Kebijakan Adil Gender

Kebijakan Adil Gender

Hentikan Perkawinan Anak

Hentikan Perkawinan Anak

admin

 

Press Rilis

Presiden berkomitmen Hentikan Perkawinan Anak di Indonesia

 

Hari ini 20 April 2018  pukul 09.00 -11.00 WIB  sebanyak 19 aktivis perempuan telah diterima oleh Presiden Joko Widodo di Istana Presiden Bogor untuk membahas persoalan-persoalan perempuan yang perlu segera di respon oleh Presiden.

Salah satu masalah penting yang dibahas dalam pertemuan dengan Presiden tersebut adalah Perkawinan Anak.

Dalam kesempatan ini Misiyah menyampaikan pentingnya penerbitan Perppu untuk mencegah Perkawinan Anak, sementara Zumrotin K Susilo menyampaikan dampak buruk perkawinan anak.

Kelompok perempuan telah menyampaikan Draft Perppu Perubahan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Draft tentang Rancangan Peraturan Pemerintah yang disusun oleh Dian Kartikasari, Indry Oktaviani, Misiyah, Rita Serena Kalibonso, Kencana Indrishwari, Supriyadi W. Eddyono dan Maemunah. Proses penyusunan dan konsultasi Perppu tersebut difasilitasi oleh Deputi Tumbuh Kembang Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Mewakili Tim Perumus, Indry Oktaviani (Koalisi Perempuan Indonesia) berkesempatan menyerahkan Draft Perppu dan Draft PP kepada Presiden Joko Widodo

Dalam dialog tersebut, Presiden menyatakan komitmennya akan segera menerbitkan Perppu untuk mencegah Perkawinan Anak, dan meminta Menteri KPPPA dan Menteri Koordinator PMK segera menindaklanjutinya.

Semoga upaya menghentikan Perkawinan Anak segera membuahkan hasil demi pemenuhan Hak Anak, penghapusan Kemiskinan, percepatan keadilan gender dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Dukungan semua pihak untuk menyegerakan diterbitkannya Perppu untuk Pencegahan Perkawinan Anak sangat dibutuhkan.

Aktifivis Perempuan yang diterima Presiden Joko Widodo di Istana Presiden di Bogor untuk membahas isu perempuan antara lain :

  1. Zumrotin (Yayasan Kesehatan Perempuan)
  2. Ruby Kholifah (AMAN Indonesia)
  3. Misiyah (KAPAL Perempuan)
  4. Aditiana Dewi Eridani (Rahima)
  5. Musliha (Rumah Sahabat Perempuan)
  6. Naila (LBH Masyarakat)
  7. Musriyah (Sekolah Perempuan)
  8. Ani Rufaedah (Working Group oN Women and PCVE)
  9. Indry Oktaviany (Koalisi Perempuan Indonesia)
  10. Nurhidayah (Perempuan Nelayan/Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia)
  11. Lusia Palulungan (Yayasan Bhakti Makassar)
  12. Henny Supolo (Yayasan Cahaya Guru)
  13. Nindy Sitepu (CISDI)
  14. Siti Maemunah (Sajogyo Institute)
  15. Rita Kolibonso (Gerakan Peduli Perempuan Indonesia) :
  16. Mira Kusumarini (CSAVE-Civil Society Against Extremism)
  17. Yuda Irlang (Ansipol)
  18. Zulyani Evi (Migrant CARE)
  19. Fitria Villa Sahara (Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga)

 

 

Narahubung :

Indry Oktaviani 08151878273

Bayu Sustiwi 08567893464

 

 

 

TUNDA PENGESAHAN R-KUHP, BAHAS R-KUHP MELIBATKAN SELUAS MUNGKIN MASYARAKAT

TUNDA PENGESAHAN R-KUHP, BAHAS R-KUHP MELIBATKAN SELUAS MUNGKIN MASYARAKAT

admin

Senin, 12 Februari 2018, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) batal mensahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP) dan akan memperpanjang pembahasan RKUHP dalam masa sidang berikutnya.

Substansi pasal R-KUHP masih menjadi kontroversi dimasyarakat, serta di internal Panitia Kerja (Panja) R-KUHP. Perdebatan muncul, antara lain dalam Bab Kesusilaan khususnya pasal tentang perluasan perbuatan zina yang diancam pidana serta pasal hidup bersama tanpa perkawinan yang sah, kedua pasal ini berpotensi memidanakan kelompok masyarakat yang melaksanakan perkawinan tidak tercatat serta sejumlah masyarakat adat yang perkawinannya tidak tercatat dan atau memiliki tradisi tinggal serumah sebelum  perkawinan. Selain itu, perdebatan juga terjadi pada perumusan pasal baru tentang perbuatan cabul sesama jenis sesama orang dewasa.

Perluasan jenis perbuatan pidana dan pemberatan pidana dalam R-KUHP yang dapat merugikan negara dari secara ekonomi, hukum, maupun sosial. Secara ekonomi, beban belanja negara penegakan hukum akan bertambah besar karena  harus membiayai terlalu banyak biaya operasional kepolisian dan proses peradilan serta penyediaan lembaga pemasyarakatan. Aparat penegak hukum juga akan kewalahan karena terlalu banyak kasus pidana yang harus ditangani

Secara sosial, perluasan jenis perbuatan pidana dan pemberatan pidana dalam R-KUHP berpotensi mengancam kebebasan berekspresi warga negara yang  pada akhirnya pemerintah dan masyarakat Indonesia akan mengembangkan sikap-sikap sensitif dan anti kritik terhadap satu sama lain. Lebih itu, R-KUHP mencerminkan situasi masyarakat Indonesia, dimana norma-norma sosial lain seperti agama, kesusilaan dan budaya sudah tidak mampu lagi bekerja untuk menciptakan tertib sosial dan hanya percaya bahwa tertib sosial hanya akan terjadi dalam masyarakat karena adanya rasa takut terhadap ancaman pidana.

Selain itu, Koalisi Perempuan Indonesia menemukan bahwa subtansi R-KUHP mendiskriminasi perempuan dan anak, serta mengabaikan perlindungan terhadap Penyandang Disabalitas. Pertama, dengan pemberlakuan hukum yang hidup di masyarakat, yang dapat diartikan sebagai hukum adat dan/atau hukum agama. Pengalaman perempuan menunjukkan pengambilan keputusan dalam adat dan perumusan hukum adat masih didominasi oleh laki-laki, sehingga kerap merugikan perempuan. Hukum adat atau hukum yang hidup di masyarakat, berbeda-beda di tiap komunitas dan berubah menurut waktu dan kesepakatan sehingga bertentangan dengan asas legalitas dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kedua, belum masuknya modus-modus kejahatan baru bagi perempuan dan anak. Salah satunya adalah prostitusi perempuan dan anak yang menggunakan media sosial online. Belakangan, kasus-kasus prostitusi menunjukkan bahwa mucikari dan calon pembeli kerap menggunakan media sosial online sebagai ruang untuk melakukan perjanjian dan kesepakatan bertransaksi.

Ketiga, R-KUHP belum memasukan bentuk-bentuk tindak pidana yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas. Undang-undang nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Disabilitas) mengakui bahwa secara umum penyandang disabilitas rentan mengalami pelanggaran hak dan menjadi korban kekerasan. Terlebih lagi perempuan dan anak penyandang disabilitas yang rentan menjadi korban kekerasan seksual maupun eksplotasi. Pengaturan pidana dalam UU Disabilitas masih minim, sehingga R-KUHP sangat strategis untuk melengkapi aturan pidana terhadap penyandang disabilitas.

Keempat, R-KUHP belum memasukan bentuk-bentuk tindak pidana baru di bidang kesehatan dan perlindungan sosial. Tindak pidana baru berkaitan dengan kesehatan, terutama penghasutan dan pencegahan program kesehatan pemerintah seperti imunisasi, pengendalian penyakit menukar dan Keluarga Berencana, Sedangkan tindak pidana perlindungan sosial, yang kini mulai terjadi antara lain, penggelapan, penipuan, penguasaan dan pemindahtanganan hak atas perlindungan sosial.

Menilai substansi R-KUHP yang masih jauh dari sempurna dan belum menunjukkan ciri-ciri Pembaharuan Hukum Pidana, Koalisi Perempuan Indonesia sepakat dengan DPR RI tentang perlunya pendalaman pembahasan R-KUHP. Terutama pembahasan terkait dengan ketaatan teradap Asas Legalitas dan isu kesehatan, kesusilaan, pemidanaan, dan kejahatan-kejahatan baru yang belum diintegrasikan dalam R-KUHP. Untuk menyikapi hal tersebut, Koalisi Perempuan Indonesia merasa perlu melakukan petisi untuk mengajak masyarakat untuk menunda pengesahan R-KUHP yang akan dilakukan oleh Pemerintah dan DPR-RI.

Terlampir adalah petisi yang dimaksud :

https://drive.google.com/file/d/1mgFpOrxB9vC_RBHBh0X3esvZd7dmJeah/view?usp=sharing

LAWAN BERSAMA DISKRIMINASI & KEKERASAN BERBASIS GENDER

LAWAN BERSAMA DISKRIMINASI & KEKERASAN BERBASIS GENDER

admin

Tahun 2018 adalah tahun kedua Women’s March Jakarta diadakan, sekitar 2.000 orang dengan beragam latar belakang berkumpul untuk merayakan Hari Perempuan Internasional di Jakarta pada 3 Maret 2018. Hari Perempuan Internasional sendiri dirayakan pada 8 Maret tiap tahunnya. Berbagai individu, kelompok diskusi feminis, pelajar, mahasiswa, anak muda, aktivis, pekerja swasta dan pekerja seni, menginisiatif Women’s March Jakarta (Parade Perempuan Bersatu) yang pertama sebagai tanggapan dari gerakan serupa di Amerika Serikat dan dunia.

Tahun ini Women’s March memiliki tema #LAWANBERSAMA, tema ini dipilih karena masih banyak hal mengancam keamanan dan kenyamanan perempuan di seluruh Indonesia, budaya patriarki yang meminggirkan perempuan, penafsiran agama yang tidak berpihak pada perempuan, peraturan-peraturan yang merampas hak perempuan, dan perilaku laki-laki yang membahayakan perempuan tiap hari baik di ranah domestik maupun publik.

 

Delapan tuntutan Women’s March untuk Pemerintah:

1. Menghapus hukum dan kebijakan yang diskriminatif dan melanggengkan kekerasan berbasis gender.

2. Mengesahkan hukum dan kebijakan yang melindungi perempuan, anak, masyarakat adat, kelompok difabel, kelompok minoritas gender dan seksual dari diskriminasi dan kekerasan berbasis gender.

3. Menyediakan akses keadilan dan pemulihan terhadap korban kekerasan berbasis gender.

4. Menghentikan intervensi negara dan masyarakat terhadap tubuh dan seksualitas warga negara.

5. Menghapus stigma dan diskriminasi berbasis gender, seksualitas, dan status kesehatan.

6. Menghapus praktik dan budaya kekerasan berbasis gender di lingkungan hukum, kesehatan, lingkungan hidup, pendidikan, dan pekerjaan.

7. Menyelesaikan akar kekerasan yaitu pemiskinan perempuan, khususnya perempuan buruh industri, konflik Sumber Daya Alam, transpuan, pekerja migran, pekerja seks, dan pekerja domestik.

8. Mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif menghapus praktik dan budaya kekerasan berbasis gender di lingkungan hukum, lingkungan hidup, pendidikan dan pekerjaan.

Koalisi Perempuan Indonesia wilayah DKI Jakarta & Jawa Barat mengikuti Women’s March Jakarta. Menurut Mike Verawati, Sekretaris Koalisi Perempuan Indonesia wilayah DKI Jakarta lebih dari 60 orang anggota Koalisi Perempuan Indonesia dari berbagai kelurahan di DKI Jakarta turut bergabung dan menyuarakan perlawanan terhadap kekerasan dan diskriminasi berbasis gender.

 

Anggota Koalisi Perempuan Indonesia yang mengikuti Women’s March Jakarta membawa spanduk tuntutan “Jaminan Kesehatan Nasional untuk Semua” & “Hentikan Perkawinan Anak”
Peserta Women’s March Jakarta tidak hanya perempuan, laki-laki pun ikut menuntut adanya kesetaraan gender dan menghapuskan kekerasan berbasis gender
Peserta Women’s March Jakarta mengangkat berbagai papan tuntutan, salah satunya “STOP Budaya Kekerasan & Pelecehan di lingkungan pekerjaan. Semua jenis pekerjaan adalah pekerjaan” dan “Hapus Pasal Represif & Diskriminatif dari RKUHP”
Peserta membawa poster tuntutan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan “Kesetaraan Gender”
Peserta membawa poster tuntutan “Perempuan Mampu Memimpin”
Anggota Koalisi Perempuan membawa poster tuntutan “Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual”, “Ijazah dulu baru Buku Nikah”, “Sahkan PERPPU Pencegahan & Penghapusan Perkawinan Anak”, dan :Hapus Stigma berdasarkan seksualitas”
Anggota Koalisi Perempuan membawa papan tuntutan “Hukum harus melindungi perempuan,kelompok rentan, disabilitas”

Kesuksesan Women’s March Jakarta 2017 menyadarkan kita semua bahwa kekuatan kolektif dari perlawanan dan pentingnya untuk terus mengadakan gerakan peningkatan kesadaran (raising awareness). Gelombang pergerakan Women’s March tahun lalu meluas ke kota-kota lain di Indonesia. Tahun 2018 ini, Women’s March Indonesia akan diadakan di 11 kota selain Jakarta, yaitu Bandung, Denpasar, Kupang, Lampung, Malang, Pontianak, Salatiga, Serang, Sumba, Surabaya, dan Yogyakarta.

Woman March Surabaya yang diadakan di Taman Bungkul,Surabaya

Meskipun gerakan yang telah melebihi ibu kota ini terus bersuara, kami sadar bahwa tuntutan kami belum membawa banyak perubahan di tingkat nasional. Kami terus dikhawatirkan dengan meningkatnya persekusi, stigmatisasi, viktimisasi, kriminalisasi, pembatasan hak perempuan, anak, masyarakat adat, difabel, Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), kelompok dengan ragam Orientasi Seksual, Identitas dan Ekspresi Gender, serta Karakteristik Seks. Apalagi sekarang banyak kebijakan yang tidak berpihak kepada perempuan, tapi malah melakukan stigma dan peminggiran posisi perempuan, anak, kelompok marginal dan lainnya. Contohnya terkait revisi KUHP yang selama Februari 2018 ini masih dalam pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat.

 

Dengan banyaknya kasus kekerasan seksual, pelecehan seksual yang tidak terselesaikan sampai sekarang, serta kebijakan yang diskriminatif maka berbagai organisasi perempuan, jaringan kerja, juga Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, sedang melakukan kampanye dan mendorong masuknya Draf Rancangan Undang-Undang Anti Kekerasan Seksual. Diharapkan parade aksi Women’s March Jakarta juga menjadi bagian dari proses mendorong agak Draf RUU ini bisa diloloskan oleh legislatif.

 

Untuk informasi lebih lengkap bisa dilihat di akun instagram @womensmarchindo

 

 

 

-Idealita & Gabrella Sabrina

KEKERASAN ONLINE TERHADAP PEREMPUAN DI RANAH POLITIK

KEKERASAN ONLINE TERHADAP PEREMPUAN DI RANAH POLITIK

admin

Kekerasan terhadap perempuan di politik dapat terjadi dimana saja baik di ruang privat maupun ruang publik. Demokrasi seharusnya bersifat inklusif dan setara, sayangnya dalam kenyataan teknologi digital dan platform online pun kini menjadi ancaman terhadap kebebasan perempuan untuk mengekspresikan dirinya secara politik. Kekerasan terhadap perempuan di politik merupakan fenomena tersembunyi, hal inilah yang menjadi masalah besar dalam memperkuat demokrasi dunia. Kekerasan terhadap perempuan yang aktif dalam dunia politik membuat demokrasi yang berkelanjutan menjadi semakin sulit.

Adanya beberapa penelitian tentang pelecehan secara online kepada perempuan semakin meningkat (Online Harassment, 2014 oleh Pew Research Center dan Online harassment, digital abuse and cyberstalking, 2016 oleh Data & Society). Berdasarkan penelitian ini pelecehan secara online sangat berdampak pada perempuan. Dengan menutup atau tidak mengindahkan suara perempuan, pelecehan secara online terhadap perempuan memberikan tantangan besar bagi kegiatan politik perempuan.

Koalisi Perempuan Indonesia mendapatkan kesempatan untuk hadir dalam kegiatan workshop dua hari yang diadakan National Democratic Institute dengan tema Examining the Anti-Democratic Nature of Online Violence. Dalam workshop ini dibahas mengenai arti dari kekerasan terhadap gender, istilah-istilah yang merujuk pada kekerasan gender, dan melakukan analisa twitter terkait kekerasan gender.

Tahun 2019 bagi Indonesia adalah tahun politik, dimana banyak pihak yang akan memanfaatkan tahun tersebut untuk menduduki kursi pemerintahan. Nyatanya usaha-usaha untuk menarik perhatian calon pemilih sudah dimulai dari tahun ini. Penggunaan sosial media pun digencarkan untuk mengekspresikan pandangan politik. Calon kandidat maupun relawan akan melakukan kampanye secara bebas dan sulit untuk dikendalikan sehingga akan berpotensi terjadinya pelecehan dan kekerasan terhadap calon kandidat maupun relawan lainnya. Tak dapat dihindari sosial media merupakan tempat yang tak aman bagi perempuan apalagi untuk menyuarakan pandangan politiknya.

Dalam forum workshop Examining the Anti-Democratic Nature of Online Violence kami sebgai peserta workshop bersepakat bahwa sepanjang yang kami ketahui di Indonesia kekerasan terhadap perempuan melalui media online dalam ranah politik belum begitu banyak muncul. Hal tersebut mungkin terjadi karena penggunaan teknologi atau platform seperti Twitter kurang digunakan oleh perempuan untuk menyuarakan pandangan politiknya atau mungkin ada tekanan dari partai politik sehingga mengupayakan agar kasus  kekerasan online terhadap perempuan di ranah politik tidak diketahui publik demi menjaga elektabilitas dan citra partai.

Tak dapat dipungkiri bahwa kekerasan terhadap perempuan melalui media online sangat banyak ditemui, beragam kekerasan verbal yang tak layak dipandang mata bertebaran di media online yang kami pantau selama sehari. Secara umum, kekerasan di media online dalam ranah politik banyak terjadi contohnya untuk kasus Pilkada Jakarta.

Perserikatan Bangsa Bangsa mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai tindakan apapun  yang merupakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan atau mungkin menimbulkan luka atau penderitaan fisik, seksual atau mental terhadap perempuan, termasuk ancaman tindakan, pemaksaan atau pengurangan secara semena-mena kebebasan dalam kehidupan sosial atau pribadi seseorang.

Kekerasan terhadap perempuan di politik merupakan penghambat utama partisipasi perempuan di dunia politik dan digunakan untuk memaksakan norma patriarki gender terkait dengan peran perempuan di tengah masyarakat, digunakan untuk menghentikan perempuan dalam berpartisipasi di politik.

Kekerasan terhadap perempuan di politik tidak hanya merupakan ancaman terhadap hak asasi perempuan, karena merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan, tapi juga mengancam hak politik dan kewarganegaraan perempuan yang pada akhirnya juga akan menimbulkan masalah bagi demokrasi

Kekerasan terhadap Perempuan di ranah Politik terdiri dari segala bentuk agresi, pemaksaan dan intimidasi terhadap perempuan sebagai aktor politik hanya karena mereka perempuan, dirancang untuk membatasi partisipasi politik perempuan sebagai sebuah kelompok, diarahkan kepada perempuan sebagai pemimpin, anggota partai politik, kandidat, representatif terpilih dan pejabat yang ditunjuk serta menyasar perempuan aktifis, pemilih, serta penyelenggara pemilu. Kekerasan Terhadap Perempuan di ranah Politik ada 5 kategori yaitu fisik, seksual, psikologis, ancaman dan paksaan, dan ekonomi.

Kekerasan politik juga terjadi terhadap perempuan dan laki-laki, yang membedakannya secara khusus adalah Kekerasan Terhadap Perempuan di Politik memiliki 3 karakteristik, yaitu:

  1. Menyasar perempuan karena gender mereka
  2. Bentuknya dapat sengaja dirancang khusus untuk gender tertentu
  3. Terutama mencegah perempuan menjadi aktif di politik

Semua kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak perempuan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan di politik adalah salah satu hambatan yang paling serius dari partisipasi politik perempuan secara utuh dan setara, serta memengaruhi pembangunan masyarakat yang kuat, inklusif dan demokratis. Kekerasan terhadap perempuan di politik memengaruhi kemajuan global menuju kesetaraan gender dan memiliki dampak yang buruk terhadap ambisi dan partisipasi perempuan muda dan perempuan yang belum masuk ranah politik.

Kekerasan online terhadap perempuan di ranah politik merupakan sebuah fenomena global—dunia fisik dan maya. Memiliki konteks, budaya, dan dampak yang berbeda. Pada negara yang terdampak konflik, jumlah perempuan yang duduk di parlemen empat poin di bawah rata-rata global sebesar 22% dan hanya menduduki 13% dari posisi kementerian. Perempuan pemilih memiliki kemungkinan empat kali lebih besar dari pemilih laki-laki mengalami intimidasi di pemilu pada negara-negara yang rentan dan pada periode transisional.

Penyebab-penyebab Kekerasan Terhadap Perempuan di Politik:

  1. Budaya kekerasan baik di politik atau lainnya.
  2. Perlawanan akan kepemimpinan perempuan.
  3. Struktur dan perilaku yang diskriminatif dan patriarkis
  4. Ketiadaan dukungan dari struktur administratif dan kehakiman—kurangnya supremasi hukum dan lembaga pemerintah
  5. Tidak dianggapnya kekerasan terhadap perempuan sebagai tindak pidana/budaya impunitas
  6. Status yang lebih rendah dan semakin meningkatnya kerentanan perempuan
  7. Irisan antara ketimpangan dan marginalisasi

Meskipun tindak kekerasan terhadap perempuan di ranah politik ditujukan pada perempuan-perempuan individual, niat sesungguhnya melampaui target itu: untuk menakut-nakuti perempuan lain yang sudah aktif di dunia politik, untuk membuat gentar perempuan yang mungkin berniat masuk ke politik, dan mengkomunikasikan kepada masyarakat bahwa perempuan tidak seharusnya aktif di kehidupan bermasyarakat dalam kapasitas apapun.

PELUANG AKSI BAGI PARTAI POLITIK UNTUK MENCEGAH KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI RANAH POLITIK

  1. Meningkatkan kesadaran di kalangan anggota parpol.
  2. Menyepakati resolusi di tingkat parpol yang mengutuk kekerasan terhadap perempuan di ranah politik.
  3. Mengembangkan kode etik partai politik.
  4. Mengubah statuta atau kebijakan partai untuk menerapkan sanksi terhadap pelaku tindak kekerasan.
  5. Membentuk komite atau badan tingkat partai yang bertanggungjawab untuk mengatasi hal ini.
  6. Menandatangani deklarasi lintas partai dengan parpol lain untuk mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan di ranah politik sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima.

 

MENGUBAH ATURAN UNTUK MELINDUNGI PEREMPUAN ONLINE: AKSI OLEH KOMUNITAS DIGITAL

  1. Teknologi merupakan ruang yang semakin sering digunakan untuk diskursus politik, dan melindungi perempuan dari pelecehan online merupakan isu yang semakin penting.
  2. Berbeda dengan kebijakan konvensional, platform teknologi dapat diubah untuk melindungi semua perempuan, termasuk mereka yang aktif di politik, tanpa mengganggu kebebasan berpendapat yang ditumbuhkan oleh konektifitas global.

 

 

 

-Gabrella Sabrina

Cerita dari Balai Perempuan Pusat Informasi Pengaduan dan Advokasi Jaminan Kesehatan Nasional (PIPA JKN)

Cerita dari Balai Perempuan Pusat Informasi Pengaduan dan Advokasi Jaminan Kesehatan Nasional (PIPA JKN)

admin

 

“Saya mengikuti kegiatan Koalisi Perempuan Indonesia sepenuh hati, hanya kendalanya saya tidak bisa naik motor sendiri, sehingga kemana-mana saya ngojek, bila dekat saya jalan kaki.”

Sri Lestari bergabung dengan Koalisi Perempuan Indonesia wilayah Yogyakarta  sejak tahun 2012 dan telah mengikuti beberapa pelatihan peningkatan kapasitas mulai dari Pendidikan Kader Dasar, Pendidikan Kader Menengah Training of Trainer Jaminan Kesehatan Nasional, Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara di Pusat Pelatihan Mahkamah Konstitusisi Cisarua.

Perempuan berusia 38 tahun ini bergabung dalam Balai Perempuan Pratama Mulya dengan Kelompok Kepentingan Petani. Menurut Sri Lestari Jaminan Kesehatan Nasional adalah jaminan kesehatan untuk warga kurang mampu khususnya Penerima Bantuan Iuran dalam Jaminan Kesehatan Nasional.

“Saya punya Jamkesnas yang berwarna biru, tapi kemarin disuruh tuker oleh Puskesmas menjadi Kartu Indonesia Sehat (KIS), hanya tinggal saya sendiri yang belum mempunyai kartu KIS, kalau suami dan anak saya sudah dapat gantinya yang baru,”

Dengan menggunakan kartu Jamkesnas Sri Lestari mendapatkan pelayanan kesehatan meski berada di luar Yogyakarta, “ketika saya merasakan linu di kaki, kemudian menggunakan kartu ini di puskesmas di Surabaya saat Pelatihan Kader Menengah. Dari bulan kemarin (November 2017) saya pakai kartu ini di puskesmas, kemudian disuruh ganti, tinggal bawa Kartu Tanda Pengenal dan Kartu Keluarga, di puskesmas Nglipar 1,” cerita Sri Lestari dipilih menjadi Sekretaris Cabang sejak 2015.

Sri Lestari pernah menggunakannya Kartu Indonesia Sehat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan untuk anaknya yang berusia 11 tahun karena suhu badan anaknya panas dan mencabut gigi, “saya merasakan pelayanan puskesmas yang sudah baik, tapi untuk pelayanan RS saya sedih,” ungkapnya mengingat kembali mertuanya yang kala itu sakit.

“Mertua kritis karena komplikasi gula memang sewaktu sampai di puskesmas sudah kesulitan bernafas, kemudian kami menelepon rumah sakit se-Gunungkidul tidak ada yang mengangkat. Saya ingat untuk menelepon bu Arsih (staf pengorganisasian Koalisi Perempuan Indonesia wilayah Yogyakarta) untuk datang dan menemani saya, akhirnya saya dan keluarga didampingi bu arsih menuju RSUD Wonosari. Sesampainya di sana sekitar jam 10 malam, mertua saya ditolak dengan alasan karena kamarnya penuh. Saya sampai kehilangan akal dan mendebat dokter kalau harus bayar yah saya bayar agar segera ditangani,” jelas Sri Lestari.

Kala itu Sri Lestari bercerita bahwa Arsih pun menyampaikan bahwa Koalisi Perempuan Indonesia pernah mengadakan penelitian di RSUD Wonosari, “kalau tidak percaya silahkan hubungi kepala rumah sakit atau direkturnya, ungkap bu Arsih. Kemudian baru mertua saya ditangani dan  mendapatkan kamar pada keesokan harinya pukul 3 sore.”

Setelah kecewaan terhadap pelayanan RSUD tersebut, Sri Lestari berani mengungkapkan dalam forum temu jejaring yang diadakan Koalisi Perempuan Indonesia WilayahYogyakarta mengenai Jaminan Kesehatan Nasional, pihak RSUD pun meminta maaf atas sikap tersebut. “Satu minggu mertua saya di rawat di RSUD, seminggu kemudian dirawat di rumah. Kemudian saya dan keluarga harus merelakan kepergian ibu mertuanya selamanya karena penyakit gula dan tekanan darah tinggi.”

Perubahan yang amat dirasakan oleh Sri Lestari adalah bertambahnya pengetahuan, “dulunya saya orang awam, tidak tahu organisasi dan pertemuan-pertemuan itu, jika pertemuan di tingkat RT juga dinomorduakan. Kalau sekarang kami bisa ikut pertemuan-pertemuan dan mengadakan sosialisasi begitu,” ujar Sri Lestari.

“Sejak aktif di Koalisi Perempuan Indonesia saya mendapat jabatan di desa yaitu jadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sejak 2015, saya menjadi mitra lurah. Tugas saya adalah mengawal Undang-Undang Desa, jadi tahu keluar masuknya dana desa. Untuk sekarang memang dana pemberdayaan perempuan kurang untuk dana pelatihannya, adanya dana untuk kader posyandu dan lansia, serta pemberian makanan tambahan untuk bayi. Biasanya dananya Rp2.500 per bulan/bayi. Dana ini dikelolah oleh kader posyandu misalnya menjadi telur, bubur sumsum, hingga kue,” jelas Sri Lestari membahas dana desa.

Saya secara pribadi Sri Lestari mengungkapkan bahwa dirinya adalah pribadi yang pemalu dan sulit untuk berbicara. Namun setelah bergabung menjadi anggota Koalisi Perempuan Indonesia dia merasalam perubahan, “sekarang berani mengungkapkan pendapat, serta dalam rumah tangga tak lagi hanya suami yang menyelesaikan masalah, tapi keputusan dibicarakan bersama.  Tadinya suami mau A harus A sekarang bersama, bisa bilang aku ora seneng (saya tidak senang).”

Untuk dana desa Sri Lestari mengakui sudah ada dana pelatihan untuk home industri dan baru mau dibuat rancangannya. Sri Lestari bercerita dengan semangat ketika usulannya untuk menambahkan insentif untuk kepala desa atau RT diterima. Tak hanya itu, Sri Lestari pun menjelaskan dengan bangga bahwa bukan hanya dirinya yang berasal dari Koalisi Perempuan Indonesia dan mendapatkan jabatan di desa. “Saya dan Fitri, kami dari Koalisi Perempuan Indonesia menjadi 2 perempuan di Badan Permusyawaratan Desa, 9 lainnya laki-laki. Kepala Dusun pun Rustuti Wahyuningsih, merupakan anggota Koalisi Perempuan Indonesia dari Balai Perempuan Pratama.”

Setelah mendapatkan berbagai pengetahuan, Sri Lestari juga bercerita tentang keberhasilan advokasi yang dia dan pengurus Balai Perempuan Pusat Informasi Pengaduan dan Advokasi Jaminan Kesehatan Nasional (PIPA JKN) Gunungkidul lakukan sejak 2016. “Kami mengusulkan untuk penerima bantuan iuran sebanyak 419 orang, hasilnya 329 orang menjadi PBI baik dari dana APBN atau APBD. Prosesnya dimulai dari sosialisasi dan pendataan di posko PIPA JKN, serta RT dan PKK,” ujar Sri Lestari. Untuk masyarakat termasuk dirinya yang belum mendapatkan Kartu Indonesia Sehat, Sri Lestari akan melanjutkan komunikasi dengan pihak BPJS untuk memenuhi hak kesehatan masyarakat terutama masyarakat miskin.

 

-Gabrella Sabrina

Koalisi Perempuan Outlook 2018

Koalisi Perempuan Outlook 2018

admin

Jakarta, 16 Januari 2018

REFLEKSI 2017 & CATATAN AWAL TAHUN 2018

KOALISI PEREMPUAN INDONESIA

 Kepemimpinan Perempuan & Ujian Tahun Politik 2018

 Pengantar

 Refleksi tahun 2017 ini merupakan rangkaian peristiwa, analisis dan respon Koalisi Perempuan Indonesia sepanjang tahun 2017atas Sejumlah kebijakan penting telah diputuskan, di tengah pasang-surut dinamika politik dan hubungan eksekutif – legislatif yang kurang harmonis.

 Sementara Catatan Awal Tahun 2018 merupakan prediksi dan rekomendasi Koalisi Perempuan Indonesia.

  

REFLEKSI TAHUN 2017

 

Setidaknya ada tujuh peristiwa penting di Indonesia yang berpengaruh ketatanegaraan Indonesia dan kehidupan warga negara, yaitu: 1) Demokrasi, Dinamika Politik & Pemilu, 2) Radikalisme & Ancaman Kebangsaan, 3) Politik Ekonomi & Pembiayaan Pembangunan, 4) Penghapusan Ketimpangan & Perlindungan Sosial, 5) Hukum & Akses Keadilan Bagi Kaum Miskin, 6) Otonomi Daerah & Implementasi UU Desa, dan 7) Kerja Sama Internasional & Globalisasi Ekonomi

  • DEMOKRASI, POLITIK & PILKADA

 Demokrasi Indonesia dalam ujian. Selama 20 tahun, sejak tuntutan Reformasi 1998, hak berorganisasi dan hak menyampaikan pendapat di muka umum dijamin dan dilindungi. Namun kemerdekaan beroganisasi dan menyampaikan pendapat di muka umum di Indonesia telah disalahgunakan. Ada kelompok-kelompok yang mendirikan organisasi untuk tujuan mengubah bentuk negara menjadi negara khilafah. Bahkan kelompok-kelompok ini, menyatakan tidak setuju dengan Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Pemerintah, kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 dan membubarkan Hizbut Tahir Indonesia (HTI) dan berencana membubarkan 5 organisasi sejenis. Namun sejumlah pihak, termasuk Komnas HAM, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Ormas dan tiga partai politik (Gerindra, PKS dan PAN) serta beberapa aktivis menentang kebijakan tersebut, dengan alasan bertentangan dengan HAM dan demokrasi, serta berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan. Menanggapi rencana pembubaran HTI dan penerbitan Perppu,  Koalisi Perempuan Indonesia mengeluarkan dua pernyataan sikap, bahwa Koalisi Perempuan Indonesia mendukung pembubaran Ormas, sepanjang dilaksanakan sesuai dengan ketentan UUD 1945 dan Konvensi Hak Sipil dan Politik yangtelah disahkan melalui UU No 12 Tahun 2005. Koalisi Perempuan Indonesia juga mendukung disahkannya Perppu sepanjang dalam Perppu tersebut mengatur secara jelas pengertian dari faham yang bertentangan dengan Pancasila, mengatur kewajiban pemerintah untuk membuktikan dan menyediakan mekanisme upaya Hukum. Disamping itu, terungkapnya kelompok Saracen, penyebar ujaran kebencian dan hoax melalui media sosial, menunjukkan bahwa jaminan hak atas informasi, telah disalahgunakan untuk kepentingan kelompok politik tertentu.

 

Politik Dua Kubu masih berlanjut. Partai politik, terbelah dalam dua kubu, yaitu tiga Partai Politik, yaitu Gerindra, PKS dan PAN berhadapan dengan 6 partai politik pendukung pemerintah (PDI-P, Golkar, Nasdem, PPP, Hanura dan PKB), sementara Partai Demokrat, menyatakan tidak menjadi bagian dari kedua kubu tersebut. Sejumlah pengambilan keputusan di parlemen didasarkan atas perbedaan dua kubu ini. Dalam pengambilan keputusan tentang Perppu Ormas, misalnya, 3 Partai (Gerindra, PAN dan PKS) menyatakan menolak, sedang 3 partai (Demokrat, PKB dan PPP) setuju dengan catatan dan 4 partai (PDI-P, Hanura, Nasdem dan Golkar) setuju tanpa catatan. Sebaliknya, dalam kasus Pansus Angket KPK, justru lembaga ini didominasi partai pendukung pemerintah. Pembahasan RUU Pemilu terkait dengan presidential treshold, empat parpol (Gerindra, PAN, PKS dan Demokrat) walk out, karena tidak setuju dengan usulan presidential treshold 20 % -25%.

 

Sepanjang tahun 2017, terjadi dua tragedi parlemen yaitu kudeta kepemimpinan Dewan Perwakilan Daeran (DPD) serta beralihnya kepemimpinan DPD ke tangan partai politik dan Pembentukan Pansus Hak Angket KPK. Dua peristiwa ini layak disebut tragedi karena penambilalihan kepemimpinan DPD tidak sesuai prosedur hukum. Lebih dari itu, pimpinan DPD dari partai politik, adalah tidak sesuai ketentuan perundangan, karena DPD merupakan wakil non parpol. Sedangkan Pansus Hak Angket KPK merupakan wujud konflik antar lembaga negara, yang seharusnya tidak terjadi. Terkadap kasus pergantian kepemimpinan  (kudeta) DPD ini, Koalisi Perempuan menyampaikan pernyataan sikap tenang legitimasi Kepemimpinan DPD yang runtuh dan MA berkontribusi besar terhadap hal tersebut. Sedangkan berkaitan dengan Pansus Angket KPK, Koalisi Perempuan Indonesia menyampaikan pernyataan Protes, dan meminta agar KPK tidak hadir dalam proses sidang Pansus.

Keterwakilan Perempuan di Parlemen meningkat, namun sebagian besar tetap bekerja dalam senyap. Jumlah keterwakilan perempuan di DPR RI mengalami peningkatan, karena parpol menempatkan perempuan dalam PAW. Jumlah perempuan anggota DPR RI hasil Pemilu 2014, hanya 97 perempuan atau 17,32%. Namun hingga akhir Desember 2017, jumlah anggota DPRRI perempuan menjadi 102 perempuan (18,21%). Jumlah ini hampir sama dengan hasil penilu 2009, yaitu 103 (18,39%) di DPRRI. Namun sebgaian besar perempuan anggota DPRI, bekerja dalam senyap atau tidak menginformasikan kegiatan, gagasan dan pendapat mereka ke publik. Secara umum, hanya sedikit dari jumlah anggota DPR Ri laki-laki maupun perempuan yang menyampaikan informasi, gagasan atau pendapatnya ke public. Namun kerja senyap anggota DPR perempuan, akan berdampak merugikan pada upaya kampanye peningkatan keterwakilan perempuan di Parlemen.

 

Pilkada Serentak 2017 . Pilkada Serentak 2017 dilaksanakan di 7 Provinsi, dan 101 Daerah ( 76 Kabupaten dan 18 Kota) . Ketujuh Provinsi tersebut adalah: Aceh, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Gorontalo. Sulawesi Barat dan Papua Barat. Dari jumlah tersebut, hanya pilkada di DKI Jakarta yang sarat dengan politik kotor, penggunaan Isu SARA dan Politik Identitas. Namun Pilkada DKI yang mendominasi pemberitaan di media ini, mengakibatkan berbagai pihak di luar dan dalam negeri menilai bahwa kasus Pilkada DKI adalah cerminan politik Indonesia.

 

Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pilkada Serentak 2017, masih belum mengalami kemajuan signifikan. Hanya 12 perempuan dari 45  perempuan (26,67 persen) calon kepala daerah yang berhasil terpilih sebagai kepala daerah. Dilihat dari persebaran daerahnya, mereka tersebar di 12 daerah dari 101 daerah (1,2 persen) yang melaksanakan Pilkada Serentak 2017. Sedangkan Wakil Gubernur, hanya terpilih satu orang dari 6 calo wakil gubernur, Enny Anggraeny Anwar Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat

 

12 perempuan kepala daerah terpilih tersebut diantaranya adalah:

 

  1. Masnah Bupati Kab. Muaro Jambi, Provinsi Jambi
  2. Neneng Hasanah Yasin Bupati Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat
  3. Idza Priyanti, SE Bupati Kab. Brebes, Provinsi Jawa Tengah
  4. Karolin Margret Natasa Bupati Kab. Landak, Provinsi Kalimantan Barat
  5. Noormiliyani, AS. SH,Bupati Kab. Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan
  6. Nurhidayah, SH, MH,Bupati Kab. Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah
  7. Winarti, SE. MH,Bupati Kab. Tulang Bawang, Provinsi Lampung
  8. Yasti Soepredjo Mokoagow, Bupati Kab. Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara
  9. Dewanti Rumpoko Walikota Kota Batu, Provinsi Jawa Timur
  10. Tjhai Chui Mie, SE,Walikota Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat
  11. Satya Titiek Atyani Djoedir Wakil Bupati Kab. Barito Selatan
  12. Pahima Iskandar, untuk Wakil Wali Kota Sorong

 

Jika dibandingkan dengan Pilkada serentak 2015, capaian kemenangan perempuan dalam pilkada serentak 2017, jauh lebih rendah. Pada pilkada serentak 2015 terdapat 123 calon kepala dan wakil kepala daerah perempuan yang mengikuti Pilkada 2015, dan  35 calon perempuan yang terpilih, diantara 269 daerah yang meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota di Indonesia.

 

  • RADIKALISME & ANCAMAN KEBANGSAAN

 

Indonesia dihadapkan pada ancaman kebangsaan, akibat radikalisme, ekstrimisme dan terorisme. Ancaman kebangsaan yang paling nyata adalah dukungan pembentukan Negara Islam Indonesia atau Khilafah, dan ancaman terhadap demokrasi karena ketiadaan toleransi dan perlindungan terhadap kelompok minoritas. Dukungan terhadap Negara Islam atau Khilafat dan sikap anti demokrasi mulai tumbuh di kalangan pemuda, pelajar dan mahasiswa, professional, pegawai swasta, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai BUMN.

 

Hasil Survey Mata Air Fondation dan Alvara Research Center terhadap 1.800 mahasiswa di 25 perguruan tinggi unggulan di Indonesia, serta 2.400 pelajar SMAN unggulan di Pulau Jawa dan Kota-kota besar di Indonesia, menunjukkan 23,4 persen mahasiswa dan 23,3 persen pelajar SMA setuju dengan jihad untuk tegaknya negara Islam atau khilafah. Dari survei ini diketahui bahwa ada 23,5 persen mahasiswa dan 16,3 pelajar menyatakan Negara Islam perlu diperjuangkan untuk penerapan agama Islam secara kaffah dan 21,9 persen pelajar dan 19,6 persen mahasiswa setuju perda syariah untuk mengakomodir penganut agama mayoritas.

 

Hasil Survey Mata Air Fondation dan Alvara Research Center terhadap 300 PNS, 500 pegawai BUMN dan 400 pegawai Swasta, menunjukkan persentase yang setuju Indonesia sebagai Negara Islam adalah : PNS (19,4%), swasta (9,1%) dan BUMN (18,1%). Persentasi yang setuju terhadap perda syariah adalah PNS (35,3%), Profesional (27,6%), Swasta 36,6%.

 

Data ini menunjukkan bahwa ancaman Terorisme, radikalisme dan ekstrimesme merupakan ancaman yang serius, terutama terkait dengan upaya penerapan syariah Islam dalam hukum nasional, yang mulai gencar dilakukan melalui uji materi (Judicial Review) dan intervensi proses legislasi. Uji Materi Pasal 284, 285 dan 292 KUHP di Mahkamah Konstitusi, serta intervensi pembahasan RUU Pidana, merupakan bukti nyata masuknya radikalisme dan ekstrimisme di ranah hukum nasional.

 

Laporan Peserta Pendidikan Kader Lanjut dan Peserta Sosialisasi Pemahaman Pancasila dan Hak Konstitusional bagi pengurus dan Kader Penggerak Koalisi Perempuan Indonesia menunjukkan bahwa : Perempuan menjadi target utama untuk perluasan faham radikalisme dan ekstrimisme. Karena perempuan yang telah terpengaruh oleh faham radikalisme dan ekstrimisme akan dengan cepat menyebarkan faham tersebut terhadap anak-anaknya dan kawan-kawan sesama perempuan. Upaya mempengaruhi perempuan (syi’ar atau rekruitmen) dilakukan oleh sesama perempuan dari kelompok radikal/ekstrimis yang telah terlatih dalam mempengaruhi perempuan, melalui kunjungan ke rumah-rumah, kunjungan ke pertemuan khusus perempuan dan kunjungan dalam kegiatan-kegiatan yang diikuti oleh ibu-ibu dan perempuan muda. Beberapa ajaran/propaganda yang disampaikan kepada perempuan antara lain : Menolak HAM dan Demokrasi, karena dianggap sebagai produk dari Barat/Asing, mewajibkan penggunaan Hijab/cadar, penggunaan kontrasepsi, imunisasi, penggunaan pembalut dan operasi Caesar adalah haram. Perempuan harus mempercepat usia menikah untuk menghindari zinah. Tugas perempuan adalah mengatur rumah tangga, tidak boleh bekerja di luar rumah dan harus bersedia dipoligami. Disamping itu, kelompok radikal/ekstrimis juga mengajarkan bahwa pemeluk agama selain Islam adalah kafir, serta ajaran Islam yang tidak sama dengan mereka, bukan Islam yang sesungguhnya.

 

Akhir tahun 2017 kita dikejutkan oleh wabah difteri yang merengut korban jiwa. Kementrian Kesehatan menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB), dimana data kesehatan per Nopember 2017 ada 95 kabupaten/Kota di 20 Propinsi yang melaporkan kasus difteri dengan jumlah kasus 622 dan 32 diantaranya meninggal dunia. Seruan menolak imunisasi dengan alasan imunisasi adalah agenda negara asing dan haram, yang gencar disuarakan kelompok radikal melalui berbagai media sejak tahun 2013, kini mengakibatkan ratusan bayi menjadi korbannya. Belum lagi kasus KLB Campak dan Rubella, yang mulai terjadi di sejumlah daerah.

 

Fakta KLB difteri menjadi bukti Radikalisme dan Ekstrimisme tidak hanya berkait dan mengakibatkan timbulnnya kekerasan dan keamanan negara. Radikalisme dan Ekstrimisme telah nyata-nyata merusak kesehatan perempuan dan anak, merusak ketahanan keluarga dan merupakan praktek pemiskinan terhadap perempuan. Rekruitmen dan propaganda kaum  radikal/ekstrimis. sangat membahayakan keamanan manusia, karena berpengaruh langsung terhadap kesehatan, ketahanan keluarga, dan keamanan personal dan keamanan lingkungan. Namun sayangnya, hingga saat ini, negara terutama pemerintah, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kepolisian, hanya memandang ancaman radikalisme/ekstrimisme sebagai ancaman terhadap keamanan negara, tanpa mempertimbangkan  adanya ancaman terhadap keamanan manusia. Hal ini mengakibatkan sebagian besar perempuan tidak memiliki literasi dan kesadaran kritis terhadap Radikalisme dan Ekstrimisme, sehingga tidak memiliki daya tangkal terhadap pengaruh Radikalisme dan Ekstrimisme yang mulai merasuk ke tingkat keluarga.

 

 

  • POLITIK EKONOMI & PERLINDUNGAN SOSIAL

 

Selama tahun 2017, Presiden Joko Widodo mengeluarkan dua paket kebijakan ekonomi, yaitu Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) XV pada Juni 2017 dan Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) XVI 2017. Kedua paket kebijakan ekonomi tersebut dimaksudkan untuk menghapuskan hambatan dalam investasi dan usaha, terutama dalam bidang logistic dan perizinan bagi semua skala usaha, dari UMKM hingga investor besar. Sekurang-kurangnya ada tiga tujuan yang hendak dicapai dari kedua paket kebijakan ekonomi ini. Yaitu. 1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan negara, 2) menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi penggangguran dan 3) meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat regional dan Internasional.

 

Hasilnya, terjadi peningkatan investasi dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Asing (PMA) baik realisasi ditahun berjalan maupun komitment untuk tahun 2018.

 

“ Badan Koordinasi Penanaman Modal ( BKPM) mencatat, realisasi investasi selama kuartal III tahun 2017 mencapai Rp176,6 triliun. Adapun capaian nilai investasi tersebut berasal dari investasi penanaman modal dalam negeri ( PMDN) sebesar Rp 64,9 triliun dan penanaman modal asing ( PMA) sebesar Rp 111,7 triliun. Investasi ini menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 286.497 orang, dengan rincian sebanyak 109.711 orang dari proyek PMDN dan sebanyak 176.786 orang dari proyek PMA”

(Azhar Lubis, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (BKPM) Konfrensi pers di Kantor Pusat BKPM, Jakarta) Senin (30/10/2017).

 

“Hingga Desember 2017, Komitmen investasi baru yang masuk ke Indonesia juga meningkat  23,7% dibanding 2016, yaitu mencapai USD 42,6 miliar dengan sejumlah 1.054 proyek. Sektor perindustrian berkontribusi tertinggi terhadap realisasi investasi yaitu mencapai USD 21,6 miliar dengan 256 proyek, sektor pariwisata menyumbang sebesar USD 17 miliar dengan 159 proyek, pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) sebesar USD 1,2 miliar dengan 98 proyek. Sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) mencapai USD 1,18 miliar dengan 32 proyek, perdagangan USD 0,92 miliar dengan 427 proyek, dan pertanian USD 0,27 miliar dengan 22 proyek, serta sektor lainnya sebesar USD 0,43 miliar dengan 60 proyek”

 

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto melalui keterangannya di Jakarta, Jumat (12/1/2018).

 

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa investasi dalam negeri (PMDN) maupun investasi Asing (PMA) berkontribusi mengurangi pengangguran dan memberikan lapangan pekerjaan baru bagi pencari kerja. Fakta lain yang perlu dicermati adalah bahwa investasi dalam negeri lebih banyak berkontribusi menyerap tenaga kerja dibandingkan investasi, meskipun nilai investasinya secara nominal jauh lebih kecil. Tantangan lain yang cukup besar adalah memastikan bahwa kesempatan kerja yang terbuka dari investasi tersebut dapat dinikmati oleh laki-laki maupun perempuan warga negara Indonesia. Hal ini mengingat adanya peraturan perundang-udangan Indonesia, yaitu  UU No.13 Th 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenakertrans) No 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang mengijinkan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

 

Disisi lain, meski lapangan kerja baru terbuka, namun Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terus terjadi. Lebih dari 10.000 pekerja menjadi korban PHK, karena penutupan usaha, relokasi tempat usaha ke daerah lain (yang memiliki standar UMR lebih rendah) dan digitalisasi industri. Tenaga kerja perempuan, yang umumnya sebagai tenaga kerja terlatih dan tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik, rentan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat penggunaan digitalisasi industry. Namun hingga kini,  Pemerintah baru mempersiapkan strategi baru untuk mengatasi trend penggantian tenaga manusia dengan teknologi, yang berdampak pada hilangnya lapangan pekerjaan.

 

Kemajuan teknologi, berpengaruh positif maupun negative terhadap kemajuan ekonomi. Ekonomi digital (bisnis online) yang meningkat pesat di Indonesia, memberikan keuntungan bagi kaum muda, perempuan maupun laki-laki yang “melek” teknologi, untuk mengembangkan usaha dan membuka lapangan pekerjaan. Pada gilirannya, ekonomi digital meningkatkan nilai jual produk yang dihasilkan dan meningkatkan pendapatan bagi pengusaha maupun pekerja. Toko/jualan online dan layanan transportasi online yang menjamur di Indonesia adalah wujud ekonomi digital yang sudah tidak mungkin lagi dibendung. Sayangnya, kemajuan ini tidak didukung oleh peran pemerintah dalam meningkatkan literasi masyarakat terhadap bisnis online serta mengantisipasi timbulnya sengketa atau perselisihan antara pelaku usaha, terutama bisnis non online dan bisnis online.  Lebih dari itu, perangkat hukum yang ada, yaitu Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (UU No 11 Tahun 2008) cukup menjamin dan melindungi produsen dan konsumen dalam bisnis tidak mampu menjawab persoalan ini. Akibatnya, pemerintah dapat dengan mudah menghentikan bisnis online yang diselenggarakan oleh masyarakat. Keputusan ini menimbulkan kerugian, bukan bagi penyelenggara bisnis online, melainkan kerugian terbesar dialami oleh masyarakat yang telah mengeluarkan modal untuk menjadi bagian dari bisnis online.

 

Politik anggaran Indonesia 2017 dalam himpitan meningkatnya ketidakpastian ekonomi global (Global Economy Uncertainty) dan kelesuan ekonomi nasional serta posisi sebagai negara berpendapatan menengah (Middle Income Country MIC). Ketidakpastian ekonomi global ditandai dengan melemahnya perdagangan internasional, politik ekonomi Amerika yang cenderung proteksionis, meningkatnya nilai tukar dollar dan meningkatnya harga minyak dunia. Sementara sebagai Middle Income Country, Indonesia tak dapat lagi mengharapkan hibah dan penghapusan utang luar negeri. Oleh karenanya nilai nominal hibah yang diperoleh Indonesia terus menurun dari Rp 8.987 ,7 milyard pada tahun 2016  menjadi Rp. 3.108,1 milyard pada 2017.

 

Di tingkat nasional, menurunnya target pendapatan negara baik pendapatan yang berasal dari pajak maupun pendapatan negara bukan pajak, mengakibatkan terjadinya pemangkasan beberapa alokasi anggaran belanja. Jika dibanding tahun 2016, target pendapatan dari pajak mengalami kenaikan, yaitu sebesar Rp 1,284,970.1 milyard pada  menjadi Rp 1,450,939.0 milyard (APBNP 2017), namun target ini mengalami penurunan jika dibanding APBN 2017 yang mencapai 1,498,871.6 milyard. Pendapatan Dalam Negeri dari pajak  terbesar yang  diperoleh negara, yaitu dari Pajak Penghasilan (PPh) non migas, yaitu PPh orang pribadi  dan PPh Badan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Cukai hasil tembakau. Pendapatan Pajak Badan dan Pajak pribadi sangat besar merupakan hasil dari program pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Sementara pendapatan Pajak lain seperti PPh minyak dan gas, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan pajak ekspor & impor, tidak terlalu besar.  Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan pendapatan dari pajak. Total seluruh PNBP hanya mencapai Rp 260,081.0 milyard. PNBP ini diperoleh dari penerimaan pendapatan dari sumber daya alam, Laba BUMN, Pendapatan dari K/L dan Pendapatan dari Badan Layanan Umum (BLU).

4 Pendapatan Negara Terbesar dari Pajak APBNP 2017

 

No 4 Pajak terbesar Rp (milyard) Pendapatan lain Rp (milyard)
1 Pajak Pertambahan Nilai 475.483.5 PPh minyak & gas Bumi 39.999.4
2 PPh orang pribadi 379.291,0 Ekspor & Impor 35,979.0
3 PPh Badan 342.909,0 Pajak Bumi & Bangunan 15.412.1
4 Cukai Hasil Tembakau 147.487.2 Pajak Pendapatan lain 8,700.0
Jumlah 1.345.170,70 100.090.5

Sumber : Kementerian Keuangan, Nota Keuangan Tahun Anggaran 2017

 

Pilihan sistem anggaran defisit, mengakibatkan pemerintah mengalokasikan belanja negara lebih besar dari rencana pendapatan. APBN 2017 mematok belanja negara sebesar Rp 2.080.451,2 milyard, dengan rencana Pendapatan negara mencapai Rp 1,750,283.4 miyard  dan utang untuk menutup defisit anggaran sebesar Rp 384.690,5 milyar. Berdasarkan perubahan asumsi dasar ekonomi makro, maka APBN 2017  mengalami, peningkatan belanja negara dan utang, dan penurunan pendapatan negara. Sehingga belanja negara dalam APBNP 2017 menjadi Rp. 2.111.363,8 milyard, jumlah utang negara menjadi Rp 461.343,6 milyard, sedangkan Rencana Pendapatan Negara turun menjadi Rp. 1.714.128,1 milyard.

 

Di sisi alokasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsinya, dibandingkan APBN 2016, alokasi anggaran APBNP 2017 untuk fungsi pelayanan umum mengalami penurunan sangat tajam, sedangkan fungsi ekonomi mengalami peningkatan sangat tajam, disusul fungsi perlindungan sosial, fungsi pertahanan, fungsi pendidikan, fungsi keamanan dan fungsi fasilitas umum.

 

ALOKASI ANGGARAN BERDASARKAN FUNGSI

 

No Fungsi APBN 2016

Rp (milyar)

 APBNP 2017

Rp (milyar)

 (+/-)

Rp (milyar)
1 Pelayanan Umum 444.732,7 347.796,9 (96.935,8)
2 Ekonomi 146.743,2 338.370,9 191.627,7
3 Perlindungan Sosial 121.820,6 159.879,4 38.058,8
4 Pendidikan 132.165,5 145.102,5 12.937,0
5 Ketertiban Umum & Keamanan 111.323,0 122.160,4 10.837,4
6 Pertahanan 98.069,4 116.572,8 18.503,4
7 Kesehatan 59.639,9 62.815,3 3.175,4
8 Perumahan & Fasilitas Umum 20.119,4 30.556,4 10.437,0
9 Lingkungan Hidup 8.846,1 13.164,8 4.318,7
10 Agama 5.771,1 9 .763,1 3392,0
11 Pariwisata 4.787,5 5.381,5 594,0

Sumber : Kementerian Keuangan, Nota Keuangan Tahun Anggaran 2017

 

 

Peningkatan alokasi anggaran fungsi ekonomi digunakan untuk (1) dukungan untuk pembangunan infrastruktur kereta api bandara Adi Sumarmo di Solo; (2) dukungan untuk pelaksanaan Asian Games; (3) pengembangan holtikultura pertanian, tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan; (4) pembangunan infrastruktur siaran dan sarpras pendukung terutama di daerah-daerah terdepan, terluar, dan terpencil; (5) revitalisasi/pembangunan Pasar Klewer di Solo, Pasar Johar di Semarang, dan Pasar Sukawati di Bali.

 

Alokasi anggaran pada fungsi perlindungan sosial ditujukan untuk: (1) Bantuan Tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 6 juta Keluarga (2) pembayaran manfaat pensiun bagi PNS/TNI/Polri dan Pejabat Negara; (3) subsidi pangan (Rastra) kepada 14.332.212 RTS PM dan pengalihan sebagian subsidi Rastra menjadi voucher bantuan pangan di 44 kota besar dengan target sasaran sebanyak 1.432.408 KSPM; (4) Pemenuhan Hak Dasar penyandang disabilitas (akte, NIK, KTP, kartu identitas penyandang disabilitas) dan alat bantu (target sasaran 2.500 jiwa); dan (5) meningkatnya jumlah keluarga miskin yang memperoleh bantuan kelompok usaha ekonomi produktif, di perdesaan (target sasaran 53.600 KK) dan perkotaan (target sasaran 48.400 KK).

Alokasi Anggaran kesehatan ditujukan antara lain: (1) persentase ibu hamil kurang energi kronik (KEK) yang mendapatkan makanan tambahan mencapai 95 persen; (2)  pelayanan kesehatan bergerak (PKB) bagi masyarakat di daerah terpencil/ sangat terpencil di 128 kabupaten/kota; (3) meningkatnya kualitas pengobatan pasien TB yang dapat dilihat dari angka keberhasilan pengobatan TB yang mencapai 85 persen; (4) meningkatnya jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS) hingga 94,4 juta jiwa; dan (5) jumlah tenaga kesehatan yang ditempatkan secara Tim (Nusantara Sehat) minimal 5 orang mencapai 140 tim (1.120 orang).

 

Alokasi Anggaran Perlindungan sosial mengalami peningkatan jumlan anggaran terbanyak kedua pada APBNP 2017. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki komitmen yang kuat pada upaya peningkatan kesejahteraan, terutama bagi kelompok yang miskin dan rentan. Namun jika membandingkan alokasi anggaran tersebut dengan perencanaan pembangunan, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015-2019), APBN/APBNP 2017 belum mengalokasikan anggaran untuk kelompok rentan, yang seharusnya memperoleh perlindungan. Mereka adalah: Kelompok Lanjut Usia,dan kelompok yang dikategorikan sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Berdasarkan Permensos No. 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, Jenis PMKS meliputi  26 kelompok yaitu:  Anak balita telantar, Anak terlantar, Anak Berhadapan dengan Hukm, Anak Jalanan, Anak dengan Kedisabilitasan, Anak Korban Kekerasan dan Perlakuan salah, Anak yang membutuhkan perlindungan Khusus, Lanjut usia Terlantar, Penyandang Disabilitas, Tuna Susila, gelandangan, Pengemis, Pemulung, kelompok minoritas/korban diskriminasi, warga binaan lembaga pemasyarakatan, ODHA, korban penyalahgunan Napza, korban Perdagangan manusia, korban tindak kekerasan, Buruh Migran Bermasalah Sosial, Korban Bencana Alam, Korban Bencana Sosial, Perempuan Rawan Sosial, Fakir Miskin, keluarga berasalah psikologis dan komunitas Adat Terpencil. Mengingat APBN 2017 sudah tahun ketiga pemerintahan Presiden-wakil Presiden Joko Widodo –Jusuf Kalla, dan belum secara jelas mengalokasikan anggaran perlindungan sosial untuk PMKS, diharapkan pada APBN 2018, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk PMKS dengan target dan indikator yang terukur.

 

Disamping itu, alokasi anggaran perlindungan sosial dihadapkan pada problem utama terkait dengan ketepatan sasaran penerima manfaat. Problem salah sasaran penerima manfaat perlindungan sosial terutama karena data yang tidak akurat dan pemutakhiran data yang sangat lambat, sementara pemerintah daerah umumnya mengalami keberatan bila verivali (verifikasi dan valisikasi) data dibebankan pada pemerintah daerah, tanpa adanya dukungan dari pemerintah pusat.

 

Dilihat dari alokasi dan tujuan yang hendak dicapai secara keseluruhan, APBN 2017 belum mengintegrasikan alokasi anggaran untuk mencapai tujuan dan target-target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Susutainable Development Goals –SDGs) Padahal pemerintah Indonesia sudah menantangani konsensus global tentang SDGs tersebut sejak 2015 dan mulai berlaku sejak Januari 2016. Besar kemungkinan belum tercerminnya SDG dalam APBN 2017, lebih disebabkan oleh belum adanya landasan hukum sebagai dasar alokasi anggaran, karena Peraturan Presiden No 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,  baru diterbitkan pada Juli 2017.

 

  • HUKUM & LEGISLASI NASIONAL

 

DPR menyetujui 52 Rancangan Undang –undang (RUU) dan akan dibahas dalam tahun 2017 dan 4 Prolegnas Komulatif.  Setidaknya sekitar 19 Undang-Undang (UU) telah disahkan oleh DPR hingga Desember 2017.

 

Ada 4 RUU yang berkait erat dengan perempuan, yang menjadi perhatian dan mendorong Koalisi Perempuan Indonesia mengawal proses pembahasan, yaitu pembahasan RUU Pemilu, RUU KUHP, RUU Perlindungan Pekerja Mingrant Indonesia dan RUU Kepalangmerahan.

 

Terkait RUU Pemilu, Koalisi Perempuan Indonesia berkepentingan untuk memastikan bahwa sistem pemungutan suara dilakukan secara terbuka, pembagian dapil yang memberi kesempatan lebih besar bagi perempuan, batasan tentang pemilih menjadi 17 tahun dan menghapuskan frasa sudah kawin atau sudah pernah kawin, jaminan keterwakilan sekurang-kurangnya 30% perempuan dalam daftar calon anggota legislatif. RUU Pemilu telah disahkan menjadi UU No 7 Tahun 2017. Undang-undang ini telah mengakomodir ketentuan afirmasi tentang keterwakilan perempuan.

 

Namun DPR menolak mengakomodir usulasan Koalisi Perempuan Indonesa  batasan pengertian tentang Pemilih tidak berubah, yaitu : bahwa pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Usulan Koalisi Perempuan Indonesia untuk menghilangkan frasa sudah kawin atau sudah pernah kawin adalah, bahwa perkawinan di bawah usia 17 tahun adalah perkawinan anak, dan perkawinan anak tidak dengan serta merta mengubah seseorang menjadi dewasa, baik secara fisik maupun mental. Karena, anak-anak, korban praktek perkawinan anak, seharusnya tidak dibebani tanggung jawab membuat pilihan politik dan menjadi korban mobilisasi partai politik.

 

Selama proses pembahasan RUU KUHP, Koalisi Perempuan Indonesia melakukan pemantauan proses, khususnya berkaitan dengan Pembahasan pasal-pasal tentang Kejahatan Kesusilaan. Perhatian Koalisi Perempuan Indonesia disebabkan karena rumusan pasal-pasal kesusilaan RUU KUHP merugikan perempuan. Lebih dari itu, sebagian dari kejahatan, dimana mayoritas korbannya perempuan, dimasukkan dalam kejahatan kesusilaan dan bukan kejahatan terhadap orang, meskipun nyata-nyata seseorang atau beberapa orang menjadi korban. Disamping itu, rumusan pasal-pasal kesusilaan dalam RUU KUHP mengalami perubahan yang sangat signifikan, karena memasukkan hukum syariah khususnya berkaitan dengan pasal 484 RUU KUHP, yang mengalami perluasan makna, perubahan delik dan kategori hukum, yang menunjukkan bobot kejahatan zina menjadi kejahatan serius.

 

Masih berkaitan dengan RUU KUHP, ada permohonan Uji Materi (Judicial Review-JR) Pasal 284, 285, dan 292 KUHP terhadap UUD1945 di Mahkamah Konstitusi. Koalisi Perempuan Indonesia menjadi Pihak terkait dalam proses JR ini, mengingat 50 ribu anggota dan simpatisan Koalisi Perempuan Indonesia berpotensi mengalami kerugian hak konstitusional, bila permohonan JR ini diterima. Namun,  Mahkamah Konstitusi dengan pertimbangan hukumnya yang sangat cermat dan komprehensif, akhirnya menolak permohonan JR. Memperhatikan alasan pemohon dan pihak terkait pendukung pemohon serta saksi ahli dari pemohon dan pihak terkaitnya, jelaslah bahwa permohonan JR terhadap ketiga pasal KUHP ini dimaksudkan untuk menjadikan hukum agama sebagai hukum nasional.

 

Dalam proses pengawalan RUU Perlindungan Pekerja Mingrant Indonesia (RUU PPMI) Koalisi Perempuan Indonesia menyuarakan Pengalaman dan kepentingan anggotanya dari Kelompok Kepentingan Perempuan Buruh Migrant, yaitu : 1) Menjamin proses perijinan yang mudah, murah dan aman, 2) Penguatan pasal-pasal tentang perlindungan, yang mengedepankan tanggung jawab negara, 3) menghentikan praktek asuransi swasta bagi buruh migran dan mengalihkannya ke dalam asuransi yang diselenggarakan oleh badan publik, 4) menyediakan satu bab khusus tentang pencegahan dan penanggulangan perdagangan orang melalui jalur migrasi, 5) menyediakan layanan bantuan hukum bagi buruh migrant yang berhadapan dengan hukum di luar negeri dan 6) penanganan ketiadaan kewarganegaraan (stateless) bagi buruh migran dan keluarganya yang berada di luar negeri.

RUU PPMI telah disahkan menjadi UU No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migrant Indonesia. Dari 6 usulan Koalisi Perempuan Indonesia, 2 usulan tidak diakomodir yaitu satu bab khusus tentang pencegahan dan penanggulangan perdagangan orang  serta penanganan ketiadaan kewarganegaraan (stateless) bagi buruh migran dan keluarganya yang berada di luar negeri.

 

RUU Kepalangmerahan telah diusulkan Koalisi Perempuan Indonesia untuk segera disahkan sejak tahun 2015 mengingat salah satu penyebab tingginya Angka Kematian Ibu melahirkan disebabkan oleh perdarahan. Palang Merah Indonsia merupakan salah satu lembaga yang selama ini mendukung ketersediaan darah, melalui unit transfusi darah yang dimilikinya. Namun hingga kini, keberadaan dan kerja palang merah tidak memperoleh dukungan dari pemerintah, karena belum memiliki payung hukum. Pembahasan RUU Kepalangmerahan telah berlangsung lebih dari 10 tahun dan pembahasan mengalami jalan buntu karena perdebatan lambang kepalangmerahan, dimana sejumlah anggota dewan menuntut lambang yang digunakan berubah menjadi bulan sabit merah. Pengesahan RUU Kepalangmerahan di penghujung tahun 2017, mengakhiri perdebatan tentang lambang palang merah yang akhirnya mengakui lambang kepalangmerahan, sama dengan Lambang Palang Merah yang saat ini ada, yaitu Lambang Palang Merah yang dilingkari garis merah berbentuk bunga melati berkelopak lima di atas dasar putih.

 

 

 

  • OTONOMI DAERAH & IMPLEMENTASI UU DESA

 

Penerapan Otonomi Daerah telah berlangsung selama 16 tahun. Sejumlah kemajuan pembangunan di daerah pun telah dirasakan, seperti peningkatan pelayanan publik, perlindungan sosial dan peningkatan jumlah dan kualitas sarana umum.

 

Namun otonomi daerah juga memberikan dampak negatif bagi lingkungan dan perkembangan hukum nasional. Berlakunya Undang -Undang tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk menerbitkan sejumlah perizinan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, diantaranya izin pembukaan lahan, pertambangan, perkebunan dan kehutanan pada gilirannya menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan, karena pemerintah daerah cenderung menggunakan kewenangannya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah semaksimal mungkin, tanpa mempertimbangkan dampak negatif dari izin yang telah diberikan. Pemerintah Daerah juga cenderung memberikan kelonggaran bagi pengusaha untuk menghindar dari tanggung jawab melakukan pemulihan lingkungan yang telah dirusaknya akibat eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan.

 

Selama 16 tahun implemetasi otonomi daerah, ratusan Peraturan Daerah bersifat diskriminatif terhadap perempuan diterbitkan di berbagai daerah, seperti perda bermuatan pemberlakuan jam malam khusus bagi perempuan atau larangan keluar malam bagi perempuan dan perda dengan wajib menggunakan pakaian tertentu (kerudung /hijab). Catatan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pada tahun 2016 menunjukkan bahwa Perda diskriminatif terhadap perempuan telah mencapai 421 perda. Namun hingga tahun 2017, belum satu pun perda tersebut dibatalkan/dicabut baik oleh pemerintah daerah yang bersangkutan maupun pemerintah pusat.

 

Selain itu, sejumlah perda bermuatan Syariah, seperti wajib zakat, wajib membaca /keaksaraan Al-Qur’an dan Larangan berjualan pada siang hari saat bulan Ramadhan, hingga 2017 masih berlaku di berbagai daerah.

 

Namun, perkembangan hukum di tingkat daerah yang berpihak terhadap perempuan dan anak, serta kaum miskin juga diterbitkan oleh sejumlah pemerintahan di daerah, seperti :

 

  1. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir , Bayi, Dan Anak Balita
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir , Bayi, Dan Anak Balita
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tentang Penanggulangan Kemiskinan
  1. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang No 2 Tahun 2017 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif
  2. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman No 2 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan
  3. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
  4. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No 4 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora. Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan.

Disamping itu, dua peraturan Bupati untuk mencegah dan menghapuskan perkawinan anak, menambah daftar perbup tentang pencegahan perkawinan anak yaitu :

  1. Peraturan Bupati Gianyar No 13 Tahun 2017 Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Di Giayanr
  2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Perkawinan Usia Anak

 

Tahun 2017 adalah tiga tahun berlakunya UU Desa. Sejumlah kemajuan terjadi di desa, terutama kejelasan kewenangan desa, peningkatan perputaran uang di desa,  perbaikan jalan dan peningkatan usaha ekonomi di desa. Disamping itu, sejumlah desa berinisiatif menerbitkan Peraturan Desa untuk mengatasi permasalahan sosial, seperti Perdes Pendewasaan Usia Perkawinan atau Perdes Pencegahan Perkawinan Anak, Perdes Kesehatan Ibu, Bayi baru lahir, Bayi dan anak Balita (Perdes Kibbla), Perdes tentang Kesehatan dan Perdes tentang Revitalisasi Posyandu.

Namun sejumlah masalah masi dialami di sebagian besar desa yang kini jumlahnya mencapai 74.910 desa, yaitu tata kelola keuangan desa, partisipasi masyarakat dan partisipasi perempuan dan pelayanan publik.

Tranfer APBN ke desa, tidak disertai dengan peningkatan kapasitas kepala desa dalam tata kelola keuangan desa. Akibatnya, sebagian kepala desa, tidak mampu melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan dengan baik. Sebagian lagi kepala desa, memandang bahwa dana desa merupakan peluang untuk memperkaya diri. Akibatnya, sebagaimana diberitakan sejumlah media, sekitar 900 kepala desa berurusan dengan hukum, karena korupsi dana desa.

Partisipasi masyarakat, terutama perempuan dan kelompok marjinal, dalam pembangunan dan implementasi Undan-undang Desa masih sangat rendah. Meskipun UU Desa mengatur tentang Hak warga negara untuk memperoleh informasi dan berpartisipasi musrenbang serta berbagai aktifitas berkaitan dengan implementasi UU Desa, namun hal ini tidak dapat dengan mudah dapat dilakukan, karena rendahnya akses terhadap informasi. Disamping itu, stratifikasi kelas dalam masyarakat desa sangat berpengaruh terhadap tata kelola desa. Elit desa, biasanya memiliki pengaruh dan kendali dalam pengelolaan desa.

Permasalahan yang sering dikeluhkan oleh warga desa, adalah Pelayanan publik terutama pelayanan administrasi desa, terkait dengan perizinan dan rekomendasi desa. Ada sekitar 19 pengurusan dokumen terkait pencatatan sipil dan administrasi kependudukan serta perijinan yang membutuhkan pelayanan dari desa. Namun sebagian warga mengeluhkan tentang layanan publik desa, terutama karena kejelasan jam operasional desa, syarat-syarat pengurusan dokumen, prosedur pengurusan dokumen, biaya yang harus dikeluarkan serta waktu penyelesaian pengurusan dokumen. Ketidakjelasan mengakibatkan masyarakat desa enggan mengurus dokumen. Disamping itu, ketidakjelasan prosedur, syarat dan biaya pengurusan dokumen mengakibatkan adanya celah percaloan dan pungutan liar.

 

  • KESETARAAN GENDER

 

Tahun 2017 merupakan tahun kelam bagi  perjuangan mewujudkan kesetaraan gender, karena mengendurnya komitmen pemerintah dan DPR dalam menyediakan peraturan perundangan dan kebijakan publik yang mendukung terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Pertama, Implementasi kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Resposif Gender (PPPRG) tidak mengalami perkembangan. Kedua, Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU KKG) yang diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi impelementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan PPPRG, tidak kunjung dibahas. Ketiga, ketimpangan gender di berbagai aspek kehidupan (politik, ekonomi, sosial dan budaya) masih tetap terjadi.  Keempat, sejumlah peraturan perundangan di tingkat nasional maupun daerah, masih diskriminatif terhadap perempuan dan kelima, kekerasan berbasis gender masih terus berlanjut.

 

Word Economic Forum mencatat perkembangan ketimpangan gender dari 144 negara, dimana posisi Indonesia dari tahun 2015 menunjukkan perkembangan semakin baik. Pada tahun 2015, Indonesia menduduki ranking ke 92 dari 144 negara, pada tahun 2016 Indonesia berada di ranking 88 dan tahun 2017 berada di ranking 84. Dari 4 indikator penentu ranking, indikator ketimpangan gender dibidang ekonomi dan kesempatan usaha menduduki memperoleh nilai (score) paling buruk dibanding 3 indikator lainnya, yaitu ke 114 pada tahun 2015,  ke 107 pada tahun 2016 dan  ke 108 pada tahun 2017. Sedangkan indikator ketimpangan pemberdayaan politik Indonesia memperoleh score  72 (2015), 71 (2016) dan 63 (2017). Indikator ketimpangan pendidikan Indonesia memperoleh score  89 (2015),  87 (2016) dan 88 (2017) dan di bidang kesehatan, Indonesia memperoleh score 60 (2015), 58 (2016) dan kembali memperoleh score 60 (2017). Meskipun ranking Indonesia menunjukkan peningkatan posisi dari tahun ke tahun, namun posisi ini masih jauh dari ranking tengah yaitu 72.

 

Indonesia dalam The Global Gender Gap Report

Wold Social Forum

 

TAHUN RANKING dari 144 negara Ekonomi & kesempatan usaha Pendidikan Kesehatan dan survival Pemberdayaan Politik
2015 92 114 89 60 71
2016 88 107 87 58 72
2017 84 108 88 60 63

Sumber : The Global Gender Gap Report 2015, 2016, 2017, diolah

 

 

  • PERLINDUNGAN ANAK

 

Di bidang perlindungan anak, setidaknya ada dua isu penting pada tahun 2017. Yaitu kebijakan full day school dan tingginya perkawinan anak di Indonesia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy,  menerbitkan Permendikbud nomor 23 tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Namun kebijakan ini ditentang oleh berbagai kalangan. Sejumlah kelompok perempuan, termasuk Koalisi Perempuan Indonesia turut menolak apabila kebijakan ini diterapkan secara nasional.

 

Koalisi Perempuan Indonesia tidak setuju dengan penerapan full day school secara nasional, mengingat sejumlah daerah tidak memiliki sarana fasilitas umum yang mendukung kebijakan ini, seperti buruknya jalan dari rumah menuju sekolah, tidak tersedianya sarana transportasi dan penerangan jalan. Bahkan di sejumlah daerah, untuk menjangkau sekolah, siswa harus melewati jembatan gantung yang membahayakan keselamatannya. Penerapan kebijakan full day school di daerah yang memiliki sarana dan fasilitas umum yang memadai, akan menempatkan siswa perempuan dalam situasi rentan terhadap kejahatan seksual.

 

Indonesia masuk dalam urutan ke 7 di dunia dan urutan ke 2 di Asia Tenggara terbanyak memiliki jumlah perkawinan anak yaitu perkawinan di bawah Usia 18 tahun. Tingginya jumlah perkawinan anak di Indonesia, terutama disebabkan oleh tradisi, kepercayaan/tafsir agama dan kemiskinan. Aktor paling berperan terhadap terjadinya perkawinan anak, adalah orang tua. Sebagian besar perkawinan anak terjadi karena kehendak orang tua, meskipun tidak dipungkiri adanya, perkawinan anak akibat dari kehamilan yang tidak diinginkan, namun jumlah tersebut relatif kecil, jika dibandingkan dengan jumlah perkawinan anak yang terjad karena kehendak orang tua.

 

Berlanjutnya perkawinan anak di Indonesia terutama disebabkan oleh karena Hukum Perkawinan di Indonesia (UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) mengatur batas usia menimal perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun, dan disediakan mekanisme dispensasi melalui putusan pengadilan, bagi anak perempuan yang akan di kawinkan atau kawin sebelum usia 16 Tahun.

 

Koalisi Perempuan Indonesia beserta Komnas Perempuan, Institute Kapal Perempuan, Keppak Perempuan, Koalisi 18+ dan Gerakan Perempuan Peduli Indonesia, dengan difasilitasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) telah menyusun Draft Peraturan Pemerintang Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pencegahan dan penghapusan Perkawinan Anak, serta menyerahkannya kepada Presiden (melalui Kantor Staff Presiden-KSP) dan Kepada Menteri Agma dan KPPPA pada Mei 2016,, Namun hingga kini, upaya untuk mendorong lahirnya Perppu Pecegahan dan Penghapusan Perkawinan Anak, belum menunjukkan hasil.

 

 

 

OUT LOOK 2018

 

 

  1. DEMOKRASI, DINAMIKA POLITIK & PEMILU

 

Tahun 2018 akan menjadi Tahun Politik yang penuh kegaduhan, hal ini disebabkan oleh adanya Pilkada Serentak akan digelar di 171 daerah di Indonesia, terdiri dari 17 Provinsi, 115 Kabupaten dan 39 Kota.  Pelaksanaan kampanye  akan dimulai pada 15 Februari2018 dan masa tenang dan pembersihan alat peraga akan dimulai pada 24 Juni 2018. Pemungutan dan penghitungan suara Pilkada Serentak 2018 sendiri akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018. Sedangkan rekapitulasi akan dilaksanakan pada 28 Juni 2018

 

Disamping itu, 9 tahapan pemilu Nasional 2019, untuk memilih wakil rakyat dan Presiden/wakil Presiden, telah dimulai sejak Oktober 2017, dengan tahapan sebagai berikut :

 

  • Pendaftaran Verivali Parpol Peserta Pemilu: Okt 2017- 20 Feb 2018
  • Pendaftaran Calon Presdien/wakil Presiden : 4-17 Juli 2018
  • Pendaftaran Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Dan Kab/Kota : 4-17 Juli 2018
  • Pendaftaran Calon DPD: 26 Maret 2018 – 26 April 2018
  • Pembentukan Badan Pelaksana Pemilu: 9 Januari -10 April 2018
  • Pemutakhiran Data Pemilih : 17 Desember 2018 – 17 April 2019
  • Kampanye : 23 Sept 2018 – 13 April 2019
  • Pemungutan Suara : 17 April 2019
  • Penghitungan suara dan Pelantikan DPR/DPD/DPRD: 17 April 2019 – Juli 2019 ,
  • Penghitungan suara dan Pelantikan Presiden/wakil Presiden : Okt 2019

 

Kemenangan Pemilu dengan menggunakan Isu SARA dan Politik Identitas dalam Pilkada DKI Jakarta pada Pilkada Serentak 2017, sangat mungkin akan diulang oleh kontestan pilkada serentan 2018 dan Pemilu Nasional 2019.

 

Lembaga Penyelenggara Pemilu, Aparat Keamanan dan partai politik kontestan pemilu serta masyarakat sipil, perlu menyiapkan serangkaian strategi, termasuk di dalamnya penyelenggaraan pendidikan pemilih, penyediaan aturan Hukum beserta sanksinya, serta penerimaan pengaduan masyarakat untuk mencegah dan mengantisipasi timbulnys  konflik sebagao akibat dari penggunaan politik identitas dan SARA.

 

Berdasarkan data KPU, dari 569 pasangan calon atau 1.138 orang yang mendaftar, terdiri dari 1.039 calon laki-laki dan 99 calon perempuan. Dari 1.138 orang calon  tersebut sebanyak 57 calon diantaranya mendaftarkan diri untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di 17 Provinsi, 373 calon untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di 113 Kabupaten, dan sebanyak 139 calon mendaftar untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di 39 kota.

Berdasarkan jenis kelamin,  569 pasangan calon yang akan maju dalam pilkada serentak itu, sebanyak 521 calon laki-laki berebut kursi kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota), sedangkan sisanya 48 calon perempuan.Sedangkan calom Wakil Kepala Daerah, sebanyak 518 calon berjenis kelamin laki-laki, dan 51 calon berjenis kelamin perempuan.

Berdasarkan jenis pekerjaan, sebanyak 5 Gubernur petahana maju kembali dalam pemilihan Gubernur pada pilkada serentak 2018. Sedangkan untuk kursi Wakil Gubernur ada 5 Wakil Gubernur petahana yang maju kembali, dan 4 Wakil Gubernur ikut berebut kursi Gubernur.

Walikota yang maju memperebutkan kursi Gubernur tercatat ada 8 calon, yang mengincar Wakil Gubernur 1 orang, yang maju sebagai Bupati 1 orang, dan yang mencalonkan kembali sebagai Wali kota tercatat 25 orang.

Bupati yang mencalonkan diri sebagai Gubernur sebanyak 11 orang, menjadi Wakil Gubernur 10 orang, maju kembali sebagai Bupati 65 orang. Tidak ada Bupati yang maju “turun tahta”menjadi Wakil Bupati.

Sedangkan Wakil Wali kota yang maju sebagai Wakil Gubernur 2 orang, Bupati 1 orang, dan Walikota sebanyak 16 orang Wakil Bupati yang maju sebagai Bupati 28 orang, dan tetap sebagai Wakil Bupati 23 orang. Anggota DPR yang mencalonkan diri sebagai Gubernur tercatat 6 orang, Wakil Gubernur 2 orang; Bupati 12 orang; Wakil Bupati 1 orang, Wali kota 3 orang; dan Wakil Wali kota 1 orang.

Berdasarkan jenis pekerjaan ini, calon yang berlatar belakang Pegawai Negeri Sipil (PNS) paling banyak maju dalam Pilkada Serentak kali ini, yaitu 156 orang disusul anggota DPRD Kabupaten/Kota 147 orang, Bupati 86 orang, dan Wakil Bupati 52 orang. Sementara anggota TNI yang maju dalam Pilkada Serentak 2018 ini tercatat 8 orang, dan Polri sebanyak 9 orang.

Disamping itu, pada Mei 2018 akan ada peringatan 20 tahun Tragedi Mei 1998 dan 20 tahun Tuntutan Reformasi (Reformasi +20). Maka selain isu SARA dan Politik identitas, tagih janji penyelesaian tragedi Mei 1998 dan  tindak lanjut temuan Tim Pencari Fakta (TGPF) kerusuhan Mei juga akan turut mewarnai pilkada dan pemilihan umum Nasional.

 

Selain kasus Mei 98, Evaluasi 7 tuntuntan Reformasi juga akan bercampur dalam kampanye Pilkada serentan dan Pemilu Nasional. Tujuh Tuntutan Reformasi tersebut yaitu : 1) Amandemen UUD 1945, 2) Penghapusan doktrin Dwi Fungsi ABRI, 3) Supremasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), 4) Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), 5) Otonomi daerah, 6)Kebebasan pers dan 7) Mewujudkan kehidupan demokrasi,

 

 

  1. RADIKALISME & ANCAMAN KEBANGSAAN

 

Meskipun pemerintah telah membubarkan HTI, namun hal tersebut tidak berarti radikalisme dan ekstrimisme telah selesai. Secara psikologis, pembubaran HTI memberikan pengaruh bagi masyarakat, terutama di tingkat akar rumput, bahwa HTI dan organisasi sejenisnya adalah organisasi ilegal, yang berarti tidak boleh diikuti atau menjadi bagian daripadanya.

 

Namun pengaruh radikalisme/ekstrimisme akan terus dilakukan melalui aksi teroganisir tanpa bentuk organisasi dan secara individual. Penjangkauan dan rekruitmen akan dilakukan secara senyap, bukan melalui kegiatan seremonial atau pun keagamaaan, melainkan melalui pertemuan-pertemuan kecil. Bagi kaum radikalis/ektrimis, perempuan merupakan target utama dan termudah untuk dipengaruhi. Perempuan menjadi sangat rentan menjadi korban kaum redikalis/ekstrimis karena tidak memiliki informasi yang tepat dan lengkap tentang faham dan pelaku radikalisme, sehingga kurang memiliki kewaspadaan dan tidak tahu  tempat berkonsultasi.

 

Pemerintah, Kepolisian dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tidak dapat mengatasi sendiri meluasnya faham radikalisme /ekstrimisme yang mulai menjangkau individu dan rumah tangga. Pemerintah, Kepolisian dan BNPT harus memberdayakan perempuan, agar memiliki daya tangkal terhadap radikalisme /ekstrimisme. Koalisi Perempuan Indonesia merekomendasikan 3 hal penting untuk memberdayakan perempuan, yaitu :

  1. Literasi tentang faham dan aktor (beserta ciri-cirinya) radikalisme/ektrimisme
  2. Pemampuan melakukan Deteksi dini terhadap faham dan tindakan radikalisme/ektrimisme
  3. Konsultasi dan Pengaduan bila faham dan tindakan radikalisme/ektrimisme

 

 

  1. POLITIK EKONOMI & PERLINDUNGAN SOSIAL

 

Postur APN 2018 tidak akan jauh berbeda dari APBNP 2017. Namun dalam Tahun politik, seperti tahun-tahun politik sebelumnya, akan terjadi peningkatan belanja Politik dalam bentuk atribut/alat kampanye, pengeluaran untuk penjangkauan konstituen dan money poltik. Meningkatnya belanja politik, biasanya  akan diikuti oleh peredaran uang palsu di berbagai wilayah di Indonesia.

 

Alokasi anggaran Perlindungan sosial di sejumlah daerah akan mengalami peningkatan, sebagai bentuk kampanye terselubung bagi petahana dalam pilkada serentak 2018. Sementara Pelaksanaan Program perlindungan sosial di tingkat nasional maupun ditingkat daerah akan mengalami gangguan atau hambatan  dari lawan politik, sebagai bagian dari politik saling menjatuhkan.

 

 

  1. HUKUM & LEGISLASI NASIONAL

 

DPR RI menyepakati 50 Rancangan Undang-undang dan 5 Rancangan Undang-undang Kumulatif Terbuka yang menjadi prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2018. Koalisi Perempuan Indonesia menghargai kinerja anggota DPR sepanjang tahun 2017, dan telah mengeluarkan daftar prioritas sebelum memasuki masa persidangan pertama di tahun 2018.

Koalisi Perempuan Indonesia menyayangkan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dan RUU tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender (RUU KKG) tidak menjadi prioritas Prolegnas 2018. Ketiganya merupakan RUU yang strategis untuk mewujudkan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan di Indonesia, dan telah terlalu lama tertunda.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diusulkan perubahan sejak tahun 2002, terutama untuk menghentikan praktek perkawinan anak. Batas usia minimal perkawinan bagi perempuan yang diatur dalam UU Perkawinan adalah 16 tahun. Batas usia perkawinan tersebut masih tergolong usia anak.  Data BPS menunjukkan sekitar 11 % dari jumlah perkawinan setiap tahun adalah perkawinan yang salah satu pihaknya berusia di bawah 16 tahun karena adanya mekanisme dispensasi bagi perkawinan di bawah batas usia yang telah ditentukan. Perkawinan anak, berakibat pada kegagalan menuntaskan wajib belajar 12 tahun dan menyumbang tingginya angka Kematian Ibu dan Anak. Indonesia kini menduduki urutan ke 7 di dunia dan ke 2 di Asia Tenggara sebagai negara yang paling banyak memiliki jumlah perkawinan Anak.

RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT) dinanti pembahasannya sejak 13 tahun silam. Penundaan pembahasan RUU PRT menyebabkan Pekerja Rumah Tangga belum memiliki perlindungan hukum untuk mengatasi kerentanannya dari tindak kekerasan, eksploitasi kerja hingga perbudakan modern. Upah yang rendah, ketidakpastian hari libur dan cuti, serta pemutusan hubungan kerja secara sepihak masih dialami oleh pekerja rumah tangga.

Sementara RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender, sempat menjadi pembahasan di tingkat pemerintah dan DPR pada tahun 2015 – 2016, namun kembali terhenti. RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender sangat strategis untuk menghapuskan berbagai bentuk diskriminasi, stigmatisasi, labelisasi maupun kekerasan terhadap perempuan karena pembedaan perannya di dalam keluarga dan masyarakat. RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender juga merupakan komitmen pemerintah dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dimana target 5.1, Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan, dapat dicapai jika terjadi peningkatan kebijakan yang responsif gender dan mendukung pemberdayaan perempuan (Indikator 5.1.1).

Tidak masuknya  ketiga RUU tersebut, menjauhkan pemerintah dari sasaran nasional untuk   penambahan 16 kebijakan yang responsif gender di akhir tahun 2019. Sasaran kebijakan responsif gender merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2014 – 2019), dan dipertegas kembali dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan.

DPR RI dan Pemerintah dapat memenuhi target ini dengan memastikan pembahasan setiap RUU mengintegrasikan pengalaman perempuan. Dari seluruh daftar Prolegnas 2018, Koalisi Perempuan Indonesia menilai pembahasan RUU perlu memastikan suara perempuan, khususnya partisipasi kelompok yang terpinggirkan, antara lain Perempuan Lansia, Perempuan Penyandang Disabilitas berasal dari kelas bawah.

Dari ke-55 RUU yang menjadi prioritas, Koalisi Perempuan merasa perlu memberikan perhatian khusus pada enam RUU. Keenam RUU tersebut memiliki keterkaitan dengan perlindungan kehidupan perempuan, baik untuk menghindari kematian ibu saat melahirkan, terabaikan dalam pengambilan keputusan, maupun dari kerentanan perempuan sebagai korban kekerasan seksual, yaitu:, 1) RUU tentang Kebidanan, 2) RUU tentang Masyarakat Adat, 3) RUU tentang Praktek Pekerjaan Sosial, 4) RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan 5) RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Sebagai masukan awal dari kelompok perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia memberikan masukan terhadap beberapa rancangan undang-undang, sebagai berikut:

  1. RUU tentang Kebidanan. Pelayanan Kebidanan merupakan bagian integral dari Sistem Kesehatan Nasional, khususnya bagi perempuan, bayi dan balita. Bidan memegang peranan penting untuk meningkatkan akses masyarakat, khususnya perempuan, bayi dan anak terhadap layanan kesehatan. Kehadiran Bidan sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama yang tinggal di desa dan daerah terpencil. Meskipun dalam Pasal 3 RUU Kebidanan disebutkan bahwa salah satu tujuan UU Kebidanan adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Bidan dan Kliennya, namun RUU Kebidanan tidak mengatur secara khusus tentang Bidan Desa dan tidak menjamin adanya pemerataan persebaran Bidan di seluruh desa di Indonesia yang kini berjumlah 74.910 desa dan di daerah terpencil.  Pengaturan syarat administrative Izin praktek Kebidanan juga belum mempertimbangkan daya jangkau Bidan Desa dan Bidan di daerah terpencil.  RUU Kebidanan tidak mengatur dan memberikan kepastian hukum status kepegawaian Bidan, khususnya Bidan Desa PTT (Pegawai Tidak Tetap). Pengangkatan Bidan Desa PTT sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta masa Pensiunnya harus diatur dalam RUU Kebidanan, berbeda dari pengadaan PNS lainnya, mengingat peran dan pengabdiannya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

 

  1. RUU tentang Masyarakat Adat, pengusul telah secara baik telah memasukan Kesetaraan Gender sebagai salah satu azas. Untuk menindaklanjutinya, DPR RI perlu memastikan substansi yang menjamin  relasi yang setara antara perempuan dan laki-laki anggota masyarakat adat. Sehingga keduanya mendapat perlakuan dan manfaat yang sama dalam mengakses dan mengontrol sumber daya (termasuk tanah adat), serta berpartipasi dalam pengambilan keputusan adat dan pembangunan. Substansi RUU tentang Masyarakat Adat perlu mempertegas jaminan keterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga adat,  menjamin bahwa seluruh hak-hak konstitusional warga negara adalah Hak perempuan dan laki-laki masyarakat adat, serta mendorong penghapusan nilai-nilai dan praktek adat yang mendiskriminasikan perempuan.

 

  1. RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial, Pengertian tentang Pekerjaan sosial dan Pekerja sosial dalam RUU Praktik Pekerjaan sosial sangat sempit, sehingga tidak akan mampu menjangkau berbagai bentuk Pekerjaan Sosial yang ada di Indonesia. Pengertian Pekerjaan Sosial dalam RUU tersebut juga jauh dari definisi Pekerjaan Sosial yang diakui secara global. The International Federation of Social Work (IFSW) atau Federasi Internasional Pekerjaan Sosial mendefinisikan Pekerjaan sosial adalah profesi berbasis praktik dan disiplin akademis yang mendorong perubahan dan pengembangan sosial, kohesi sosial, dan pemberdayaan dan pembebasan orang dengan menerapkan prinsip keadilan sosial, hak asasi manusia, tanggung jawab kolektif dan penghormatan terhadap keragaman, didukung oleh teori kerja sosial, ilmu sosial, humaniora dan pengetahuan asli melibatkan orang dan struktur untuk mengatasi tantangan hidup dan meningkatkan kesejahteraan. Pekerja sosial, adalah orang yang melakukan pekerjaan sosial secara professional maupun sukarela. Definisi tentang Pekerjaan sosial dan Pekerja sosial ini mengakui dan mengakomodasi peran pekerja sosial yang berasal dari masyarakat, dengan pendidikan yang diselenggarakan oleh organisasi-organisasi sosial secara swadaya. Terakhir, memastikan perimbangan gender dan jenis kelamin dalam kelembagaan Konsil Pekerjaan Sosial Indonesia.

 

  1. RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan memperhatikan pengalaman sehari-hari perempuan, dan risiko yang akan timbul, maka DPR RI perlu tetap mempertahankan pasal pidana perzinahan sebagai delik aduan, dan hanya diadukan oleh pasangan suami/isteri yang berkepentingan langsung, agar dapat menjaga ketahanan keluarga. Memberikan perlindungan komprehensif pada korban perkosaan, dengan memperluas frasa ‘bersetubuh’ lebih luas dan terperinci, memperluas cara-cara pelaku untuk mencapai tujuan), serta melakukan perubahan pada hukum formil, terutama dalam hal pembuktian, yang lebih ramah terhadap korban, dan mengatur pengecualian dengan menentukan satu saksi adalah saksi.

 

  1. RUU Kekerasan Seksual, kejahatan seksual merupakan tindak pidana yang menyerang dan atau merendahkan kemanusiaan dan martabat seseorang  bukan hanya perbuatan yang bersifat fisik dan/atau non fisik, mengarah kepada fungsi dan/atau alat reproduksi atau anggota tubuh lainnya. Oleh karenanya, korban kejahatan seksual tidak hanya mengalami kerusakan fisik, melainkan juga mengalami kehancuran secara mental. Pendefinisian kekerasan seksual dalam RUU Kekerasan Seksual setelah pembahasan di DPR, mengesampingkan fakta penderitaan yang dialami oleh korban secara fisik maupun psikis. Paska pembahasan di DPR, sejumlah bentuk kekerasan seksual dihilangkan, yaitu ancaman (intimidasi) secara seksual (seperti: ancaman perkosaan) dan penghukuman secara seksual (seperti kasus arak bugil), padahal kejahatan ini nyata terjadi di dalam masyarakat. Pencabulan, merupakan salah satu bentuk kejahatan yang nyata terjadi di dalam masyarakat. Oleh karenanya tindak kejahatan pencabulan, ancaman/intimidasi secara seksual dan penghukuman secara seksual perlu dimasukkan dalam RUU Kekerasan seksual.

 

 

 

Pengalaman Perempuan Halmahera Tengah atas Energi

Pengalaman Perempuan Halmahera Tengah atas Energi

admin

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mencantumkan besaran Biaya Penyambungan, yaitu untuk 450 VA (Rp. 421.000), 900 VA (Rp. 843.000), 1300 VA (Rp.1.218.000) dan 2200 VA (Rp. 2.062.000). Aturan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan, karena setiap rumah tangga di Halmahera Tengah diminta bayar mulai dari Rp.3.000.000 hingga 5.000.000 untuk mendapatkan energi listrik. Pada 1-4 Agustus 2017 Koalisi Perempuan sempat mewawancarai beberapa perempuan di Halmahera Tengah mengenai pengalaman mereka menggunakan energi listrik, inilah pengalaman beberapa anggota Koalisi Perempuan Indonesia.

Ferderika Balamau

Krisis Listrik di Halmahera

Bappenas (2015) mengidentifikasi Maluku sebagai salah satu wilayah dengan pemanfaatan energi terendah. Pada tahun 2015 rasio elektrifikasi di Provinsi Maluku Utara adalah 70,79%, jauh di bawah rata-rata nasional pada tahun 2014 (81,70%). Sebagian masyarakat mencoba memenuhi sendiri kebutuhan listrik dengan genset bermesin diesel untuk menyediakan pasokan listrik. Salah satu penyebab krisis listrik di Maluku Utara adalah ketidaktersediaan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menyalurkan energi, serta minimnya pengembangan energi-energi terbarukan.

Bagi Ferderika Balamau (47 Tahun) pelayanan listrik  tak sepenuhnya memuaskan dan dapat memenuhi kebutuhannya, “sudah ada aliran listrik di rumah saya namun sering mati, pernah satu malam mati sampai tiga kali, saya membayar listrik sekitar Rp23.000-Rp30.000/bulan,” ujar Ferderika. Meski tinggal di Desa Fidijaya, Kecamatan Weda, Halmahera Tengah, Ferderika yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga & perempuan nelayan mendapat aliran listrik dengan menyambung dari tetangganya, dia belum sanggup membayar biaya pemasangan listrik baru yang mencapai  Rp3.500.000.

Yulwina Togo

Nasib serupa juga dialami Yulwina Togo, “saya membayar Rp25.000/bulan yang saya gunakan hanya lampu, tapi sering sekali mati lampu dan belum ada perhatian dari pemerintah, tak pernah ada yang datang mengunjungi secara langsung dan melihat kondisi kami,” ujarnya.

Beban perempuan karena krisis listrik

Perempuan adalah konsumen energi utama dalam rumah tangga, hal ini menjadi celah bagi oknum yang ingin mengambil keuntungan tanpa tanggung jawab. Nurhasanan Madjid, Dewan Kelompok Kepentingan Informal Koalisi Perempuan Indonesia asal Desa Were merasa ditipu. Sebelum bulan puasa (Juni 2017) ada petugas yang datang ke desa kami untuk mensosialisasikan tentang kompor LPG, sehingga saya mengumpulkan masyarakat khususnya ibu-ibu ke rumah saya. Lantas petugas itu mensosialisasikan tentang kompor LPG dan menjual alat untuk mencegah kebocoran gas, harganya satu buah Rp75.000. Saat itu kami ibu-ibu sudah beli untuk persiapan LPG mau datang tapi sampai sekarang LPG tidak ada.”

Nurhasanan Madjid, Dewan Kelompok Kepentingan Informal

Tak hanya merasa tertipu dengan tak pernah adanya pasokan gas untuk memasak, kondisi listrik yang tak stabil hidup dan matinya juga membuat Nurhasana kesulitan untuk melakukan usahanya, Nurhasana membuka usaha catering dan memproduksi tesamama (*tesamama adalah obat untuk menambah tenaga dan menurunkan kolesterol). Ketika memproduksi tesamama Nurhasana menggunakan blander dan dengan tak stabilnya kondisi listrik yang hidup mati bisa merusak alat elektroniknya, “sementara ini saya terkendala dengan alat saya yang rusak jadi tidak bisa memproduksi tesamama lagi,” sambungnya.

Nurjanah, Sekretaris Balai Perempuan Klutingjaya

Sekitar 1 jam perjalan dari Were, tim sekretariat nasional Koalisi Perempuan Indonesia menuju Desa Klutingjaya. Desa Klutingjaya hanya memiliki akses energi listrik mulai dari jam 18.00-06.00 WIT, “kadang tengah malam mati 10-30 menit kemudian menyala lagi, bisa juga jam 04.30 sudah mati. Jika listrik tidak menyala maka mengganggu anak saya untuk belajar  dan saya juga sulit untuk memasak,” ujar Nurjanah (48tahun), Sekretaris Balai Perempuan Klutingjaya, “tak hanya itu kalau masak nasi tidak jadi masak karena mati lampu dan blander juga terbakar karena mati lampu.”

Nurjanah menggunakan listrik meteran dengan daya 900 VA, rata-rata dalam sebulan dia membayar Rp70.000-Rp90.000/bulan, tetapi jika sering mati lampu Nurjanah hanya membayar tagihan listrik sekitar Rp30.000. “Ketika listrik mati kadang saya menggunakan mesin diesel yang biasa saya gunakan untuk menyiram air ke lahan pertanian saya, mungkin saat ini saya belum merasakan efek negatif dari penggunaan mesin diesel karena suami saya yang menyalakan mesin tersebut, tambahan biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli BBM berkisar Rp.30.000/hari ,” lanjut perempuan yang biasa dipanggil Nur.

 

-Gabrella Sabrina

MERUMUSKAN PASAL KESUSILAAN RKUHP

MERUMUSKAN PASAL KESUSILAAN RKUHP

admin

Catatan Koalisi Perempuan Indonesia terhadap

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 46/PUU-XIV/2016

“DPR & PRESIDEN PERLU MEMPERHATIKAN PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MERUMUSKAN PASAL KESUSILAAN RKUHP”

 

Setelah proses persidangan sejak 7 Juni 2016 hingga Penyampaian Keputusan pada 17 Februari 2017, hari ini 14 Desember 2017, akhirnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi membacakan Putusan Perkara Nomor 46/PUU-XIV/2016 tentang Permohonan Uji Materi (Judicial Riview)  pasal 284, 285, dan 292 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap UUD 1945. Dalam dokumen Putusan Mahkamah Konstitusi setebal 467 halaman ini, Mahkamah Konstitusi menentukan Amar Putusan: Menolak Permohonan Para Pemohon untuk Seluruhnya.

 

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut didasarkan pada 7 (tujuh) Pertimbangan Hukum, yaitu :

  1. Permohonan Pemohon, bukan lagi memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan pemaknaan tertentu terhadap norma undang-undang, atau memohon pengujian pasal-pasal tertentu terhadap Konstitusi, atau memperluas pengertian yang terkandung dalam norma-norma undang-undang, melainkan benar-benar merumuskan tindak pidana baru, yang merupakan wewenang pembentuk undang-undang. Permohonan pemohon untuk menambah frasa tertentu dan menambahkan pemaknaan terhadap hukum pidana, berarti mengubah sifat melawan hukum suatu perbuatan tanpa melakukan perubahan atau penyesuaian ancaman dan bentuk pemidanaan adalah tindakan yang tidak dapat diterima oleh penalaran hukum dalam merancang suatu norma pidana, karena hal itu melekat pada jenis atau kualifikasi perbuatan yang dapat dipidana atau tidak dipidana.

2. Secara esensial permohonan pemohon berhadapan dengan asas legalitas yang secara ketat wajib diterapkan dalam Hukum Pidana. Asas Legalitas mengandung 4 (empat) makna yaitu

a. Tiada Perbuatan pidana dan karenanya tidak ada pidana jika tidak ada undang-  undang yang mengatur sebelumnya (nullum crimen, nulla poena sine lege praevia) atau hukum pidana tidak dapat berlaku surut.

b. Tiada Perbuatan pidana dan karenanya tidak ada pidana jika tidak ada norma hukum tertulis (nullum crimen, nulla poena sine lege scripta) atau perbuatan yang dilarang, ancaman pidana dan penerapan pidana harus jelas.

c. Tiada Perbuatan pidana dan karenanya tidak ada pidana jika tidak ada norma/aturan hukum tertulis yang jelas rumusannya (nullum crimen, nulla poena sine lege certa) atau dikenal dengan larangan menjatuhkan pidana jika rumusan norma hukum tertulis (undang-undang) tidak jelas.

d. Tiada Perbuatan pidana dan karenanya tidak ada pidana jika tidak ada norma/aturan  hukum tertulis yang ketat (nullum crimen, nulla poena sine lege Stricta) atau dikenal dengan larangan dalam hukum pidana  menggunakan analogi

Jika permohonan pemohon dikabulkan, maka akan timbul pertanyaan, apakah Mahkamah Konstitusi dapat memenuhi empat makna yang terkandung dalam asas legalitas. Karena dalam Hukum Pidana, terminology “undang-undang” yang terkandung dalam empat makna asas legalitas adalah undang-undang dalam arti sesungguhnya yang dibuat oleh pembentuk Undang-Undang (DPR dan Presiden) yang lahir dari kebijakan pidana atau politik hukum pidana.

3. Mahkamah Konstitusi berkedudukan sebagai negative legislator dan bukan sebagai positive legislator yang merupakan kewenangan membentuk undang-undang. Sebagai negatif legislator Mahkamah Konstitusi berwenang menyatakan suatu undang-undang konstitusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat yang mempersyaratkan pemaknaan tertentu terhadap suatu undang-undang dinyatakan konstitusional.

Sebagai negative legislator Mahkamah Konstitusi tidak boleh memasuki wilayah kebijakan pidana atau politik hukum pidana. Peran Mahkamah Konstitusi adalah menguji, apakah pembatasan yang ditentukan dalam suatu undang-undang telah sesuai atau melampaui batas-batas yang ditentukan konstitusi. Oleh karenanya, permohonan pengujian terhadap Hukum Pidana yang diajukan justru memohon agar dilakukan dekriminalisasi terhadap perbuatan yang diatur dalam undang-undang karena melanggar Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional warga negara. Oleh karena itu pembentuk undang-undang harus sangat berhati-hati menetapkan kebijakan kriminalisasi dengan mempertimbangkan perkembangan hukum yang hidup dalam nasyarakat Indonesia dan perkembangan dunia.

Simposium Pembaharuan Hukum Nasional yang diselenggarakan pada Agustus 1980 merekomendasikan bahwa untuk menetapkan kebijakan kriminalisasi perlu memperhatikan kriteria umum, yaitu:

a. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban;

b. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya cost pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.

c. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.

d. Apakah perbuatan-perbuatan  itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa Indonesia, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

 

4. Peran Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 132/PUU-XIII/2015 tentang Uji Materi Pasal 296 dan 506 KUHP terhadap UUD 1945, tertanggal 5 April 2017. Serta telah sesuai dengan Doktrin Judicial Restraint yang merupakan penerapan prinsip pemisahan kekuasaan (sparation of power). Doktrin ini mengharuskan pengadilan melakukan pengekangan atau pengendalian diri dari kecenderungan atau dorongan untuk bertindak layaknya sebuah ”mini parlemen”. Dimana salah satu bentuk tindakan parlemen yang dapat dikatagorikan sebagai tindakan parlemen adalah membentuk norma hukum baru ketika memutus sebuah perkara Judicial Review.

5. Kaidah hukum hanya salah satu dari banyak kaidah sosial dan kemasyarakatan yang bertujuan untuk menciptakan dan memelihara tertib sosial dan kemasyarakatan. Kaidah sosial dan kemasyarakatan yang turut menentukan terwujudnya tertib sosial adalah bila kaidah kesusilaan, kaidah kesopanan dan kaidah agama berfungsi dengan baik dan ditaati oleh masyarakat yang lahir dari kesadaran bahwa kaidah-kaidah tersebut dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga menumbuhkan rasa wajib moral untuk mentaatinya. Hukum pidana hanya akan digunakan atau diterapkan  sebagai  sanksi terakhir atau “obat terakhir” (ultimum remedium) bila kaidah-kaidah lain tidak berfungsi secara memadai. Membebankan tanggungjawab seluruh fenomena sosial kepada kaidah hukum, lebih-lebih hukum pidana tidaklah proposional dan cenderung menyederhanakan persoalan. Sebab belum tentu akar dari semua problema sosial itu bersumber pada lemahnya kaidah hukum.

Membangun argumentasi bahwa menata tertib sosial harus dilakukan dengan cara memaksa anggota masyarakat yang berperilaku menyimpang tersebut dengan ancaman hukum pidana sama artinya dengan menyatakan bahwa tertib sosial hanya mungkin tercipta di bawah ancaman. Andaikata asumsi ini benar maka ketertiban yang lahir darinya adalah ketertiban semu, sebab ketaatan yang menghadirkan ketertiban itu lahir semata-mata karena ancaman hukuman, bukan karena dilandasi atau dimotivasi oleh kesadaran yang lahir dari adanya rasa wajib moral untuk taat. Dalam konteks ini, pendidikan memegang peranan penting, sehingga dibutuhkan kesatuan pandangan perihal tata nilai yang harus dikembangkan dalam ketiga lingkungan yang ada yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat.

6. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP yang dimohonkan Pemohon yang didalilkan bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 29, ayat (1), Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 G ayat (1), 28 H ayat (1) dan Pasal 28 J ayat (2).  Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP tidak bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 29, ayat (1), Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 G ayat (1), 28 H ayat (1) dan Pasal 28 J ayat (2), justru menopang pelaksanaan pasal-pasal dalam UUD 1945 tersebut. Persoalan ketidak lengkapan rumusan pasal berbeda dengan inkonstitusional.

7. Bahwa seluruh pertimbangan di atas bukan berarti Mahkamah Konstitusi menolak gagasan “pembaruan” hukum. Bukan pula berarti Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa norma hukum pidana yang dimohonkan oleh pemohon telah lengkap. Mahkamah Konsititusi menyatakan bahwa pasal-pasal KUHP yang dimohonkan oleh pemohon, tidak bertentangan dengan UUD 1945.

 

Koalisi Perempuan Indonesia meyakini, bahwa tujuh Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi, khususnya tentang Asas Legalitas, Rekomendasi Simposium Pembaharuan Hukum Nasional, serta kedudukan kaidah hukum diantara kaidah-kaidah sosial dan kemasyarakatan, masih sangat relevan sebagai pertimbangan dalam perumusan Pasal Kesusilaan, khususnya Perzinahan, Perkosaan dan Pencabulan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang saat ini tengah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden.

Oleh karenanya, Koalisi Perempuan Indonesia mengingatkan bahwa DPR dan Presiden perlu memperhatikan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 46/PUU-XIV/2016 tentang Permohonan Uji Materi (Judicial Riview)  pasal 284, 285, dan 292 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap UUD 1945 dalam merumuskan pasal-pasal Kesusilaan dalam RKUHP

 

 

Jakarta, 14 Desember 2017

 

Dian Kartikasari

Sekretaris Jenderal 

Versi PDF dapat dibaca & didownload di sini

[gview file=”http://www.koalisiperempuan.or.id/wp-content/uploads/2017/12/DPR-DAN-PRESIDEN-PERLU-MEMPERTIMBANGKAN-PUTUSAN-MAHKAMAH-KONSTITUSI-2.pdf”]

Penghapusan Perkawinan Anak di Indonesia tahun 2030 terancam Gagal

Penghapusan Perkawinan Anak di Indonesia tahun 2030 terancam Gagal

admin

Jakarta , 6 Nopember 2017

Koalisi 18+ hari ini mengeluarkan pernyataan sikap terkait dengan Penghapusan perkawinan Anak di Indonesia tahun 2030 , terancam gagal.

[gview file=”http://www.koalisiperempuan.or.id/wp-content/uploads/2017/11/Rilis-media-_Kegagalan-SDGs-Goal-5_Koalisi-18.pdf”]

“KEKOSONGAN HUKUM: Negara lalai melindungi anak perempuan dari praktek Perkawinan Anak”

“KEKOSONGAN HUKUM: Negara lalai melindungi anak perempuan dari praktek Perkawinan Anak”

admin

Pernyataan Pers Koalisi Perempuan Indonesia Peringatan Hari Anak Nasional

“KEKOSONGAN HUKUM: Negara lalai melindungi anak perempuan dari praktek Perkawinan Anak”

 

Hari Anak Nasional, 23 Juli, didasari oleh pertimbangan bahwa anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan oleh karenanya kepada anak perlu diberikan bekal keimanan, kepribadian, kecerdasan, keterampilan, jiwa dan semangat kebangsaan serta kesegaran jasmani agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berbudi luhur, bersusila, cerdas dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Keppres No. 44 tahun 1984). Namun, anak perempuan Indonesia berpotensi besar kehilangan kesempatan untuk tumbuh kembang karena negara lalai melindungi anak perempuan dari praktek perkawinan anak.

Saat ini Indonesia belum memiliki satu pun undang-undang yang mengatur tentang pencegahan dan penghapusan perkawinan di usia anak. Sebaliknya Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, justru melegalkan perkawinan di usia anak.

Pasal 7 ayat (1) berbunyi

“Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enambelas) tahun.”

Pasal 7 ayat (2) mengatur

“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”

 

Pada tahun 2007, Komite CEDAW menyerukan agar Indonesia menaikan batas usia perkawinan perempuan, yang dibarengi dengan upaya pemerintah untuk menunda perempuan melakukan perkawinan sampai usia 20 tahun. Namun, sampai saat ini pemerintah nasional Indonesia belum menindaklanjuti seruan tersebut.

Maka tidak mengherankan jika praktek perkawinan anak masih banyak terjadi di Indonesia, dan anak perempuan adalah korban utama. Data BPS (2015) menunjukkan tahun 2012, 989.814 anak perempuan menjadi korban praktek perkawinan anak, tahun 2013 (954.518), dan tahun 2014 (722.518).  Pada tahun 2015, perkawinan anak di Indonesia adalah 23 persen dan BPS (2015) menyatakan bahwa ‘satu dari lima perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun melakukan perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun.’

Masyarakat sipil telah melakukan berbagai upaya untuk mengisi kekosongan hukum, upaya dan hasilnya adalah sebagai berikut:

  • Tahun 2014, mengajukan permohonan Judicial Review atas Undang-undang Perkawinan pasal 7 ayat 1, untuk menaikan usia minimal perkawinan perempuan dari 16 menjadi 18. Sayangnya majelis hakim menolak permohonan tersebut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. No. 30-74/PUU/XII/2014. Pada tahun 2016,
  • Tahun 2016, mengajukan rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) tentang Pencegahan dan Penghapusan Perkawinan Anak. Pembahasan rancangan Perpu dilakukan bersama Deputi V (Bidang Anak) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Masyarakat sipil telah menyampaikannya draft Perpu kepada presiden Joko Widodo, melalui Kantor Staf Presiden. Serta melakukan diskusi dengan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, pada 22 Desember 2016. Namun sampai saat ini Perpu tersebut terkatung-katung tanpa kejelasan sikap Presiden dan jadwal pembahasan Perpu di tingkat pemerintah.
  • Tahun 2017, mengajukan permohonan Judicial Review atas Undang-undang Perkawinan pasal 7 ayat 1, untuk menaikan usia minimal perkawinan perempuan dari 16 menjadi 19. Masih menunggu keputusan Sidang Pleno Hakim Mahkamah Konstitusi.

 

Pemerintah nasional juga lamban menanggapi keprihatinan dunia atas praktek perkawinan anak di berbagai negara. Persatuan Bangsa-bangsa telah menyetujui Resolusi PBB No. A/HRC/35/L.26 tentang Child Early and Forced Marriage in Humanitarian Settings (Resolusi Perkawinan Anak). Ada 80 negara yang telah mendukung resolusi Pekawinan Anak, dan Indonesia bukan salah satu di antaranya.

Respon cepat perlindungan anak dan perlawanan atas masalah perkawinan anak justru dilakukan dari berbagai daerah yang angka perkawinan anaknya tinggi di Indonesia seperti di Kabupaten Gunung Kidul melalui Peraturan Bupati Gunung Kidul Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak pada 24 Juli 2015 dan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Surat Edaran Gubernur (NTB) nomor 150/1138/Kum tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Peraturan tersebut bahkan merekomendasikan usia perkawinan untuk laki-laki dan perempuan minimal 21 tahun.

Kelalaian pemerintah membuat kebijakan untuk mencegah dan menghentikan perkawinan anak akan menyumbang pada kegagalan pencapaiaan Tujua Pembangunan Berkelanjutan, khususnya target Tujuan 5: Kesetaraan Gender, dimana target 5.3 adalah Menghapuskan semua praktik berbahaya terhadap perempuan seperti perkawinan usia anak. Situasi ini sungguh disayangkan, mengingat dalam diplomasi tingkat dunia Indonesia  menyatakan kesungguhan dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

 

Oleh karenanya dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional, Koalisi Perempuan Indonesia menyatakan:

  1. Negara, terutama pemerintah bertanggung jawab untuk menghentikan Praktek Perkawinan Anak;
  2. DPR dan Pemerintah, harus segera menerbitkan hukum untuk menghentikan Perkawinan Anak;
  3. Pemerintah, secara partisipatif menyusun Rencana Aksi Nasional untuk mencegah dan menurunkan angka perkawinan anak di Indonesia.

Agar anak perempuan Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan anak laki-laki untuk tumbuh kembang serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan.

 

Selamat Hari Anak Nasional,

Jakarta, 23 Juli 2017

Dian Kartikasari

Sekretaris Jenderal