Lembar Informasi

Lembar Informasi

Tiga Tahun SDGs, Kasus Perkawinan Anak Masih Banyak

Tiga Tahun SDGs, Kasus Perkawinan Anak Masih Banyak

admin

SIARAN PERS

Tiga Tahun SDGs, Kasus Perkawinan Anak Masih Banyak

Jakarta, 18 September 2018

Pernikahan anak terus terjadi di Indonesia. Agustus lalu di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan seorang anak lelaki yang baru lulus Sekolah Dasar (SD) mempersunting remaja perempuan berusia 17 tahun.Berita itu memperpanjang daftar pernikahan anak yang terungkap ke publik. Di Provinsi Sulsel,  sepanjang Januari-Agustus tahun ini sudah ada 720 kasus pernikahan anak, demikian data dari Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) provinsi tersebut.

Sulsel memang termasuk salah satu provinsi yang memiliki angka pernikahan anak tertinggi di Indonesia seperti disebut dalam laporan “Perkawinan Usia Anak di Indonesia”. Laporan yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF) pada Januari 2017 lalu itu juga menyebut di antara perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun, 22,82 persen menikah sebelum usia 18 tahun. Angka tersebut diperoleh dari Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan BPS pada 2015.

Perkawinan usia anak ini tak hanya terjadi di daerah tertentu saja. Praktiknya terjadi di seluruh provinsi di Indonesia. Terdapat 20 provinsi dengan prevalensi perkawinan usia anak yang lebih tinggi dibanding angka nasional (22,82 persen). Lima provinsi dengan angka prevelensi terbesar yakni Sulawesi Barat (34,22 persen), Kalimantan Selatan (33,68 persen), Kalimantan Tengah (33,56 persen), Kalimantan Barat (33,21 persen), dan Sulawesi Tengah (31,91 persen).

Koordinator Pokja Reformasi Kebijakan Publik, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Indry Oktaviani menyatakan tren perkawinan anak semakin menguat dengan semakin terbukanya praktek perkawinan anak di masyarakat. “Upaya masyarakat mempertahankan perkawinan anak ketika negara menolak untuk memberikan legitimasi juga mempertinggi tren tersebut,” ujar Indry.

Zumrotin K. Susilo, Dewan Pengawas International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dan Pengurus Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) menyebutkan untuk membangun bangsa yang sejahtera, berkualitas, dan bebas diskriminasi gender sebagaimana maksud dari Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan maka pernikahan anak di Indonesia harus diakhiri.

Pernikahan anak, kata Zumrotin berdampak pada kemiskinan, kematian ibu juga kualitas bayi yang dilahirkan. “Anak yang menikah dini juga akan putus sekolah sehingga wajib belajar 12 tahun tak terpenuhi,” kata Zumrotin. Disamping itu pernikahan anak membuat kekerasan seksual dan kekerasan rumah tangga rentan terjadi sekaligus merenggut hak anak, merujuk Undang-undang tentang Perlindungan Anak No 23 tahun 2002.

Lebih lanjut menurut Zumrotin penghentian  pernikahan anak akan memberi kontribusi pada pencapaian SDGs Tujuan 1, 2, 3, 4 dan 5. Penghapusan pernikahan anak merupakan salah satu indikator SDGs seharusnya tidak sulit dicapai. Penghapusan pernikahan anak harus menjadi komitmen berbagai kementerian antara lain Kemenkes, Kemen PPPA, Kemendiknas, BKKOS Kemensos dan Kementerian Agama. “Selama ini pernikahan anak hanya dianggap urusan Kementerian Agama,” ujarnya.

Upaya pencegahan yang dapat dilakukan dengan memastikan bahwa anak-anak perempuan dapat mengejar pendidikan tinggi dan keterampilan kejuruan, dan menyiapkan peluang masa depan untuk memperoleh penghasilan. SDGs telah menetapkan Tujuan dan Target secara khusus untuk menghapus segala bentuk praktek-praktek perkawinan anak. Tujuan tersebut tertuang di tujuan 5 Target ketiga.

Siti Khoirun Ni’mah, Program Manager INFID menambahkan pelaksanaan SDGs sudah memasuki tahun ketiga. Masalah perkawinan anak semestinya bisa dipecahkan melalui pelaksanaan dan pencapaian SDGs. Untuk itu, penting adanya peta jalan pencapaian SDGs yang disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. “Sehingga hambatan-hambatan yang terjadi terkait dengan perkawinan anak dapat dipecahkan bersama-sama,” ujar Ni’mah.

Guna mendorong adanya kolaborasi para pihak, INFID akan menyelenggarakan Seminar Nasional SDGs di Jakarta pada tanggal 20 September 2018 yang akan dihadiri oleh 200 orang peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Tema seminar nasional adalah Konsolidasi Pemangku Kepentingan dalam Pelaksanaan dan Pencapaian SDGs di Indonesia. Melalui Seminar Nasional, diharapkan terjadi pertukaran informasi dan pembelajaran para pihak untuk pencapaian SDGs yang inklusif dan partisipatif.

 

Narahubung:

Indry Octaviani, indry@koalisiperempuan.or.id dan 0815 1878 273

Siti Khoirun Ni’mah, nikmah@infid.org dan 08588 1305 13

Pendangkalan Gerakan Perempuan

Pendangkalan Gerakan Perempuan

admin

ARTIKEL OPINI

Pendangkalan Gerakan Politik Perempuan

DIAN KARTIKASARI

 

15 September 2018

Awalnya, meme yang silih berganti diunggah netizen tentang kelakuan aneh dan kocak ibu-ibu berjudul ”Emak-emak Ini Memang Kocak”, ”Dasar Emak-emak”, dan ”Emak- emak Zaman Now” selalu viral dan jadi gurauan netizen. Lalu, muncullah judul ”The Power of Emak-emak” menjadi julukan bagi kaum ibu yang bertingkah unik, lucu, bahkan melanggar aturan.

Gambar emak-emak naik satu motor tiga orang, emak-emak menerobos jalan tol, emak-emak naik motor menerjang banjir, emak-emak menggotong motor melompati pembatas jalan, dan masih banyak lagi. Pendek kata the power of emak-emak menggambarkan berbagai kisah kaum ibu yang bertingkah di jalanan dengan motornya. Begitu seringnya meme dan video the power of emak-emak ini viral, di 2017 muncullah sinetron bergenre drama komedi berjudul The Power of Emak-emak di sebuah televisi swasta.

Meme-meme dan video tentang emak-emak yang viral karena aksi mereka sebagai raja jalanan ini juga menggambarkan betapa polisi tak berdaya menghadapi emak-emak yang melakukan berbagai pelanggaran di jalan raya. ”Emak-emak jangan dilawan deh. Gak bakal ngaku salah meski dia memang salah!” Begitu pesan yang disampaikan sinetron ini. Kisah-kisah lucu, konyol, dan kadang memalukan ini pun akhirnya menginspirasi beberapa ibu di sejumlah daerah. Video paling viral adalah seorang ibu di Kudus yang berdebat dengan polisi meski salah sampai menggigit polisi saat akan ditilang.

Setelah beberapa bulan vakum, sinetron The Power of Emak-emak muncul kembali di layar TV swasta lainnya. Lain dengan sinetron sebelumnya, sinetron kali ini menyampaikan pesan relasi jender antara suami dan istri dalam rumah tangga. Kisah para emak-emak yang harus selalu benar di mata orang-orang, terutama di mata bapak-bapak. Walaupun salah, para emak-emak tetap membela dirinya dengan berbagai macam alasan sekalipun itu alasannya sangat klasik dan tak masuk akal. Selain itu, emak-emak ini sanggup berhadapan dengan geng motor dan menuntut persamaan hak untuk boleh bertugas ronda malam.

Adegan-adegannya memang lucu mengocok perut, tetapi sungguh, ini adalah satir yang menjungkirbalikkan realitas sosial ketimpangan jender yang selama ini menunjukkan perempuan sebagai sosok yang lemah di bawah kekuasaan suami, kini menjadi penguasa rumah tangga, penguasa kampung, dan penguasa jalanan.

Politik representasi dan politisisasi

Gambaran sosok perempuan yang militan, setia tanpa syarat, ngeyel, dan berani pun akhirnya menarik minat partai politik untuk menjadikan perempuan-perempuan the power of emak-emak sebagai ”aset” untuk pemenangan pemilu sekaligus menjadi peluru penyerang lawan politik. Permak Bodi (Persatuan Emak-Emak untuk PraBowo-Sandi merupakan salah satu perwujudan kekuatan perempuan the power of emak-emak sebagai aset untuk mendukung pemenangan pemilu. Sementara ”The Power of Emak-Emak-2019 Ganti Presiden” merupakan peluru penyerang lawan politik.

Fakta yang berbeda tentang the power of emak-emak muncul dalam Pilkada Jawa Timur (Jatim). Sepuluh perempuan menghimpun kekuatan untuk pemenangan Pilkada Jatim. Lima kepala daerah, yaitu Wali Kota Surabaya, Wali Kota Probolinggo, Wali Kota Batu, Bupati Kediri, dan Bupati Jember, mendukung lima perempuan calon kepala daerah, yaitu calon gubernur Jatim, calon bupati Probolinggo, calon bupati Jombang, calon wali kota Mojokerto, dan calon bupati Bojonegoro.

Fakta ini menunjukkan besarnya kekuatan perempuan, dan pencitraan terhadap perempuan, menjadikan perempuan dapat diorganisasi atau bahkan dimobilisasi dan dimanfaatkan untuk memenangkan kekuasaan bagi calon penguasa laki-laki maupun perempuan. Pada tataran inilah kita perlu kritis melihat fenomena the power of emak-emak sebagai gerakan politik atau sebagai alat pemenangan politik semata.

Gerakan politik perempuan memiliki visi yang jelas, yaitu meningkatkan representasi politik perempuan untuk perubahan kebijakan, program, dan alokasi anggaran untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan jender serta kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat.

Dalam konteks Pilkada Jatim, jika dilihat dari upaya peningkatan representasi politik perempuan dan tawaran program dan kebijakan dari calon kepala daerah, jelaslah gerakan ini merupakan pengorganisasian kekuatan politik perempuan untuk kesetaraan dan keadilan jender serta kesejahteraan. Tetapi dalam konteks pilpres, di mana the power of emak-emak tak lebih dari alat politik pemenangan, tanpa pengetahuan dan kesadaran tentang program dan kebijakan pihak yang didukung, dapatkah ini disebut gerakan politik kaum emak atau perempuan? Sejatinya, pemanfaatan perempuan sebagai pengumpul suara untuk pemenangan ini tak lebih praktik pendangkalan makna gerakan politik perempuan.

Pendangkalan makna gerakan politik perempuan yang paling signifikan terletak dalam penggantian kata ”perempuan” menjadi ”emak”. Benar, sebagaimana disebutkan Sita Aripurnami, emak atau ibu adalah dua kata yang merupakan panggilan perempuan—bisa oleh anaknya ataupun pihak lain—untuk lebih menaruh hormat kepada perempuan itu. Tetapi, di balik kata ”emak” atau ”ibu” melekat makna status perkawinan ataupun status sosial tertentu. Apabila gerakan politik perempuan digantikan dengan gerakan politik emak (atau ibu), gerakan ini hanya menjadi milik dan memberi peluang bagi perempuan, dengan status perkawinan atau status sosial tertentu. Perempuan dalam status tak kawin, atau tak terhormat, tak dapat menjadi bagian atau memperoleh manfaat dari gerakan ini.

Dari kronologi gerakan, gerakan Suara Ibu Peduli (SIP) jelas sangat jauh berbeda dari Gerakan Peningkatan Representasi Politik Perempuan (GPRPP) dan lebih sangat jauh berbeda lagi jika dibandingkan dengan the power of emak-emak. Dilihat dari aktor atau pelakunya, SIP bukan gerakan yang digagas dan dilakukan oleh kaum ibu atau emak. Gerakan ini murni gerakan yang digagas dan dilakukan oleh aktivis perempuan. Penggunaan kata ”ibu” saat itu semata-mata strategi politik untuk keamanan pelaku gerakan dan agar rencana berjalan mulus. Saat itu, kata ”ibu” dipandang setara dengan kata ”wanita” yang digunakan Orde Baru, yang di baliknya bermakna status tertentu perempuan.

Dilihat dari tujuan akhirnya, SIP sebagai gerakan yang terinspirasi dari peristiwa Plaza de Mayo merupakan gerakan untuk menumbangkan kekuasaan yang militeristik dan otoriter. Sementara isu ”susu” hanyalah isu pilihan, yang dipandang dan diperhitungkan sebagai isu yang akan mendapat respons luas. GPRPP sesungguhnya merupakan generasi kedua, setelah SIP, dengan konteks yang berbeda pula. Jika SIP bergerak dalam konteks politik diktator dan militeristik, GPRPP dilakukan dalam konteks politik yang demokratis dan responsif terhadap ketimpangan jender.

Representasi politik untuk kesejahteraan dan keadilan jender

Benar bahwa peningkatan representasi politik perempuan ditujukan untuk mendorong perubahan kebijakan, program, dan alokasi anggaran yang lebih berpihak pada perempuan, anak, dan masyarakat luas. Terutama mereka yang lemah dan miskin. Benar pula bahwa alokasi anggaran pemberdayaan perempuan pada APBN 2018 hanya Rp 553,8 miliar atau 0,249 persen dari total belanja APBN 2018 karena tugas dan fungsi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah perumusan kebijakan untuk kesetaraan jender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Bukan kementerian teknis.

Senyatanya, alokasi anggaran pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tak hanya ada pada satu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak. Ini karena gender budget atau resminya disebut Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) telah dipraktikkan meski kerangka hukumnya masih sangat lemah.

Alokasi anggaran pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam APBN 2018 juga tecermin pada alokasi anggaran Program Keluarga Harapan yang menyasar 10 juta keluarga, alokasi anggaran untuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JKN) yang menyasar 96 juta jiwa, peningkatan anggaran kesehatan mencapai 5 persen dari total belanja APBN, alokasi pendidikan mencapai 20 persen, transfer ke daerah mencapai 26 persen, dan transfer ke desa mencapai hampir 10 persen. Di semua item alokasi anggaran tersebut terdapat anggaran untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Semuanya itu dicapai karena adanya 18 persen perempuan di DPR dan sembilan menteri perempuan di kabinet dan kerja sama di antara keduanya. Sepakat bahwa masih sangat penting meningkatkan keterwakilan politik perempuan mencapai ambang batas minimal 30 persen perempuan di parlemen, eksekutif dan semua lembaga pengambilan keputusan, agar kita bisa menjadikan kemiskinan dan ketimpangan tinggal sebagai sejarah.

Namun, penulis sangat prihatin dengan replikasi aksi the power of emak-emak karena di balik aksi tersebut, seperti meme-meme dan sinetronnya, ada pencitraan negatif yang disematkan pada perempuan. Citra perempuan keras kepala, otoriter, ngeyel, mau menang sendiri, tak mengakui kesalahan, dan melanggar hukum. Sungguh, citra yang sangat buruk bagi perempuan dan merugikan bagi gerakan perempuan.

Dian Kartikasari, Sekjend Koalisi Perempuan Indonesia

Sumber : Harian Kompas edisi Sabtu, 16 September 2018 halaman 7

Perempuan dan Perubahan Iklim

Perempuan dan Perubahan Iklim

admin

JAKARTA- Koalisi Perempuan DKI Jakarta melakukan diskusi di Balai Perempuan Matraman mengenai Perempuan dan Perubahan Iklim. Diskusi ini merupakan rangkaian “Rise for Climate” kampanye publik yang menyatukan seluruh komponen masyarakat termasuk perempuan dan anak serta generasi muda untuk beraksi mewujudkan masa depan yang bebas dari energi fosil. Gerakan “Rise for Climate” diadakan serentak di seluruh dunia pada tanggal 8 September 2018, namun karena keterbatasan kesediaan tempat diskusi maka Koalisi Perempuan Indonesia melakukannya sehari sebelumnya yaitu tangga 7 September 2018.

Melalui diskusi ini diharapkan anggota balai perempuan memiliki kesadaran dan dapat melakukan gerakan untuk mendorong pemimpin daerahnya untuk membuat kebijakan yang lebih ramah lingkungan dan mengurangi dampak perubahan iklim. Kegiatan dalam rangka mendukung aksi RISE FOR CLIMATE ini terselenggarakan atas dukungan Koalisi Perempuan Indonesia wilayah DKI Jakarta, 350.org Indonesia, dan Institute for Essential Services Reform (IESR).

Diskusi dibuka dengan perkenalan oleh Mike Verawati (Sekretaris Wilayah DKI Jakarta Koalisi Perempuan Indonesia) mengenai tujuan diskusi dan perkenalan singkat mengenai perubahan iklim. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari Yesi Maryam (IESR) mengenai penggunaan energi ‘kotor’ dalam kehidupan sehari-hari yang berkontribusi kepada perubahan iklim. Penggunaan energi bersih merupakan jawaban untuk mencegah atau memperlambat perubahan iklim.

Peserta diskusi merupakan anggota Balai Perempuan Matraman, selain itu hadir juga anggota Koalisi Perempuan Indonesia lainnya yaitu Olin Monteiro yang bercerita bahwa dampak perubahan iklim di Indonesia bagian timur misalnya di Ambon dan Sumba berdampak pada perubahan jenis pekerjaan masyarakat sekitar. Pekerjaan mengeringkan berbagai macam pangan sangat tergantung pada sinar matahari, dulu sinar matahari bisa diandalkan sepanjang tahun, musim hujan hanya sebulan atau dua bulan. Dengan adanya perubahan iklim, bulan yang biasanya matahari bersinar penuh kini hujan, inilah yang menyebabkan berbagai industri makanan baik yang pabrikan atau rumahan gulung tikar.

Devin Maeztri (Penanggung jawab RISE FOR CLIMATE di Indonesia) juga berbagi pengalamannya bahwa dampak industri bukan hanya berdampak kepada perusakan lingkungan yang menyumbang pada perubahan iklim, tapi  juga akan mempengaruhi persediaan makanan manusia. Perusakan lingkungan misalnya industri yang membuang air limbah atau air panas ke laut tentunya akan berpengaruh kepada habitat sekitar, misalnya di Cirebon karena ada pabrik yang membuang air panas secara langsung maka spesies udang yang biasa diolah sebagai terasi berkurang bahkan hampir tak ada lagi.

Pada akhir diskusi anggota Balai Perempuan diingatkan untuk turut berpartisipasi dalam rapat pengambilan keputusan di tingkat RT/RW-nya yang salah satunya adalah mengusahkan penggunaan dana untuk kepentingan bersama dan lingkungan, misalnya pengunaan panel surya di balai warga atau mengadakan pengolahan sampah.

 

Apa yang terjadi pada 8 September?

Orang-orang di setiap benua akan datang bersama-sama menuju Rise for Climate Action.

Pada tanggal 8 September, kami akan bangkit bersama di lingkungan kami untuk mengambil tindakan, menceritakan kisah tentang komunitas yang kami inginkan, dan menunjukkan kepada pemerintah cara mengikuti kepemimpinan kami. Kami akan menghubungkan semua upaya lokal kami secara global untuk membantu membuat gelombang kepemimpinan iklim orang-orang yang tak terbendung – dari balai kota kami, ke sekolah kami, dan tempat ibadah.

 

Mengapa orang melakukan mobilisasi pada 8 September?

Kami berada pada titik kritis. 2020 adalah ambang batas untuk memenuhi target global untuk mengatasi krisis iklim. Kami cepat kehabisan waktu untuk bertindak, tetapi tindakan yang berarti dari pemerintah nasional sangat lambat.

Dengan dampak iklim yang meningkat – kami tidak memiliki kemewahan untuk menunggu untuk melihat apa yang ditawarkan negosiasi birokrasi. Kami membutuhkan pemimpin lokal kami untuk melangkah dan melakukan apa saja yang mereka bisa sekarang untuk menghentikan industri bahan bakar fosil dan membangun 100% energi terbarukan untuk semua.

Kami percaya bahwa Global Climate Action Summit, yang diadakan di California pada 12-14 September 2018 memberikan kesempatan unik untuk menekan pemerintah dan institusi lokal untuk meningkatkan ambisi mereka dan berbuat lebih banyak untuk aksi iklim. Setiap kota dan pemimpin lokal telah diundang untuk membuat komitmen di sekitar puncak.

Kami pikir ini adalah kesempatan untuk menetapkan sebuah bar baru untuk kepemimpinan iklim, mendorong ambisi dan menutup kesenjangan antara apa yang dikatakan oleh keadilan dan ilmu pengetahuan dengan jelas – dan tindakan yang sangat lambat oleh pemerintah nasional kita.

Tindakan kami tidak akan berhenti dengan mobilisasi ini, kami akan tetap menekan para pemimpin lokal, negara bagian, dan nasional kami untuk mengubah kata-kata menjadi perbuatan bagi dunia yang bebas fosil.

Setiap pemimpin lokal memiliki kekuatan, dan kewajiban moral untuk melakukan semua yang mereka bisa untuk menghentikan industri bahan bakar fosil dan membangun 100% energi terbarukan untuk semua.

 

 

Apa yang kita minta?

Bar untuk kepemimpinan iklim yang nyata adalah sederhana: komitmen publik yang dapat ditindaklanjuti untuk transisi yang cepat dan adil ke dunia yang bebas fosil, yang didukung oleh 100% energi terbarukan untuk semua.

Kami tidak dapat terus menyalakan hidup kami dengan bahan bakar kotor dari abad terakhir. Saatnya untuk memberi komunitas kita energi bersih dan terbarukan dari matahari, bumi, angin dan air.

Kami membutuhkan setiap pemerintah daerah dan institusi untuk berkomitmen membangun 100% energi terbarukan dan menghentikan proyek-proyek energi kotor baru di komunitas mereka. Apa pun yang kurang dari itu tidak sesuai dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan keadilan.

 

Apa itu KTT Iklim Global?

Global Climate Action Summit adalah pertemuan para walikota & pemerintah lokal, bisnis, dan masyarakat sipil di San Francisco pada 12-14 September 2018. Tujuan utamanya adalah untuk menampilkan aksi iklim yang terjadi di seluruh dunia, dan menginspirasi komitmen lebih dalam dari satu sama lain dan dari pemerintah nasional. Ini akan menjadi pertemuan terbesar dari jenisnya, dan kami percaya ini adalah kesempatan untuk menekan para pemimpin lokal untuk melangkah dan melakukan lebih banyak lagi untuk menghentikan industri bahan bakar fosil dan membangun 100% energi terbarukan untuk semua.

Tapi KTT ini harus lebih dari sekedar kata-kata. Kami membutuhkan komunitas, kota, wilayah, pemerintah, bisnis, institusi, dan tempat ibadah, untuk meningkatkan ambisi mereka secara signifikan – dan melampaui perjanjian Paris, untuk menutup celah yang ditinggalkan oleh aksi nasional yang lambat. Tapi waktu sudah hampir habis, waktu untuk solusi palsu sudah berakhir: kita memerlukan transisi global, hanya menjauh dari bahan bakar fosil dan menuju 100% energi terbarukan untuk semua.

 

Siapa yang mengorganisir Rise For Climate Action?

Rise for Climate Action adalah momen global yang diselenggarakan oleh ratusan pemimpin lokal dan puluhan mitra. Ini dikoordinasi oleh grup pengarah global bersama dengan mitra global dan nasional kami. Anda dapat melihat daftar lengkap grup yang terlibat di sini.

Setiap tindakan individu berbeda, tetapi sebagian besar diatur oleh kelompok-kelompok lokal yang memimpin jalan untuk aksi iklim di komunitas mereka. Anda dapat meng-host tindakan di komunitas Anda dengan mendaftarkannya di peta di atas.

Jika organisasi Anda ingin mendukung Rise For Climate Action, hubungi grup pengarah di sini.

 

Bagaimana dengan keadilan iklim?

Perubahan iklim merupakan hasil dari, dan penyebab ketidakadilan. Kita tidak bisa menyelesaikan krisis iklim tanpa membangun ekonomi baru yang adil, setara, dan bekerja untuk kita semua.

Beratnya krisis iklim jatuh pada mereka yang paling tidak melakukan hal itu dengan mengabadikannya, termasuk masyarakat pribumi, komunitas garis depan di negara-negara rentan, masyarakat berpenghasilan rendah, dan masyarakat miskin yang menanggung beban ekstraksi bahan bakar fosil, terbebani dengan tingkat paparan yang tidak aman dan tidak adil terhadap polusi, dan berada di garis depan krisis iklim.

Transisi yang cepat dan adil dari bahan bakar fosil ke ekonomi energi terbarukan harus melindungi masyarakat yang paling rentan, termasuk di mana pergeseran itu segera berdampak pada orang dan kota atau negara mereka. Pekerja harus benar-benar didengar oleh perusahaan dan pemerintah – bekerja sama untuk mengembangkan rencana kerja yang mencakup pelatihan, dukungan dan, jika perlu, pengubahan keterampilan pekerja. Pergeseran dari bahan bakar fosil sangat mendesak dan harus terjadi tanpa merugikan beberapa orang yang paling rentan.

Pernyataan Sikap Jaringan Masyarakat Sipil untuk Advokasi Qanun Jinayat

Pernyataan Sikap Jaringan Masyarakat Sipil untuk Advokasi Qanun Jinayat

admin

Pernyataan Sikap

Jaringan Masyarakat Sipil untuk Advokasi Qanun Jinayat

“Qanun Jinayat Bermasalah, Segera Tinjau Ulang”  

Jakarta, 23 Juli 2018

 

 

Ditetapkannya Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah sebagai tersangka Kasus Korupsi Dana Otonomi Khusus pada 4 Juli 2018,[1] merupakan bukti otonomi khusus tidak dijalankan untuk kepentingan masyarakat Aceh sebagaimana mandat undang-undang.   

Aceh sebagai daerah otonomi khusus memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (selanjutnya disebut UU Pemerintahan Aceh). Berdasarkan mandat undang-undang tersebut, penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah Aceh harus berdasaran kepentingan umum.[2] Tak hanya itu, pelaksanaan otonomi khusus juga didasarkan pada Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki[3] yang antara lain menyebutkan bahwa “Legislatif Aceh akan merumuskan kembali ketentuan hukum bagi Aceh berdasarkan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Kovenan Internasional Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Hak-hak Sipil dan Politik dan mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya”.[4]

Nyatanya, penyelenggaraan otonomi khusus Aceh tidak sejalan dengan berbagai ketentuan di atas. Berbagai data menunjukkan otonomi khusus Aceh gagal dalam memenuhi kepentingan umum dan mencapai kesejahteraan warganya. Tingkat kesejahteraan masyarakat Aceh termasuk pada urutan 21 terbawah dari 33 provinsi di Indonesia tahun 2015, yang juga menempatkan Aceh pada peringkat ke 6 termiskin di Indonesia.[5] Sementara, berbagai Qanun/peraturan daerah yang dibentuk oleh pemerintah Aceh, alih-alih dibangun untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakatnya, sebaliknya justru melanggar hak asasi manusia dan berdampak pada kekerasan dan kriminalisasi, terlebih bagi perempuan.

Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (selanjutnya disebut Qanun Jinayat), misalnya. Qanun ini memasukkan jenin tindak pidana baru dan secara mendasar mengganti bentuk sanksi pidana di luar ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimiliki Indonesia. Secara substantif, ketentuan hukum yang diatur di dalam Qanun Jinayat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Hukuman cambuk misalnya, selain bertentangan dengan Perjanjian Helsinki Tahun 2005, juga bertentangan dengan peraturan perundang-undang diatasnya, yaitu UUD 1945 pasal 28 G ayat (1), UU No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (CAT), UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan lain sebagainya.

Secara implementatif Qanun Jinayat terbukti tidak mampu memberi jaminan kemanan bagi masyarakat Aceh. Bahkan, Qanun ini mengkriminalisasi dan mereviktimisasi korban pemerkosaan. Seorang korban pemerkosaan justru dihukum cambuk dengan tuduhan sebagai tersangka zina.[1] Dalam kasus lainnya, pasangan nikah siri dihukum cambuk dengan tuduhan khalwat dan ikhtilath.[2] Kedua korban dan anak-anaknya harus keluar dari kampungnya, dan kehilangan mata pencaharian sebagai sumber penghidupan keluarganya akibat label negatif yang dialami akibat pencabukkan.[3] Kedua kasus di atas menunjukkan bahwa Qanun Jinayat jelas tidak memiliki keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat, bahkan melanggar hak asasi manusia dan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Belum selesai persoalan kemiskinan serta kekerasan dan kriminalisasi oleh Qanun Jinayat di Aceh, muncul kasus korupsi dana otonomi khusus Daerah Aceh. Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya menetapkan Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah sebagai tersangka pada 4 Juli 2018. Hal ini merupakan bukti nyata, bahwa otonomi khusus tidak dibentuk untuk kepentingan masyarakat Aceh sebagaimana mandat undang-undang, dan mencederai rasa keadilan bagi masyarakat Aceh.

Berdasarkan hal tersebut, kami dari Jaringan Masyarakat Sipil untuk Advokasi Qanun Jinayat dengan ini menegaskan bahwa pelaksanaan otonomi khusus Aceh sejatinya dijalankan berdasarkan kepentingan umum dan berdasarkan Hak Asasi Manusia, termasuk Hak Asasi Perempuan. Kami juga menyatakan sikap kami untuk Mendesak DPRA dan Pemerintah Aceh untuk meninjau kembali Qanun Jinayat yang secara substantif dan implementatif bertentangan dengan asas kepentingan umum, prinsip Perjanjian Helsinki Tahun 2005 serta peraturan perundang-undangan lain di atasnya yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia.

 

 

Jaringan Masyarakat Sipil untuk Advokasi Qanun Jinayat:

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika (ANBTI), Arus Pelangi, Cedaw Working Group Indonesia (CWGI), Human Rights Working Group (HRWG), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Jakarta, Konde Institute, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH Apik), Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Lembaga Study dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SejuK), Setara Institute, Solidaritas Perempuan (SP), Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Yayasan Satu Keadilan (YSK).

Narahubung: Isnur (081510014395)

 

 

versi PDF [gview file=”http://www.koalisiperempuan.or.id/wp-content/uploads/2018/07/Pernyataan-Sikap-QJ-Bermasalah-segera-tinjau-ulang.pdf”]

ANAK INDONESIA GENIUS, SULIT TERWUJUD JIKA TAK ADA KOMITMEN NEGARA DAN ORANG TUA

ANAK INDONESIA GENIUS, SULIT TERWUJUD JIKA TAK ADA KOMITMEN NEGARA DAN ORANG TUA

admin

PERNYATAAN KOALISI PEREMPUAN INDONESIA

MENYAMBUT HARI ANAK NASIONAL 2018

 

ANAK INDONESIA GENIUS, SULIT TERWUJUD

JIKA TAK ADA KOMITMEN NEGARA DAN ORANG TUA

Tema Peringatan Hari Anak Nasional 2018, yang diperingati pada 23 juli 2018, adalah Anak Indonesia GENIUS (Gesit, Simpati, Berani, Unggul dan Sehat). Melalui tema ini, diharapkan anak Indonesia dapat menjadi anak yang sehat, cerdas bahagia dan aman.

Namun fakta menunjukkan, hampir satu juta anak Indonesia yang berhasil lulus SD, tak dapat melanjutkan di tingkat SMP. Karena dua alasan utama, yaitu Pertama, karena orang tua tidak memiliki biaya atau dililit kemiskinan dan tidak menjadi target penerima Kartu Indonesia Pintar, dan kedua, karena jumlah gedung SMP, hanya sepertiga dari jumlah gedung SD. Artinya, tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/kota dalam pengadaan sekolah, masih sangat rendah. Situasi ini akan merintangi pencapaian untuk mewujudkan anak Indonesia yang unggul.

 

Upaya untuk mewujudkan anak Indonesia Sehat, masih dihadapkan pada rendahnya status gizi anak Indonesia, yang terjadi hampir di semua Kabupaten/kota. Data Hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) 2017 di 34 provinsi dan 514 Kabupaten/kota menunjukkan presentase balita gizi buruk 3,8 % dan gizi kurang 14 %, stunting (pendek) 29,6% dan wasting (kurus) 9,5%.  Prentase stunting pada anak usia 5-12 tahun 27,7% dan wasting 10,9%. Sedangkan presentase stunting pada remaja usia 12 -18 tahun 35,5% dan wasting 4,7%.

 

Data PSG menunjukkan dari 514 Kabupaten/kota, hanya ada 6 kab/kota yang memiliki masalah gizi rendah atau status gizinya rendah sesuai standar WHO, Presentase Balita stunting di bawah 20 % dan wasting di bawah 5%. Ke enam Kabupaten/kota tersebut adalah Kota Tomohon, Kota Denpasar dan Klungkung (Bali), Kota Palembang, Muaro Jambi (Jambi) dan Tanah Bumbu. Selebihnya 24 Kab/kota memiliki masalah gizi akut, 32 Kab/kota memiliki masalah gizi kronis dan 452 kab/kota memiliki masalah gizi Akut-Kronis. Fakta ini menunjukkan bahwa perhatian keluarga dan negara, khususnya pemerintah daerah terhadap gizi anak, masih sangat memprihatinkan. Fakta juga menunjukkan bahwa persoalan gizi, bukan semata-mata persoalan daya beli masyarakat terhadap pangan, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor pengetahuan orang tua tentang gizi, prioritas alokasi dana rumah tangga, dan pola pengasuhan. Selain itu, tingginya kurang gizi pada balita dan remaja, juga disumbang oleh tradisi perkawinan anak.

 

Anak Indonesia masih belum dapat menikmati hak atas rasa aman, baik di ruang public, sekolah maupun di dalam rumahnya sendiri. Data Sistem Pelaporan Kekerasan online Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (SIMFONI-PPA, KPPPA)  menunjukkan Kasus Kekerasan terhadap anak, terus mengalami kenaikan. Kekerasan terhadap ada pada 2015 hanya 1.975 kasus, menjadi 6.820 kasus pada 2016.

 

Kekerasan terhadap anak Januari – Juli 2018 mencapai 3.265 kasus, meliputi : kekerasan dialami anak usia 0-5 tahun sebanyak 610 kasus, usia 6-12 tahun sebanyak 984 kasus dan usia 13-17 tahun sebanyak 1,671 kasus. Meski data ini menunjukkan peningkatan secara drastis, namun belum menggambarkan fakta sesungguhnya, karena tingginya jumlah anak yang tidak berani melaporkan kekerasan yang dialaminya. Terutama kasus kekerasan seksual yang dialami dari orang dewasa yang tinggal bersamanya.

 

Mengutip data dari Girls Not Brides diperkirakan terdapat 1 dari 7 remaja putri  di Indonesia sudah kawin sebelum berusia 18 tahun. Data hasil  penelitian terbaru menunjukkan bahwa tingkat perkawinan anak  di atas 35% di beberapa daerah.  Indonesia berada di urutan ke 7 (tujuh) di antara sepuluh negara di dunia dengan jumlah kasus perkawinan tertinggi, perempuan berusia 20 sampai 24 tahun yang kawin sebelum usia 18 tahun. Diperkirakan jumlahnya mencapai 1.408.000 anak.

 

Berdasarkan SDKI 2017 (BPS), angka rata-rata nasional persentase perempuan usia 20-24 tahun yang pernah kawin sebelum usia 18 tahun adalah 25,71%.  Dari 34 Provinsi di Indonesia, 2/3 (dua pertiga) nya atau 23 provinsi memiliki angka rata-rata, di atas angka nasional. Lima Provinsi yang memiliki persentase perkawinan di bawah usia 18 tahun tertinggi adalah Kalimantan Selatan (39,53%), Kalimantan Tengah (39,21%), Kepulauan Bangka Belitung 37,19%, Sulawesi Barat (36,93%) dan Sulawesi Tenggara (36,74%).

 

Meskipun Pasal 26 Undang-undang Perlindungan Anak mengatur bahwa salah satu tanggung jawab orang tua adalah mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Namun fakta menunjukkan, sebagian besar praktek perkawinan anak terjadi karena kehendak orang tua, dengan berbagai latar belakang alasan, seperti kemiskinan, pemahaman tafsir agama, terutama menghindrkan dari zina dan faktor tradisi, terutama pantangan menolak lamaran.

 

Kajian cepat Koalisi Perempuan Indonesia (2018) tentang Perkawinan Anak di Aceh, Sumatra Barat, Bengkulu, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Nusa Tenggara Barat mengidentifikasi 134 kasus perkawinan anak perempuan yang terjadi di tahun 2001 hingga 2018. Usia termuda anak perempuan yang menikah adalah  12 tahun (Bengkulu). Dari seluruh kasus, 56 persen anak perempuan menikah di usia 15 – 17 tahun.

 

Sementara untuk laki-laki, perkawinan anak termuda adalah di usia 12 tahun, dan dari seluruh kasus hanya 30 laki-laki yang kawin sebelum usia 19 tahun. Selisih angka terjauh antara perempuan dan laki-laki yang ditemukan adalah 25 tahun. Anak perempuan (13 tahun) dikawinkan dengan laki-laki dewasa (38 tahun) dengan alasan ekonomi keluarga yang pailit.

 

Rendahnya status Gizi Anak, rendahnya akses melanjutkan tingkat SMP, Perkawinan Anak dan Kekerasan Terhadap Anak, merupakan lingkaran hubungan sebab-akibat yang saling berkelindan. Empat masalah besar yang dihadapi anak Indonesia saat ini harus diselesaikan, jika kita ingin mewujudkan Anak Genius, serta mencapai Tujuan Pembangunan Berkelajutan.

 

Karena empat masalah besar yang dialami oleh anak, berpotensi menimbulkan kegagalan dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,  khususnya pada tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan), Tujuan 2 (Tanpa Kelaparan), Tujuan 3 (Kesehatan yang baik) , Tujuan 4 (Pendidikan Berkualitas), Tujuan 5 (Kesetaraan Gender), 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), 10 (Berkurannnya Kesenjangan), dan 16 (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh).

 

Untuk mewujudkan Anak Indonesia Genius dan Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goal-SDG), Koalisi Perempuan Indonesia merekomendasikan, kepada :

 

Pemerintah

  1. Melakukan terobosan kebijakan dan tindakan administratif, untuk secepatnya menambah jumlah sekolah jenjang SMP, dengan menggunakan gedung-gedung Sekolah SD dan Sekolah SMP dan menambah jumlah tenaga pengajar, agar seluruh anak yang lulus SD dapat melanjutkan sekolah jenjang SMP;
  2. Menyelenggarakan program untuk percepatan penanganan masalah Gizi di Indonesia;
  3. Membuat kebijakan dan program untuk menghentikan perkawinan anak;
  4. Memperkuat kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia serta fasiltas/sarana dan penegakan Hukum untuk Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak.

 

Orang Tua

  1. Meningkatkan komitmen untuk memenuhi hak pangan dan pendidikan, melalui upaya meningkatkan pengetahuan, memprioritaskan anggaran rumah tangga untuk pemenuhan Gizi dan Pendidikan Anak;
  2. Memperbaiki pola pengasuhan dan mewujudkan pengasuhan tanpa kekerasan, serta memenuhi hak tumbuh dan berkembang serta hak partisipasi;
  3. Menghentikan praktek perkawinan anak di bawah usia 18 tahun.

 

 

 

Salam untuk Keadilan dan Demokrasi

Jakarta 22 Juli 2018

Dian Kartikasari

Sekretaris Jenderal

 

Segera Bahas dan sahkan Revisi UU Pemberantasan Terorisme

Segera Bahas dan sahkan Revisi UU Pemberantasan Terorisme

admin

Pernyataan Sikap Koalisi Perempuan Indonesia
Terkait Peledakan Bom di Surabaya

Koalisi Perempuan Indonesia menyampaikan duka cita yang mendalam kepada seluruh korban dan jemaat umat Kristiani atas ledakan Bom di Gereja Santa Maria Tak Bercela (Ngagel), Gereja GKI (Jl Diponegoro), Gereja GPPPS (Jl Arjuna) di Surabaya, yang terjadi hari ini, 13 Mei 2018.

Koalisi Perempuan Indonesia mengutuk keras cara-cara keji dan pengecut yang digunakan oleh kelompok teroris. Tindakan kejahatan yang dilakukan oleh teroris ini, sudah merupakan tindak kejahatan yang dilakukan secara meluas, sistematis, menimbulkan korban jiwa, raga dan menebarkan ancaman ketakutan. Kejahatan demikian ini merupakan Kejahatan Hak Asasi Manusia dan Kejahatan Kemanusiaan.

Koalisi Perempuan Indonesia juga mengutuk cara-cara yang digunakan teroris, yang menggunakan perempuan dan anak-anak sebagai senjata penyerang atau pun sebagai pembunuh pada peledakan Bom bunuh diri dan rencana penyerangan aparat di Mako Brimob.

Koalisi Perempuan Indonesia memberikan penghargaan dan menyampaikan rasa hormat kepada masyarakat dan aparat yang telah berupaya dengan sigap mencegah dan menghentikan tindak kejahatan teroris, meski menanggung risiko luka dan atau kehilangan jiwa. Pengorbanan masyarakat dan aparat yang bertugas menjaga gereja, telah berhasil meminimalisir jumlah korban.

Sehubungan dengan ledakan di tiga Gereja di Surabaya hari ini, Koalisi Perempuan Indonesia menyampaikan :

1. Mendesak Pemerintah dan DPR untuk sesegera mungkin dan tanpa ditunda lagi, membahas dan mengesahkan Revisi Undang-Undang Tentang Pemberantasan Terorisme. Undang-Undang tersebut harus memberi ruang yang cukup bagi aparat keamanan untuk menghentikan semua tindakan persiapan dan penggalangan kekuatan yang dilakukan oleh teroris. Bukan hanya penanganan setelah jatuhnya korban.

2. Mendesak seluruh media Televisi dan Radio untuk berhenti menyuburkan tindakan radikal dan ektremisme melalui memberikan ruang siaran pada penceramah keagamaan yang nyata-nyata merupakan bagian dari kelompok ektremis dan penyebar kebencian.

3. Mendesak partisipasi Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk turut mencegah penyalahgunaan media sosial sebagai sarana penyebar kebencian.

4. Mendesak kaum Politisi dan pimpinan agama untuk berhenti memberikan pembenaran terhadap tindak radikal dan ektremis serta kejahatan terorisme dengan dalih kemiskinan dan ketimpangan. Faktanya, tindakan radikal dan ekstremis terjadi di negara-negara kaya dan negara-negara miskin. Pemimpin-pemimpin gerakan radikal dan ektrimis adalah orang-orang kaya dan terpelajar. Bahkan sebagian dari mereka adalah orang-orang yang memiliki gelar akademis sangat tinggi, seperti Doktor dan Profesor. Orang-orang miskin, hanya menjadi korban indoktrinasi dan mobilisasi kaum elit yang menggunakan agama sebagai kedok untuk perebutan harta dan kekuasaan.

5. Menyerukan kepada masyarakat dan Kader Koalisi Perempuan Indonesia untuk tidak terprovokasi oleh aksi terorisme, tetap tenang dan tidak takut, serta tidak menyebarluaskan gambar, berita atau pun komentar yang dapat meningkatkan kesedihan atau kemarahan keluarga korban dan masyarakat.

6. Menyerukan kepada masyarakat dan Kader Koalisi Perempuan Indonesia untuk memperkuat persaudaraan, solidaritas, pesan-pesan perdamaian dan Kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI), serta tidak mendukung kegiatan-kegiatan yang di dalamnya memasukkan pesan-pesan kebencian terhadap pihak lain atas dasar SARA atau kebencian atas dasar apa pun. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain termasuk kegiatan seni dan kebudayaan, keagamaan, politik, pembagian uang, barang atau makanan.

7. Koalisi Perempuan Indonesia percaya bahwa semua agama dihadirkan ke dunia untuk membangun kehidupan damai dan bukan untuk menghancurkan. Oleh karenanya, setiap tindak kekerasan dan kebencian yang digunakan dengan alasan agama, adalah tindakan penyalahgunaan agama.

Kita semua percaya, bahwa keberagaman, toleransi dan demokrasi adalah pilihan yang tepat bagi Indonesia.

Jakarta ,13 Mei 2018

Dian Kartikasari                             Rosniati Aziz
(Sekretaris Jendral )                       (Koordinator Presidium Nasional)

Kaji Cepat Tenaga Kerja Asing di Indonesia

Kaji Cepat Tenaga Kerja Asing di Indonesia

admin

Jakarta, 2 Mei 2018

Koalisi Perempuan Indonesia telah mengkaji terkait dengan Tenaga Kerja Asing di Indonesia yang akhir-kahir ini menjadi pembicaraan . Kaji cepat tersebut dapat diunduh melalui link berikut

[gview file=”http://www.koalisiperempuan.or.id/wp-content/uploads/2018/05/PERBANDINGAN-PENGATURAN-TENTANG-TENAGA-KERJA-ASING.pdf”] [gview file=”http://www.koalisiperempuan.or.id/wp-content/uploads/2018/05/KAJIAN-CEPAT-PERBANDINGAN-PERPRES-PENGGUNGAAN-TKA.pdf”]

Sementara itu bagaimana perbandingan peraturan tentang Tenaga Kerja Asing dapat diunduh melalui link :

[gview file=”http://www.koalisiperempuan.or.id/wp-content/uploads/2018/05/PERBANDINGAN-PENGATURAN-TENTANG-TENAGA-KERJA-ASING.pdf”]

admin

TUNDA PENGESAHAN R-KUHP, BAHAS R-KUHP MELIBATKAN SELUAS MUNGKIN MASYARAKAT

TUNDA PENGESAHAN R-KUHP, BAHAS R-KUHP MELIBATKAN SELUAS MUNGKIN MASYARAKAT

admin

Senin, 12 Februari 2018, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) batal mensahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP) dan akan memperpanjang pembahasan RKUHP dalam masa sidang berikutnya.

Substansi pasal R-KUHP masih menjadi kontroversi dimasyarakat, serta di internal Panitia Kerja (Panja) R-KUHP. Perdebatan muncul, antara lain dalam Bab Kesusilaan khususnya pasal tentang perluasan perbuatan zina yang diancam pidana serta pasal hidup bersama tanpa perkawinan yang sah, kedua pasal ini berpotensi memidanakan kelompok masyarakat yang melaksanakan perkawinan tidak tercatat serta sejumlah masyarakat adat yang perkawinannya tidak tercatat dan atau memiliki tradisi tinggal serumah sebelum  perkawinan. Selain itu, perdebatan juga terjadi pada perumusan pasal baru tentang perbuatan cabul sesama jenis sesama orang dewasa.

Perluasan jenis perbuatan pidana dan pemberatan pidana dalam R-KUHP yang dapat merugikan negara dari secara ekonomi, hukum, maupun sosial. Secara ekonomi, beban belanja negara penegakan hukum akan bertambah besar karena  harus membiayai terlalu banyak biaya operasional kepolisian dan proses peradilan serta penyediaan lembaga pemasyarakatan. Aparat penegak hukum juga akan kewalahan karena terlalu banyak kasus pidana yang harus ditangani

Secara sosial, perluasan jenis perbuatan pidana dan pemberatan pidana dalam R-KUHP berpotensi mengancam kebebasan berekspresi warga negara yang  pada akhirnya pemerintah dan masyarakat Indonesia akan mengembangkan sikap-sikap sensitif dan anti kritik terhadap satu sama lain. Lebih itu, R-KUHP mencerminkan situasi masyarakat Indonesia, dimana norma-norma sosial lain seperti agama, kesusilaan dan budaya sudah tidak mampu lagi bekerja untuk menciptakan tertib sosial dan hanya percaya bahwa tertib sosial hanya akan terjadi dalam masyarakat karena adanya rasa takut terhadap ancaman pidana.

Selain itu, Koalisi Perempuan Indonesia menemukan bahwa subtansi R-KUHP mendiskriminasi perempuan dan anak, serta mengabaikan perlindungan terhadap Penyandang Disabalitas. Pertama, dengan pemberlakuan hukum yang hidup di masyarakat, yang dapat diartikan sebagai hukum adat dan/atau hukum agama. Pengalaman perempuan menunjukkan pengambilan keputusan dalam adat dan perumusan hukum adat masih didominasi oleh laki-laki, sehingga kerap merugikan perempuan. Hukum adat atau hukum yang hidup di masyarakat, berbeda-beda di tiap komunitas dan berubah menurut waktu dan kesepakatan sehingga bertentangan dengan asas legalitas dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kedua, belum masuknya modus-modus kejahatan baru bagi perempuan dan anak. Salah satunya adalah prostitusi perempuan dan anak yang menggunakan media sosial online. Belakangan, kasus-kasus prostitusi menunjukkan bahwa mucikari dan calon pembeli kerap menggunakan media sosial online sebagai ruang untuk melakukan perjanjian dan kesepakatan bertransaksi.

Ketiga, R-KUHP belum memasukan bentuk-bentuk tindak pidana yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas. Undang-undang nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Disabilitas) mengakui bahwa secara umum penyandang disabilitas rentan mengalami pelanggaran hak dan menjadi korban kekerasan. Terlebih lagi perempuan dan anak penyandang disabilitas yang rentan menjadi korban kekerasan seksual maupun eksplotasi. Pengaturan pidana dalam UU Disabilitas masih minim, sehingga R-KUHP sangat strategis untuk melengkapi aturan pidana terhadap penyandang disabilitas.

Keempat, R-KUHP belum memasukan bentuk-bentuk tindak pidana baru di bidang kesehatan dan perlindungan sosial. Tindak pidana baru berkaitan dengan kesehatan, terutama penghasutan dan pencegahan program kesehatan pemerintah seperti imunisasi, pengendalian penyakit menukar dan Keluarga Berencana, Sedangkan tindak pidana perlindungan sosial, yang kini mulai terjadi antara lain, penggelapan, penipuan, penguasaan dan pemindahtanganan hak atas perlindungan sosial.

Menilai substansi R-KUHP yang masih jauh dari sempurna dan belum menunjukkan ciri-ciri Pembaharuan Hukum Pidana, Koalisi Perempuan Indonesia sepakat dengan DPR RI tentang perlunya pendalaman pembahasan R-KUHP. Terutama pembahasan terkait dengan ketaatan teradap Asas Legalitas dan isu kesehatan, kesusilaan, pemidanaan, dan kejahatan-kejahatan baru yang belum diintegrasikan dalam R-KUHP. Untuk menyikapi hal tersebut, Koalisi Perempuan Indonesia merasa perlu melakukan petisi untuk mengajak masyarakat untuk menunda pengesahan R-KUHP yang akan dilakukan oleh Pemerintah dan DPR-RI.

Terlampir adalah petisi yang dimaksud :

https://drive.google.com/file/d/1mgFpOrxB9vC_RBHBh0X3esvZd7dmJeah/view?usp=sharing

Kajian Kritis dan Rekomendasi Koalisi Perempuan Indonesia Terhadap R-KUHP

Kajian Kritis dan Rekomendasi Koalisi Perempuan Indonesia Terhadap R-KUHP

admin

KAJIAN KRITIS DAN REKOMENDASI

KOALISI PEREMPUAN INDONESIA

TERHADAP

“RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (R-KUHP) YANG MASIH DISKRIMINATIF TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK SERTA MENGABAIKAN KERENTANAN PENYANDANG DISABILITAS”

 

JAKARTA 14 FEBRUARI 2018

Dewan Perwakilan Rakyat melalui Komisi III bersama Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Kementrian Hukum dan HAM berencana mengesahkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) pada 14 Februari 2018, sebagai penutupan masa sidang pertama tahun 2018.

 

Koalisi Perempuan Indonesia mencermati hasil pembahasan RKUHP pada tanggal 2 dan 5 Februari 2018. Koalisi Perempuan Indonesia menemukan bahwa subtansi R-KUHP mendiskriminasi perempuan dan anak, serta mengabaikan perlindungan terhadap Penyandang Disabalitias, khususnya dalam pasal-pasal sebagai berikut :

 

  1. RKUHP mengatur berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang melanggar asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) R-KUHP.

 

Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) RKUHP versi 2 Februari 2018 menentukan sebagai berikut: 

 

  • Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.
  • Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab dan dalam tempat hukum itu hidup.

 

  1. Koalisi Perempuan Indonesia dengan ini menyatakan MENOLAK pemberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) R-KUHP karena :
  •  Hukum yang hidup di dalam masyarakat sangat luas antara lain Hukum Pidana Adat, Hukum Kebiasaan, Hukum Agama adalah Hukum yang bersifat terrtulis dan tidak tertulis, sehingga membuka peluang penafsiran yang berbeda dan mengakibatkan ketidakpastian hukum.
  • Hukum yang hidup di dalam masyarakat berubah menurut tempat dan waktu. Sehingga dapat terjadi berbedaan perlakukan hukum. Yaitu suatu perbuatan di suatu daerah dinyatakan sebagai perbuatan pidana, tetapi di daerah lain tidak dinyatakan sebagai tindak pidana. Hal ini berakibat pada tidak adanya Kepastian Hukum secara nasional. Hukum yang hidup di dalam masyarakat dapat berubah menurut waktu bergantung pada kesepakatan masyarat dan mekanisme pengambilan keputusan dalam komunitas tersebut.
  • Hukum yang hidup di dalam masyarakat dirumuskan oleh Kelembagaan yang didominasi oleh laki-laki dan TIDAK MELIBATKAN PEREMPUAN. Sehingga rumusan hukum tersebut tidak mempertimbangkan pengalaman dan kebutuhan perempuan dan anak serta berakibat merugikan perempuan dan anak.
  • Hukum yang hidup di dalam masyarakat diterapkan dan ditegakkan oleh kelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang didominasi oleh laki-laki, sehingga proses dan hasil keputusan yang dihasilkan lebih menguntungkan laki-laki serta menimbulkan kerugian terhadap perempuan dan anak, baik dari sisi proses, hasil maupun akibatnya.

 

  1. R-KUHP Pasal 365 telah dengan sangat baik merumuskan tindak pidana Pornografi Anak melalui Sistem Elektronik. Koalisi Perempuan Indonesia memberikan penghargaan atas perumusan Tindak Pornografi Anak melalui Sistem Elektronik yang telah disusun secara cermat dan terperinci oleh DPR dan Pemerintah. Namun Koalisi Perempuan Indonesia menyayangkan, bahwa DPR dan Pemerintah tidak merumuskan tindak Pidana Prostitusi Anak dan Perdagangan Anak melalui Sistem Elektronik. Padahal fakta membuktikan bahwa tindak pidana prostusi Anak dan Perdagangan melalui Sistem Elektronik banyak dilakukan.

 

  • R-KUHP Buku Kedua Bab VIII Bagian Kesembilan, telah dirumuskan beberapa Perbuatan yang Membahayakan Nyawa atau Kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 379 sampai dengan Pasal 381. Namun Koalisi Perempuan berpendapat bahwa sejumlah perbuatan pidana yang membahayakan nyawa atau kesehatan terbaru, belum dirumuskan dalam R-KUHP, yaitu :
  • Tindak kejahatan terhadap Kesehatan Reproduksi yaitu setiap orang yang melakukan larangan, ancaman, penyerangan orang dan atau petugas kesehatan, penyerangan terhadap aktifitas, penyerangan terhadap fasilitas kesehatan reproduksi.
  • Tindak Kejahatan Sabotase alat kontrasepsi yaitu setiap orang yang melakukan perusakan sebagian atau seluruhnya, memalsukan, membuat seolah-olah sesuatu berfungsi sebagai pencegahan kehamilan
  • Tindak Kejahatan Sabotase imunisasi kesehatan Bayi dan anak yaitu setiap orang yang memproduksi, memperjualbelikan, mengedarkan, vaksin, bahan farmasi, alat imunisasi palsu atau tidak sesuai dengan standar kesehatan.
  • Tindak kejahatan merintangi kesehatan bayi dan anak yaitu setiap orang yang menyebarkan berita bohong, menghasut, menakut-nakuti, mencegah, menolak pemberian imunisasi kepada bayi dan anak.
  • Tindak kejahatan merintangi pencegahan penularan penyakit menular yaitu setiap orang yang mengetahui dirinya mengidap penyakit menular menolak mengikuti program pengotan penyakit menular meskipun pengobatan secara cuma-cuma disediakan oleh pemerintah.
  • Tindak pidana pemasangan Kontrasepsi paksa kepada siapa pun, oleh siapapun untuk tujuan apa pun.

 

  1. R-KUHP Pasal 460 Ayat (1) huruf e, menentukan dipidana karena zina dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.

 

Pasal 460 Ayat (1) huruf e ini menimbulkan ancaman bagi laki-laki dan perempuan yang melakukan melakukan hubungan seksual, dan telah melakukan perkawinan akan tetapi mereka tidak dapat menunjukkan bukti bahwa dirinya telah melakukan perkawinan, karena negara telah menolak mencatatkan perkawinan mereka, atau mereka melakukan perkawinan sah menurut agama tetapi tidak tercatat.

 

Pasal 460 Ayat (1) huruf e ini juga menimbulkan bahaya bagi perempuan korban perkosaan, karenanya dirinya  tidak mampu menunjukkan bukti dan saksi, sehingga pelaku menyatakan bahwa perkosaan tersebut adalah tindak persetubuhan atas dasar suka rela atau suka sama suka, yang kemudian berakibat pada pemidanaan terhadap perempuan korban perkosaan tersebut.

 

Pasal 460 Ayat (1) huruf e juga tidak konsisten dengan Pasal 461 tentang ingkar janji mengawini. Terlebih-lebih  pada Pasal 461 ayat (3) telah disebutkan bahwa Pasal 460 Ayat (1) huruf e, tidak berlaku bagi korban ingkar janji mengawini, hal ini menunjukkan bahwa rumusan Pasal 460 Ayat (1) huruf e menimbulkan kekaburan dan tidak jelas unsur kriminalnya.

 

  1. R-KUHP Pasal 462, merupakan ketentuan yang diambil dari Pasal 76 D dan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU No 35 Tahun 2014), namun Pasal 462 R-KUHP mengabaikan ketentuan pada pasal 81 Ayat (2) yang mengatur modus lain selain kekerasan dan ancaman kekerasan dan ketentuan Ayat (3) yang mengatur tentang pemberatan hukuman UU No 35 Tahun 2014 sehingga Pasal 462 R-KUHP memperlemah UU Perlindungan Anak dan tidak sejalan dengan politik negara yang bertujuan melindungi anak dari predator /pelaku tidak pidana persetubuhan oleh orang dewasa.

 

Undang –Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mengatur :

 

Pasal 76D

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

 

Pasal 81

  • Setiap orang yang melangggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
  • Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
  • Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

  1. R-KUHP Pasal 463 tentang hidup bersama diluar perkawinan dan pidana tambahan hukum adat setempat atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Koalisi Perempuan menolak tambahan Hukum Adat atau hukum yang hidup dalam Masyarakat karena tidak berkeadilan bagi perempuan.

 

  1. R-KUHP Pasal 475 tentang Pengobatan yang Dapat Mengakibatkan Gugurnya Kandungan bertentangan dengan Undang –Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 75  tentang Pengecualian larangan aborsi.  

 

R-KUHP Pasal 475 Ayat (1) menyatakan bahwa Setiap orang yang mengobati atau menyuruh untuk mengobati seorang perempuan dengan memberitahukan atau menimbulkan harapan bahwa pengobatan tersebut dapat mengakibatkan gugurnya kandungan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Sedangkan Pasal 475 Ayat (2) pasal tersebut menyatakan bahwa Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan pekerjaannya maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf h.  Pasal 475 Ayat (3) Dokter yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan atau atas indikasi medis, tidak dipidana.

 

Padahal Pasal 75 Undang–Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur tentang Pengecualian Larangan Aborsi. Yaitu bagi :

  • Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetis berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.
  • Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan

 

  1. Ketentuan pidana dalam R-KUHP belum memasukkan berbagai bentuk tindak pidana yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan Undang Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, khususnya terkait pemberatan pidana bagi tindak pidana yang dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas Anak.

 

  1. R-KUHP belum mengatur kejahatan yang berkaitan dengan perlindungan sosial seperti merintangi, menggagalkan program perlindungan sosial pemerintah dan atau penggelapan, pemalsuan, penahanan, memperjual-belikan, menyewakan-pakaikan, kartu atau tanda bukti lain Perlindungan sosial.

 

Sehubungan dengan hasil Kajian tersebut di atas, Koalisi Perempuan Indonesia merekomendasikan sebagai berikut :

  1. Menghapuskan seluruh ketentuan Pasal 2 R-KUHP dan seluruh pidana tambahan berupa pidana adat dalam seluruh pasal-pasal dalam R-KUHP, termasuk dalam Pasal 463 R-KUHP, karena bertentangan dengan Asas Legalitas, menimbulkan Ketidakpastian Hukum dan tidak adil bagi Perempuan dan Anak Perempuan.
  2. Menambahkan rumusan-rumusan tindak pidana Prostusi (Pelacuran) Anak dan Perdagangan Anak melalui Sistem Elektronik, selengkap dan sebaik rumusan tindak Pasal 365 R-KUHP tentang Tindak Pidana Pornografi Anak melalui sistem Elektronik, guna mengatasi maraknya tindak pidana Prostusi Anak online dan Perdagangan Anak secara online
  3. Melengkapi Ketentuan Pasal 462 sesuai ketentuan Pasal 81 Undang Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
  4. Menambahkan rumusan-rumusan tindak pidana Perbuatan yang Membahayakan Nyawa atau Kesehatan terbaru, khususnya tindak pidana yang berkaitan dengan : a) Tindak kejahatan terhadap Kesehatan Reproduksi, b) Tindak Kejahatan Sabotase alat kontrasepsi, c) Tindak Kejahatan Sabotase imunisasi kesehatan Bayi dan anak, d) Tindak kejahatan merintangi kesehatan bayi dan anak, e) Tindak kejahatan merintangi pencegahan penularan penyakit menular dan f) Tindak pidana pemasangan Kontrasepsi paksa kepada siapa pun, oleh siapapun untuk tujuan apa pun
  5. Menghapuskan Pasal 460 Ayat (1) huruf e R-KUHP karena menimbulkan benturan dengan Pasal 461 ayat (3) R-KUHP dan menimbulkan kekaburan karena unsur kriminalnya tidak jelas.
  6. Merumuskan Pasal 475 R-KUHP tentang Pengobatan yang Dapat Mengakibatkan Gugurnya Kandungan sama dengan Undang –Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 75 UU Kesehatan, tentang Pengecualian larangan aborsi karena indikasi medis dan karena perkosaan.
  7. Merumuskan kejahatan yang berkaitan dengan perlindungan sosial dalam R-KUHP, terutama berkaitan dengan tindak pidana merintangi, menggagalkan program perlindungan sosial pemerintah dan atau penggelapan, pemalsuan, penahanan, memperjual-belikan, menyewakan-pakaikan kartu atau tanda bukti lain Perlindungan sosial

 

Demikian Kajian Kritis Dan Rekomendasi  Koalisi Perempuan Indonesia Terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP) disampaikan, sebagai bagian dari partisipasi masyarakat untuk mewujudkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkedilan dan menjamin kepastian hukum, serta mewujudkan semangat pembaharuan dan hukum yang futuristik.

 

Jakarta 14 Februari 2018

Salam Untuk Keadilan dan Demokrasi

 

Dian Kartikasari

Sekretaris Jenderal

 

 

Silahkan download versi PDF

[gview file=”http://www.koalisiperempuan.or.id/wp-content/uploads/2018/02/Kajian-Kritis-dan-Rekomendasi-Koalisi-Perempuan-Indonesia-Terhadap-R-KUHP.pdf”]