Kebijakan Adil Gender

Kebijakan Adil Gender

Draft Perppu Pencegahan & Penghapusan Perkawinan Anak

Draft Perppu Pencegahan & Penghapusan Perkawinan Anak

admin

CiQAE5RUYAQEEjE

Jakarta- Tim Perumus Draft Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pencegahan dan Penghapusan Perkawinan Anak telah melakukan audiensi dengan Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saiffudin pada 12 Mei 2016 di Kantor Kementerian Agama. Selain membahas tentang Pencegahan dan Penghapusan Perkawinan Anak, tim Perumus Draft Perppu Pencegahan dan Penghapusan Perkawinan Anak juga menyerahkan draft Perppu tentang Pencegahan dan Penghapusan Perkawinan Anak.

 

IMG-20160516-WA0031
Supriadi Widodo Eddyono (ICJR/Koalisi 18+), Indry Oktaviani (Koalisi Perempuan Indonesia/Koalisi 18+), Misiyah (Institute KAPAL Perempuan), Dian Kartikasari (Koalisi Perempuan Indonesia), Lukman Hakim Saiffudin (Menteri Agama Republik Indonesia), Kencana Indriaswari (Keppak Perempuan), Rita Serena Kalibonso (Yayasan Kesehatan Perempuan), dan Imam Nahei (Komisioner KOMNAS Perempuan)

Dalam kesempatan tersebut, Lukman Hakim Saiffudin menyampaikan bahwa posisi Kementerian Agama Republik Indonesia mendukung pelaksanaan perkawinan setelah perempuan berusia 18 tahun. Pertimbangan pelaksanaan pernikahan setalah usia 18 tahun bagi perempuan, didukung oleh beberapa faktor seperti pendidikan dan penuntasan wajib belajar 12 tahun, kesehatan ibu dan anak, kemiskinan dan ketahanan keluarga.

Sayangnya, selain banyak pihak mendukung peningkatan usia perkawainan perempuan menjadi 18 tahun, masih ada saja yang tidak setuju. “Ini adalah tantangan kita bersama. Maka kita perlu untuk menyusun data, fakta dan argumen, bahwa ada kedaruratan dan kerugian besar jika perkawinan anak dibiarkan”, jelas Lukman Hakim Saiffudin.

Audiensi Perppu Pencegahan dan Penghapusan Perkawinan Anak ini dapat terlaksana atas kesempatan yang diberikan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo kepada Koalisi Perempuan Indonesia. Sebelumnya, pertemuan berawal antara Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dengan masyarakat sipil untuk membahas Implementasi Tujuan Pembangunan Bekelanjutan (Sustainable Development Goals) di Indonesia pada 22 Desember 2016.

Saat pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo berkenan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pencegahan dan Penghapusan Perkawinan Anak. Presiden Joko Widodo menyarankan agar Koalisi Perempuan Indonesia menginisiasi draft Perppu dan menyampaikan langsung kepada Ketua Kantor Staff Presiden. Berdasarkan arahan tersebut, Koalisi Perempuan Indonesia membentuk Tim Perumus Rancangan Perppu yang terdiri dari perwakilan organisasi perempuan dan organisasi yang bergerak dalam bidang hukum. Tim perumus telah bekerja selama empat bulan untuk menyusun draft Perppu dan melakukan serangkaian konsultasi.

Dian Kartikasari (Koalisi Perempuan Indonesia), Misiyah (Institute KAPAL Perempuan), Jaleswari Pramodhawardani (Staff Khusus KSP), Yuniyanti Chuzaifah (Komisioner Komnas Perempuan), Sylvana Apituley (Staff Khusus KPPPA)

Penyusunan Draft Perppu tentang Pencegahan dan Penghapusan Perkawinan Anak dan Draft Keterangan, difasilitasi oleh Deputi V (Bidang Anak) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Deputi V KPPPA telah memfasilitasi enam (6) kali pertemuan sejak Januari hingga Maret 2016. Keenam pertemuan tersebut ialah:

  1. Pertemuan Masyarakat Sipil
  2. Pertemuan Konsultasi dengan Masyarakat Sipil: Akademisi, organisasi anak, organisasi perempuan, dan komisioner Komisi Perlindungan Anak.
  3. Pertemuan Konsultasi dengan Kementerian dan Lembaga (1)
  4. Pertemuan Konsultasi dengan Kementerian dan Lembaga (2)
  5. Pertemuan Tim Perumus Finalisasi Draft
  6. Pertemuan Konsultasi Akhir dengan seluruh organisasi dan K/L

Selain proses perumusan dokumen Perppu tentang Pencegahan dan Penghapusan Perkawinan Anak , Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) bersama Koalisi Perempuan Indonesia melakukan penelitian di Mamuju (Sulawesi Barat), Tuban (Jawa Timur) dan Bogor (Jawa Barat), sebagai daerah yang memiliki Jumlah Kasus Perkawinan Anak dan Dispensasi Perkawinan Anak terbanyak.

Tim Perumus Draft Perppu tentang Pencegahan dan Penghapusan Perkawinan Anak dan Draft Keterangan terdiri dari:

Koordinator: Dian Kartikasari

Tim Perumus Raperppu

  1. Dian Kartikasari, Koalisi Perempuan Indonesia
  2. Missiyah, Institute Kapal Perempuan
  3. Indry Oktaviani, Koalisi 18+
  4. Rita Serena Kalibonso, Mitra Perempuan/GPPI
  5. Kencana Indriswari, Keppak Perempuan
  6. Ema Mukaramah (sebagai individu)

Tim Penyusun Keterangan Raperppu

  1. Supriyadi Widodo Eddyono, ICJR/Koalisi 18+
  2. Robert, Koalisi 18+

 

SILAHKAN KLIK UNTUK MELIHAT ATAU MENGUNDUH  [gview file=”http://www.koalisiperempuan.or.id/wp-content/uploads/2016/05/RANCANGAN-PERPPU-PENCEGAHAN-PERKAWINAN-ANAK-.pdf”]

#HentikanPerkawinanAnak

#EndChildMarriage

-GS

Menuliskan Narasi Hasil Penelitian JKN di 5 Propinsi

Menuliskan Narasi Hasil Penelitian JKN di 5 Propinsi

admin

Surabaya- Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi di dukung Program MAMPU ( Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan) telah melakukan riset aksi di 5 Propinsi ( Aceh, Bengkulu, DI Jogjakarta, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan ) periode Maret – April 2016.

Bertempat di Surabaya, 13-16 Mei 2016 akan dilaksanakan workshop untuk menuliskan hasil penelitian dan pengalaman di lapangan. 10 orang yang terlibat dalam penelitian akan menuliskan dan membuat rekomendasi dan penelitian yang dilakukan. dalam sebuah workshop .

 

 

 

 

Menteri Agama Dukung Usia Perkawinan Perempuan diatas 18 tahun

Menteri Agama Dukung Usia Perkawinan Perempuan diatas 18 tahun

admin

Jakarta-Tim Perumus Draft Perppu Pencegahan dan Penghapusan Perkawinan Anak yang terdiri dari Dian KartikaSari, Indry Oktaviani ( Koalisi Perempuan Indonesia), Misiyah (KAPAL Perempuan), Kencana Indriaswari (Keppak perempuan), Rita Serena  Kalibonso ( Yayasan Kesehatan Perempuan), Supriadi Widodo Eddyono (Koalisi 18+) dan Imam Nahei (Komisioner KOMNAS Perempuan) telah melakukan audiensi dengan Menteri Agama RI dan membahas tentang Pencegahan dan Penghapusan Perkawinan Anak serta  menyerahkan draft Perppu tentang Pencegahan dan Penghapusan Perkawinan Anak hari ini 12 Mei 2016 di Kantor Kementrian Agama RI .

Dalam kesempatan ini Lukman Hakim Sjaifuddin Menteri Agama RI menyampaikan , posisi kementrian Agama RI mendukung pelaksanaan perkawinan dilaksanakan setelah perempuan berusia 18 tahun dengan mempertimbangkan soal pendidikan dan penuntasan wajib belajar . kesehatan ibu dan anak, kemiskinan dan ketahanan Keluarga. Hanya saja , selain banyak pihak mendukung peningkatan usia perkawainan, tapi masih ada saja yang tidak setuju. Ini adalah tantangan kita bersama. Maka kita perlu untuk menyusun data, fakta dan argumen, bahwa ada kedaruratan dan kerugian besar jika perkawinan anak dibiarkan, jelas Menteri Agama .

#Hentikanperkawinananak

admin

 

Nyala Lilin untuk Keadilan YY

Nyala Lilin untuk Keadilan YY

admin

Nyala Lilin untuk Cari Keadilan Yuyun

RAKYAT CIREBON

MINGGU, 08 MEI 2016

INDRAMAYU – Aksi solidaritas dengan menyalakan lilin dan doa bersama digelar Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Wilayah Jawa Barat beserta seluruh cabang, Rabu (4/5) malam.

KPI nyalakan lilin untuk Yuyun. Foto: Tardi/Rakyat Cirebon

Nyala lilin itu sebagai simbol mencari keadilan untuk korban pemerkosaan dan pembunuhan Yuyun oleh 14 pelaku di Bengkulu.

Sekertaris Wilayah KPI Jawa Barat, Darwinih menjelaskan, kegiatan yang dilaksanakan bertema “Nyala Lilin Untuk Yuyun” tersebut dilaksanakan serentak oleh pengurus wilayah dan cabang bersama sejumlah elemen masyarakat dan sejumlah pihak yang peduli.

“Aksi ini dilakukan di masing-masing KPI cabang dengan cara yang berbeda dan sederhana. Dan yang pasti kami sudah menyampaikan ke pengurus cabang KPI Jawa Barat agar menyalakan lilin untuk Yuyun,” jelasnya didampingi Sekertaris Cabang KPI Cabang Indramayu, Yuyun Khoerunissa.

Dikatakan, dengan simbol menyalakan lilin tersebut, diharapkan Yuyun dan korban kekerasan seksual lainnya mendapat keadilan dari pemeritah.

“Dan semoga Yuyun juga terang di alam kuburnya dan mendapatkan tempat terindah di sisi Tuhan,” doanya.

Aksi solidaritas yang dilakukan KPI Cabang Indramayu diselenggarakan bersama Dewan Kelompok Kepentingan Mahasiswa Universitas Wiralodra (Unwir) berlokasi di kawasan Sport Center (SC) Indramayu.

“Kegiatannya berlangsung lancar. Dan dengan adanya aksi ini kami berharap pemerintah dapat menghentikan kekerasan seksual dan menyelesaikan kasus kekerasan s*ksual secara tuntas dengan mengedepankan rasa keadilan korban,” tegasnya.

Selain itu, pihaknya berusaha mendorong pemerintah agar Rencana Undang-undang (RUU) kekerasan seksual menjadi perhatian serius dan dimasukkan dalam pembahasan prioritas di DPR. “Indonesia sudah darurat kekerasan seksual.

Harapannya tidak ada lagi korban kekerasan seksual,” tandasnya. (tar)

Sumber : http://www.rakyatcirebon.co.id/2016/05/nyala-lilin-untuk-cari-keadilan-yuyun.html

Foto : tardi/Rakyat Cirebon

Pernyataan Pers Koalisi Perempuan Indonesia

Pernyataan Pers Koalisi Perempuan Indonesia

admin

Memperingati Hari Nelayan Nasional

“NELAYAN DALAM ANCAMAN REKLAMASI “

6 April 2016

“Kita sih maunya ngga ada penggusuran. Saya maunya ada tempat tinggal dan tempat usaha ” 

(Perempuan Nelayan Kamal Muara, 2015)

Laut dan pesisir adalah sumber penghidupan nelayan. Segala tindakan yang menghilangkan atau menutup akses nelayan terhadap laut dan pesisir, adalah tindakan menghilangkan penghidupan nelayan, terutama nelayan tradisional. Tindakan ini bertentangan dengan konstitusi Republik Indonesia yaitu Undang-undang Dasar 1945,  yang dalam Pasal 27 ayat (2) menjamin, bahwa setiap warga negara memiliki hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dan Pasal 28 H ayat (1) menjamin “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, mengatur bahwa pemegang Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) berkewajiban untuk : a. memberdayakan Masyarakat sekitar lokasi kegiatan; b. mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat dan/atau Masyarakat lokal; c. memperhatikan hak Masyarakat untuk mendapatkan akses ke sempadan pantai dan muara sungai; serta d. melakukan rehabilitasi sumber daya yang mengalami kerusakan di lokasi HP-3, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4).

Namun nyatanya, setiap praktek reklamasi dan pemberian Hak Pengusahaan Perairan Pesisir, identik dengan penggusuran. Sejumlah pengusaha memperoleh HP3 untuk kepentingan komersial seperti : waterfront city, kawasan wisata, kawasan niaga, bahkan kawasan pemukiman elite, yang terjadi di Teluk Jakarta; Sulawesi Selatan, Pantai Barat Makassar; Sulawesi Tengah, Reklamasi Teluk Palu; Bali, Tanjung Benoa dilakukan dengan menggusur dan menghilangkan akses nelayan kepada laut dan pesisir.

Berbagai kebijakan di tingkat nasional maupun daerah dibuat, untuk melegalkan praktek penghilangan penghidupan nelayan, melalui reklamasi. Bahkan terbukti, penyusunan kebijakan, tersebut tak ubahnya praktek jual-beli peraturan. Terkuaknya praktek suap dalam penyusunan Raperda DKI Jakarta tentang Zonasi, menjadi bukti yang terang benderang, bahwa pembuat kebijakan menjual kewenangannya untuk memenuhi keinginan pengusaha. Padahal, kebijakan Zonasi yang kemudian dijadikan landasan untuk melegalkan praktek penggusuran nelayan tradisional di kawasan pantai, yang dinyatakan sebagai kawasan Pantai strategis.

Reklamasi pantai, telah mengakibatkan turunnya pendapatan menjadi sepertiga dari pendapatan sebelumnya. Nelayan menemukan banyak ikan-ikan yang mati karena pengurukan pantai. Sehingga semakin sedikit kemungkinan mendapat ikan melalui cara-cara penangkapan tradisional di sepanjang bibir pantai. Jikapun melaut, maka biaya bahan bakar menjadi lebih besar karena harus memutar cukup jauh menghindari wilayah reklamasi. Sementara peternak kerang di Kamal Muara menanggung kerugian materi sekitar lima hingga enam juta rupiah per bagang (Koalisi Perempuan Wilayah DKI, 27 September 2015).

Bagi perempuan Nelayan secara khusus, ancaman reklamasi menambah beban tambahan. Selama ini perempuan nelayan memiliki peran ganda sebagai pengurus pengurus keluarga atau rumah tangga serta membantu mencari nafkah untuk keluarga. Koalisi Perempuan Indonesia mengidentifikasi bahwa perempuan nelayan memberikan sumbangan signifikan dalam rantai produksi sektor perikanan. Sambil mengurus keluarga, perempuan nelayan harus menyiapkan bekal, mencari solar atau pinjaman/utang untuk membeli solar bagi laki-laki yang akan melaut. Jika pendapatan para penangkap ikan melaut menurun, maka perempuan tetap mengupayakan pendapatan keluarga. Perempuan menjadi buruh pengupas kerang, pengolah ikan, atau bekerja di sektor non perikanan seperti menjadi buruh cuci dan pekerja rumah tangga, demi bertahan hidup.

Rancangan Undang-undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (UU Nelayan) yang disahkan pada 15 Maret 2016 salah satu tujuannya adalah menjamin kepastian penghidupan nelayan, antara lain melalui a) menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan; b) memberikan kepastian usaha; c) melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan d) ketersediaan lahan dan e) memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.

Koalisi Perempuan Indonesia berharap, agar seluruh rencana zonasi kawasan pantai dan rencana reklamasi, mengacu pada undang-undang baru ini, terutama untuk menjamin kepastian penggunaan dan atau kepemilikan lahan, bagi nelayan dan warga pesisir.

Dalam situasi penuh keprihatinan ini  dan peringatan  hari Nelayan Nasional pada tanggal 6 April 2016 Koalisi Perempuan Indonesia menyampaikan keprihatinan atas maraknya pembangunan di wilayah pesisir yang mengancam kehidupan nelayan.

Sebagai organisasi perempuan yang memiliki ribuan anggota yang berprofesi sebagai Perempuan Nelayan, Koalisi Perempuan meminta pemerintah Republik Indonesia, agar :

  1. Melaksanakan Pasal 27 ayat (2), 28 H ayat (1) dan ayat (4) secara konsisten dan menjamin setiap warga negara memiliki tempat tinggal serta pekerjaan yang layak sesuai dengan kemampuannya. Serta menjamin kepastian tempat tinggal dan tempat berusaha bagi nelayan dan warga pesisir.
  2. Kementerian Pelaksana, untuk memastikan bahwa jaminan risiko atas kerugian akibat pembangunan atau reklamasi pantai menjadi salah satu kategori jenis risiko yang diatur dalam peraturan menteri, sebagai turunan UU Nelayan.
  3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan upaya-upaya aktif untuk menghapus beban ganda perempuan Nelayan, serta menjamin setiap anak-anak di komunitas Nelayan mendapatkan hak atas pendidikan dan kesehatan serta tumbuh kembang tanpa tercerabut dari lingkungan sosial dan budayanya.

Koalisi Perempuan Indonesia meyakini bahwa mewujudkan Jatidiri Indonesia sebagai Negara Maritim yang kuat hanya mungkin terjadi jika  pemerintah memberikan perlindungan dan pemberdayaan pada perempuan nelayan, dimulai dari kepastian tempat tinggal dan penghidupan sebagai nelayan.

Selamat Hari Nelayan Nasional bagi para Perempuan Nelayan di seluruh Indonesia !

Rabu, 6 April 2016

Dian Kartika Sari

Sekretaris Jenderal

Bibik Nurududdja

Presidium Nasional Kelompok Kepentingan Perempuan Pesisir dan Nelayan

 

 

KENAIKAN IURAN DINILAI MEMBERATKAN

KENAIKAN IURAN DINILAI MEMBERATKAN

admin

Jakarta, KOMPAS – Keputusan pemerintah menaikkan iuran peserta mandiri Jaminan Kesehatan Nasional mulai 1 April 2016 menuai keberatan sejumlah pihak. Meski langkah itu untuk menekan defisit klaim pembayaran program itu, pemerintah diminta mengkaji ulang rencana tersebut.

Terkait hal itu, Komisi IX DPR meminta pemerintah menunda kenaikan iuran bagi peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja atau peserta mandiri yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016. DPR meminta penundaan itu sampai audit investigasi penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2015 tuntas.

“Kami mempertanyakan penaikan iuran peserta mandiri saat peserta JKN belum puas terhadap layanan JKN,” kata Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf, Kamis (17/3), di Jakarta.

Dalam rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, pimpinan Dewan Jaminan Sosial Nasional, dan pemangku kepentingan lain, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/3), terungkap, defisit klaim pembayaran JKN akhir 2016 diperkirakan Rp 7 triliun sampai Rp 10 triliun. Hal itu terjadi jika iuran peserta mandiri tak dinaikkan.

DPR menilai ada opsi lain untuk mencegah defisit dalam JKN tanpa menaikkan iuran peserta mandiri. Misalnya, mendorong kepesertaan pekerja formal yang mempunyai kepastian penghasilan, memperbaiki cara penagihan iuran kepada peserta mandiri, dan meningkatkan kepatuhan sistem rujukan berjenjang agar rumah sakit tak menyedot banyak biaya kesehatan.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga keberatan terhadap kebijakan pemerintah menaikkan iuran peserta mandiri JKN. “Hampir semua keluhan peserta JKN adalah pelayanan dan fasilitas kesehatan, dari puskesmas hingga rumah sakit, yang belum prima. Ini tugas pemerintah. Rakyat dibuat nyaman dulu jadi peserta JKN, baru bicara kenaikan iuran,” kata Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris dalam keterangan pers.

Persoalan yang banyak dikeluhkan peserta JKN antara lain kurangnya jumlah kamar rawat inap di RS. Masalah lain, banyak peserta yang sakit terpaksa langsung ke RS saat malam hari karena puskesmas rujukan tak beroperasi 24 jam. “Ketimpangan layanan dan infrastruktur kesehatan harus dibenahi,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia Dian Kartikasari, dalam siaran pers, mendesak pemerintah agar meninjau ulang dan mengubah Perpres Nomor 19 Tahun 2016.

Pemerintah juga diminta memastikan BPJS Kesehatan memperbaiki cakupan layanan kesehatan, terutama demi memenuhi kebutuhan darah bagi perempuan melahirkan, layanan kesehatan bagi lanjut usia, serta layanan kesehatan bagi perempuan penyandang disabilitas.

“Jaminan kesehatan menjadi bentuk perlindungan sosial paling dibutuhkan perempuan,” ujarnya. Namun, tak semua warga miskin bisa menjadi penerima bantuan iuran karena itu ditentukan pemerintah. Padahal, iuran peserta kelas III JKN Rp 25.500 per orang per bulan dinilai berat karena harus dibayar bagi semua anggota keluarga.

Panggil direksi

Presiden Joko Widodo akan segera memanggil direksi BPJS Kesehatan untuk membahas soal layanan JKN. Pertemuan itu juga membahas rencana kenaikan iuran JKN.

Presiden mengungkapkan hal ini seusai meninjau layanan JKN bagi pemegang Kartu Indonesia Sehat di Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang, Jawa Barat, kemarin. “Saya lihat pelayanan dulu. Nanti akan saya panggil direksi BPJS Kesehatan (soal iuran),” kata Joko Widodo.

Menurut Presiden, tantangan saat ini adalah keterbatasan fasilitas kesehatan. Presiden pun menelepon Menteri Kesehatan agar menambah fasilitas kesehatan daerah, baik ruang kamar perawatan maupun rumah sakit umum baru. “Dari sisi pelayanan baik, tetapi ruangan kurang, perlu segera ditambah,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal Kemenkes Untung Suseno Sutarjo mengatakan, yang banyak diprotes kenaikan iuran peserta mandiri kelas III, dari Rp 25.500 jadi Rp 30.000 per orang per bulan. Karena itu, Kemenkes akan mengkaji kemungkinan yang terjadi jika iuran peserta mandiri kelas III batal dinaikkan.

Kenaikan iuran peserta mandiri itu dilakukan untuk menutup defisit biaya kesehatan JKN. Namun, karena banyak yang memprotes, pihaknya akan mengkaji kemungkinan iuran peserta mandiri kelas II dan I disesuaikan untuk mengompensasi tidak naiknya iuran peserta kelas III agar tujuan menutup defisit tetap tercapai.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan, kenaikan iuran peserta mandiri tidak efektif untuk menutup defisit biaya kesehatan JKN. Dengan besaran iuran baru mulai 1 April 2016, penerimaan BPJS Kesehatan dari iuran peserta mandiri, hingga Desember 2016, kurang dari Rp 1 triliun.

“BPJS Kesehatan sebaiknya fokus menambah peserta pekerja formal yang mempunyai kepastian pendapatan,” ujarnya.

Menurut Kepala Departemen Manajemen Pelayanan Kesehatan Regional Jabodetabek BPJS Kesehatan Tavip Hermansyah, pihaknya akan memperketat pengawasan RS yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan menyusul kenaikan iuran bagi peserta JKN. Jika RS swasta mengakali pasien, pihaknya akan memutuskan kerja sama. (ADH/PIN/HAM)

MEWUJUDKAN UNDANG –UNDANG PERLINDUNGAN & PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN & PETAMBAK GARAM YANG BERKEADILAN BAGI LAKI-LAKI & PEREMPUAN

MEWUJUDKAN UNDANG –UNDANG PERLINDUNGAN & PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN & PETAMBAK GARAM YANG BERKEADILAN BAGI LAKI-LAKI & PEREMPUAN

admin

[gview file=”http://www.koalisiperempuan.or.id/wp-content/uploads/2016/03/Kertas-Posisi-Nelayan.pdf”]

REKOMENDASI KEBIJAKANTERHADAP RUU PERLINDUNGAN PEKERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

REKOMENDASI KEBIJAKANTERHADAP RUU PERLINDUNGAN PEKERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

admin

[gview file=”http://www.koalisiperempuan.or.id/wp-content/uploads/2016/03/isi-kerpos-bmi-1.pdf”] [gview file=”http://www.koalisiperempuan.or.id/wp-content/uploads/2016/03/Kertas-Posisi-Nelayan.pdf”]

Koalisi Perempuan : ” Keberatan Kenaikan Iuran BPJS”

Koalisi Perempuan : ” Keberatan Kenaikan Iuran BPJS”

admin

PERNYATAAN SIKAP KOALISI PEREMPUAN INDONESIA

“KEBERATAN TERHADAP PERATURAN PRESIDEN NOMOR 19/2016”

 

Koalisi Perempuan Indonesia menaruh perhatian serius atas terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 tahun 2016 mengenai Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

 

Sebagai Organisasi perempuan yang memperjuangkan pemenuhan Hak Kesehatan bagi semua warga Negara, terutama perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia berkepentingan untuk menyuarakan pengalaman dan kebutuhan perempuan, sehubungan dengan diterbitkannya kebijakan tersebut.

 

Berdasarkan kententuan Kongres Nasional IV Koalisi Perempuan Indonesia, (Desember 2014) yang menetapkan agar upaya pembelaan pemenuhan Hak Perlindungan Sosial didasarkan pada pengalaman hidup perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia telah melakukan kajian kebutuhan (needs assessment) di 12 provinsi (Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Jambi, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat dan DI Yogyakarta) serta di 4 kabupaten/kota yaitu Kota Kupang, Kab Sumba Timur, Kab Sumba Tengah dan Kota Pontianak. Needs Assessment tersebut dilakukan pada 14 (empat belas) kelompok perempuan, yaitu Ibu Rumah Tangga, Pekerja Sektor Informal, Masyarakat Miskin Desa, Masyarakat Adat,  Lanjut usia (Lansia) dan Jompo, Lesbian Biseksual dan Transgender (LBT), Petani, Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa, Profesional,  Buruh Migran,  Buruh,  Penyandang disabilitas, Perempuan pesisir dan nelayan, Masyarakat Miskin Kota.

 

Temuan Needs Assessment yang dilakukan sejak Februari – Mei 2015 ini, menunjukkan bahwa:

  1. Jaminan Kesehatan, merupakan bentuk perlindungan sosial yang paling dibutuhkan oleh semua kelompok perempuan, dibandingkan berbagai bentuk perlindungan sosial lainnya, seperti Raskin (beras untuk warga miskin) maupun bantuan tunai.
  2. Tidak semua kelompok miskin dapat menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI), karena pihak-pihak yang masuk dalam kelompok PBI telah ditentukan oleh pemerintah, dimana kriteria PBI tidak diketahui oleh masyarakat luas.
  3. Iuran BPJS kelas III, sebesar Rp 25.500 masih dirasa sangat berat, karena harus dibayar untuk semua anggota keluarga.
  4. Tidak semua kebutuhan kelompok perempuan ditanggung oleh Jaminan Kesehatan, seperti kebutuhan darah untuk persalinan, kebutuhan layanan kesehatan bagi lansia dan jompo dan kebutuhan layanan kesehatan bagi perempuan penyandang disabilitas.
  5. Layanan kesehatan masih kurang baik, seperti antrian yang panjang dan lama, perlakuan beda (diskriminasi), dan tindakan kecurangan.

 

Temuan Needs Assessment tersebut, menjadi dasar bagi kader dan pengurus Koalisi Perempuan Indonesia di berbagai wilayah dan cabang melakukan berbagai upaya, antara lain: mengawal pendataan penduduk miskin yang dilakukan oleh BPS, mengurus proses permohonan PBI bagi keluarga miskin yang belum di daftarkan. Sekretariat Nasional memantau pembahasan BPJS di Komisi IX DPR RI dan pemantauan terhadap kebijakan yang diterbitkan pemerintah. Disamping itu, Koalisi Perempuan Inonesia juga mendorong kader-kadernya yang telah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperjuangkan agar seluruh penduduk di daerahnya memiliki Kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS).

 

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 tahun 2016 mengenai Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, Koalisi Perempuan menyampaikan keberatan, sebagai berikut:

 

  1. Koalisi Perempuan Indonesia menyatakan keberatan atas ketentuan Pasal 16 F huruf a, yang mengatur iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta pekerja Bukan Penerma Upah dan Peserta Bukan Pekerja sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) per bulan untuk pelayanan perawatan kelas III, naik 20% dari besar iuran sebelumnya yaitu Rp. 25.500 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah). Karena ketentuan kenaikan iuran ini akan semakin memperkecil kesempatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah untuk mengakses layanan kesehatan.
  2. Koalisi Perempuan Indonesia menyatakan keberatan atas ketentuan Pasal 5 Ayat (2) tentang kriteria anak, khusunya huruf 1 yaitu anak yang tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri. Syarat bahwa anak yang ditanggung adalah anak yang tidak atau belum pernah menikah tersebut mengakibatkan anak-anak yang menjadi korban perkawinan anak yang kembali ke orang tuanya karena dicerai atau ditelantarkan oleh suamninya, tidak memperoleh akses layanan kesehatan. Padahal kelompok ini merupakan kelompok paling rentan terhadap berbagai masalah kesehatan. Sedangkan kriteria anak yang mempunyai penghasilan sendiri, menunjukkan persetujuan Negara terhadap pekerja anak.
  3. Hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja BPJS Kesehatan, Komisi IX DPR RI dengan DJSN, BPJS Kesehatan, P2JK Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial, pada 29 Februari 2016, Komisi IX mendesak agar DJSN dan BPJS membuat kajian terkait Penyesuaian Besaran Iuran, Dana Tambahan dari Pemerintah dan Penyesuaian manfaat, sebelum ada kebijakan. Namun kenyataannya, Perpres telah dikeluarkan sebelum kajian dilakukan.

Koalisi Perempuan Indonesia merekomendasikan agar pemerintah:

  1. Meninjau ulang dan melakukan perubahan terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 tahun 2016, berdasarkan keberatan yang telah disampaikan, Koalisi Perempuan Indonesia.
  2. Memastikan bahwa perubahan kebijakan tersebut (Perpres 19/2016) berdasarkan kajian besaran iuran dan manfaat yang dibuat oleh DJSN, BPJS Kesehatan.
  3. Memastikan agar BPJS untuk memperbaiki cakupan layanan kesehatan, terutama untuk memenuhi kebutuhan darah bagi perempuan yang menjalani persalinan, kebutuhan layanan kesehatan bagi lansia dan jompo dan kebutuhan layanan kesehatan bagi perempuan penyandang disabilitas

 

Pernyataan sikap keberatan ini disampaikan sebagai wujud dari kepedulian dan komitmen Koalisi Perempuan Indonesia untuk mendukung pemenuhan Hak atas Layanan Kesehatan bagi seluruh Warga Negara Indonesia.

 

Jakarta, 15 Maret 2016

Dian Kartika Sari, SH

Sekretaris Jenderal

 

National scene Seven laws discriminate against women KPI

National scene Seven laws discriminate against women KPI

admin

The Jakarta Post-The Indonesian Womens Coalition (KPI) said on Sunday that the country had at least seven laws that should be amended for failing to accommodate gender equality.

KPI secretary-general Dian Kartikasari said the problematic legislation included the laws on marriage, migrant worker protection, fishermen, gender equality, sexual violence, domestic workers and social welfare.

She cited as an example that in the Marriage Law, the minimum legal age of marriage for females is 16, while it is 19 for males. Many young women who marry during their teens are unable to finish high school as a result.

Moreover, the law stipulates that girls under 16 can marry with permission from their parents.

“Sometimes parents marry off their child at 13 or 14,” Dian said as quoted by kompas.com.

There were 293,220 cases of violence against women reported to the commission in 2014, up from 279,688 in 2013 and 216,156 in 2012. Of those figures, around 25 percent were cases of sexual violence.

Dian said the law on fishermen lacked recognition for female fishers who took care of their families while also working at sea.