan tersebut. Ini berarti tingkat kemajuan perempuan, yang jumlahnya separoh penduduk Indonesia, berpengaruh terhadap kemajuan dan kesejahteraan Bangsa. Dengan demikian, TKS minimum 30% keterwakilan perempuan bukan sekedar jumlah, melainkan juga KUALITAS SDM (perempuan) yang punya konsep diri, kemandirian dan mampu membawa perubahan!

1.   ALASAN PERMOHONAN JR : TINDAKAN KHUSUS SEMENTARA (TKS) = KONSTITUSIONAL dan KEWAJIBAN NEGARA (STATE OBLIGATION) UNTUK DILAKSANAKAN.

Banyak fihak yang belum paham mempertanyakan, bahkan ada yang sudah mengajukan uji materi/Judicial Review (JR) ke Mahkamah Konstitusi dengan pertanyaan; Mengapa kepada perempuan diberikan hak ‘khusus’ sekurang-kurangnya 30% keterwakilan dalam daftar bakal calon, yang dianggapnya sebagai diskriminasi terhadap laki-laki? JR ini ditolak oleh MK (Keputusan MK No. 22/PUU/VI/2008) yang menganggap Pasal 55 ayat (2) UU No.10/2008 – sekarang menjadi Pasal 56 ayat (2) UU No.8/2012 –  sudah konstitusional! Karena ketentuan TKS dimaksudkan untuk meletakkan secara adil hal yang selama ini ternyata tidak memperlakukan perempuan secara adil. Sebagai dasar hukum ialah Pasal 28H ayat (2) UUD-NRI 1945: “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan” Ini berarti, ‘TKS’ ini WAJIB hukumnya bagi SEMUA Pemangku Kepentingan, termasuk Pemerintah, DPR, Partai Politik untuk menerapkan dan melaksanakannya dengan benar!

Alasan klasik lain yang selalu dilontarkan terhadap ketentuan TKS ialah: ‘Jangan dipaksakan, sulit cari perempuan yang mau masuk politik’. Justeru, seperti yang diatur dalam UU Parpol, adalah tugas Partai Politik untuk membentuk kader, terutama perempuan yang sejak kecil sudah dikondisikan kegiatannya diranah domestik sebagai isteri, ibu dan ibu rumah tangga, sedangkan ranah publik, termasuk politik dan kekuasaan adalah urusan laki-laki. Kebijakan TKS sudah diatur sejak UU Pemilu tahun 2003, berarti sudah 10 tahun Partai Politik diberi waktu untuk melaksanakan peraturan tsb. Tetapi karena peraturannya tidak jelas, tidak ada indikator dan tidak ada sangsi hukum yang mengikat, Partai Politik tidak sungguh-sungguh melaksanakannya.

‘TKS’ = koreksi, kompensasi, assistensi.

Tindakan afirmasi atau lebih tepat dikatakan ‘Tindakan Khusus Sementara’ (TKS) adalah tindakan yang secara khusus diambil untuk mengejar ketertinggalan perempuan, yang selama ini mendapat perlakuan diskriminatif, karena nilai-nilai yang terwujud dalam kebiasaan/praktek-praktek, anggapan-anggapan dan citra-baku (stereotyped) yang dikonstruksi dalam masyarakat dan menempatkan perempuan dalam kedudukan sub-ordinasi dari laki-laki. Perlakuan diskriminatif yang mengakibatkan keterbelakangan perempuan ini berarti pelanggaran hak asasi manusia dan ketidak adilan terhadap perempuan  sebagai bagian mutlak (jumlahnya separoh penduduk) dari bangsa Indonesia.

 

‘TKS’ merupakan suatu TINDAKAN SEMENTARA dan sebagai suatu koreksi, kompensasi, asistensi bagi perempuan agar mampu mengejar ketertinggalan dan tercapainya keterwakilan yang seimbang, kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, serta perlakuan adil bagi semua warga negara, termasuk mendapatkan manfaat yang sama dari hasil pembangunan, seperti yang dijamin dalam Pasal 28H ayat 2 UUD 1945. Istilah yang dipakai oleh Rocky Gerung, Pengajar Ilmu Filsafat UI, ‘TKS’ adalah ‘hutang peradaban’ yang harus dibayar oleh NEGARA kepada perempuan karena perlakuan tidak adil terhadap mereka selama berabad-abad dan sekarang harus dibayar supaya adil dan setara!

Jaminan hukum yang kuat untuk TKS selain sudah diatur dalam Konstitusi/UUD NRI tahun 1945 Pasal 28H ayat (2), juga sudah disahkan UU No.7 tahun 1984 (sudah 29 tahun) yang meratifikasi tanpa reservasi Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diuskriminasi terhadap Perempuan (“UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women”, biasa disigkat ‘CEDAW’. Dengan UU ini, Konvensi PBB tersebut sudah menjadi hukum nasional yang wajib dilaksanakan oleh Negara. Pasal 4 ayat 1 CEDAW menyatakan bahwa pembuatan peraturan khusus sementara oleh Negara yang ditujukan untuk mempercepat persamaan ‘de facto’ antara pria dan wanita tidak dianggap diskriminasi, peraturan-peraturan ini dihentikan jika tujuan persamaan kesempatan dan perlakuan telah tercapai.

Sedikitnya keterwakilan perempuan di parlemen adalah DEFISIT dari demokrasi.

Partisipasi, kepemimpinan dan keterwakilan perempuan dalam pemerintahan sudah dijamin dalam Konstitusi (Pasal 28D ayat 3), juga ditegaskan di dalam CEDAW Pasal 7 huruf (a) “untuk memilih dan dipilih“ dan (b)  “untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah dan implementasinya, memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di semua tingkat” untuk partisipasi dalam Pemilu; Rekomendasi Umum Komite CEDAW PBB No. 25 tahun 2004 tentang Pasal 4 (1) menekankan bahwa perempuan telah mengalami dan terus-menerus menderita sebagai akibat dari berbagai bentuk diskriminasi, karena mereka adalah perempuan. Karena itu, Konvensi menuntut bahwa perempuan diberikan start-awal yang sama (equal-start) dengan laki-laki dan bahwa mereka diberdayakan melalui lingkungan yang memungkinkan mereka mencapai persamaan hasil (equality of results). Dengan ketentuan ini yang sudah menjadi hukum nasional, jelas dan tegas TKS = konstitusional dan harus dilaksanakan. Bila upaya untuk mencapai persamaan dan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dihambat terus, proses mencapai demokrasi substantif juga akan terhambat.

KEWAJIBAN NEGARA (State Obligation):

NEGARA, terutama Pemerintah dan DPR, termasuk Partai Politik, “WAJIB hukumnya untuk membuat peraturan perundangan yang tepat, termasuk sanksinya, mengubah dan menghapuskan uadang-undang, peraturan-peraturan, kebiasaan, dan praktek-praktek yang diskriminatif terhadap perempuan. Mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak-hak wanita atas dasar yang sama dengan kaum pria.” (Pasal 2 CEDAW). Apresiasi kepada KPU, sebagai lembaga pelaksana/penyelenggara pemilu sudah melaksanakan kebijakan TKS dengan konsekwen dan mengeluarkan Peraturan KPU No.7/2013, dengan sanksi partai politik yang tidak dapat memenuhi sekurang-kurangnya 30% perempuan caleg di Dapil terebut, tidak bisa jadi peserta pemilu.

Indonesia telah menandatangani dan berkomitmen melaksanakan Delapan Tujuan (Goals) yang tertuang di dalam Declaration of Millennium Development Goals (MDG) Tahun 2000 yang salah satu tujuannya (Tujuan 3) mewujudkan “kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.” Pada tahun 2007 Mid Term Review MDG’s menetapkan pentingnya Tindakan Khusus Sementara (TKS) untuk segera dilaksanakan dalam semua bidang agar tujuan MDG’s ditahun 2015 tercapai.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Indonesia telah memiliki komitmen kuat untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang di jamin di dalam Pasal 28 I Ayat (2) UUD RI 1945, Undang-Undang No.7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan serta terlibat aktif di dalam forum-forum internasional yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender, agar perempuan mendapati manfaat dari hasil pembangunan secara adil.

 

1. III.      PERMOHONAN UJI MATERI

Ketentuan TKS dalam UU Pemilu (No.8/2012), termasuk Pasal 215 ayat (b) dan Penjelasan Pasal 56 ayat (2), yang menjadi pokok permohonan JR ini, merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari ketentuan TKS lain dalam UU Pemilu (a.l. Pasal 8 ayat (2e), Pasal 20, Pasal 55, Pasal 56 ayat (2) UU No.8/2012.

• Pasal 215 ayat (b): “Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Politik Pesrta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dengan ketentuan: ayat (b) Dalam hal terdapat 2 (dua) calon atau lebih yang memenuhi ketentuan sebagaimana yang

 

dimaksud dalam huruf a dengan perolehan suara yang sama, penetapan calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara calon pada daerah pemilihan dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan.

 

Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukunya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya (Pasal 5 UU No.12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Perumusan ketentuan TKS yang tidak jelas, dengan menggnakan kata-kata ‘dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan.’ sangat merugikan perempuan, karena tidak ada ukuran yang jelas apa yang dipakai pegangan untuk mempertimbangkan. Ketentuan yang rumusannya tidak jelas dan bertentangan dengan tujuan TKS yang sudah konstitusional (Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945), maka ketentuan Pasal 215 ayat (b) UU Pemilu melanggar hak konstitusional perempuan yang sudah dijamin oleh UUD NRI 1945.

Dengan alasan tersebut diatas dan dengan menerapkan konsep “Reverse Discrimination” atau Diskriminasi Positif, kata ‘mempertimbangkan‘ diganti dengan kata ‘mengutamakan’, menjadi rumusan berikut: “Dalam hal terdapat 2 (dua) calon atau lebih yang memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam huruh a dengan perolehan suara yang sama, penetapan calon terpilih ditentukan dengan mengutamakan keterwakilan perempuan.

 

• Penjelasan Pasal 56 ayat (2): Pasal 56 ayat (2) berbunyi: Didalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon. Dalam Penjelasan ayat tersebut, berbunyi: “Dalam setiap 3 (tiga) bakal calon, bakal calon perempuan dapat ditempatkan pada urutan 1, atau 2, atau 3 dan demikian seterusnya, tidak hanya pada nomor urut 3,6, dan seterusnya.”

 

Bunyi Pasal 56 ayat (2) UU Pemilu sebenarnya sudah jelas: bahwa dari setiap 3 (tiga) caleg, terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) perempuan. Artinya dari setiap 3 (tiga) caleg, bisa terdapat paling kurang 1 (satu), atau 2 (dua), atau bahkan tiga-tiganya perempuan caleg! Jadi, dengan dicantumkannya ketentuan dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (2) malah jadi tidak jelas, karena isinya mengatur tentang penempatan ‘nomor urut’ perempuan bakal caleg. Dalam kamus bahasa Indonesia, arti kata ‘ATAU’ adalah kata penghubung untuk menandai pilihan diantara beberapa hal, mengurangi isi Pasal 56 ayat (2). Dengan frasa “atau” dalam kalimat “dalam setiap 3 (tiga) bakal calon, bakal calon perempuan dapat ditempatkan pada urutan satu (1), atau 2, atau 3 dan demikian seterusnya, tidak hanya pada nomor urut 3, 6, dan seterusnya;” menutup kesempatan perempuan dalam menempatkan dua (2) perempuan caleg dalam nomor urut 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga). Bahwa, agar terjadi koherensi makna yang representatif dengan kemudahan dan perlakuan khusus perihal kesempatan dan maanfaat dalam frame persamaan dan keadilan bagi  perempuan, adalah tepat jika dilakukan perubahan penggunaan kata  “atau” menjadi “dan atau”.

 

Demikianlah secara singkat inti dari Uji materi UU Pemilu, khususnya Pasal 215 ayat (b) dan Penjelasan Pasal 56 ayat (2) terhadap UUD-NRI 1945, khususnya Pasal 1, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (3), Pasal 28H ayat 2, Pasal 28 I ayat (2), (4) dan (5). Terdaftar di MK Nomor: 20/PUU-XI/2013.

Jakarta, 13 Maret 2013

Naskah yang disampaikan oleh SEKJEND Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi pada saat diplomat briefing pencapaian MDG’s yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 2013 .

BRIEFING NOTE
RELFEKSI
PENCAPAIAN MILLENNIUM DEVELOPMENT GOAL (MDG)
DI INDONESIA
(Disampaikan dalam Diplomat Briefing , Jakarta 11 Maret 2013)

Kata Pengantar

Refleksi tentang Pencapaian MDG ini merupakan hasil dari : assesment di 325 Desa di 10 Provinsi di Indonesia, Konsultasi Publik tingkat Provinsi di 4 provinsi (Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat dan Sulawesi Utara) serta Konsultasi Nasional, yang dilakukan oleh Koalisi Perempuan indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi, selama Januari 2012 –Februari 2013.

1. UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN INDONESIA

Upaya yang telah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) dan Pemerintah Indonesia untuk mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Millennium (MDG) di bidang kebijakan publik lainnya, program , kegiatan dan alokasi anggaran adalah sebagai berikut

a. Legislasi
Dibidang legislasi, telah diterbitkan beberapa undang-undang untuk mendukung pencapaian MDG, antara lain
1. Peningkatan Keterwakilan Perempuan dalam Politik: adanya ketentuan jaminan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan dalam lembaga pengambilan keputusan dalam UU No 12 tahun 2003, UU No 10 tahun 2008 dan UU no 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jaminan Keterwakilan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan dalam struktur kepengurusan Partai Politik (UU No 2 tahun 2011) dan Keterwakilan perempuan dalam Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum ( UU No 22 tahun 2007 dan UU No 15 tahun 2011)
2. Mengintegrasikan Target-target MDG bidang kesehatan ke dalam UU No 36 Tahun 2009
3. Percepatan Pencapaian Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Penerbitan Peraturan Daerah Tentang Kesehatan bagi Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBLA) di beberapa daerah di Propinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Nusa Tengga Barat dan Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sumatra Utara dan Sumatra Barat
b. Peraturan dan Kebijakan
1. Instruksi Presiden No 1 Tahun 2010 Tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional 2010
2. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan: Pro Rakyat; Keadilan Untuk Semua (Justice for All); Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals – MDGs).
3. Peta Jalan Nasional MDGs (Roadmap) Percepatan Pencapaian MDG
4. Mewajibkan setiap Kepala Daerah menyusun Rencana Aksi Percepatan Pencapaian MDGS di Daerah
5. Peningkatan Kapasitas Perencanaan melalui penerbitan Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah MDGs

2. CAPAIAN YANG TERLIHAT
1) Eradicate extreme
a. Jumlah penduduk miskin berkurang, namun tingkat kedalaman/keparahan kemiskinan semakin tinggi.
b. Kesenjangan antara penduduk miskin dengan penduduk kaya sangat tinggi
c. Penduduk dalam katagori Hampir miskin, rentan untuk jatuh miskin dan menjadi kelompok “orang miskin baru”. Sejumlah 50% dari jumlah penduduk miskin tahun ini, merupakan penduduk yang tidak miskin di tahun sebelumnya.
d. Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi Minimum 2.000 Kkal / kapita / hari mencapai 60% dari jumlah penduduk
e. Jumlah Bayi, Anak dibawah usia 5 tahun (Balita) dan anak yang mengalami kurang gizi atau gizi buruk masih tinggi.
f. Jumlah pengangguran berkurang, namun jumlah pengangguran semu dan pengangguran tersembunyi sangat tinggi
2) Achieving universal health care and improving the health of mother and child
a. Angka Kematian Ibu Melahirkan Indonesia, tertinggi di ASEAN
b. Angka Kematian Bayi dan Balita masih sangat tinggi
c. Jumlah tenaga kesehatan terlatih (Bidan) dan tenaga medis (Dokter/dokter spesialis) masih sangat rendah dibanding dengan jumlah penduduk yang harus dilayani
d. Layanan Keluarga Berencana(KB) belum merata sampai ke desa
e. Kasus Baru HIV meningkat tajam setiap tahun, terutama pada kelompok Ibu Rumah Tangga
f. Penanganan /Layanan Kesehatan untuk penyakit menular : Malaria, Tuberkolusis (TB), Deman Berdarah, Kusta dll masih belum memadai
g. Program Perlindungan Sosial untuk Kesehatan tidak menjangkau semua masyarakat yang membutuhkan (tidak inklusif )
3) Achieve Universal Primary Education
a. Angka Partisipasi Murni Sekolah dasar (SD) berhasil dicapai
b. Angka Partisipasi Murni sekolah dasar, siswa laki-laki dan perempuan hampir setara
c. Ketimpangan gender dalam pendidikan terlihat pada tingkat pendidikan lanjutan (SLTP), pendidikan Lanjutan Atas dan Pendidikan Tinggi
d. Angka Buta Huruf Perempuan masih sangat Tinggi
e. Diskriminasi terhadap guru Sekolah Dasar (mayoritas perempuan) masih tinggi
f. Diskriminasi terhadap guru yang bekerja di pedesaan dan di daerah terpentil masih sangat tinggi
g. Keamana gedung sekolah dan Kualitas Keamanan tempat belajar sangat rendah. Masih banyak gedung yang rusak dan mudah roboh. Tingkat kekerasan/Bullying di sekolah pun masih sangat tinggi.
h. Ketersediaan Sanitasi layak dan air bersih di lingkungan pendidikan, masih rendah
4) Promote Gender Equality and Women Empowerment
a. Jumlah keterwakilan perempuan di parlemen meningkat, tetapi belum memenuhi batas minimal 30%
b. Jumlah rata-rata keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah propinsi lebih rendah dari nasional dan jumlah DPRD di Kabupaten/kota lebih rendah dari propinsi. Bahkan di beberapa DPRD Kabupaten/kota tidak ada anggota legislative perempuan.
c. Jumlah perempuan di posisi pengambilan keputusan di Eksekutif masih sangat rendah
5) Ensure Environmental Sustainability
a. Luasan kawasan Hutan yang tertutup pohon terus berkurang karena adanya praktek illegal logging
b. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan 49 % dan pedesaan 45 %
c. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan 65 % dan pedesaan 33%
d. Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan terus meningkat
e. Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan pemerintah maupun masyarakat terhadap bencana sangat rendah
f. Pengetahuan masyarakat (terutama perempuan) tentang Perubahan iklim dan kemampuan merespon situasi sangat rendah

6) Develop a Global Partnership for Development
a. Capaian Kemajuan Kemitraan Global Untuk Pembangunan tidak dapat diketahui oleh masyarakat luas, karena kurangnya publikasi dan informasi terkait hal ini
b. Informasi yang disampaikan oleh pemerintah hanya mencakup proporsi penduduk yang memiliki Telepon sesuler, computer pribadi, dan akses terhadap internet
c. Kerjasama (pendanaan/bantuan teknis) antara pemerintah /negara-negara terkait dengan pengurangan kemiskinan atau pemenuhan kebutuhan dasar, tidak terinformasikan
d. Kerja sama untuk penguatan ekonomi masyarakat, tidak diketahui oleh masyarakat

3. TANTANGAN YANG DIHADAPI

Tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai target MDG antara lain adalah
1. KETIMPANGAN
a. Tingginya disparitas/ketimpangan pencapaian MDGs antara daerah-daerah di Indonesia.
b. Tingginya disparitas pencapaian MDG antara Kota, Desa dan daerah di pulau terpencil, terluar dan perbatasan
c. Tingginya disparitas antar kelompok masyarakat dan individu mencakup antar status social, status Kependudukan dan gender
2. SINERGI ANTAR KEMENTERIAN/LEMBAGA, ANTAR DAERAH DAN ANTAR DAERAH DENGAN PUSAT
a. Sinergi antar kementerian/lembaga di Pemerintahan Pusat maupun Pemerintahan di Daerah masih merupakan tantangan serius
b. Sinergi pembangunan pusat dan daerah, mengalami berbagai bentuk kendala, terutama dalam konteks desentralisasi dimana setiap Kepala Daerah memiliki agenda pembangunannya sendiri sesuai dengan janji-janji kampanye pada saat pemilihan Langsung Kepala Daerah
c. Sinergi pembangunan antar daerah dalam propinsi dan antar propinsi sulit terwujud karena semangat yang dibangun dalam pelaksanaan pembangunan adalah semangat kompetisi, bukan semangat berbasis solidaritas.
3. PARTISIPASI MASYARAKAT
a. Partisipasi masyarakat dalam upaya-upaya konkrit (bukan sekedar kampanye) untuk mencapai tujuan MDG masih sangat rendah.
b. Rendahnya partisipasi Masyarakat dalam Upaya Pencapaian MDG adalah karena rendahnya akses masyarakat terhadap informasi tentang MDG. (Bansih banyak masyarakat dan pejabat yang tidak mengetahui tentang MDG)
c. Rendahnya partisipasi Masyarakat dalam Upaya Pencapaian MDG juga disebabkan oleh rendahnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan , monitoring dan Evaluasi MDG
4. KAPASITAS PERENCANAAN
a. Perencana Pembangunan, terutama di tingkat pemerintah Daerah masih mengalami berbagai kesulitan untuk melakukan Mainstreaming MDGs dan Mainstreaming Gender kedalam perencanaan pembangunan daerah (provinsi dan kab/kota), termasuk menentukan indicator keberhasilan
b. Perencanaan Monitoring dan Evaluasi kinerja Pencapaian MDG masih lemah
c. Panduan Perencanaan Pembangunan yang lebih sederhana dan mudah dipraktekkan masih belum tersedia
d. Keterbatasan sumberdaya dalam implementasi strategi, termasuk keahlian dalam perencanaan untuk menterjemahkan target –target MDG menjadi Program dan Kegiatan
5. DATA
a. Ketersediaan data terkait MDGs, dan data terpilah gender, usia, situasi khusus (penyandang disabilitas) terutama di tingkat kab/kota dan provinsi masih sangat terbatas.
b. Data Laporan Pencapaian MDG tidak mengalami pembaharuan secara regular
c. Data Laporan Pencapaian MDG tidak dapat diakses oleh masyarakat umum.
6. KEAMANAN & BENCANA
a. Bencana baik bencana alam maupun konflik social mengakibatkan berbagai upaya dan capaian MDG yang telah ada menjadi berkurang atau pun hilang sama sekali
b. Kerugian dan kehilangan terhadap capaian MDG disebabkan karena kurangnya tindakan Pencegahan dan Penanggulangan Konflik.
c. Kehancuran dan meningkatnya jumlah korban bencana lebih disebabkan oleh kurangnya kesiapsiagaan menghadapi bencana.

admin