Lembar Informasi

Lembar Informasi

Pernyataan Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi: Peledakan BOM di Gereja Oikumene, tindakan Keji dan harus ditindak tegas sesuai Hukum

Pernyataan Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi: Peledakan BOM di Gereja Oikumene, tindakan Keji dan harus ditindak tegas sesuai Hukum

admin

Peledakan bom di Gereja Oikumene, Kelurahan Sengkotek, Samarinda, Kalimantan Timur, pada Minggu 13 November 2016 pagi sekitar pukul 10.15 Wita, telah mengakibatkan korban luka dan meninggal. Empat dari lima korban peledakan bom di halaman Gereja Oikumene tersebut adalah balita. Keempat balita itu adalah: Intan Olivia Banjarnahor (2,5), Anita Kristobel Sihotang (2), Alvaro Aurelius Tristan Sinaga (4), dan Triniti Hutahaya (3). Intan Olivia telah dinyatakan meninggal akibat luka bakar yang dideritanya, pada 14 November 2016.

Sehubungan dengan peledakan bom di Gereja Oikumene tersebut, Koalisi Perempuan Indonesia menyatakan sebagai berikut :

  1. Koalisi Perempuan Indonesia menyampaikan duka cita yang mendalam atas jatuhnya korban luka Anita Kristobel Sihotang , Alvaro Aurelius Tristan Sinaga Triniti Hutahaya dan korban meninggal Intan Olivia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan, pemulihan dan penghiburan bagi seluruh korban.
  1. Koalisi Perempuan Indonesia memberikan apresiasi kepada warga masyarakat setempat yang telah dengan sigap menangkap pelaku dan menyerahkannya kepada pihak kepolisian. Tindakan masyarakat ini menunjukkan tanggung jawabnya dalam mengatasi situasi keamanan lingkungan, serta sekaligus menunjukkan sikap taat kepada hukum dengan tidak main hakim sendiri dan menyerahkan pelaku kepada aparat kepolisian.
  1. Koalisi Perempuan Indonesia menyatakan bahwa tindakan peledakan bom tersebut adalah tindakan keji dan melanggar perikemanusiaan. Pelaku peledakan bom harus ditindak tegas berdasarkan hukum nasional yang berlaku. Tidak ada satu pun alasan dapat dijadikan pembenaran atas tindakan keji dan melanggar hukum tersebut.
  1. Koalisi Perempuan Indonesia meminta kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk mengusut tuntas dan memproses hukum pelaku kejahatan dan jaringannya, serta menyampaikan seluruh perkembangan proses hukum kepada public.
  1. Koalisi Perempuan Indonesia meminta kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan tindakan pemulihan (rehabilitasi dan kompensasi) bagi korban serta membangunan kembali sarana peribadatan yang telah menjadi sasaran tindak kejahatan peladakan bom.

Koalisi Perempuan Indonesia menyakini, bahwa kegaduhan bernuansa keagamaan yang mengemuka akhir-akhir ini, rentan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memperkeruh suasana. Oleh karenanya, semua pihak seharusnya mengambil tanggungjawab untuk menyejukkan suasana.

Jakarta, 14 November 2016

Dian Kartikasari

Sekretaris Jenderal

Konsolidasi Kelompok Kepentingan Buruh Migran

Konsolidasi Kelompok Kepentingan Buruh Migran

admin

Koalisi Perempuan Indonesia mengadakan Konsolidasi Kelompok Kepentingan Buruh Migran pada 30 Agustus hingga 1 September 2016 di Cimanggis, Jawa Barat. Koalisi Perempuan Indonesia memiliki Kelompok Kepentingan (KK) Perempuan Buruh Migran dan memiliki mandat organisasi untuk memperjuangkan hak-hak buruh migran dan keluarganya.

dsc_0124

Oleh sebab itu, Koalisi Perempuan Indonesia berkepentingan untuk memperjuangkan beberapa aturan perlindungan di dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (RUU PPMI) yang sebelumnya disebut sebagai Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN). Bebeberapa perlindungan yang perlu diakomodir di antaranya seperti bantuan hukum bagi buruh migran, jaminan kewarganegaraan anak-anak buruh migran dan perlindungan saat buruh migran menjadi korban perdagangan orang (trafiking).

Tercantum dalam pasal 27 ayat (2) bahwa Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusian, kenyataan yang harus dihadapi perempuan adalah minimnya kesempatan bekerja dan mendapat penghidupan yang layak sehingga menjadi buruh migran adalah kesempatan yang dianggap memungkinkan untuk melanjutkan hidupnya bahkan keluarganya.

“Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab Warga Negara Indonesia menjadi buruh migran. Dengan informasi minim buruh migran bekerja,” jelas Septy Putri Erika Nugroho, Anggota Kelompok Kepentingan Buruh Migran Koalisi Indonesia Jawa Timur.

Darisem asal Jawa Barat menambahkan, “Jawa Barat merupakan daerah terbesar yg mengirimkan buruh migran, kami butuh lapangan pekerjaan untuk bertahan hidup.”

Minim Perlindungan

Minimnya instrumen perlindungan juga mejadi pemicu maraknya permasalahan yang menimpa perempuan buruh migran. Tak terhitung berapa perempuan buruh migran telah menjadi korban: perdagangan manusia (trafficking), mati, diperkosa, cacat, dianiaya, disiksa, disekap, gaji tidak dibayar, Pemurusan Hubungan Kerja (PHK). “Saya merupakan korban trafficking (perdagangan manusia), saya berharap pemerintah kabupaten/kota ikut mengawasi keberangkatan buruh migran,” ujar Indrawati, Anggota Kelompok Kepentingan Buruh Migran Koalisi Indonesia Jawa Timur.

Dalam Konsolidasi KK Buruh Migran Nurhayati, Anggota Kelompok Kepentingan Buruh Migran Koalisi Indonesia Nusa Tenggara Barat mengungkapkan bahwa sudah ada Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI) di Lombok Tengah, “buruh migran berjejaring untuk memperjuangkan hak bersama,” tutur Nurhayati.

dsc_0138

Sejumlah perempuan buruh migran juga berhadapan dengan hukum dan terancam hukuman mati karena mengakibatkan kematian majikannya saat melakukan pembelaan diri atas penyiksaan yang dilakukan oleh majikannya. Di beberapa negara, perempuan buruh migran menikah dan memiliki anak dari perkawinannya. Namun anak-anak yang mereka lahirkan tidak memiliki kejelasan kewarganegaraan dan tidak memiliki akses untuk memenuhi kebutuhan tumbuh kembang, seperti pendidikan dan kesehatan. Kasus-kasus yang menimpa perempuan buruh migran mencerminkan betapa buramnya nasib perempuan buruh migran.

“Medical check up seringkali dijadikan ‘bisnis’ dalam mekanisme penempatan TKI di luar negeri,” jelas Nur Harsono dari Migrantcare. Tak hanya minimnya perlindungan, buruh migran Indonesia juga kurang dibekali pemahaman mengenai kesetaraan serta hak asasi mereka sebagai manusia, “buruh migran Indonesia terbiasa dilatih untuk manu dengan majikan, jarang untuk disadarkan mengenai hak dan perlindungan mereka sebagai pekerja,” ujar Savitri dari Jaringan Buruh Migran.

Penting bagi buruh migran untuk diberikan perspektif  bagaimana bertahan hidup setelah pulang ke Indonesia, “di Indramayu sudah ada elatihan purna TKI tapi yang menjalankan hanya sebagian karena hanya terbatas pada pelatihan belum ada pemantauan dan pendampingan lebih lanjut,” tutur Darisem asal Jawa Barat.

Komitmen Pemerintah 

Jika pemerintah daerah memiliki kemauan dan berkomitmen untuk melindungi warganya dana desa sebenarnya dapat digunakan oleh warga desa untuk pendidikan, pelatihan, hingga sosialisasi mengenai ketenagakerjaan sehingga tak akan ada lagi buruh migran Indonesia yang kurang paham bagaimana nasib mereka ketika merantau di negeri luar.

dscn5563
Hearing dengan Fraksi Golkar

Pada dasarnya tak ada seorang ibu yang mau meninggalkan anak dan suaminya jauh-jauh ke luar negeri untuk menjadi pekerja rumah tangga. Malangnya ketika kembali ke desanya malah dikomentari “ih, lihat gayanya habis dari luar negeri beda!” Mayarakat juga perlu disadarkan bahwa buruh migran bekerja karena adanya tekanan sosial ekonomi & bekerja di luar negeri merupakan pilihan mereka untuk mendapat uang, bertahan hidup, menyekolahkan anak, hingga membayar hutang.

Hearing dengan Fraksi Gerindra
Hearing dengan Fraksi Gerindra

Harus ada integrasi anatara mantan buruh migran dan pemerintah daerah mengenai kebijakan lapangan pekerjaaan hingga modal untuk berwirausaha yang sesuai dengan kebutuhan desa, misalnya pemerintah dan mantan buruh migran dapat membuat desanya menjadi desa wisata atau pemerintah membantu warganya untuk menyalurkan hasil usaha.

Pada akhir proses Konsolidasi Kelompok Kepentingan Buruh Migran pada 1 September 2016, Koalisi Perempuan Indonesia melakukan hearing di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat dengan Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Golkar. “Pemerintah sudah moratorium pekerja rumah tangga ke Arab Saudi, rencana tahun depan 0% Tenaga Kerja Indonesia di sektor informal,” ujar Amelia Anggraini, Anggota DPR RI Komisi 9.

Haring dengan Komisi 9, Amelia Anggraini
Hearing dengan Komisi 9, Amelia Anggraini

Koalisi Perempuan Indonesia berharap agar pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Buruh Migran tak lagi tertutup sehingga buruh migran dapat memberikan masukan, tak hanya itu untuk sosialisasi hingga pendaftaran kerja ke luar negeri diharapkan tak hanya dengan sistem online, sebab tak semua buruh migran dapat mengakses internet. Dikhawatirkan dikemudian hari sistem online malah akan membuka ruang untuk calo atau oknum jahat untuk menjebak buruh migran.

 

-Gabrella Sabrina

MENGUAK & MENCEGAH PEMALSUAN KARTU BPJS-JKN

MENGUAK & MENCEGAH PEMALSUAN KARTU BPJS-JKN

admin

Dunia kesehatan Indonesia sedang mengalami guncangan. Setelah Kasus Vaksin Palsu terkuak dan belum tuntas ditangani, kini muncul kasus Kartu BPJS Palsu.

Diperkirakan sekitar 230 warga miskin Desa Kertajaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat menjadi korban penipuan Kartu BPJS program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) palsu. Kasus ini berawal Delapan bulan lalu, saat Desa Kertajaya, Kecamatan Padalarang didatangi oleh orang yang mengaku sebagai relawan Kesehatan untuk menguruskan Kartu BPJS Kesehatan, secara kolektif. Tiap orang, diminta membayar biaya pembuatan kartu sebesar Rp 100 ribu, untuk masa berlaku sampai 2 tahun. Namun ketika kartu BPJS Kesehatan tersebut akan digunakan, ternyata puskesmas setempat menyatakan bahwa kartu tersebut tidak terdaftar.

Data BPJS Kesehatan menunjukkan bahwa per 17 Juli 2016, penduduk yang telah menjadi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mencapai 166.912.913 orang. Sementara data Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, hasil proyeksi penduduk menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2016 sebanyak 258.705.000 jiwa. Ini berarti masih ada sekitar 91.792.087 orang penduduk yang belum memiliki kartu BPJS Kesehatan. Sebagain dari mereka adalah penduduk yang tinggak di desa dan miskin, rentan menjadi korban penipuan BPJS-JKN palsu.

Praktek penipuan kartu BPJS-JKN palsu yang telah terjadi di Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat menunjukkan bahwa warga miskin yang tidak termasuk dalam PBI, merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban penipuan Kartu BPJS Palsu. Rendahnya akses terhadap informasi dan teknologi informasi, jauhnya jarak antara tempat tinggal dan tempat regristasi BPJS serta minim dan mahalnya transportasi, menjadi salah penyebab rentannya kelompok miskin menjadi sasaran penipuan.

Untuk mencegah semakin banyaknya warga miskin yang menjadi korban kejahatan pemalsuan Kartu BPJS-JKN, maka penting bagi masyarakat luas dan organisasi-organisasi masyarakat yang memiliki anggota atau dampingan mengetahui modus operandi penipuan BPJS-JKN dan memiliki strategi untuk mencegah penipuan serupa di tempat lain.

Lebih dari itu, masyarakat dan organisasi masyarakat sipil perlu memberikan masukan dan mendorong kebijakan dan layanan BPJS yang ramah terhadap penduduk desa,khususnya penduduk miskin, guna mencegah meluasnya tindak kejahatan pemalsuan kartu BPJS-JKN.

Koalisi Perempuan Indonesia merasa perlu mengadakan Diskusi Publik untuk 
meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dan organisasi masyarakat tentang adanya potensi kejahatan Pemalsuan Kartu BPJS-JKN.

Diharapkan dengan adanya Diskusi Publik “Menguak & Mencegah Pemalsuan BPJS-JKN” peserta diskusi dapat memperoleh informasi tentang terjadinya kasus peredaran Kartu BPJS-JKN Palsu, serta mengetahui berbagai prosedur tentang Kepesertaan BPJ –JKN, peserta PBI manupun non PBI dan potensi kejahatan yang terjadi.

Tak hanya itu masyarakat juga mengetahui Prosedur pengaduan dan penegakkan hukum terhadap kasus Pemalsuan Kartu BPJS-JKN. Kedepannya Koalisi Perempuan Indonesia berharap dapat menggalang peran serta organisasi masyarakat dan mendorong terbentuknya jejering masyarakat untuk memantau dan memberikan usulan kebijakan dalam pengelolaan BPJS-JKN

Diskusi Publik “Menguak & Mencegah Pemalsuan BPJS-JKN”  akan dilaksanakan pada Kamis, 18 Agustus 2016 pukul  09.00 s/d 12.30 WIB di  Balai Kartini, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 37 Jakarta.

Peserta
Peserta terdiri dari Anggota parlemen, Pemerintah, Masyarakat sipil dan Media. Mohon membawa kartu identitas, kartu nama, atau tanda pengenal media bagi para peserta yang akan hadir.

Konfirmasi kehadiran silahkan sms Nama _Nama Lembaga/Media ke nomor 0812-88067530
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP KORBAN VAKSIN PALSU

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP KORBAN VAKSIN PALSU

admin

PERNYATAAN SIKAP

KOALISI PEREMPUAN INDONESIA

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP KORBAN VAKSIN PALSU

 

Koalisi Perempuan Indonesia memberikan perhatian serius dan terus memantau Kasus Vaksin palsu yang telah terungkap sejak Juni 2016.

Tindak kejahatan dibidang kesehatan,  dalam bentuk pemalsuan vaksin yang telah dilakukan selama 13 tahun, atau terjadi sejak 2003 merupakan tragedi dan ironi dalam pembangunan kesehatan masyarakat Indonesia.  Masyarakat yang telah dengan sadar secara swadaya melakukan imunisasi sebagai upaya kesehatan bagi anak-anak, namun ternyata dihadapkan pada tindak kejahatan pemalsuan vaksin.

Padahal, Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah menjamin  Hak setiap orang dan mengatur tanggung jawab pemerintah terkait  kesehatan.

Pasal 5 ayat (2) UU 36 tahun 2009 menyatakan bahwa Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Lebih lanjut, Pasal 8 Undang-Undang Kesehatan menyatakan bahwa Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.

Undang-undang Kesehatan juga mengatur tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan kesehatan, secara khusus Pasal 19 UU No 36 Tahun 2009 mengatur bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau. Vaksin, yang diberikan kepada anak-anak melalui imunisasi adalah salah satu bentuk upaya kesehatan.

Koalisi Perempuan Indonesia berkeyakinan bahwa merupakan bentuk kelalaian Pemerintah dalam melaksanakan tanggunggjawabnya untuk memenuhi hak kesehatan setiap warga Negara, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Untuk menjamin pemenuhan hak-hak korban dari tindak kejahatan kesehatan Pemalsuan Vaksin tersebut, Koalisi Perempuan Indonesia menyampaikan sebagai berikut :

  1. Koalisi Perempuan Indonesia menyampaikan turut prihatin dan berbela rasa kepada semua keluarga yang menjadi korban dari tindak kejahatan pemalsuan vaksin.
  2. Koalisi Perempuan Indonesia merekomendasikan kepada pemerintah, agar :
    1. Meminta maaf kepada seluruh korban yang menjadi korban kejahatan pemalsuan Vaksin.
    2. Memberikan kompensasi dalam bentuk:
      1. Memastikan seluruh korban vaksin palsu menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan
      2. Melalui Penggunaan Kartu PBI, korban dapat memperoleh Vaksin dan pemeriksaan kesehatan pada fasilitas kesehatan yang disediakan pemerintah.
  • Memfasilitasi korban untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dan menanggung seluruh biaya pendampingan hukum yang diberikan bagi korban vaksin palsu oleh LBH
  1. Membangun sistem informasi dan penerimaan pengaduan yang efektif, responsif dan mudah dijangkau oleh korban
  1. Koalisi Perempuan Indonesia merekomendasikan kepada aparat penegak hukum dan Pengadilan, agar :
    1. Aparat Kepolisian, memberikan informasi yang lengkap dan mudah dimengerti terkait dengan perkembangan penyelidikan dan penyidikan kasus pemalsuan vaksin, penjualan dan penggunaan vaksin palsu.
    2. Kejaksaan dan Kehakiman, melakukan penggabungan perkara pidana dan perdata, mewajibkan pelaku kejahatan membayar restitusi kepada korban, serta memastikan pembayaran restitusi, melalui penyitaan dan pelelangan harta milik pelaku kejahatan.
    3. Memberikan hukuman maksimal kepada pelaku kejahatan, yaitu yang membuat dan menjual vaksin palsu, serta semua pihak yang mengakibatkan vaksin palsu masuk ke dalam tubuh korban.
    4. Memastikan bahwa korban pemalsuan vaksin palsu dapat memantau seluruh proses persidangan
  2. Koalisi Perempuan Indonesia merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), agar :
    1. Pemerintah memberikan kompensasi atas kelalaian pelaksanaan Undang –undang Kesehatan, sekurang-kurangnya dalam bentuk sebagaimana direkomendasikan pada butir 2.b.
    2. Mendorong Pemerintah untuk membangun sistem distribusi dan pengawasan obat-obatan, untuk mencegah terulangnya kasus pemalsuan vaksin dan obat-obat.
    3. Memantau seluruh proses penanganan korban vaksin palsu dan penghukuman terhadap pelaku pemalsuan vaksin dan pihak-pihak yang terkait dengan penggunaan vaksin palsu, dan memastikan agar penanganan korban dan penghukuman pelaku memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Koalisi Perempuan Indonesia terus memantau penanganan korban dari tindak kejatahan pemalsuan vaksin dan berharap kasus ini tidak akan pernah terulang lagi.

Jakarta, 21 Juli 2016

Dian Kartikasari, SH

Sekretaris Jenderal

Bahas Segera Kodifikasi RUU Penyelenggaraan PEMILU

Bahas Segera Kodifikasi RUU Penyelenggaraan PEMILU

admin

Jakarta,

Konstitusi hasil amandemen mengamanatkan penguatan sistem pemerintahan presidentil, Oleh karenanya, sistem pemilihan umum perlu dirancang untuk mendukung tujuan tersebut.
Praktek sistem pemilihan umum yang terjadi selama ini belum sejalan dengan tujuan tersebut. Salah satu contohnya misalnya pemilihan presiden yang diatur sedemikian rupa sehingga ditentukan oleh hasil pemilihan umum legislatif dengan adanya syarat ambang batas parlemen untuk dapat mencalonkan presiden. Untuk mendukung skema yang diamanatkan oleh konstitusi, sistem pemilihan umum perlu disesuaikan.

Selama ini, penyelenggaraan pemilihan umum diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan setiap menjelang pelaksanaan pemilihan umum. Pengaturan dalam beberapa Undang-Undang yang berbeda memunculkan persoalan-persoalan mulai dari aturan yang tumpang tindih dan kontradiktif antara satu UU dengan UU yang lain, adanya pengulangan atau duplikasi aturan dalam UU yang berbeda, standar yang berbeda atas isu yang sama, sampai dengan tidak koherennya dalam mengatur sistem pemilu itu sendiri.

Berangkat dari hal-hal tersebut, organisasi-organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Koalisi Kodifikasi UU Pemilu menggagas adanya kodifikasi terhadap berbagai peraturan perundangan yang mengatur mengenai kepemiluan di Indonesia. Koalisi Perempuan Indonesia sebagai salah satu dari anggota jaringan sangat berkepentingan terhadap advokasi UU ini karena berkaitan dengan pengawalan untuk mendorong peningkatan keterwakilan perempuan dalam lembaga keterwakilan, sesuai dengan mandat organisasi.

Kodifikasi RUU Penyelenggaraan Pemilihan Umum telah dimasukkan sebagai salah satu prioritas dalam Program Legislasi Nasional 2016. Dengan hanya sedikit waktu tersisa untuk pembahasan di DPR, Koalisi Kodifikasi mendorong DPR dan pemerintah selaku pembuat undang-undang agar RUU Pemilu segera dibahas pada 2016, dengan target bisa disahkan pada awal atau setidaknya pertengahan 2017. Jika target tersebut tercapai, berarti penyelenggara, partai politik, para calon, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya punya waktu kurang lebih 24 bulan untuk menghadapi hari H pemungutan suara Pemilu 2019.
Mari kita kawal bersama-sama.

Naskah Akademik dan Ringkasan  Kodifikasi RUU PEMILU dapat diunduh dibawah :

[gview file=”http://www.koalisiperempuan.or.id/wp-content/uploads/2016/06/Naskah-Akademik-RUU-Pemilu-redux.pdf”]

[gview file=”http://www.koalisiperempuan.or.id/wp-content/uploads/2016/06/RINGKASAN-Kodifikasi-Undang-undang-Pemilu-sekretariat-bersama-kodifikasi-undang-undang-pemilu.pdf”]

Admin/Kokom

Sumber Photo : www.rumahpemilu.org

Sustainable Development Goals

Sustainable Development Goals

admin

Apa itu Sustainable Development Goals (SDGs)?

Dalam Bahasa Indonesia berarti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan agenda yang terkandung dalam dokumen Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development, disepakati dalam pertemuan puncak di PBB pada 25-27 November 2015. Negara-negara anggota PBB, termasuk salah satunya Republik Indonesia telah menan-datangani kesepakatan tersebut sebagai bukti komitmennya untuk melaksanakan SDGs. Di-harapkan seluruh Negara dan pemangku kepentingan bergabung bersama dalam aksi kemitraan global dalam mengatasi kemiskinan melalui langkah-langkah yang transformatif dan berkelanjutan demi lestarinya planet Bumi.

Kerangka kerja pembangunan berkelanjutan tersebut melengkapi apa yang belum sempat tercapai dari Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals/MDGs) yang telah berakhir di tahun 2015. Setiap butir tujuan tersebut menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, baik tua maupun muda.

Catatan terhadap SDGs

-Ditujukan untuk pemberantasan kemiskinan
-Ditujukan untuk implementasi pembangunan berkelanjutan
-Meneruskan MDGs yang belum selesai dan mengatasi tantangan pembangunan terkini
-Dihasilkan melalui proses yang inklusif
-Memperkuat kemitraan global yang mendukung upaya implementasi
-Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 menjadi referensi bagi pembangunan nasional
-Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 menjadi kontribusi Indonesia bagi penyelesaian masalah global

Dasar dan Prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Sebanyak 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan 169 target yang ditetapkan, seluruhnya terintegrasi dan tidak dapat dipisahkan, menyeimbangkan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan: ekonomi, sosial dan lingkungan. Sifat saling berhubungan dan terintegrasi dari setiap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa maksud dari agenda baru ini dapat terealisasi, sehingga kehidupan manusia akan lebih baik dan dunia pun akan tertransformasi menjadi lebih baik.

Prinsip lain dari agenda pembangunan berkelanjutan yang juga penting untuk diingat adalah bahwa tidak seorangpun ditinggalkan dalam pencapaiannya. Prinsip Tidak Ada Yang Ditinggalkan (No One Left Behind) bukan hanya dalam hal subyek penerima manfaat program pembangunan tetapi juga dalam proses pelaksanaan dan substansi. Selain itu, prinsip inklusifitas, melampaui kategori laki-laki-perempuan, tetapi juga kelompok rentan lain yang selama ini terpinggirkan dan terlupakan dalam pembangunan.

Apa pentingnya SDGs?

Agenda Pembangunan Berkelanjutan memiliki makna yang penting karena setelah diadopsi maka akan dijadikan acuan secara global dan nasional sehingga agenda pembangunan menjadi lebih fokus. Dengan demikian, setiap negara akan harus mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam agenda pembangunan nasionalnya. Selain itu, dengan adanya komitmen tersebut, akan diikuti dengan mobilisasi sumber-sumber daya di tingkat global dan nasional.

FA_photoboot-LOW2-copy-1024x468
Apa manfaat SDGs bagi perempuan?

Perempuan dapat memanfaatkan SDGs sebagai alat tagih kepada pemerintah untuk memenuhi hak-hak perempuan, mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta mem-perkuat Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan.

Di mana posisi perempuan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan?

FA_photoboot-LOW2-copy-1024x468Tujuan 5 adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Ada 9 target dalam Tujuan 5 sebagai syarat utama tercapainya tujuan ini.

 

Dari 17 Goals, 169 Target dalam SDGs, ada 16 goals dan 91 target terkait dengan kesetaraan gender, hak asasi perempuan dan anak perempuan.
Perempuan dapat berperan aktif untuk mengawal implementasi dan capaian dari semua tujuan dan target dalam Agenda 2030 Pembangunan Berkelanjutan.

Apa yang harus dilakukan?

Kelompok dan organisasi perempuan dapat mendorong pemerintah untuk memperbaiki ke-bijakan dan praktek yang selama ini merugikan perempuan dan belum memperoleh perhatian dari pemerintah maupun legislator seperti perkawinan anak, sunat perempuan.

Kelompok dan organisasi perempuan dapat mendorong pemerintah untuk melakukan harmo-nisasi sasaran dan indikator dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa terhadap target dan indikator dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Kelompok dan organisasi-organisasi perempuan dapat menggunakan target dan indikator Agenda Pembangunan berkelanjutan untuk melakukan advokasi gender budget.

Silahkan unduh flyer Perempuan & Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

[gview file=”http://www.koalisiperempuan.or.id/wp-content/uploads/2016/06/perempuan-dan-SDG-baru.pdf”]

Silahkan unduh Dokumen Bahasa Indonesia atas Outcome Document Transforming OurWorld: The 2030 Agenda For Sustainable Development

[gview file=”http://www.koalisiperempuan.or.id/wp-content/uploads/2016/06/Indo-2030-Agenda-for-Sustainable-Development_layout.pdf”]

 

 

 

(Gabrella Sabrina)

Training of Trainer Pendidikan Kader Dasar

Training of Trainer Pendidikan Kader Dasar

admin

Bogor-Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi mengadakan Training of Trainer Pendidikan Kader Dasar di Bogor pada 30 Mei-4 Juni 2016. Training of Trainer Pendidikan Kader Dasar kali ini sedikit berbeda karena ada tema besar yang diangkat yaitu JAMINAN KESEHATAN NASIONAL. Peserta Training of Trainer Pendidikan Kader Dasar berasal dari balai perempuan dan cabang yang menjadi area kegiatan program MAMPU (Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Jogjakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara) dan Wilayah DKI, Jawa Barat dan Cabang Pontianak. Setiap wilayah area MAMPU mengirimkan 3 orang peserta, Jawa Barat 3 orang peserta, DKI Jakarta 2 orang peserta dan Pontianak 1 orang peserta.

Cjxo59LUgAE6o8l
Presentasi mengenai Analisis Stakeholder di tingkat desa

Melalui Training of Trainer Pendidikan Kader Dasar (ToT PKD) ini diharapkan akan melahirkan banyak fasilitator yang mampu memfasilitasi pendidikan kader dasar di balai perempuan. Upaya peningkatan kapasitas fasilitator Pendidikan Kader Dasar Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini dilakukan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi kader, keterampilan kader dalam mengelola forum, pengetahuan JKN dan praktek memfasilitasi sehingga kemampuannya semakin terasah dalam memfasilitasi pelatihan.

Pemilihan tema Jaminan Kesehatan Nasional untuk Semua juga merupakan advokasi kebijakan yang ingin didorong oleh Balai-Balai Perempuan Koalisi Indonesia. Sebagaimana diatur UU Kesehatan no. 36 tahun 2009 pada pasal 4 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Proses pemenuhan hak sehat setiap warga negara diatur dalam pasal 19 yang menyatakan bahwa Pemerintah bertanggungjawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, effisien dan terjangkau. Pasal ini menegaskan bahwa pemerintah harus bertanggungjawab atas pemenuhan hak sehat setiap warga negara termasuk kelompok perempuan.

CkAU8XPUYAAUkse
Praktik pengorganisasian di Training of Trainer Pendidikan Kader Dasar Jaminan Kesehatan Nasional

Namun dalam kenyataannya, proses pemenuhan hak sehat bagi setiap warga negara dalam prakteknya sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat 1 yang menyatakan bahwa pemerintah bertanggungjawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan. Pasal 20 ayat 1 dalam pelaksanaan prakteknya telah melahirkan suatu kebijakan baru yang berbentuk UU No. 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional (SJSN) dan UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Praktek pemenuhan hak kesehatan bagi warga negara sepenuhnya dijalankan oleh BPJS sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Praktek ini jelas menunjukan adanya pelimpahan kewajiban negara pada pihak ketiga dalam hal ini BPJS. Tak hanya pelimpahan kewajiban tetapi juga pelimpahan risiko yang seharusnya ditanggung oleh negara ke pihak ke tiga dalam ini BPJS.

Dalam prakteknya BPJS sebagai lembaga yang bekerjasama dengan Rumah sakit untuk menyelenggarakan layanan kesehatan dan pemenuhan hak sehat warga negara belum mampu menjalankan perannya sesuai dengan mandat UU UU No. 24 tahun 2011. Padahal BPJS memungut iuran (pembayaran polis) sebagaimana asuransi swasta termasuk pada kelompok miskin yang secara khusus dialokasi dari APBD dan APBN melalui PBI (Penerima Bantuan Iuran). Namun demikian pelayanan BPJS dan rumah sakit mitranya belum seperti yang diharapkan sehingga menimbulkan banyak masalah dan korban terutama anak-anak dan perempuan.

Berdasarkan situasi diatas, Koalisi Perempuan Indonesia memutuskan untuk melakukan advokasi kebijakan publik terkait dengan penyelenggaraan layanan dan fasilitas kesehatan sebagaimana dimandatkan dalam UU Kesehatan no. 36 tahun 2009.

DSC_1041
Fasilitator, Peserta, dan Sekretaris Jendral dalam penutupan ToT PKD JKN

 

 

-Gabrella Sabrina

Pernyataan Pers Koalisi Perempuan Indonesia

Pernyataan Pers Koalisi Perempuan Indonesia

admin

Memperingati Hari Nelayan Nasional

“NELAYAN DALAM ANCAMAN REKLAMASI “

6 April 2016

“Kita sih maunya ngga ada penggusuran. Saya maunya ada tempat tinggal dan tempat usaha ” 

(Perempuan Nelayan Kamal Muara, 2015)

Laut dan pesisir adalah sumber penghidupan nelayan. Segala tindakan yang menghilangkan atau menutup akses nelayan terhadap laut dan pesisir, adalah tindakan menghilangkan penghidupan nelayan, terutama nelayan tradisional. Tindakan ini bertentangan dengan konstitusi Republik Indonesia yaitu Undang-undang Dasar 1945,  yang dalam Pasal 27 ayat (2) menjamin, bahwa setiap warga negara memiliki hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dan Pasal 28 H ayat (1) menjamin “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, mengatur bahwa pemegang Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) berkewajiban untuk : a. memberdayakan Masyarakat sekitar lokasi kegiatan; b. mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat dan/atau Masyarakat lokal; c. memperhatikan hak Masyarakat untuk mendapatkan akses ke sempadan pantai dan muara sungai; serta d. melakukan rehabilitasi sumber daya yang mengalami kerusakan di lokasi HP-3, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4).

Namun nyatanya, setiap praktek reklamasi dan pemberian Hak Pengusahaan Perairan Pesisir, identik dengan penggusuran. Sejumlah pengusaha memperoleh HP3 untuk kepentingan komersial seperti : waterfront city, kawasan wisata, kawasan niaga, bahkan kawasan pemukiman elite, yang terjadi di Teluk Jakarta; Sulawesi Selatan, Pantai Barat Makassar; Sulawesi Tengah, Reklamasi Teluk Palu; Bali, Tanjung Benoa dilakukan dengan menggusur dan menghilangkan akses nelayan kepada laut dan pesisir.

Berbagai kebijakan di tingkat nasional maupun daerah dibuat, untuk melegalkan praktek penghilangan penghidupan nelayan, melalui reklamasi. Bahkan terbukti, penyusunan kebijakan, tersebut tak ubahnya praktek jual-beli peraturan. Terkuaknya praktek suap dalam penyusunan Raperda DKI Jakarta tentang Zonasi, menjadi bukti yang terang benderang, bahwa pembuat kebijakan menjual kewenangannya untuk memenuhi keinginan pengusaha. Padahal, kebijakan Zonasi yang kemudian dijadikan landasan untuk melegalkan praktek penggusuran nelayan tradisional di kawasan pantai, yang dinyatakan sebagai kawasan Pantai strategis.

Reklamasi pantai, telah mengakibatkan turunnya pendapatan menjadi sepertiga dari pendapatan sebelumnya. Nelayan menemukan banyak ikan-ikan yang mati karena pengurukan pantai. Sehingga semakin sedikit kemungkinan mendapat ikan melalui cara-cara penangkapan tradisional di sepanjang bibir pantai. Jikapun melaut, maka biaya bahan bakar menjadi lebih besar karena harus memutar cukup jauh menghindari wilayah reklamasi. Sementara peternak kerang di Kamal Muara menanggung kerugian materi sekitar lima hingga enam juta rupiah per bagang (Koalisi Perempuan Wilayah DKI, 27 September 2015).

Bagi perempuan Nelayan secara khusus, ancaman reklamasi menambah beban tambahan. Selama ini perempuan nelayan memiliki peran ganda sebagai pengurus pengurus keluarga atau rumah tangga serta membantu mencari nafkah untuk keluarga. Koalisi Perempuan Indonesia mengidentifikasi bahwa perempuan nelayan memberikan sumbangan signifikan dalam rantai produksi sektor perikanan. Sambil mengurus keluarga, perempuan nelayan harus menyiapkan bekal, mencari solar atau pinjaman/utang untuk membeli solar bagi laki-laki yang akan melaut. Jika pendapatan para penangkap ikan melaut menurun, maka perempuan tetap mengupayakan pendapatan keluarga. Perempuan menjadi buruh pengupas kerang, pengolah ikan, atau bekerja di sektor non perikanan seperti menjadi buruh cuci dan pekerja rumah tangga, demi bertahan hidup.

Rancangan Undang-undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (UU Nelayan) yang disahkan pada 15 Maret 2016 salah satu tujuannya adalah menjamin kepastian penghidupan nelayan, antara lain melalui a) menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan; b) memberikan kepastian usaha; c) melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan d) ketersediaan lahan dan e) memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.

Koalisi Perempuan Indonesia berharap, agar seluruh rencana zonasi kawasan pantai dan rencana reklamasi, mengacu pada undang-undang baru ini, terutama untuk menjamin kepastian penggunaan dan atau kepemilikan lahan, bagi nelayan dan warga pesisir.

Dalam situasi penuh keprihatinan ini  dan peringatan  hari Nelayan Nasional pada tanggal 6 April 2016 Koalisi Perempuan Indonesia menyampaikan keprihatinan atas maraknya pembangunan di wilayah pesisir yang mengancam kehidupan nelayan.

Sebagai organisasi perempuan yang memiliki ribuan anggota yang berprofesi sebagai Perempuan Nelayan, Koalisi Perempuan meminta pemerintah Republik Indonesia, agar :

  1. Melaksanakan Pasal 27 ayat (2), 28 H ayat (1) dan ayat (4) secara konsisten dan menjamin setiap warga negara memiliki tempat tinggal serta pekerjaan yang layak sesuai dengan kemampuannya. Serta menjamin kepastian tempat tinggal dan tempat berusaha bagi nelayan dan warga pesisir.
  2. Kementerian Pelaksana, untuk memastikan bahwa jaminan risiko atas kerugian akibat pembangunan atau reklamasi pantai menjadi salah satu kategori jenis risiko yang diatur dalam peraturan menteri, sebagai turunan UU Nelayan.
  3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan upaya-upaya aktif untuk menghapus beban ganda perempuan Nelayan, serta menjamin setiap anak-anak di komunitas Nelayan mendapatkan hak atas pendidikan dan kesehatan serta tumbuh kembang tanpa tercerabut dari lingkungan sosial dan budayanya.

Koalisi Perempuan Indonesia meyakini bahwa mewujudkan Jatidiri Indonesia sebagai Negara Maritim yang kuat hanya mungkin terjadi jika  pemerintah memberikan perlindungan dan pemberdayaan pada perempuan nelayan, dimulai dari kepastian tempat tinggal dan penghidupan sebagai nelayan.

Selamat Hari Nelayan Nasional bagi para Perempuan Nelayan di seluruh Indonesia !

Rabu, 6 April 2016

Dian Kartika Sari

Sekretaris Jenderal

Bibik Nurududdja

Presidium Nasional Kelompok Kepentingan Perempuan Pesisir dan Nelayan

 

 

Pengesahan RUU Penyandang Disabilitas

Pengesahan RUU Penyandang Disabilitas

admin

Akhirnya,  pada  17 Maret 2016 lalu DPR RI dan pemerintah bersepakat untuk mengesahkan naskah RUU Penyandang Disabilitas menjadi undang-undang. Pengesahan ini menutup perjalanan panjang RUU Penyandang Disabilitas sejak tahun 2011, dan akan menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (UU No. 4 /1997).

 

Sebagai organisasi yang memiliki anggota yang tergabung dalam Kelompok Kepentingan Perempuan Penyandang Disabilitas, Koalisi Perempuan Indonesia, memberikan apresiasi pada semua pihak yang telah mewujudkan pengesahan RUU Penyandang Disabilitas. Secara substansial, rancangan undang-undang ini merupakan tonggak perubahan dalam memenuhi, melindungi dan memajukan hak asasi perempuan penyandang disabilitas.

 

Tonggak pertama adalah pendekatan substansi UU Penyandang Disabilitas baru, berbasis pemenuhan hak asasi penyandang disabilitas. Sangat berbeda dengan UU No. 4 tahun 1997 yang menggunakan pendekatan charity. Hal ini menunjukkan pemerintah telah mengubah cara pandangnya dan melihat penyandang disabilitas sebagai subyek dari pembangunan serta kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi. Perubahan ini sejalan dengan Convention on the Rights of People with Disability (Konvensi hak-hak penyandang disabilitas) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui undang-undang No. 19 tahun 2011.

 

Kedua, UU Penyandang Disabilitas baru, mengakui bahwa perempuan dan anak perempuan pada umumnya mengalami kerentanan yang lebih tinggi ketimbang penyandang disabilitas laki-laki dan dewasa. Perempuan penyandang disabilitas dan anak dengan disabilitas, mengalami diskriminasi berlapis. Pengakuan ini tertuang dalam pasal tentang hak-hak penyandang disabilitas, dimana perempuan dan anak mendapatkan perlindungan khusus atas kesehatan reproduksi. Perempuan penyandang disabilitas berhak menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi, serta perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis, serta tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual. Dengan pasal ini, pemerintah dapat melindungi perempuan penyandang disabilitas dari praktek-praktek sterilisasi dan penggunaan kontrasepsi paksa. Lebih jauh lagi, pemerintah Indonesia dapat memenuhi hak perempuan penyandang disabilitas untuk memiliki keturunan (Pasal 5, 11, 12 dan 16 CEDAW).

 

Ketiga, UU Penyandang Disabilitas baru, mengatur khusus perlindungan bagi anak dan perempuan. Didalamnya tertuang tindakan-tindakan perlindungan khusus yang perlu dilakukan oleh pemerintah ketika perempuan dan anak penyandang disabilitas menjadi korban kekerasan, termasuk penyediaan rumah aman dan upaya reintegrasi perempuan dan anak penyandang disabilitas yang harus terpisah dari keluarganya karena situasi kekerasan yang dialaminya.

 

Keempat, UU Penyandang Disabilitas baru, menjamin hak politik penyandang disabilitas untuk dipilih, memilih, serta menduduki jabatan publik. Bagi perempuan, jaminan atas hak politik ini harus melekat dengan hak atas perlindungan lebih dari diskriminasi berlapis, baik sebagai penyandang disabilitas maupun perempuan. Dengan demikian, negara telah mengambil upaya yang layak untuk mengembangkan dan memajukan perempuan sepenuhnya di bidang politik, serta penghapusan diskriminasi dengan dasar persamaan perempuan dan laki-laki (Pasal 3 dan 7 CEDAW).

 

Di sisi lain, UU Penyandang Disabilitas baru, menyisakan banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah dalam pelaksanaannya. Koalisi Perempuan Indonesia mencatat setidaknya UU Penyandang Disabilitas baru ini, memerintahkan penyusunan 14 Peraturan Pemerintah (PP), 2 Peraturan Presiden (Perpres), dan 1 Peraturan Menteri (Permensos). Peraturan lebih lanjut diperlukan, antara lain, untuk penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan, pendidikan maupun rumah aman; Pemberian insentif dan penghargaan kepada perusahaan swasta, badan hukum, pemerintah, maupun individu yang memenuhi hak-hak penyandang disabilitas; Rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas; Pemukiman; pelayanan publik; kebencanaan; habilitasi dan rehabilitasi; pemberian konsensi; kartu penyandang disabilitas.

 

Banyaknya peraturan turunan tersebut memerlukan pengawalan serius dari masyarakat sipil, terutama untuk memastikan substansinya menggunakan pendekatan berbasis hak, sejalan dengan UU Penyandang Disabilitas baru. Koalisi Perempuan Indonesia berharap, pemerintah melaksanakan prinsip keterbukaan dan partisipasi dalam penyusunan peraturan pelaksan UU Penyandang Disabilitas.

 

Pengawalan selanjutnya adalah dalam pembentukan Komisi Nasional Disabilitas (KND). Masyarakat sipil perlu memastikan bahwa pemerintah menggunakan azas tanpa diskriminasi dan partisipasi penuh bagi penyandang disabilitas, dan azas perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas perempuan dalam proses pembentukan maupun pemilihan anggota Komisi tersebut.

 

Melalui pernyataan ini, Koalisi Perempuan Indonesia menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya pada DPR RI, pemerintah, dan masyarakat sipil yang telah mengupayakan pengesahan RUU Penyandang Disabilitas yang telah menjadi tonggak perubahan yang menjamin penikmatan Hak-hak Penyandang Disabilitas secara penuh.

 

Koalisi Perempuan Indonesia menyatakan kesungguhannya untuk memenuhi, melindungi dan memajukan hak asasi perempuan penyandang disabilitas. Koalisi Perempuan Indonesia mengajak segenap bangsa Indonesia, khususnya perempuan, untuk sama-sama mengawal pembentukkan peraturan turunan dan Komisi Nasional Penyandang Disabilitas. Sehingga pada akhirnya akan terwujud kesetaraan dan keadilan gender menuju masyarakat yang demokratis, sejahtera dan beradab.

 

Jakarta, 25 Maret 2016

 

 

 

      Dian Kartika

Sekretaris Jenderal

 Maulani Rotinsulu

Presidium Nasional Kelompok Kepentingan Perempuan Penyandang Disabilitas

 

KENAIKAN IURAN DINILAI MEMBERATKAN

KENAIKAN IURAN DINILAI MEMBERATKAN

admin

Jakarta, KOMPAS – Keputusan pemerintah menaikkan iuran peserta mandiri Jaminan Kesehatan Nasional mulai 1 April 2016 menuai keberatan sejumlah pihak. Meski langkah itu untuk menekan defisit klaim pembayaran program itu, pemerintah diminta mengkaji ulang rencana tersebut.

Terkait hal itu, Komisi IX DPR meminta pemerintah menunda kenaikan iuran bagi peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja atau peserta mandiri yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016. DPR meminta penundaan itu sampai audit investigasi penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2015 tuntas.

“Kami mempertanyakan penaikan iuran peserta mandiri saat peserta JKN belum puas terhadap layanan JKN,” kata Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf, Kamis (17/3), di Jakarta.

Dalam rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, pimpinan Dewan Jaminan Sosial Nasional, dan pemangku kepentingan lain, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/3), terungkap, defisit klaim pembayaran JKN akhir 2016 diperkirakan Rp 7 triliun sampai Rp 10 triliun. Hal itu terjadi jika iuran peserta mandiri tak dinaikkan.

DPR menilai ada opsi lain untuk mencegah defisit dalam JKN tanpa menaikkan iuran peserta mandiri. Misalnya, mendorong kepesertaan pekerja formal yang mempunyai kepastian penghasilan, memperbaiki cara penagihan iuran kepada peserta mandiri, dan meningkatkan kepatuhan sistem rujukan berjenjang agar rumah sakit tak menyedot banyak biaya kesehatan.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga keberatan terhadap kebijakan pemerintah menaikkan iuran peserta mandiri JKN. “Hampir semua keluhan peserta JKN adalah pelayanan dan fasilitas kesehatan, dari puskesmas hingga rumah sakit, yang belum prima. Ini tugas pemerintah. Rakyat dibuat nyaman dulu jadi peserta JKN, baru bicara kenaikan iuran,” kata Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris dalam keterangan pers.

Persoalan yang banyak dikeluhkan peserta JKN antara lain kurangnya jumlah kamar rawat inap di RS. Masalah lain, banyak peserta yang sakit terpaksa langsung ke RS saat malam hari karena puskesmas rujukan tak beroperasi 24 jam. “Ketimpangan layanan dan infrastruktur kesehatan harus dibenahi,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia Dian Kartikasari, dalam siaran pers, mendesak pemerintah agar meninjau ulang dan mengubah Perpres Nomor 19 Tahun 2016.

Pemerintah juga diminta memastikan BPJS Kesehatan memperbaiki cakupan layanan kesehatan, terutama demi memenuhi kebutuhan darah bagi perempuan melahirkan, layanan kesehatan bagi lanjut usia, serta layanan kesehatan bagi perempuan penyandang disabilitas.

“Jaminan kesehatan menjadi bentuk perlindungan sosial paling dibutuhkan perempuan,” ujarnya. Namun, tak semua warga miskin bisa menjadi penerima bantuan iuran karena itu ditentukan pemerintah. Padahal, iuran peserta kelas III JKN Rp 25.500 per orang per bulan dinilai berat karena harus dibayar bagi semua anggota keluarga.

Panggil direksi

Presiden Joko Widodo akan segera memanggil direksi BPJS Kesehatan untuk membahas soal layanan JKN. Pertemuan itu juga membahas rencana kenaikan iuran JKN.

Presiden mengungkapkan hal ini seusai meninjau layanan JKN bagi pemegang Kartu Indonesia Sehat di Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang, Jawa Barat, kemarin. “Saya lihat pelayanan dulu. Nanti akan saya panggil direksi BPJS Kesehatan (soal iuran),” kata Joko Widodo.

Menurut Presiden, tantangan saat ini adalah keterbatasan fasilitas kesehatan. Presiden pun menelepon Menteri Kesehatan agar menambah fasilitas kesehatan daerah, baik ruang kamar perawatan maupun rumah sakit umum baru. “Dari sisi pelayanan baik, tetapi ruangan kurang, perlu segera ditambah,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal Kemenkes Untung Suseno Sutarjo mengatakan, yang banyak diprotes kenaikan iuran peserta mandiri kelas III, dari Rp 25.500 jadi Rp 30.000 per orang per bulan. Karena itu, Kemenkes akan mengkaji kemungkinan yang terjadi jika iuran peserta mandiri kelas III batal dinaikkan.

Kenaikan iuran peserta mandiri itu dilakukan untuk menutup defisit biaya kesehatan JKN. Namun, karena banyak yang memprotes, pihaknya akan mengkaji kemungkinan iuran peserta mandiri kelas II dan I disesuaikan untuk mengompensasi tidak naiknya iuran peserta kelas III agar tujuan menutup defisit tetap tercapai.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan, kenaikan iuran peserta mandiri tidak efektif untuk menutup defisit biaya kesehatan JKN. Dengan besaran iuran baru mulai 1 April 2016, penerimaan BPJS Kesehatan dari iuran peserta mandiri, hingga Desember 2016, kurang dari Rp 1 triliun.

“BPJS Kesehatan sebaiknya fokus menambah peserta pekerja formal yang mempunyai kepastian pendapatan,” ujarnya.

Menurut Kepala Departemen Manajemen Pelayanan Kesehatan Regional Jabodetabek BPJS Kesehatan Tavip Hermansyah, pihaknya akan memperketat pengawasan RS yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan menyusul kenaikan iuran bagi peserta JKN. Jika RS swasta mengakali pasien, pihaknya akan memutuskan kerja sama. (ADH/PIN/HAM)